Mencari Format Khilafah

1 Persekutuan Negara-Negara Muslim

Katholik mengenal Paus. Syi’ah mengenal Imamah. Sunni mengenal Khilafah. Dalam imaginasi Syekh Khalid Muhammad Khalid dalam ‘Forum Here We Start’ “Agama (Islam ?) adalah keramahan, kecintaan, kebahagiaan, kemanusiaan, kemajuan, progressif, demokratif, sedangkan kependetaan (Ulama, Mufti, Qadhi, Imam ?0 adalah egoistik, totaliter, reaksioner (Maryam Jameelah : ‘Islam & Modernisme’. Al-Ikhlas, Surabaya, 1982, hal 209).

Dalam bukunya ‘Islam dan Khilafah’ (1985:267-277), Dr Muhammad Dhiya:ad-Din ar-Rais (Guru Besar Sejarah Islam di Universitas Kairo), mengajukan gagasan lembaga Persekutuan Negara-Negara Muslim sebagai bentuk (mocel) kekhilafahan yaang sesuai dengan masa kini.

Kekhilafahan pada masa modern ini haruslah memiliki bentuk yang dinamis dan seirama dengan kemajuan, baik politik maupun konstitusional yang muncul di masa kini.

Bentuk kekhilafahan modern tidak terpusat pada satu tangan, melainkan berada dalam suatu sistem persatuan, demokratis, bercorak musyawarah dan persekutuan (federasi ?).

Kekhilafahan Islam telah ditegakkan oleh kaum Muslimin semenjak wafatnya Rasulullah saw, saat mereka memilih Abu Bakar Shiddik ra, sebagai pengganti beliau, kemudian dilanjutkan dengan persetujuan mereka terhadap pengangkatan Umar ibn al-Khaththab ra, sebagai Amirul Mukminin. Selanjutnya kehilafahan ini terus berjalan sepanjang kehidupan ummat Islam, sepanajang lebih dari seribu tigaratus tahun samapi menjelang abad ke-empat belas Hijriyah, saat ia terhapus dari Turki.

Para ulama Islam telah sepakat bahwa khilafah atau imamah merupakan salah satu di antara kewajiban dasar agama, bahkan merupakan kewajiban utama dan teramat penting, lantaran ia berkaitan dengan pelaksanaan seluruh syari’at dan perealisasian kemashlahatan kauam Muslimin.

Menurut Dr Dhiya:ad-Din ar-Rais, khilafah itu adalah adanya kepemimpinan umum ummat Islam yang mewakili kesatuan mereka, memelihara eksistensinya dan melindunginya dari ancaman bahaya, serta merealisasikan kemashlahatan bersama dan memberlakukan prinsip-prinsip Islam.

Dalam kehilafahan, syari’at Islam ditempatkan sebagai sumber perundang-undangan, disertai dengan ijtihad dalam berbagai medan yang bertujuan merealisasikan kemashlahatan umum.

Bentuk kekhilafahan yang sesuai dengan masa kini menurut Dr Dhiya:ad-Din ar-Rais adalah lembaga Persekutuan Negara-Negara Muslim.

Negara-Negara Muslim adalah negara-negara yang dibangun sesuaia dengan prinsip-prinsip Islam : musyawarah, kedaulatan ummat dan tanggungjawab pemerintaha dihadapannya, dan yang bertujuan meningkatkan moral individu dan masyarakat, lalu menempatkan meratanya keutama-utamaan dan perjuangan menghadapi kebobrokan sebagai tujuannya.

Politik dalam negeri Negara-Negara Muslim hendaknya selaras dengan prinsip-prinsip dan ide yang diberikan oleh Islam.

Negara-Negara Muslim harus berusaha sebisa mungkin mewujudkan kekuatan guna menghadapi musuh-musuh. Antara Negara-Negara Muslim harus ada kerjasama yang kontinu dan kokoh. Persaudaraan dan kasih sayang mestilah menjadi corak pemerintahan dalam Negara-Negara Muslim.

Islam selamanya menganjurkan persaudaraan, kemanusiaan, kebajikan, kasih sayang, dan keadilan kepada semua warganya, kendatipun berbeda akidah.

Islam adalah Risalah Langit yang amat luhur yang bisa mengurangi pertentangan-pertentangan di dunia saat ini.

Persekutuan Negara-Negara Muslim merupakan organisasi internasional yang memiliki kepemimpinan yang bercorak internasional pula, keputusan-keputusannya diambil dengan musyawarah dan bersifat mengikat.

Persekutuan ini bukanlah organisasi keagamaan yang sempit, melainkan sebagai organisasi politik, kebudayaan dan pendidikan Islam.

Persekutuan Negara-Negara Muslim dibangun atas asas musyawarah, pemilihan dan kerjasama antara Negara-Negara Muslim. Persekutuan ini memikul tugas umum, bertindak selaku khalifah (kolegial-kolektif ?).

Persekutuan merealisasikan makna kekhilafahan dan menjalankan fungsinya, namun dalam bentuknya yang baru : bentuk permusyawaratan, kerjasama, organisasi dan konstitusional, yang dibangun atas ideologi khusus dengan pembagian kerja dan persamaan pandangan (viszi dan persepsi ?).

Persekutuan mewujudkan kepemimpinan umum bagi ummat Islam. Kepemimpinan yang mencerminkan persatuan dan solidaritas mereka.

Persekutuan ini haruslah memiliki sifat kepemimpinan yang dapat mencerminkan aspirasi seluruh ummat Islam, yang sekaligus menjadi aturan negara, yang kepemimpinannya bersifat koperatif, keputusannya diambil secara musyawarah yang melibatkan semua negara dan bangsa Muslim, dan yang keputusan-keputusannya memiliki kekuatan untuk dita’ati oleh negara dan bangsa-bangsa Muslim.

Persekutuan ini berkewajiban memelihara kemashlahatan bersama, menggariskan kebijaksanaan umum dalam politik dan menggariskan batas-batas hubungan bangsa-bangsa Muslim dan bangsa-bangsa non-Muslim.

Kedudukan pusat Persekutuan, bisa dipilih dari negara-negara anggota dan pemilihannya diserahkan kepada semua negara anggota. Yang penting tugasnya, soal tempat bukan masalah. Yang penting adalah pelaksanaan dan realisasinya, sehingga tidak ada pertentangan atau sengketa dalam hal yang berkenaan dengan persoalan-persoalan Islam.

Persekutuan ini bertujuan guna menghimpun kesatuan pandangan kaum Muslimin, mengikat negara-negara mereka, dan menyatukan langkah dan kebijaksanaan politiknya.

Tujuan Persekutuan Negara-Negara Muslim ini secara garis besar menurut Dr Dhiya:ad-Din ar-Rais adalah sebagai berikut :

1 Persekutuan Negara-Negara Muslim ini didirikan untuk perdamaian, dan bukan untuk peperangan dan permusuhan.

2 Persekutuan Negara-Negara Muslim ini berlingkup internasional. Persekutuan ini memiliki hubungan baik dan bekerjasama dengan PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya dalam upaya memelihara perdamaian dunia yang disertai dengan keadilan.

3 Persekutuan ini bertujuan membela tanah air dan hak-hak kaum Muslimin, serta menentang setiap usaha yang mengancamnya. Persekutuan ini memberikan perlindungan kepada kaum Muslimin dan tanah air mereka dari ancaman musuh.

4 Persekutuan ini menggalang satu kekuatan persatuan menentang musuh-musuh khususnya Zionis dan Kolonialis.

5 Persekutuan memelihara agama Islam dan berusaha merealisasi prinsip-prinsipnya dan menjadikannya sebagai asas kehidupan sosial.

6 Persekutuan ini membangkitkan kehidupan umat Islam dalam semua aspek tuntunan moral dan ilmu pengetahuan.

7 Persekutuan ini mengedepankan, menyampaikan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia internasional guna menyebarkan prinsip-prinsipnya yang luhur itu kepada semua bangsa di dunia.

8 Persekutuan ini menyerukan persatuan ummat manusia dalam satu masyarakat dunia sebab Islam adalah risalah universal yang menganjurkan persatuan akidah dan kemanusiaan.

9 Persekutuan ini menentang fanatisme suku dan penindasan satu bangsa atas bangsa lainnya.

10 Persekutuan berusaha menciptakan pemerintahan dunia atau sistem internasional yang ditaati oleh semua orang guna merealisasikan keadilan, perdamaian dan persaudaraan.

Semua negara Muslim hendaknya ikut bergabung sebagai anggota di dalam Persekutuan Negara-Negara Muslim. Setiap Negara memiliki perwakilan tetap. Merewka haruslah orang-orang yang memiliki kwalifikasi politis dan cendekiawan Muslim.

Persekutuan Negara-Negara Muslim hendaknya memiliki Alat-Alat Perlengkapan berupa lembaga/majlis/dewan (counsil), seperti : 1. Kongres atau Konperensi (semacam Majlis Umum/General Assembly dalam PBB/UNO), 2. Maajlis Eksekutif (semacam Dewan Keamanan/Security Counsil dalam PBB/UNO), 3. Sekretariat atau Kepaniteraan (Secretary), 4. Dewan Politik (Lajnah Hikmah), 5. Dewan Perundang-undangan atau judikatif (Dewan Hukum), 6. Dewan atau Biro militer, 7. Dewan Pendidikan Sosial, 8. Dewan Dakwah (Dewan Penerangan).

1 Kongres atau Konperensi (semacam Majlis Umum/General Assembly dalam PBB/UNO). Secara periodik Kongres menyelengarakan pertemuan-pertemuan sedikitnya tiga bulan sekali, ataua bila ada persoalan-persoalan yang mendesak. Kongres ini diketuai oleh seorang Ketua secara bergiliran yang dipilih oleh wakil-wakil setiap negara anggota untuk periode (masa sidang) yang ditentukan. Kongres yang diselenggarakan boleh pula sampai pada tingkat Kepala Negara atau Menteri Luar Negeri guna menelorkan solusi-solusi bagi persoalan-persoalan penting yang muncul.

Kongres merupakan organ yang bersifat kepemimpinan, pengarahan dan permusyawratan, sebab ia mewakili suara seluruh ummat Islam di berbagai penjru dunia. Keputusan-keputusan yang ditetapkan Kongres merupakan undang-undang yang mesti dilaksanakan dan dita’ati. Persekutuan memiliki hak untuk memberikan sanksi atau menjatuhkan hukum kepada pihak yang menyimpang dari keputusan-keputusan yang diambilnya serta keluar dari Persekutuan.

Kepemimpina Persekutuan dipuituskan berdasarkan kesepakatan dan kopeatif. Persekutuan memiliki kepemimpinan pusat dalam hal-hal yang bersifat umum yang menjadi kepentingan bersama, atau berkenaan dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan kemashalahatan umum, nasib dan masa depan ummat, terutama dalam menghadapi ancaman-ancaman terhadap ummat atau salah satu negara anggotanya.

Persekutuan menaruh perhatian dan menetapkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan masalah pembelaan dan kerjasama menghadapi ancaman dari luar. Sedangkan masalah-masalah regional, sepenuhnya diserahkan kepada negara negara yang bersangkutan untuk diatur secara intern.

Masing-masing negara anggota berkewajiban menjaga eksistensinya. Mereka memiliki hak untuk bertindak dalam masalah-masalah khusus yang bersifat intern. Jika masalah itu secara langsung berkaitan dengan kepentingan seluruh ummat Islam atau berpengaruh besar terhadap posisi dan persatuan mereka, serta memacetkan terlaksananya prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan bersama dalam Persekutuan menjadi kewajiban dan tanggungjawab Persekutuan.

2 Majlis Eksekutif (semacam Dewan Keamanan/Security Council dalam PBB/UNO). Anggotanya terdiri sejumlah pimpinan yang tidak lebih dari sepuluh orang yang dipilih Kongres/Konperensi. Mengadakan pertemuan periodik sebulan sekali, dan setiap sa’at mengadakan pertemuan serupa jika diminta oleh negara anggotanya mencakup semua masalah yang menyangkut kepentingan bersama dunia Islam, serta menyampaikan persoalan-persoalan yang tidak bersifat mendesak kepada Kongres yang untuk selanjutnya diambillah keputusan-keputusan melalui konsensus dan voting, jika terjadi perbedaan pandangan.

# Dalam Majlis Eksekutif tidak dikenal apa yang disebut ‘hak veto’.

# Liputan masalah yang ditanganinya tidaklah hanya terbatas pada masalah perang dan upaya perdamaiannya, melainkan mencakup semua bentukj permasalahan yang ada.

# Majlis ini merupakan Dewan Pelaksana bagi kepentingan semua negara anggota.

# Majlis juga bertanggungjawab melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Kongres melalui kerjasama dengan Sekretaris Jenderal Persekutuan.

3 Sekretariat atau Kepaniteraan (Secretary). Negara-Negara anggota Persekutuan memilih seorang Sekrearis Jenderal (Secreary-General) untuk mengepalai Sekretariat. Ia sebaiknya adalah seorang pemimpin ummat yang alim, menguasai persoalan-persoalan agama, berakhlak mulia, menguasai persoalan-persoalan hubungan berbagai bangsa secara internasional, sekaligus orang yang telah dikenal memiliki gairah kegamaan yang tinggi serta menaruh perhatian terhadap masa depan ummat Islam. Ia, semestinya haruslah orang yang berpengaruh dan memiliki wibawa besar di dunia internasional, serta mampu melaksanakan tugasnya demi kemashlahatan ummat Islam.

Sekretaris Jenderal Persekutuan dipilih oleh Persekutuan dari yang dipandang paling menonjol yang akan bertindak mewakili Persekutuan bila berhadapan dengan pihak luar. Ia memiliki hak memberi advis dan petunjuk, dan bekerjasama dengan Persekutuan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang ditetapakan bersama seakan-akan ia merupakan wakil Islam dan ummatnya di mata bangsa-bangsa non-Muslim.

Persekutuan menunjuk Sekretaris Jenderal untuk menduduki jabatan itu untuk selama periode tertentu, tujuh atau sepluh tahun misalnya, setelah itu dipilih lagi pejabat baru untuk menggantikannya. Persekutuan memegang hak untuk mengganti pejabat ini kapan saja dipandang perlu, bila ada alasan untuk itu. Sekretaris Jenderal ini boleh merangkap sebagai Kepala Negara pada salah satu negara anggota, sepanjang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan semisal adil, berakhlak mulia, cendekiawan, memiliki semangat besar untuk memajukan ummat, dan menaruh perhatian terhadap nasib dan masa depan Islam, dapat terpenuhi.

4 Dewan Politik. Berurusan dengan persoalan-persoalan politik. Sebagian tugasnya berkaitan dengan maslah-masalah politik.

5 Dewan Perundang-undangan atau judikatif. Anggotanya terdiri dari para ulama yang memiliki spesialisasi dalam masalah hukum dan sarajana-sarjana hukum internasional yang menaruh minat pada syari’at Islam, serta dikenal sebagai muslim-muslim yang ta’at. Dewan ini menjadi penasehat Persekutuan dalam persoalan yang berkenaan dengan undang-undang yang akan dikeluarkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan. Ia juga bertugas menyampaikan makalah-makalah dan saran-saran kepada Majlis Umum dan Majlis Eksekutif.

6 Dewan atau Biro Militer. Anggotanya terdiri dari pada komando militer yang berpengaruh luas. Ia terlibat dalam tugas pembelaan tanah air, peang, pengorganisasian dan penyediaan kekuatan bersenjata. Semua negara anggota wajib mentaati ketentuan yang ditetapkannya dengan semangat kerjasama yang tulus dan bahu membahu.

7 Dewan Pendidikan Sosial. Ia antara lain berurusan dengan masalah pengajaran, penyediaan sarana pendidikan, semisal buku-buku, dan perlengkapan-perlengkapannya, serta penyediaan informasi. Dewan ini melayani kebutuhan semua negara anggota, terutama bidang pendidikan yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip dan tujkuan Islam.

Dewan ini berkewajiban melindungi masyarakat Islam dalam bidang moral di seluruh wilyah Daulat Islamiyah. Juga berkewajiban mengeluarkan fatwa-fatwa syari’at Islam untuk melindungi mereka dari dekeadensi akibat mengikuti kebudayaan asing, serta propaganda musuh Islam yang menyebarkan kekacauan, kesesatan dan penyimpangan guna melemahkan kekuatan moral ummat Islam.

8 Dewan Dakwah. Bertugas menyebarkan dakwah Islam ke negara-negara non-Muslim.

Diharaakan OKI dapat berperan sebagai embriyo bagi terwujudnya Persekutuan Negara-Negara Muslim sebagai pelaku Khalifah (Dr Dhiya:ad-Din ar-Rais : ‘Islam dan Khalifah’ 1985:250-277, “Khilafah Pada Masa Modern”, Prof Dr T M Hasbi ash-Shiddieqy : ‘Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam’, 1991:73).

2 Negara dalam Tatahukum Islam

# Pengertian imamah. Abu Hasan al-Mawardi berkata : Imamah itu ialah suatu kedudukan yang diadakan untuk mengganti kenabian dalam urusan memelihara agama dan mengendalikan dunia. Ringkasnya : Imamah adalah pelaksana pengganti kenabian dalam tugasnya memelihara agama dan politik duniawi.

Pengertian ini mengandung tiga unsur : 1. Imamah itu adalah tidak lain dari mengganti kedudukan Nabi. 2. Objek imamah ialah menjaga agama. 3. Mengendalikan masyarakat.

Dengan pengertian ini terkandung bahwa tugas kepala anegara, ialah “memelihara dan melindungi agama, bahkan meluaskan dan mengembangkannya”. Masuk ke dalam pemeliharaan ini, keharusan kepala negara membuktikan dengan amal perbuatannya, bahwa dia adalah “pemelihara agama”, lagi memperhatikan urusan-urusannya.

Dalam pengertian ini juga terkandung bahwa imamah bukanlah hak seseorang, atau hak segolongan saja, atau merupakan hak istimewa bagi seseorang. Yang dikehendaki dari imamah itu ialah tertunainya tugas yang harus ditunaikan, yang telah dinashkan, bukan adanya seseorang, atau beberapa orang.

# Keharusan adanya imamah

1 Ijma’ul ummah. Ijmak para shahabat untuk memilih dan mengangkat khalaifah sesudah Rasulullah saw wafat.

2 Menolak bencana-bencana yang ditimbulkan oleh kacau balau keadaan. Tanpa pemimpin akan timbul kekacauan yang akan mengakibatkan bencana.

3 Melaksanakan tugas-tugas keagamaan. Pelaksanaan syari’at memerlukan negara. Al-Ghazali berkata dalam al-Iqtishad fil I’tiqad : Dunia dan keamanan jiwa dan harta tidak terkecuali dengan adanya penguasa yang dita’ati. Oleh karenanya orang mengatakan : “Agama dan penguasa, dua saudara kembar”. Dan karenanya pula orang mengatakan : “Agama adalah sendi, sedang penguasa adalah pengawal”. Sesuatu yang tak ada sendi, akan hancur. Dan sesuatu yang tak ada pengawal akan sia-sia.

4 Mewujudkan keadilan yang sempurna, berdasar hukum Allah.

# Tujuan pembentukan imamah. Maksud yang umum dari tegaknya negara dalam Islam , ialah supaya pemerintahan itu menjadi suatu media yang dipergunakan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertentu.

Negara bekerja untuk mencapai dua tujuan utama :

1 menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan.

2 menegakkan sistem berkenaan dengan mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat, menyebarkan kebaikan, dan kebajikan dan memerintahkan yang makruf, mencegah kemunkaran, memberikan kemudahan kepada rakyat untuk menyembah Allah, memungkinkan setiap rakyat untuk hidup dalam sistem Islam dan melaksanakan urusan-urusan berdasarkan undang-undang Islam, melindungi kepentingan rakyat dan masyarakat dengan sistem yang telah digariskan oleh Allah swt, menjamin kepentingan ummat di dunia dan di akhirat, menegakkan sistem kehidupan Islami dengan sempurna, memerintahkan segala yang makruf (meberkan kebaikan), mencegah kemunkaran (membasmi kejahatan dan kerusakan), menciptakan sistem keagamaan yang murni.

# Kehendak umum. Pemilihan Kepala Negara haruslah dengan mubaya’ah yang benar dan bebas, dan haruslah pemilihan itu mendapatkan persetujuan umum melalaui permusyawaratan. Persetujuan umum ialah yang dihasilkan oleh kehendak umum (volunte generale/publik opini) yang merdeka.

Ibnu Khaldun berkata : Adalah mereka apabila membai’atkan seseorang Amir dan mengikatkan perjanjian, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di tangannya untuk menguatkan perjanjian. Hal itu serupa dengan perbuatan si penjual dan si pembeli. Karena aitu dinamakanlah dia bai’at (akad, kontrak, ikrar, janji).

# Kewajiban umum :

1 menegakkan pemerintahan Islam seagai yang dikehendaki oleh agama.

2 mengadakan mahkamah (pengadilan) dan memperhatikan segala perbuatan-perbuatan penganiayaan yang terjadi di dalam masyarakat.

3 jihad, memerangi kezaliman, memelihara kemerdekaan, melepaskan manusia ari belenggu perbudakan.

4 menyuruh makruf dan mencegah munkar, mengawasi berjalan tidaknya undang-undang, membasmi segala jalan-jalan kejahatan, melindungi masyarakat dari segala tipu daya, menjalankan hak kontrol (kebeasan mengemukakan kritikan).

5 mengembangkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia (sain-teknologi-budaya).

6 bantu membantu dalam masyarakat (ta’awun), sehingga tidak ada yang tidak mendapat kebutuhannya : a. bantuan agar setiap orang mampu berdikari, b. bantuan agar setiap orang dapat mencari sarana hidup. Imam Ibnu Hazmin berkata : “Kewajiban para hartawan dalam negara Islam adalah menolong orang yang melarat. Negara bahkan boleh memaksa berbuat demikian, jika sekiranya Baitulmal atau zakat tidak mencukupi keperluan itu. Bantuan hendaklah berupa makanan pokok dan pakaian, serta tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari hujan dan panas, dan gangguan lainnya”.

# Perlengkapan imamah : 1.Wazir (menteri), 2. Amir (Kepala Daerah), 3. Pimpinan tentara, Qadha (mahkamah dan kejaksaan agung), 4. Hakim daerah, pengutip pajak daerah, pengutip zakat daerah, 5. Ahlul Halli wal ‘Aqdi (Ahlul Ikhtiyar, Ahlus Syura, Majlis Syura).

Khalifah Umar ibnul Khaththab mengangkat ‘Abdullah ibnu ‘Utbah menjadi pegawai hisbah di kota Madinah (semacam polisi ekonomi atau peawai kotapraja) untuk melaksanakan tugas menyuruh makruf, menegahkan munkar.

Khalifah Umar ibul Khaththab juga menyusun dewan-dewan (jawatan-jawatan), mendirikan Baitulmal, menempa mata uang, membentuk tentara, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, mengatur perjalanan pos, menciptakan tahun hijrah, disamping mengadakan hisbah (pengawasan terhadapo pasar, pengontrolan terhadap timbangan dan takaran, penjagaan terhadap tata tertib dan susila, pengawasan terhadap kebersihan jalan dan sebagainya).

Khalifah Mu’awiyah mengadakan dinas pos, mendirikan kantor cap (percetakan mata uang). Khalifah Umar ibnul Azis memperbaiki dinas pos.

# Dasar-dasar pemerintahan Islam :

1 Kekuasaan perundang-undangan Ilahi, Ketaaaaaaauhidan, Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid).

2 Keadilan sosial yang merata antara manusia (‘adalah ijtima’iyah) : a. Persamaan antara kaum muslimin. Persamaan Hak (Kedudukan) di hadapan undang-undang. Persaudaraan dan Persatuan (ikhwah diniyah). C. Keadilan dan Kemakmuran. C. Keadilan bagi golongan yang bukan Muslim.

3 Pertanggungjawaban sosial bersama (takaful ijtima’I). Amr bil-ma’ruf nahyu ‘anil munkar, memberi nasehat (kritik dan kecaman yang benar serta jujur) kepada kepala neara dan pembesar-pembesar, mengeritik dan mengecam dengan cara-cara yang tepat dan dibenarkan, mengawas terlaksananya undang-undang, membasmi segala jalan-jalan kejahatan.

4 Permusyawaratan (Syura, Kedaulatan Rakyat).

5 Ketaatan dalam hal kebajikan.

6 Terlarang berusaha mencari kekuasaan untuk diri sendiri.

# Cara pengangkatan imamah :

1 Pemilihan umum yang dilakukan wakil-wakil rakyat, kemudian setelah itu seluruh rakyat ikut menyetujuinya (membai’atnya). Abu Bakar Shiddik dipilih dan diangkat oleh tokoh-tokoh sahabat yang berkumpul di Saqifah Bani Sa’adiyah di Madinah. Bai’ah Abu Bakar mula-mulanya diangkat oleh lima orang yang terdiri dari : Umar ibn Khaththab, Abu Ubaidah, Usaid ibn Hudhair, Basyir ibn Sa’ad, dan Salim maula Abi Hudzaifah. Al-Ghazali mengemukakan : “Andaikan Abu Bakar hanya dibai’atkan oleh Umar saja, sedang orang lain menantang, tentulah pengangkatan itu tidak dipandang sah.

2 Pemilihan dilakukan oleh Kepala Negara yang akan diganti dengan mengajukan calon yang akan menggantikannya setelah menyelami pendapt rakyat. Khalaifah Abu Bakar mengajukan Umar bin Khaththab sebagai calon Khalfah. Hal ini diterima baik, dan kemudian oleh calon Khalifah. Hal ini diterima baik, dan kemudian dibai’at oleh kaum Muslimin. At-Tabrani berkata : Abu Bakar tidak meneryahkan imamah kepada Umar, terkeculai sesudah bermusyawarah dengan para shahabat. Mereka semua menyetujui Umar ditunjuk sebagai pengganti Abu Bakar. Sesudah cukup bermusyawarah barulah Abu Bakar mengemukakan pendapatnya kepada umum dan disambut oleh mereka dengan sam’na wa atha’na.

3 Pembentukan komisi (formatur, daftar calon) untuk dipilih salah seorang dari mereka untuk dibai’at oleh kaum Muslimin sebagai Khalifah. Pembentukaan komisi dilakukan oleh kepala negara yang akan diganti. Hasil kesepakatana disampaikan kepada rakyat untuk disahkan (dibai’at) Khalifah Umar bin Khaththab menyerahkan pencalonan Khalifah baru kepada ahlus sssyura (yang terdiri dari enam orang) supaya mengangkat salah seorang di antara mereka dengan persetujuan yang lima orang lagi untuk diajukan kepada kaum Muslimin agar dibai’at seagai Khalifah baru. Hal ini dibenarkan oleh para sahabat. Kelompok enam ini kemudian memilih Utsman bin Affan dan mengajukan kepada kaum muslimin, kemudian mereka membai’atnya.

# Ahlul Ikhtiyar. Ahlul ikhtiyar atau Ahlul halli wal Aqdi (Perwakilan) adalah sekumpulan orang-orang yang diserahkan kepadanya memilih Kepala Negara, yang melakukan akad (mengikat).

# Syarat-syarat ahlul ikhtiyar. Al-Mawardi menerangkan syarat-syarat yang \harus dipenuhi oleh ahlul ikhtiyar : 1. Dikenal sebagai orang yang adil. Keadilan yang memiliki segala syarat-syaratnya. 2. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keadaan orang yang berhak dan memenuhi syarat menjadi kepala negara. 3. Mempunyai pikiran yang sempurna dan kecakapan. Mempunyai kebijaksanaan, akal yang kuat, kecerdikan, tajam penyelidikan, dan mempunyai pandangan jauh.

# Syarat-syarat imam : 1. Mempunyai pengalaman dan kemampuan berijtihad. Mempunyai kecerdasan dalam bidang politik, peperangan (militer), dan pemerintahan umum (manajemen). Mempunyai keadilan, ketakwaan dan wara’. 4. Mempunyai kebranian, rasa tanggungjawab, sabar dan tabah mempertahankan negara dan memerangi musuh. 5. Sehat jasmani, rohani dan sosial. 6. Seorang Muslim, merdeka, lelaki, baligh, berakal.

# Kewajiban-kewajiban pemimpin. Pada garis besarnya kewajiban pimpinan hanya dua, yaitu : 1. Menegakkan agama Islam. 2. Mengatur urusan agama dalam batas hukum agama. Al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkamul Sulthaniyah menyebutkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh khalifah (kepala negara) sebagai beikut : 1. Menjaga ajaran-ajaran pokok agama dalam bentuk yang benar. 2. Melaksanakan hukum yang adil di antara ummat yang bersengketa atau berselisih. 3. Menjaga keamanan dalam negeri, supaya ummat dapat mengurus kehidupannya dengan aman. 4. Menerapkan hukum bagi yang melanggar hukum-hukum Allah. 5. Menjaga keamanan negara dari gangguan negara asing dengan mempersiapkan kekuatan, mengadakan hubungan luar negeri, dan juga menyatakan perang dan damai. 6. Jihad bagi yang menentang Islam. 7> Memungut zakat, sedekah, pajak, dan lain-lain, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh ketentuan agama, dan menghukum atau memerangi bagi orang yang mengingkarinya. 8. Memberikan penghargaan dan jasa bagi yang berhak dari baitulmal (perendaharaan negara) dengan imbalan yang sederhana. 9. Melimpahkan dan mempercayakan tugas-tugas negara kepada orang-orang dan tokoh-tokoh yang loyal terhadap pemerintah. 10. Secara langsung mengamati keadaan ummat yang berhubungan dengan kepentingan dan pelaksanaan agama mereka.

# Amar bil Ma’ruf, Nahyu ‘anil Munkar. Pertanggungjawaban Kepala Negara di dalam Islam ialah : 1. Pertanggungjawaban di hadapan rakyat. 2. Pertanggungjawban di hadapan Tuhan. Kepala Negara menerima kekuasaan dengan melalui bai’at yang diberikan rakyat kepadanya. Rakyat memberikan kepada Kepala Negara hak memerintah dan mengendalikan kekuasaan. Kepala Negara tidak lain hanyalah wakil rakyat. Rakyat berhak meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Negara. Rakyat berhak pula memakzulkan Kepala Negara apabila diperoleh sebab-sebab untuk itu. Rakyat bertindak mengawasi tindak tanduk Kepala Negara, memberikan nasehat (teguran dan kecaman yang membangun). Tegasnya Rakyat mempunyai hak mengangkat dan memakzulkannya. Rakyat melakukan tindakan sosial kontrol, mengawasi pelaksanaan undang-undang, membasmi segala jalan-jalan kejahatan.

# Permusyawaratan. Sunnah amaliyah Rasulullah penuh dengan bukti-buktu yang menunjukkan bahwasanya Rasul selalu bermusyawarah dengan shahabat. Nabi bermusyawarah tentang tempat yang baik diduduki oleh tentara Islam dalam Perang Badar. Beliau bermusyawarah tentang tawanan-tawanan yang ditawan dalam pertempuran itu.

# Hal-hal yang dimusyawarahkan. Hal-hal yang dapat dimusyawarahkan oleh ummat meliputi beberapa bidang urusan negara, dan juga dalam bidang hukum ijtihadiyah yang tidak ada nash atau nash tidak jelas. Ringkasnya Kepala Negara harus bermusyawarah dalam masalah agama dan dunia dengan ummat melalui wakil-wakilnya (Prof Dr TM Hasbi Ash-Shiddieqy : “Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam”, 1991, Zaini Ahmad Noeh : “Bercermin Fiqih al-Mawardi”, PESANTREN, No.2/Vol.II/1985, hal 52-60)

Tauhid, Bid’ah, Ceramah

Tauhid, Bid’ah, Ceramah

Tauhid berarti mengesakan Allah. Tak ada ayang berkuasa secara mutlak selain Allah. ‘Tak ada daya dan kekuatan kecuali dengan idzin kehendak Allah”. Semuanya bergerak, berproses menurut rancangan, kehendak Allah. Allah merupakan Causa Prima, Penggerak Mutlak. Hanya dengan idzin, kehendak Allah, semuanya bisa bergerak, berproses. Bila Allah sudah merancang, menghendaki, menetapkan sesuatu bergerak, berproses, maka berlangsunglah proses pergerakan itu. “Kun fa yakun”. Allahlah yang menggerakkan, menggeneretkan sesuatu bergerak, berproses. Tanpa generet dari Allah, semuanya tak bisa bergerak, berproses. Yang berpaham seperti ini disebut “Jabariyah”, tak termasuk ke dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Sedangkan menolak paham ini berarti menolak kemutlakan kemahakuasaan Allah, meyakini ada yang berkuasa secara mutlak selain Allah. Muncullah dilematis dalam hal ini.

Bid’ah adalah segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Islam. termasuk ke dalamnya adalah yang haram, yaitu yang jelas-jelas dilarang oleh Islam. Kemudian yang makruh, yaitu yang tak disukai oleh Islam. Selanjutnya yang syubhat, yaitu yang tak jelas-jelas dilarang oleh Islam. Semua bid’ah adalah dhalalah (sesat), dan semua dhalalah di neraka. “Menegakkan syari’at Islam” bisa dikategorikan termasuk ke dalam bid’ah, karena tak ada nash yang sharih (tegas) yang menyuruh, yang memerintahkannya. “Menegakkan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah” juga bisa dikategorikan termasuk ke dalam bid’ah. Disebutkan bahwa bila penegakkan syari’at Islam itu adalah wajib, maka tak demikian halnya dengan sarananya, yaitu pendirian daulah, yang bisa wajib, atau sunat, atau mubah, atau makruh, atau haram, tergantung pada sikonnya. Alasan untuk membenarkan pendirian ini dirujukkan pada analisa Ibnul Qaiyim dalam “Madarijus Salikin”. “Ormas, parpol, pemilu, parlemen” dan yang semacam dengan itu pun termasuk ke dalam kategori bid’ah, yang tak ada sunnahnya. “Melakukan aktivitas seperti aktivitas yang dilakukan oleh orang kafir” dikategorikan juga sebagai bid’ah, karena Islam melarang “tasyabbuh”. Untuk menyelamatkan diri dari label bid’ah, digunakan rumusan “pada dasarnya setiap bentuk mu’amalah atau adat itu dibolehkan”, dengan merujuk pada ayat QS 2:29. rumusan (ta’rif) bid’ah di kalangan fiqih adalah seala sesuatu yang diada-adakan, yang dikarang-karang, yang tak ada acuan, rujukannya.

Ceramah, khutbah, taklim merupakan sarana untuk mendidik, membimbing, menuntun umat ke jalan takwa. Entah sejak kapan mulainya, kini pada setiap bulan Ramadhan marak ceramah agama Islam. Ada yang namanya kuliah tarwih sesudah shalat tarwih berjama’ah di masjid-masjid. Bahkan ceramah-ceramah agama yang dicapuri, dilumuri dengan sendagurau, banyolan, lawakan, kwis berhadiah, tanya jawab pada semua tayangan televisi sepanjang malam Ramadhan. Padahal tak ada ceramah, khutbah, taklim yang terkait, yang dinisbahkan pada aktivitas Ramadhan yang dilakukan Rasulullah. Ramadhan adalah waktu untuk melakukan ibadah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, untuk mengamalkan, menerapkan apa-apa yang diperoleh dari ceramah, khutbah, taklim sebelum Ramadhan. Islam mengajrkan pada waktu Ramadhan untuk beribadah, beri’tikaf di masjid. Bukan malah berkumpul bersama-sama artis, selebritis mengisi tayangan televisi dengan tema “Himkah Ramadhan”, yang didisain dengan campuran sendagurau, banyolan, lawakan, kwis berhadiah. Dikemukan bahwa efektifitas daya guna tayangan semacam ini luar bisa, jangkauan dakwahnya luas, merata ke seluruh nusantara, bahkan sampai ke sekitarnya. Namun Islam mengajarkan agar menggunakan Ramadhan untuk memperbanyak amal ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk memperbanyak tawa, bukan untuk mendekatkan diri kepada dunia. Islam mengajarkan agar sedikit tertawa dan banyak menangis, karena apa jahannam itu sangat panast (Simaklah antara lain ayat QS 9:81-82).

(BKS0411100445)
1

Salafiyanisme dalam pengakuan

Salafiyanisme dalam pengakuan

Salafiyanisme mengaku bahwa dakwahnya mengikuti manhaj dakwah para rasul, bahwa dakwahnya mengajak kembali kepada AlQur:an dan AsSunnah dengan pemahaman Salafus Shaleh, mengajak pemurnian syari’at Islam dari segala bentuk syirik, bid’ah dan pemikiran sesat.

Disebutkan bahwa yang termasuk sunnah antara lain seperti memelihara jenggot, tidak isbal, tidak tasyabuh, tidak menggunakan tasbih, dan lain sebagainya. tak disebutkan bahwa AbuBakar Shiddiq memakai izar yang menutupi mata kaki. tak disebutkan bahwa para Salafus Shaleh memakai iar (sarung) dan tak mengenal kolor (celana dalam).

Disebutkan bahwa termasuk sunnah adalah mendesak ahli kitab ke pinggir di jalanan. Tak disebutkan apakah Salafiyanisme mengamalkan, menerapkan sunnah ini. juga tak disebutkan apakah sunnah ini hanya dalam pengertian fisik (hakini), ataukah juga termasuk dalam pengertian non-fisik (majazi).

Tak disebutkan apakah bentuk dari tidak tasyabbuh itu hanya terbatas dalam memelihara jenggot saja, ataukah harus tampil beda dengan orang kafir dalam seluruh aktivitas kehidupan, seperti beda dalam sistim pertahanan, sistim pendidikan, sistim informasi termasuk sarananya. Ataukah mengambilkan semuanya itu kepada kaedah bahwa setiap bentuk mu’amalah dan adat kebiasaan itu dibolehkan (tak perlu tampil beda), dengan mengacu pada Qs 2:29. Juga tak disebutkan apakah tampil beda (tidak tasyabbuh) itu hanya semata-mata dalam bentuk fisik (hakiki), ataukah juga dalam bentuk non-fisik (majazi).

Para rasul menyampaikan dakwah tauhid kepada orang musyrik, orang kafir, termasuk kepada penguasa yang zhalim, yang thaga, yang berbuat di luar batas kewenangan yang dibolehkan Allah, seperti yang dilakukan oleh Namruz dan Fir’aun. Dalam dakwah tauhid itu termasuk dalamnya dakwah untuk memperbaiki sisitim sosial ekonomi, antara lain dengan “menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak merugikan orang, tidak berbuat onar dan makar ” dalam segala aktivitas kehidupan, seperti yang didakwahkan nabi Syu’aib as yang tertera dalam QS 7:85, 26:181-184. Sasaran dakwah para rasul itu adalah orang-orang yang paling zhalim, yang paling thagaa, seperti dapat disimak dalam QS 53:52. “Siapakah yang lebih zhalim dari pada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, sedang dia diajak kepada agama Islam” (QS 61:7).

Tak disebutkan apakah Salafiyanisme pernah menyampaikan dakwah tauhid kepada orang musyrik, orang kafir, termasuk kepada pengausa zhalim, penguasa thagaa, ataukah hanya berkutat di lingkungan sendiri saja. Juga tak disebutkan apakah Salafiyanisme pernah mengalami kondisi batin sesak seperti yang dialami Nabi Nuh as, seperti yang tertera dalam QS 71:5-9, atau seperti yang dialami Nabi Muhammad saw. “Kami sungguh-sungguh mengetahui dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan” (QS 15:97).

Disebutkan bahwa “Kita harus memahami syari’at Islam itu utuh, tidak hanya potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, cambuk bagi peminum. Syari’at Islam itu menyeluruh mulai dari yang terpokok, tauhid, pemberantasan lawannya, yaitu syirik, hingga syari’at-syari’at yang dianggap sepele oleh sebagian orang semisal memelihara jenggot, tidak isbal, dan lain sebagainya” (ALFURQON, Gresik, Edisi 12, Th.III, Rojab 1425). Bagaaimana kalau susunannya demikian “Kita harus memahami syari’at islam itu utuh, tidak hanya memelihara jenggot, tidak isbal, dan lain semacam itu. syari’at Islam itu menyeluruh mulai yang terpokok, tauhid, pemberantasan lawannya, yaitu syrik, hingga syari’at-syari’at yang harus ditegakkan semisal potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, cambuk bagi peminum. Kita berkewajiban melaksanakan syari’at itu sesuai kemampuan. Pelaksanaan syari’at itu secara utuh hanya bisa terwujud alam daulah yang Islami. Demikianlah yang ditelandakan Rasulullah, sehingga terwujud Negara Kota Madinah, yang berdaulat ke dalam dan keluar.

Bagaimana mungkin seseorang dapat merealisasikan syari’at Islam secara utuh pada diri mereka sendiri, sementara mereka sama sekali tak punya minat, hasrat, keinginan, kemauan, cita-cita agar syari’at Islam itu berlaku sebagai hukum positif di muka bumi ini. Ataukah memang harus memulangkan sepenuhnya kepada Allah, tanpa ada kewajiban yang harus dilakukan, dengan menggunakan ayat QS 12:40, sebagai acuan. Itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Atau bersikap seperti kaum nabi Musa yang berkata “pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja” (QS 5:24). Na’udzu billah min dzalik.
1

Daulah antara Tujuan dan Sarana

Daulah antara Tujuan dan Sarana

Jama’ah dakwah kontemporer disebutkan oleh Salafiyanisme (pengaku pengikut Salafus Shaleh) sebagai jama’ah dakwah yang tidak mengikuti manhaj dakwah para rasul, yang mengkonsentrasikan dakwahnya untuk mendirikan Khilafah Islamiyah (Negara Islam), seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, NII dan yang sejalan dengan mereka.

Abdul Hakim bin amir Abdatdalam “Risalah Bid’ah”nya mendaftar sejumlah harakah Ahlul Hawa wal Bid’ah (aliran sesat menyesatkan), antara lain termasuk di dalamnya Ikhwanul Muslimin, hizbut Tahrir, NII. Semua firqah harakah (ormas, orpol, negara) yang berupaya menegakkan daulah Islamiyah dengan menempuh cara parlementer-konstitusional (jalur demokrasi, pemilu, parlemen) yang tidak mensyaratkan khalifah dari Quraisy, yang membai’at (tunduk patuh pada) khalifah (imam, amir, pimpinan) yang bukan dari Quraisy – menurut Abdul Hakim – adalah termasuk ke dalam firqah harakah Ahlul mHawa wal Bid’ah, yang menempuh jalur thagut, yang menyimpang, menyelisihi sunnah-perjalanan Rasulullah saw beserta para sahabatnya dalam manhajnya (metodenya, caranya), ilmunya (tekniknya), dakwahnya (strateginya). Juga berakidah tauhid hakimiyah di samping tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah/ubudiyah. Karena firqah harakah Ahlus Sunnah wal Jama’ah itu – dalam pandangan Abdul Hakim – adalah membai’ah khalifah yang dari Quraisy untuk seluruh kaum Muslim apabila telah tegak daulah Islamiyah.

Bukti kongkrit bahwa jama’ah dakwah kontemprorer tidak mengikuti manhaj dakwah para rasul disebutkan adalah realita berakhir dengan kesia-siaan. Padahal, sesudah melakukan dakwah secara diam-diam, kemudian secara teang-terangan, namun Nabi Nuh as juga tidak berhasil (catatan kaki no.1519 dalam “AlQur:an dan Terjemahnya” dari ayat QS 71:5-9).

Dakwah para rasul aalah menghimbau, menyeru, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, tunduk patuh hanya kepada Allah saja, “sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainNya”. Dakwah Tauhid ini disampaikan Nabi Ibrahim kepada penguasa Namruz dan rakyatnya, disampaikan Nabi Musa kepada pengausa Fir’aun dan rakyatnya, disampaikan nabi Muhammad kepada pemuka musyrikin Quraisy dan pengikutnya, serta kepada para penguasa di sekitar Madinah.

Sayyid Qutub (dari Ikhwanul Muslimin) dalam ‘Petunjuk Jalan”nya memandang bahwa “orang Arab itu mengetahui bahwa uluhiyah (ketuhanan) itu berarti hakimiyah (penguasa) yang tertinggi. Mereka mengerti bahwa mentauhidkan ketuhanan dan menyatukan Allah itu dengan tauhid berarti melucuti kekuasaan yang dipergunakan oleh pemuka agama, ketua suku, pangeran dan penguasa, dan mengembalikan semuanya kepada Allah”. Namun ini di kalangan Salafiyanisme merupakan “syubhat yang dihembuskan ke dalam tubuh kaum muslim untuk melariskan dakwah mereka”. Juga kaedah “maa laa yutimma illaa bihi fa hua wajib” dinyatakan tidak mesti demikian, seperti yang diungkapkan oleh Ibnul Qaiyim dalaam “madarijus Salikin”.

Di kalangan fiqih telah sepakat umat Muslimin (ijma’ mu’tabar), bahwa hukum mendirikan Khilafah itu adalah “fardhu kifayah” atas semua umat Muslimin. Salafiyanisme tidak memungkiri bahwa penegakkan khilafah tersebut bagian syari’at Islam sebagai sarana dan bukan sebagai tujuan. bila individu-individu muslim kommitmen dengan syari’at Islam secara menyeluruh, niscaya daulah Islam akan terwujud (ALFURQON, Gresik, Edisi 12, Th.III, Rajab 1425, Muqadimah, Manhaj). Bila individu-individu muslim sudah kommitmen menjalankan syari’at Islam, maka sebenarnya tak perlu lagi sarana untuk menegakkan syari’at Islam itu.

Allah menyatakan “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwah, pastilah Kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi” (QS 77:96), dan “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka” (QS 13:11). Dari ayat-ayat tersebut bisa dipahami bahwa bila telah berupaya memperbaiki akidah (IMTAQ), maka akan memperoleh perbaikan sosial ekonomi (IPTEK) berupa berkah dari langit dan bumi. Namun dari ayat-ayat lain, ‘memperbaiki akidah” itu haruslah dipahami dalam pengertian luas, termasuk di dalamnya memperbaiki sistim sosial ekonomi. Perbaikan sisitim sosial ekonomi itu dalam Qur:an antara lain berupa “Menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak merugikan orang, tidak membuat onar” (Simak dawakh Nabi Syu’aib, antara lain dalam QS 7:85, 26:181-183).

Abu A’la alMaududi (dari Jami’at Islami Pakistan) dalam “Sejarah Pembaruan dan Pembangunan kembali Alam Pikiran Agama” mengemukakan bahwa pemerintah yang harus ditegaakkan di dalam agama Allah di dunia ini serta pengembangannya, betul-betul dituntut oleh syari’at Ilahi dan wajib diperjuangkan. Pemerintah itu bukan sebagai suatu hadiah, tanpa adanya kewajiban atau tugas yang perlu dilaksanakan. Tanpa ada kehendak pemerintah sia-sia mempergunakan teori apa saja, tidak ada artinya konstitusi halal, haram dan tassyri’. Tujuan risalah Nabi masih tetap tidak keluar dari semata-mata menegakkan pemerintahan Islam di dunia ini dan melestarikan undang-undang kehidupan manusia yang sempurna yang datang dari Allah. Para Nabi dan Rasul selalu berusaha untuk mengadakan suatu pergolakan politik pada masing-masing daerahnya, sebagian mereka ada yang hanya cukup menyediakan jalan dan persiapn yang harus dilakukan seperti Nabi Ibrahim as, dan ada pula yang langsung bertindak dengan suatu pergolakan hanya saja risalahnya berakhir sebelum egaknya pemerintahan ilahiah, eperti Nabi Isa as. Dan sebagian pula yang langsung dihadapkan kepada suatu pergerakan yang berakhir dengan kemenangan dan kesuksesan seperti nabi Musa as dan Nabi Muhammad saw.

(BKS0411051000)

Dendam Salib

Dendam Salib

“Orang-orang Yaahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka” (QS 2:12).

Selama menganut paham non-Islam, selama itu pula benci terhadap Islam (SABILI, No.3, Th.VIII, 26 Juli 2000, hal 20-21).

Adalah awal 1970-an sebagai titik tolak terjadinya pergeseran kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah yang mengubah konfigurasi dari konflik AS-gerakan nasionalisme Arab menjadi konflik AS-gerakan Islam politik.

Rentetan peristiwa besar di Timur Tengah pada dekade 1970-an telah menyadarkan para pengambil keputusan di Washington, tentang munculnya kekuatan baru, yaitu gerakan Islam politik yang bisa mengancam kepentingan neara-negara Barat di kawasan tersebut.

Washington semakin yakin atas kekuatan Islam politik itu, setelah meletus Revoulsi Iran tahun 1979, di mana Pemimpin Revolusi Iran Imam Khomeini saat itu menjuluki AS sebagai “setan besar”.

Mantan Menlu AS Warren Christoper menyebut Iran sebagai negara pendukung uama terorisme di dunia. Ia menududh aksi-aksi kekerasan yang dilancarkan para aktivis Islam militan terhadap sasaran kepentingan AS mendapat inspirasi atau dukungan Pemimpin Revousi Iran Imam Khomeini.

Presiden Ronald Reagen pada masa awal pemerintahannya tampil lebih akomodatif terhadap gerakan Islam politik, menyusul invasi Uni Soviet ke Afghanistan tahun 1979. Presiden Ronald Reagen memasok bantuan militer kepada gerilyawan Mujahidin Afghanistan dalam memerangi pasukan pendudukan Uni Soviet. Reagen saat itu menggunakan gerakan Islam politik untuk menangkal pengaruh komunis blok Uni Soviet.

Pada akhir pemerintahan Presiden Reagen, tahun 1988, Washington mulai mengubah kebijakan politiknya lebih memposisikan berhadapan dengan gerakan Islam politik. Presiden Reagen menyetujui perpanjangan sanksi ekonomi atas Iran pada bulan November 1988. AS dan blok Barat memberi dukungan politik pada Baghdad yang diperintah partai Baath (partai berhaluan nasionalisme Arab) dalam perang Irak-Iran. Perancis memasok senjata ke Irak.

Masa pemerintahan Presiden George Bush senior yang dimulai pada tahun 1989 diwarnai oleh bangkirnya gerakan-gerakan Islam politik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Di Sudan, pada tahun 1989, terjadi kudeta militer yang dipimpin jenderal pro-Islam Omar hassan Bashir yang berkoalisi dengan Front Nasionalis Islam pimpinan Hassan Turabi. Di Jordania dan Mesir, partai-partaai beraliran Islam meraih suara cukup signifikan. Di Aljazair, tahun 1991, Front Penyelamat Islam (FIS) berhasil memenangkan pemilu yang hampir mengambil alih kekuasaan sebelum digagalkan oleh militer.

Washington melakukan tekanan luar biasa dengan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap pemerintahan Presiden Omar Bashir di Sudan yang dikendalikan oleh Front Nasionalis Islam pimpinan Hassan Turabi. Tekanan kuat dari Washington dan negara Arab pro Barat, memaksa Presiden Omar Bashir meminta Oama bin Laden yang berdomisili di Khartoum saat itu, meningalkan Sudan pada tahun1996. Hengkangnya Osma bin Laden dari Khartoum menuju Afghanistan tidak mengakhiri ketegangan hubungan AS-Sudan.

Pasca kasus pengeboman WTC tahun 1993, citra umat Islam dan Arab mulai buruk di mata opini umum AS. Warga AS menamakan aksi kekerasan yang dilakukan oknum Muslim tersebut sebagai cermin dari “budaya fantik” yang tidak mungkin dihadapi atau ditanggapi secara rasional. Faktor itulah yang membuat pemerintahan Presiden Bill Clinton selalu penuh curiga terhadap HAMAS dan Jihad Islam di Tepi Barat dan Jalur Gaza, Hizbullah di Libanon, FIS di Aljzair, dan lain-lain.

(BKS0411050900)
1

Pemisahan Negara dan Agama

Pemisahan Negara dan Agama

Pemisahan Negara dan Agama semakin santer, semakin gencar disuarakan oleh kalangan cendekiawan Muslim sendiri (Muslim anti Islam). Suara ini dititipkan, ditiupkan ke kuping pasangan capres dan cawapres dalam pemilu 2004 untuk nanti diterapkan secara konkrit bila terpilih untuk berkuasa.

Dari tataran praktis, maka konsekuensi logis dari pemisahan Negara dan Agama, antara lain adalah sebagai berikut :

Seluruh kalimat dalam undang-undang, peraturan, hukum yang memuat kata Tuhan atau kata Agama haruslah dibuang. Atau kata Tuhan diganti dengan kata Pengausa, dan kata Agama diganti dengan kata Negara.
Seluruh kalimat dalam ucapan sumpah yang memuat kata tuhan datau kata Allah, haruslah dibuang.
Seluruh undang-undang, peraturan, hukum sama sekali tidak boleh mengacu pada ajaran agama.
Kementerian atau Departemen Agama haruslah dibubarkan.
Institusi atau lembaga kenegaraan yang mengurusi penerbitan, percetakan kitab Suci Agama dan Kitab Pelajaran Agama haruslah dibubarkan.
Institusi atau lembaga kenegaraan yang mengurusi Pendidikan Agama haruslah dibubarkan.
Institusi atau lembaga kenegaraan yang mengurusi penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jama’ah haji haruslah dibubarkan.
Institusi atau lembagai kenegaraan yang mengurusi pernikahan, perceraian haruslah dibubarkan.
Pernikahan, perceraian cukup dicatatkan pada Catatan Sipil.
Mimbar Agama dalam tayangan televisi haruslah ditiadakan.
Institusi atau lembaga kenegaraan yang mengurusi pengumpulan dan pendistribusian harta akat, infaq, shadaqah haruslah dibubarkan.
Seluruh dokumen resmi, dokumen negara yang memuat kata Tuhan atau kata Agama haruslah dibuang.
kata Agama dalam Kartu Tanda Penduduk dan dalam Surat keterangan semua itu haruslah dibuang.

(BKS 0408110515)

1

Negara Islam tak perlu?

Negara Islam tak perlu?

Meskipun buku Abdul Qadir Audah “Kritik Terhadap Undang-Undang Ciptaan Manusia” (“Islam dan Perundang-undangan’) memuat anjuran, seruan agar berupaya memperjuangkan berlakunya Hukum Allah, Hukum Islam sebagai hukum Positif dalam negara, namun penerjemah Jamaluddin kafie memerlukan mengawali Kata Pengantarnya (1982) dengan pernyataan “Usaha kami menerjemahkan buku karangan seorang tokoh terkemuka “Abdul Qadir asySyahid” ini, tidak bermaksud menjual konsep bagaimana mendirikan Negara Islam”. barangkali lebih baik diawali dengan pernyataan ‘Tujuan kami menterjemahkan buku karangaan seorang tokoh terkemuka “Abdul Qadir asSyahid” ini, selain dakwah dan pengajaran, adalah supaya kita semuanya, terutama para pembesar negara tidak salah mengerti tentang Islam”.

Dalam ceramah, kuliah ba’da zhuhur di mushalla dalam komplek Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun pada hari Rabu, 28 Juli 2004, seorang ustadz tua (sepuh) dengan bersemangat memaparkan keunggulan Hukum Qishash, hukum Rajam, serta Hukum hudud lain. Dari sudut pandang Ustadz Penceramah, di indonesia sudah berjalan syari’at Islam. Umat Islam sudah melaksanakan yang disyari’atkan Allah, antara lain sudah melakukan rukun Islam. hanya Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Tatanegara, hukum Tataniaga yang belum. Yang diperlukan adalah upaya untuk memberlakukan Hukum Allah, Hukum Islam sebagai Hukum positif secara konstitusional melalui jalur parlementer. Tak perlu mendirikan Negara Islam. Padahal negara yang menerapkan, memberlakukan Syari’at Islam sebagai Hukum Positif, itulah negara Islam.

Dalam tulisannya “pemimpin Islam Belum Siap Mengisi Kebangkitan Islam”, menurut Abdul Manan Salam “Seruan-seruan sumbang justru datang dari kaum intelektual Muslim sendiri. Misalnya sebagaimana dikatakan oleh Dr Amien Rais, bahwa tidak ada negara Islam dalam alQur:an dan asSunnah. Dan pendapat inipun mendapat dukungan dari bapak Mr Muhammad Roem” (KIBLAT, No.10, Th.XXXI, 5-2- Oktober 1983, hal 23).

Meskipun dalam tulisannya “Hubngan Antara Politik Dan Dakwah” (1995) membahas secara ilmiah tentang Persaudaraan, Persamaan, Permusyawaratan, Keadilan, hukum Islam, namun Dr HM Amien rais mengatakan bahwa di dalam alQur:an dan Sunnah tidak ada perintah yang mengatakan :Dirikanlah negara Islam” (pernyataan seorang sekularis). dalam keseluruhan tulisannya itu, tampaknya Dr HM Amien Rais bersikap mendua (aambivalen). Di satu sisi seolah-olah menghendaki adanya Negara Islam. namun di sisi lain menolak adanya Negara Islam.

Dalam sebuah kesempatan, saya – kata Amien Rais – pernah mengatakan bahwa di dalam alQur;an dan Sunnah tidak ada perintah yang mengatakan “Dirikanlah Negara Islam”. tidak ada perintah dalam alQur:an dan Sunnah agar mendirikan Negara Islam (Daulah Islamiyah). Jika umpamanya ada perintah tegas untuk mendirikan Negara Islam, maka alQur:an dan Sunnah juga akan memberikan tuntunan terinci tentang struktur institusi-institusi negara yang dimaksudkan, sistim perwakilan rakyat, hubungan antara badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, sistim pemilihan umum dan detil-detil lain yang terinci (Seyogianya Dr HA Amien Rais sebagai pakar politik mengunakan kacamata politik membaca Sunnah Rasulullah, aktivitas Rasulullah selama di Madinah, membaca secara cermat esensi dan konstelasi Negara Kota Madinah).

Pernyataan tersebut – papar Dr HM Amien Rais – segera saya ikuti dengan pernyataan berikutnya, antara lain bahwa Islam – sebagai agama wahyu – memberikan etika yang terlalu jelas bagi pengelolaan seluruh kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara dan berpemerintahan (‘Hubungan Antara Politik Dan Dakwah”.

“Suatu pemerintahan yang didirikan oleh masyarakat Muslim haruslah mengindahkan dasar-dasar yang telah diberikan oleh Islam”, “Kadangkala Islam malah disubordinasi pada suatu ideologi buatan manusia (man-made). Pandangan ini merupakan pandangan sekularistis, yang tidak dapat menerima Islam secara utuh (kaffah)”, “Negara dan masyarakat harus dibangun atas dasar Islam. Harus ditegakkan di atas dasar keadilan, musywarah dan persaudaraan/ukhuwah”, ungkap Amien Rais (idem).

Namun Dr HM Amien Rais bersama almarhum mr Mohammad Roem mengingatkan bahwa aspirasi hukum islam dapat ditampung dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila & UUD-1945 (idem).

Benar – kata Abdul Qadir Audah – memang tidak terdapat dalam alQur:an, nash sharih yang menyuruh agar kaum Muslimin mendirikan “negara” atau “pemerintahan”, namun nash-nash yang memberi petunjuk kepada keharusan wujudnya suatu bentuk ‘negara” atau ‘pemerintahan” di tengah-tengah Islam, cukup jelas. di antaranya alQur:an mewajibkan dilaksanakannya sistem musyawarah dalam menanggulangi persoalan-persoalan umat. Ditegakkannya keadilan hukum di kalangan umat. Ditegakkannya amar makruf nahi munkar. ditegakkannya urusan agama dan dunia atas dasar Islam. Untuk mewujudkan terlaksananya kewajiban tersebut, diperlukan adanya negara dan kepemerintahan (“Islam di antara kebodohan umat dan kelemahan Ulama”, 1985:53-58, simak juga : Dr Abdul Karim Zaidan : “Rakyat dan Negara dalam Islam”, 1985:3).

“Negara Islam harus diadakan untuk terlaksananya undang-undang Islam, kata Ibnu Taimiyah”, Penamal alQur:an sebagai satu-satunya asas hidup, memerlukan negara yang sesuai dengan prinsip Islam ( Dr Abdul Karim Zaidan : “Rakyat dan Negara dalam Islam”, 1984:3, 5). Tanpa adanya negara/pemerintah, ayat-ayat alQur:an akan sia-sia belaka (Abdul Qadir Audah : ‘Islam di antara kebodohan umat dan kelemahan Ulama”, 1985:55). tanpa adanya kekuasaan pemereintah, sia-sia mempergunakan teori apa saja, tidak ada artinya konstitusi halal, haram dan tassyri’ (Abul a’la almaududi : “Sejarah Pembaruan dan Pembangunan Kembali alam Pikiran Agama”, 1984:37).

Di kalangan sarjana Hukum Islam (para Fuqaha) ada suatu kaedah ushul fiqih (prinsip dasar hukum) ahwa “Maa laa utimma illa bihi fa huwa waajib”, “kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib” (Abdul Hamid Hakim ; “AlBayan”, hal 169), fasal “Sadd adzdziraai'”, Karena merealisaskan masyarakat Islam dengan berlandaskan undang-undang yang dari Allah itu pada dasarnya wajib, maka berdasarkan kaedah ushul fiqih tersebut, berbuat dan berbakti kepada Islam untuk mewujudkan ke alam nyata hukumnya adalah wajib juga (Masrur Zaenuddin : “Saya dan gerakan Islam”, hal 123).

Ada lima dasar pokok yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan pembinan sebuah negara. Pertama; Semua kekuasaan di bumi ini adalah milik Allah. Kedua; Agama dan politik merupakan kesatuan yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan. ketiga; politik Islam dan politik kafir adalah dua hal yang sangat bertentangan. Keempat; Sistim kepartaian dan golongan yang dlaksanakan oleh Demokrasi barat tidak sesuai dengan ajran Islam. kelima; Jihad adalah merupakan kewajiban setiap Muslim (Muttahid Ajwar : catatan kaki “Rakyat dan Negara dalam Islam”, 1984:1-3, simak juga Abul A’la alMaududi : ‘Khilafah dan Kerajaan”, 1984:45-91, “Ajaran-Ajaran AlQur:an Di Bidang Politik Pemerintahan”.

Selain melalui jalur politik-parlemen-konstitusional, Dr Yusuf Qardhawi mengemukakan beberapa jalan yang pernah diperbincangkan sebagai strategi dakwah, jihad bagi berlakunya Hukum Allah, Hukum Islam. Pertama; jihad dengan dekrit pemerintah, pengumuman pemerintah. Kedua; jihad dengan kekuatan militer, dengan kekuatan senjata. Ketiga; jihad dengan pendidikan dan bimbingan (tarbiyah wa taklim). Keempat, jihad dengan pengabdian masyarakat (aksi sosial). Di samping itu ada pula jihad dengan harta (amwal).

Dalam sidang BPUUPKI tanggal 1 Juni 1945 Ir Soekarno mengajak pemuka Islam bekerja sehbat-hebatnya agar supaya sebagian terbesar kursi DPR diduduki oleh utusan-utusan Islam, sehingga hukum-hukum yang dihasilkan DPR itu adalah Hukum Islam. Namun sayang, dalam praktek perjuangan Ir Soekarno sebenarnya sama sekali tak terarik memperjuangkan berlakunya Hukum Allah, Hukum Islam, Syari’at Islam..

Berbeda dengan Soekarno, Kartowuwirjo lebih maju, sangat kommit dengan Islam, dan memilih perjuangan bersenjata agar tak ada lagi fitnah, gangguan bagi kebebasan berlakunya Hukum Allah, Hukum Islam, Syari’at Islam (Simak QS 2:193, 8:39), sehingga kalimat Allah itu benar-benar berdaulat (hiya al’ulya). Ini harus diperjuangkan (bij jihad) dengan mengorbankan harta (amwal) dan nyawa (anfus).

Negara Islam dalah negara ang setiap orang bebas-merdeka melaksanakan ibadahnya menurut agama masing-masing. yang Yahudi bebas-merddeka menjalankan hukum, ajaran Taurat. Yang Nasrani bebas-merdeka menjalankan hukum, ajran Injil. Yang Muslim bebas-merdeka menjalankan hukum, ajaran Qur:an (Simak Prof Dr Hamka : ‘Tafsir Al-Azhar”, tentang tafsir ayat QS 5:66). Di mana-mana, di biara-biara, di gereja-gereja, di masjid-masjid bebas-merdeka menyebut nama Allah, mensucikanNya, memujiNya, mengagungkanNya (QS 22:40).

(BKS0408020645)
1

Gerakan anti formalisasi syari’at Islam

Gerakan anti formalisasi syari’at Islam

Berbagai hujah, alasan, argumen dikemukakan untuk menolak formalisasi syari’at Islam. Penolakan formalisasi syari’at islam ini lebih didominasi oleh kalangan Islam sendiri (Muslim anti Islam). Peringatan-peringatan yang dikemukakan oleh pemimpin umat untuk menjaga, memelihara persatuan dijadikan seagai hujah, alasan, argumen untuk pembenaran penolakan syari’at islam.

M Natsir mengemukakan bahwa “Umat Islam sangat deman (senang) punya lawan. Kalau ada musuh mreka bersatu. Bila musuh tak ada lagi, mereka mencari musuh di kalangan sendiri” (SUARA MASJID, No.144, 1 September 1986, hal 4, “Editorial :Menyambut Abad Kebangkitan Dengan membina Umat”, oleh NZ (Natsir Zubaidi). Jalaluddin Rakhmat mengemukaka bahwa “riwayat Islam di Indonesia adalah riwayat uniks yang selalu berhimpun untuk berpecah” (PANJI MASYARAKAT, No.498, 21 Maret 1986, hal 17). Kamaluddin M mengemukakan bahwa “Arab sepakat untuk tidak sepakat” (KIBLAT, No.13, 5-18 September 1990, hal 64).

Umat Islam dikemukakan amat sangat santer berpecah belah. muhammad baqir menulis “Tentang Sabda nabi saw : Umatku akan Pecah 73 glongan” dalam PANJI MASYARAKAT, No.498, 4 Maret 1986, hal 36-37, yang mengemukakan antara lain bahwa para salaf, khalaf, ahlus sunnah, syi’ah, para pengikut aliran tasawuf atau filsafat (Islam), semuanya mengakui dan beranggapan dirinya memperjuangkan Islam, membela dan mendukung nabinya serta mengibarkan panjinya.

Kondisi riil umat Islam di mana pun kini (lokal, regional, maupun internasional) tak bedan dengan yang memusuhi Islam, yaitu “Kamu kira mereka bersatu, sedang hati mereka berpecah belah” (QS 59:14).

Konklusi, kesimpulan yang dikemukakan bahwa formalisasi syari’at Islam merusak persatuan, menimbulkan perpecahan. Karena itu formaslisasi syari’at Islam harus ditolak. “Dan sesungguhnya telah didusakan pila rasul-rasul sebelum kamu” (QS6:34).
1

Semangat anti Islam

Semangat anti Islam

Semangat De-Islamisasi (Anti Islam) senantiasa bergelora sepanjang masa. “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada akamu hingga kamu mengikuti agama mereka” (QS 2:12). Doktrin Yahudi dan Nasrani mengandung benih anti Islam.

Semangat De-Islamisasi (Anti Islam) bisa saja muncul-tampil dalam berbagai bentuk-rupa-cara, bisa berbentuk De-Ideologisasi, bisa melalui antek-anteknya yang menganut-memeluk Islam. Dikemukakanlah bahwa “memilih sebuah republik ada konsekuensinya, yaitu kita hidup dalam situasi non-ideologsi. Tidak boleh ada politik identitas dalam sebuah republik”. ‘Republik memang sebuah konstruksi sekuler” (KOMPAS, Sabtu, 20 Maret 2004, hal 40, Fokus : “Kebebasan Versus Kebablasan”).

Dalam menyikapi semangat De-Ideologisasi ini Mohammad Natsir dalam suatu tulisannya “Membangkitkan Kepercayaan Dan Kekuatan Diri Sendiri” (dalam bundelan SUARA MASJID tahun 1978) mengingatkan peran ideologi. “Mengadakan negara yang makmur bisa, tetapi mengadakan negara yang adil tanpa aqidah (ideologi) tidak bisa”. “Antara program dan ideologi tidak bisa dipisahan”.

Semangat De-Islamisasi (Anti Islam) bisa pula muncul dalam bentuk ajakan, himbauan ilmiah-akademis agar bersikap inklusif, pluralis. Isu inklusif, pluralis sangat gencar diangkat kepermukaan. Simaklah antara lain “Globalisasi Pendidikaan Inklusif”, oleh Muhammad Ali (KOMPAS, Kamis, 3 Juli 2003, hal 4, Opini), “Tak Perlu Pendidikan Agama”, oleh Luthfi Asy-Syaukani (KOMPAS, Sabtu, 15 Maret 2003, hal 4-5), Pluralisme dan Toleransi’, oleh Nurcholish Madjid (Tabloid TEKAD, No.18/Tahun I, 1-7 Maret 1999, hal 2, Fatsoen), “Fiqih lintas Agama : Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis”, oleh Nurcholish Madjid dkk, “Membangun Masyarakat Pluralis”, oleh Prof Dr Nasaruddin Umar MA (Risalah Dakwah ROBBANI, No.12, Mei 2002).

Islam mengajarkan umatnya “Jika mreka (Ahli Kitab) berpaling, maka katakanlah kepada mereka : Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang Islam (yang berserah diri kepada Allah)” (QS 3:64). Islam juga mengajarkan agar berbahagia menjadi orang asing (ghuraba) (Simak “Madarijus Salikin”, oleh Ibnul Qaiyim tentang “Ghuraba”). Islam mengajrkan agar bersikap tegas (tidak samar-samar), menampakkan identitas Islam (bukan malu dengan predikat Islam), bangga sebagai ghuraba (ekslusif).

(BKS0403211000)
1

Muslim anti Islam

Muslim anti Islam

Muslim anti Islam amat sangat gemas, geram, gerah dengan bunyi ayat : “Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam” (QS 3:19), “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali, tidaklah akan diterima agama itu dripadanya” (S 3:85), “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka” (QS 2:120), “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman” (QS 2:221), Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya” (QS 58:22), “Orang beriman tidak halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir tidak halal bagi orang beriman” (QS 60:10), sabda Rasulullah “Seorang Muslim tidaklah mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi Muslim” (HR Empat Imam dari Usamah bin Zaid), “Berbahagialah orang-orang yang tergolong ghuraba (ekslusif)” “Jangan kamu memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika kamu menjumpai salah seorang dari mereka di jalanan, desaklah dia ke pinggir” (HR Muslim dari Abi Hurairah), dan lain-lain, termasuk di antaranya nash-nash tentang jihad.

Muslim anti Islam memandang nash-nash tersebut diatas sebagai sesuatu yang bersifat diskriminatif, menampilkan konflik, menampilkan wajah yang garang dan kasar (kejam, sadis). Muslim anti Islam amat sangat anti formalisasi syari’at Islam, anti penegakkan syari’at Islam.

Muslim anti Islam memahami syirik sebagai tauhid, seperti halnya orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah yang berkata “Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya” (QS 39:3).

Muslim anti Islam amat sangat gemas, gerah, geram dengan upaya-upaya formalisasi syari’at Islam, tegaknya syari’at Islam, berlakunya syari’at Islam sebagai hukum positif. Mereka amat alergi terhadap syari’at Islam.

Muslim anti Islam benci terhadap legal dan ritual formal Islam. Benci terhadap ucapan Assalamu’alaikum. benci terhadap aroma, nuansa, suasana, busana Islam. Syari’at Islam dipandang primitif, barbar, sadis, bengis, beringas, sangar, seram, kejam, biadab, tidak manusiawi, diskriminatif. syari’at Islam tak pantas mengatur hak individu.

(BKS0402151630)

1