Pengurasan kekayaan alam Indonesia

Pengurasan kekayaan alam Indonesia

 

Catatan serbaneka asrir pasir (Asrir Sutnmaradjo)

 

Pengurasan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran investor-kapitalis dimulai dengan intervensi terhadap produk hukum RI yang mengizinkan asing menguasai asset nasional nyaris tanpa batas. Intervensi aturan dan kebijakan dengan menggunakan lembaga resmi pemerintah seperti USAID (United States Agency for International Development). USAID terlibat dalam penyusunan UU Migas. USAID menyatakan bahwa ADB (Asian Development Bank) dan USAID telah bekerjasama dan merancang undang-undang minyak dan gas yang baru pada tahun 2000  (Simak juga Buletin Dakwah AL-ISLAM, Edisi 454/Tahun XVI, “ADB, Hutang, Dan Penjajahan Indonesia”) (http://www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-009.html). Perwakilan sejumlah negara mendatangi Ketua Pansus untuk tidak mensahkan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. Lembaga Survei, Pemilu Presiden tak luput dari keterlibatan/intervensi asing (Simak Muhammad Rahmat kurnia : “Mencegah Intervensi Asing”, MEDIA UMAT, Edisi 22, 6-19 Novenber 2009, hal 16).

 

Mengenai kenaikan harga BBM, USAID menyebut keterlibatan Bank Dunia. Betapa telah sangat dalam dan jauhnya pihak asing khususnya Amerika, terlibat dalam penyususnan kebijakan industry migas di Indonesia. “Kajian Dampak Ekonomi Kenaikan Harga BBM” yang diterbitkan Pusat Studi nergi, Departemen ESDM pada Desember 2001 ternyata dibiayai AUSAID (Australia Agency for International Develompment). Kajian tersebut memuat skenario meliberalisasi harga BBM.

 

RUU Migas dibuat di bawah intervensi USAID (United States Agency for International Development). RUU Kelistrikan dibuatkan Bank Dunia, sedangkan RUU BUMN dibikinkan Price Waterhouse Coopers. RUU SDA, RUU Maritim, RUU BHP, dan regulasi mengenai hajat hidup rakyat, tak lepas dari intervensi asing (Demikian diungkapkan SUARA ISLAM , Edisi 49, hala 14-15).

 

Para pengambil kebijakan dan pelaksana pendidikan dipaksa menjalankan sekolah seperti menjalankan manajemen perusahaan berorientasi bisnis. PTN (Perguruan Tinggi Negeri) Indonesia akan mirp dengan SPBU asing. Melalui WTO diliberalisasi perdagangan 12 sektor jasa antara lain : layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akutansi, pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat. Sebanyak 85 prsen saham BUMN yang sudah melantai di bursa dikuasai asing 6 dari 10 perbankan terbesar di Indonesia kepemilikan mayoritasnya dikuasai asing. Pihak asing menguasai 50,6 persen asset perbankan nasiobnal. Lebih dari 90 persen dari 120 kontrak produksi sharing Indonesia dikuasai korporasi asing. 75 persen operator migas dikuasai pihak asing (Mujiyanto : “Kolonialisasi Gaya baru”, MEDIA UMAT, Edisi 61, 17 Juni – 7 Juli 2011, hal 5, “Media Utama”). Di bidang pertahaanan-keamanan, Indonesia diatur asing. Perusahaan pelayaran asing tetap menikmati dan menguasai pangsa pasar pelayaran di Indonesia (Simak Aya Hasna : “63 Tahun : The End of Indonesia ?”, SUARA ISLAM, Edisi 49, 1-14 Agustus 2008, hl 14-15, “Laporan Khusus”).

 

Para kapitalis berupaya melakukan penguasaan BUMN, penguasaan Perbankan, peguasan Migas, penguasaan Bisnis, Intervensi Hankam. Pendeknya merampok, merampas semuanya dari rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia hanya jadi jongos, kacung para kapitalis, atau jadi pengemis modal. Kapitalis itu rentenir. Sekali rentenir tetap rentenir. Berkenaan dengan betapa dahsyatnya cengkeraman kapitalis ke jantung bangsa Indonesia, cobalah perhatikan semua yang dipakai, yang digunakan baik berupa barang maupun jasa adalah hasil/produk AS. Produk AS (Amerika Serikat) mengepung kehidupan kita : Perbankan, Komputer, Penganan, Rokok, Makanan dan Minuman, garmen, Tekstil, Sepatu, Farmasi, Asuransi, Telekomunikasi, Pendidikan, Jasa Pengirimn, Rumah Makan, Kebutuhan Sehari-hari (Simak SAKSI, No.4, 13 November 2001, hal 20-25, “Melawan Cengkeraman Amerika”).

 

“De jure, kita sudah merdeka. De facto, kita hampir tak punya apa-apa lagi”, demikian “Laporan Khusus” SUARA ISLAM, Edisi 49, 1-14 Agustus 2008, hal 14-25, dirangkum oleh Aya Hasna. “Negara Indonesia ini sebenarnya telah dirampok, dirampas oleh para kapitalis”, demikian disimak dari paparan Muhammad Rahmat Kurnia “Mencegah Intervensi Asing” mengacu pada Nore Hertz dalam “The Silent Take Over” dan John Perkins dalam “The Silent Take Over” dan John Perkins dalam “The Confession of Economic Hit Man (Simak MEDIAUMAT, Edisi 23, 6-19 November 2009, hal 16).

 

Budiarto Shambazy dalam “Pengakuan Perkins” nya mengemukakan bahwa bos Perkins bilang, Presiden AS Richard Nixon ingin Indonesia diperas sampai kering seperti kain pel habis dipakai melantai. Negeri ini (Indonesia) ibarat real estat terbesar di dunia yang tak boleh jatuh ke tagan Uni Soviet atau China”. “Berbicara tentang minyak bumi, kita tahu bagaimana Negara kita (AS) tergantung darinya. Indonesia bisa menjadi sekutu kuat kita dalam soal itu”, kata bos Perkins, Charli Illingworth, suatu kali di Bandung (Simak KOMPAS, Sabtu, 16 Juli 2005).

 

Inilah taktik kapitalis Amerika. Ketahuilaj bahwa “Kerakusan kapitalisme adalah musuh keadilan dan kesejahteraan. Kerakusan kapitalisme menciptakan ketakadilan sosial-ekonomi”. “Kapitalis mengacu pada semangat, memiliki harta”, “menumpuk kekayaan”, “jama’a maalan”, “at-takatsur”. Semangat ini memacu kemajuan materi.

 

Yang paling vital saat ini menurut Amien Rais adalah menghentikan keterpurukan dan keterjajahan Indonesia, proses “asingisasi” kekayaan Bangsa Indonesia. Lewat bukunya “Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia”, Amien Rais secara gamblang menggambarkan kekayaan alam Indonesia yang mayoritas dikuasai asing. Kemakmuran bangsa Indonesia akan terwujud lewat konsep kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan pribadi (Simak antara lain Gus Uwik : “Hijrah Menuju Sistem Islam”, AL-WA’IE, No.101, 1-31 Januari 2009; : “Sistem Ekonomi Islam”, Al-WA’IE, No.102, 1-28 Februari 2009, hal 4; Aya Hasna : “63 Tahun : The End of Indonesia ?”, SUARA ISLAM, Edisi 49, 1-14 Agustus 2008, hal 15).

 

Barangkali untuk mengantisipasi pandangan Ekonomi Kapitalis ini, tahun 1963, Hasan Amin menulis “Dasar-Dasar Ekonomi Sosialis Indonesia” (terbitan Balai Pustaka) yang mengacu pada Deklarasi Ekonomi yang diumumkan oleh PJM Presiden Soekarno di haapan para anggota Lembaga Negara, tanggal 28 Maret 1963 di Istana Negara.

 

Bekasi 9 Maret 2012 13.45

 

Menggugat Imperialisme Ekonomi (Investasi asing)

 

Kita ini selalu dinina bobokkan , bahwa kemajuan bangsa ini bisa diraih dengan dana investor asing. Tanpa dana investor asing bangsa ini tak akan pernah maju. Tanpa dana investor asng, maka angka pengangguran akan membengkak. Yang memberi makan bangsa ini adalah investor asing. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah investor asing itu memperbudak bangsa ini, menjadkan bangsa ini hanya sebaga kulinya, memeras keringat bangsa ini untuk kepentngan pundi-pundi keuangannya. Mempertahankan investor asing berarti mempertahankan perbudakan, penjajahan ekonomi.

 

Selalu didengung-dengungkan, diintrodusir, bahwa kesejahteran bangsa ini terantung pada belas kasihan bantuan asing, belas kasihan IMF, Bank Dunia, belas kasihan PMA, belas kasihan perusahaan asing di Indonesia. Bila buruh berulang macam-macam, maka perusahaan asing akan cabut merelokasi perusahaannya ke negara lain. Akibatnya jutan orang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Akhirnya terjadi krisis sosial-ekonomi-politik.

 

Bustanuddin Agus, Guru Besar Sosiologi Agama UNAND dalam tulisannya “Imperialisme Modern” (REPUBLIKA, Kamis, 9 Nopember 2006, hal 4, Opini) menggugat kebijakan yang berorientasi pada investasi asing. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan mengundang investasi asing. “Persoalan pengangguran, obatnya investasi. Defisit keuangan negara, obatnya pinjaman luar negeri atau investasi yang capable”. “Persoalan ekonomi kait-mengait dengan faktor sosial budaya yang lain”. “Ikut latah dengan investasi asing membawa akibat menjadi buruh di tanah sendiri”.

Kalangan akademisi seyogianya menjadikan “Gugatan” Bustanuddin Agus itu sebagai pokok “kajian akademis” di setiap forum akademi, baik di simposium, di seminar, di lokakarya, atau lainnya.

 

Dalam hubungan ini, diharapkan kiranya adanya sajian tentang “Kajian dan Sorotan Terhadap kebijakan Perekonomian dan Keuangan”, seperti :

–      Hubungan antara turun naiknya nilai kurs rupiaah dengan aktivita pasar valuta asing (jual beli dengan uang).

–          Hubungan antara kemakmuran rakyat banyak (meningkatnya daya beli masyarakat) dengan Penanamn Modal Asing (PMA) dan Penanamn Modal Domestik (PMDN).

–          Hubungan antara pembangunan kesejahteraan rakyat banyak dengan bantuan pinjaman Luar Negeri (utang bunga berbunga).

–          Hubungan antara perluasan lapangan kerja (penurunan angka pengangguran) dengan penurunan tingkat suku bunga (riba).

–          Faktor-faktor social-politik-moral-budaya yang merupakan penyebab terjadinya resesi/krisis ekonomi dan moneter.

–          Perbandingan teoriti dan praktis antara teori ekonomi menurut Islam dengan teori Marx dan dengan teori Keynes.

–          Pokok-pokok pikiran/pandangan dari pakar ekonomi Muslim, semacam Abdurrahman Maliki (As-Siyatul Iqtishadiyah al-Mustla?), Abdul Qadil Zallum (Al-Amwal Fi Daulah Khilafah), Taqiyuddin An-Nabhny (Nidzamul Iqtishady fi Islam).

 

Penyerapan tenaga kerja lokal dalam industri.

 

`Dalam rangka menekan angka pengangguran, seyogianya yang berwewenang mengeluarkan izin bagi investor, baik di Pusat maupun Daerah mengikat kontrak/perjanjian, bahwa para investor bersedia menggunakan/memakai tenaga kerja lokal/setempat sebagai karyawannya, minimal 50% dari total karyawannya, baik sebagai karyawan tetap maupun sebagai karyawan harian. Kontarak karya apapun haruslah lebih besar menguntungkan rakyat daripada menguntungkan investor (penanam modal).

Penggunaan kekayaan alam unruk kemakmuran rakyat

 

Berdasarkan pasal 33 UUD-45, maka kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Barang tambang termasuk Gas dan Minyak Bumi seharusnya bukan jadi komoditi ekspor, tetapi untuk konsumsi rakyat Indonesia. Tolonglah rakyat agar tak dibodohi. Terkutuklah yang memplintir, memanipulasi amanat UUD-45 untuk memerkaya diri sendiri dan memperkukuh kekusaaannya.

 

Bekasi  8 Maret 2012 05.00

 

Sudah merdeka, ataukah tetap terjajah ?

 

            Seluruh Negara bekas jajahan Barat secara politik sudah merdeka. Namun secara sitemik tetap terjajah. Semua sistemnya mengadopsi Barat. System politik, hukum, ekonomi, social, budaya, militer, teknologinya mengadopsi Barat. Perlakauan penguasanya terhadap lawan politiknya sama saja dengan yang dilakukan oleh penjajahnya pada masa lalu. Sistim protokoler yang sama sekali anti demokrasi diadopsi dari Barat. Seluruh Negara Barat/Amerika/Australia pada hakikatnya adalah anti demokrasi, ras diskriminasi. Simak Perjanjian Lama : Ulangan 23:19-20. Simak pula tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Bush dengan pendukungnya terhadap Afghanistan, Irak, juga yang dilakukan oleh pemerintah Israel dengan pendukungnya terhadap libanon/Palestina aalah tindakan anti demokrasi, biadab, barbar. Menyelesaikan

perselisihan, persengketaan, bukan secara beradab dengan perundingan, tetapi dengan kekuatan senjata.

 

Sistim hukumnya mengadopsi Barat. Pelaksanaan hukumnya dibawah intervensi asing. Sistem rente/bunga mengadopsi Barat. Nilai mata uang dikendalikan Barat. Tak ada yang berupaya membaca, membahas, mengupas, menganalisa teori kemakmuran dari Adam Smith, Karl Marx, Maynard Keynes, Forbes Harrod, juga teori pendidikan (pencerdasan bangsa) oleh Condorcet.

 

Sistim social, budayanya mengadposi Barat. Cara makan, cara berpakaian, cara bergaul, cara berkesenian mengadposi Barat tanpa kritik. Mabuk-mabukan, jingkrak-jingkrakan dipandang sebagai indikasi kemajuan. Juga pergaulan bebas tanpa batas, pamer ketek, tetek, pusar, paha, gonta ganti pasangan dipandang sebagai identitas kemerdekaan. Simak pula suasana kawin kontrak yang marak di puncak.

 

Sistim militer, teknologinya mengadopsi Barat. Upacara militer, upacara bendera, hormat bendera diadopsi dari Brat secara utuh tanpa kritik. Sistim militer Barat sama sekali adalah pendidikan anti demokrasi. Siap melakasanakan perintah atasan apapun juga tanpa bantahan. Teknologi yang hanya memperkaya pemodal konglomerat yang diadopsi. Sistim pengiklanan diadopsi dari Barat. Sistim industri yang padat modal, yang berorientasi mekanisasi dan otomatisasi, yang memperbesar angka pengangguran diadopsi dari Barat. Semuanya bukan untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat banyak, tapi untuk kemakmuran konglomerat.

 

(BKS0608130630)

 

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: