Mewujudkan Kemakmuran Bersama (Penerapan pasal 33 UUD-45)

Penerapan pasal 33 UUD-45

Catatan serbaneka asrir pasir (Asrir Sutanmaradjo)

Pasal 33 UUD-45 menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh neara dan diperguakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

 

Dalam hal ini pemerintah pernah menyatakan bahwa yang diartikan “menguasai” tidak perlu “memiliki”, tetapi “mengatur”. Mengatur mengelola, memanaj. Setelah menghayati pasal 33 UUD-45 itu, Kwik Kian Gie mendambakan adanya konglomerat-konglomerat yang dimiliki oleh negarqa (BUMN). Dalam menindaklanjuti penghayatan itu, diharapkn penerapan pasal 33 UUD-45, agar cabang produksi yang menguasai hidup orang bayak diatur, dikelola, dimanaj, diekspoloitasi oleh negaa.

Memang selayaknya yang harus mengeksploitasi kekayaan alam, supaya hasilnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, adalah Negara, sehiingga hasil seluruhnya masuk ke kas Negara, yang kenikmatannya adalah untuk semua rakyat Indonesia dengan Cuma-Cuma. Untuk ini harus ada kepercayaan akan kemampuan bangsa. Baik kemampuan dalam permodalan, dalam manajemen, maupun dalam teknologi. Percaya akan kemampuan tenaga ahli bangsa sendiri (bukan asingisasi).

 

Haruslah bermental merdeka dari feodaalisme dan nepotisme. Bukan bermental inlander/terjajah (anak jajahan). Berprinsip bahwa yang berdaulat atas kekyaan alam adalah rakyat seluruhnya, bukan hanya terbatas elite bangsa, yang kaya raya. Diperlukan semangat yang kuat. Digarap perlahan-lahan setapak demi setapak semampunya. Kalau dirasa kurang tenaga, sewa tenaga ahli asing (kerja kontrak) untuk dipekerjakan sebagai pegawai gajian, bukan sebagai pemilik. (Simak Kwik Kian Gie : “Siapa yang Punya Kekayaan Alam Indonesia”, KOMPAS, Senin, 20 Januari 1997, hal 1, 15; dan “Mitos Soal Badan Usaha Milik Negara”, KOMPAS, Senin, 3 Februari 1997, hal 1, 15). Dengan demikian tak perlu mengundang modal dan tenaga ahli asing untuk mengeksploitsi kekayaan alam Indonesia, bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Penjelasan Tentang UUD-45’ (sebelum diamandemen)menyebutkan bahwa  dalam pasal 33 tercantum dasar ekonomi, produksi  dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggauta-anggauta  masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas asas demokasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi  yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi  jatuh  ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negarq dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tujuan Negara menurut Pembukaan UUD-45 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Bekasi 20 Februari 1997

 

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: