Korupsi dan Pemilu langsung (Dilematika MPR dan Presiden)

Korupsi dan Pemilu langsung (Dilematika MPR dan Presiden)

 

            Seorang Presiden di era Orde Baru bisa berkuasa lebih dari tiga puluh tahun. Ini bisa terjadi karena keahlian dan kelihaian Sang Presiden bersama-sama kroni-kroninya (kawan, teman, konco, simpatisan) memanipulasi UUD-1945, terutama pasal pasal 7 yang berbunyi “Presiden dan wakil Presiden memegang djabatannja selama masa lima tahun, dan sesudahnja dapat dipilih kembali” “sekarang harus tunai, besok boleh utang”.

 

Semangat dari pasal 7 ini adalah bahwa seseorang hanya boleh menjabat Presiden selama dua periode secara berturut-turut. Namun oleh Sang Presiden dan kroninya diinterpretasikan, ditafsirkan bahwa pasal 7 tersebut sama sekali tak membatasi periode jabatan Presiden, sehingga Presiden tak mengenal batas jabatan.

 

Orde Reformasi mencoba mengoreksi, meluruskan interpretasi, tafsiran Orde Baru yang keliru itu dengan mengamandemen UUD-1945. Antara lain dengan membatasi periode jabatan Presiden hanya dua periode berturut-turut saja. Pemilihan Presiden dilakukan dalam Pemilu langsung dan bukan lagi oleh siding MPR. Hak dan wewenang MPR dalam hal ini dipreteli, dicabut. MPR dikebri. MPR jadi mandul. Posisi MPR menjadi dilematis. Dibubarkan saja atau hak dan wewenangnya dikembalikan, dipulihkan.

 

Pemilu Presiden secara langsung tak dapat tidak memaksa Capres untuk menyediakan dana kampanye dalam jumlah besar agar ia bisa terpilih. Capres bersama kroninya (kawan, teman, konco, kolega, keluarga, simpatisan, tim sukses) berdaya upaya mengumpulkan, menghimpun dana kampanye yang jumlahnya bisa mencapai milyaran rupiah.

 

Donatur, penyumbang mengharapkan dana sumbangan itu bisa menjadi seagai dana investasi yang dapat meningkatkan penghasilannya pada masa Capres terpilih sudah duduk dalam posisi Presiden. Sedangkan Presiden terpilih selama jabatannya akan selalu merasa berutang (budi dan materi) kepada para donator, penyumbang. Adalah mustahil Presiden terpilih akan mencegah tindak korupsi yang dilakukan oleh donator, penyumbang dana kampanyenya. Pemilu langsung menjadi sumber terbuka lebarnya tindak korupsi.

 

Inilah dilematis pemilu Presiden. Menerima Pemilu Presiden secara langsung berarti membiarkan korupsi terus berlanjut meraja lela. Kembali menyerahkan pemilihan Presiden kepada MPR, menimbulkan trauma akanmasa Orde Baru. Namun bagaimana pun sebaiknya Presiden diserahkan kepada wakil rakyat saja. Kalau MPR harus dibubarkan, maka diserahkan saja kepada DPR.

 

Saalah satu alasannya (praktik korupsi di lembaga legislative makin ganas) adalah anggota DPR harus berburu modal untukmengamankan posisinya pada Pemilihan 2014. Eva Kusuma Aundari, anggota Komisi III dari Fraksi FDI-P DPR mengemukakan ada tigaa hal yang membuat wakil rakyat terjerat korupsi, yaitu pembiayai partaia (upeti ?), system pemilu dengan memakai suara terbanyak yang membuat biaya politik semakin tinggi (pemilu langsung), dan lingkungan (sikon, sikap mental masyakat ?) (James Luhulima : “Menghilangnya Nilai Moral”, KOMPAS, Sabtu 3 Maret 2012, hal 16, Kolom politik-ekonomi). (Jalan keluar untuk mengatasinya ?Merubah Sikap Mental Secara Totalitas ? Hidup Sederhana ? Memiliki sikap hidup zzuhud, qana’ah, wara’ ? Memiliki sikap hidup sosialis ? Peduli kan sesame ? Berorientasi pengabdian, bukan berorientasi kekuasaan ?)

 

BKS1105190615

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: