Bagaimana cara mewujudkan Kesejahteraan Rakyat ?

Bagaimana cara mewujudkan Kesejahteraan Rakyat ?

Catatan serbaneka asrir pasir (Asrir Sutanmaradjo)

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami (kata Allah) akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatKu, maka sesungguhnya azabKu sangat pedih” (TQS 14:7, perkataan Nabi Musa kepada kaumnya). Pertanyaan : Bagaimana caranya mensyukuri nikmat pemberian Allah, berupa kekayaan alam Indonesia ?

Pasal 33 UUD-45 menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-bsar kemakmuran rakyat”. Pertanyaan : Bagaimana caranya mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan Sumber Daya Alam Indonesia , dengan BBM ? Bagaimana mengolah sumber kekuatan ekonomi nasional untuk Kesejahteraan Rakyat ? Bagaimana caranya mewujudkan Demokrasi Ekonomi bagi Kesejahteraan Rakyat ? Bagaimana Konsep Pembangunan Menyeluruh Terpadu (Pendidikan, Perekonomian, Keuangan, Hukum, Perdagangan, Ristek) untuk mengelola karunia Ilahi, kekayaan bumi Indonesia, migasnya, hasil tambangnya, hasil buminya, hasil hutannya, hasil lautnya untuk sebesar-besar kesejahteraan, kemakmuran rakyat [baldatun thaiyibatun wa rabbun ghafur].

A Hakim tahun 1958 menghimpun tulisan-tulisannya yang dimuat di berbagai media dengan judul “Sumber-Sumber Perekonomian Bagi Pengusaha Indonesia”, terbitan Grafica, Djakarta, meliputi masalah Pertambangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Perdaganan, Tanaman Perdagangan, Rupa-Rupa, Tambahan. Pada waktu itu belum ada tulisan tentang emas di Timika.

Belajar mengenal pasal 33 UUD-45 sebagai dasar Kesejahteran Sosial

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargan. Produksi dan distribusi diusahakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Mempertinggi tingkat hidup masyarakat, dan tidak menonjolkan kekuatan ekonomi perorangan atau muncul kapitalis besar. Unsur demokrasi ekonomi, produksi diusahakan bersama oleh masyarakat untuk bersama.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yaitu lapangan produksi pertahanan (angkatan laut, darat dan udara), keamanan (polisi, pengadlan dan kejaksaan) dan persenjataan. Semua dikuasai Negara. Tidak boleh ada angkatan bersenjata perseorangan dan pengadilan perseorangan. Pertahanan, keamanan adalah lapangan produksi yang berupa perlindungan dari ketakutan, ancaman, sewenang-wenang dan lain-lain. (Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Pertambangan, Perindustrian, Pengangkutan, Perdagangan, Perusahaan Jasa besar diusahakan oleh negara).

Bumi dan air dan kekayaan lam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak ada milik tanah perseorangan. Tidak diperkenankan membuka usaha pertambangan. Semua harus diusahakan oleh negra. Tidak diperkenankan mendirikan perusahaan air minum, perusahaan perikanan.

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Orang miskin atau orang gelandangan didik dan dlatih denan baik agar menjadi tenaga kerja produktif.

Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Penerapan pasal 33 UUD-45

Catatan serbaneka asrir pasir (Asrir Sutanmaradjo)

Pasal 33 UUD-45 menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh neara dan diperguakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam hal ini pemerintah pernah menyatakan bahwa yang diartikan “menguasai” tidak perlu “memiliki”, tetapi “mengatur”. Mengatur mengelola, memanaj. Setelah menghayati pasal 33 UUD-45 itu, Kwik Kian Gie mendambakan adanya konglomerat-konglomerat yang dimiliki oleh negarqa (BUMN). Dalam menindaklanjuti penghayatan itu, diharapkn penerapan pasal 33 UUD-45, agar cabang produksi yang menguasai hidup orang bayak diatur, dikelola, dimanaj, diekspoloitasi oleh negaa.

Memang selayaknya yang harus mengeksploitasi kekayaan alam, supaya hasilnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, adalah Negara, sehiingga hasil seluruhnya masuk ke kas Negara, yang kenikmatannya adalah untuk semua rakyat Indonesia dengan Cuma-Cuma. Untuk ini harus ada kepercayaan akan kemampuan bangsa. Baik kemampuan dalam permodalan, dalam manajemen, maupun dalam teknologi. Percaya akan kemampuan tenaga ahli bangsa sendiri (bukan asingisasi).

Haruslah bermental merdeka dari feodaalisme dan nepotisme. Bukan bermental inlander/terjajah (anak jajahan). Berprinsip bahwa yang berdaulat atas kekyaan alam adalah rakyat seluruhnya, bukan hanya terbatas elite bangsa, yang kaya raya. Diperlukan semangat yang kuat. Digarap perlahan-lahan setapak demi setapak semampunya. Kalau dirasa kurang tenaga, sewa tenaga ahli asing (kerja kontrak) untuk dipekerjakan sebagai pegawai gajian, bukan sebagai pemilik. (Simak Kwik Kian Gie : “Siapa yang Punya Kekayaan Alam Indonesia”, KOMPAS, Senin, 20 Januari 1997, hal 1, 15; dan “Mitos Soal Badan Usaha Milik Negara”, KOMPAS, Senin, 3 Februari 1997, hal 1, 15). Dengan demikian tak perlu mengundang modal dan tenaga ahli asing untuk mengeksploitsi kekayaan alam Indonesia, bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Penjelasan Tentang UUD-45’ (sebelum diamandemen)menyebutkan bahwa  dalam pasal 33 tercantum dasar ekonomi, produksi  dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggauta-anggauta  masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas asas demokasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi  yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi  jatuh  ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negarq dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tujuan Negara menurut Pembukaan UUD-45 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Bekasi 20 Februari 1999

Belajar mengenal Pancasila sebagai dasar Ekonomi Indonesia

Catatan serbaneka asrir pasir (Asrir Sutanmaradjo)

Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila kita percaya pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sebab utama dari segalanya (causa prima), Tuhan pemilik alam semesta dan manusia, wajib kita membina perekonomian kita dengan dasar sssifat adil Tuhan. Tuhan menyerahkan bumi untuk seluruh umat manusia guna dimaaanfa’atkan. Tentu tidak diperkenankan memiliki bagian bumi berlebihan, tanah dimiliki terlampau luas. Sumber pertambangan dimiliki besar-besaran oleh perorangan. Sebaliknya banyak orang tidak memiliki apa-apa. Itu semua tidak adil. Dan ingatlah bahwa umur manusia terbatas. Buat apa memiliki sesuatu melewati batas. “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu [kebahagiaan] negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari [keni’matan] duniawi , QS 28:77).

Perikemanusiaan. Perikemanusiaan lawan peri kebinatangan. Pada peri kebinatangan tidak ada kerjasama golongan bintang yang satu dengan yang lain. Bahkan ada golongan binatang yang satu jadi mangsa binatang lain.

Manusia adalah anggota masyarakat (zoon politicon). Manusia dapat diakui manusia sungguh-sungguh bila ia telah bergaul di dalam masyarakat. Ada perikemanusiaan, harus ada peri kemasyarakatan. Hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain harus terjalin dengan baik. Manusia yang satu tidak boleh jadi mangsa manusia lain. Atau buuh dijadikan mangsa oleh majikan. Demikian pula menggarap tanah tidak bleh jadi manusia perasan tuan tanah. Perikemanusiaan tidak pula memperkenankan perbudakan. Manusia dimiliki oleh manusia. Manusia diperlakukan sebagai barang dan diperdagangkan. Ingatlah bahwa manusia hidup sekali. Semua manusia ingin hidup layak dan janganlah yang lemah dijadikan mangsa.

Untuk keharmonisan manusia sebagai anggota masyarakat perlu keharmonisan sikap individu (manusia sebagai perseorangan) dengan sikap sosial (manuysia sebagai anggota masyarakat), Makin harmonis atau seimbang sikap individu dengan sikap sosial, makin baik hubungan manusia yang satu dengan yang lain di dalam masyarakat. “Dn tolong menolonglah kamu dalam [mengerjakan] kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, QS 5:2).

Persatuan Indonesia. Negara kita trdiri dari ribuan pulau besar dan kecil. Bangsa kita terdiri dari suku-suku dan berbagai macam turnan asing. Semua punya adat istiadat serta watak berbeeda. Walaupun terpisah-pisah dan berbeda-beda, namun semua kegiatan ekonomi harus ditujukan untuk memperkuat persatuan Indonesia, seperti :

–              Tidak membedakan daerah yang satu dari daerah yang lain dalam pembangunan.

–              Tidak mengutamakan salah satu golongan. Kebebasan setiap orang menempati daerah yang disenangi asal tidak bertentangan dengan hukum.

Musyawarah. Persengketaan dan pembangunan ekonomi harus dengan musyawarah. Sengketa antara buruh dengan majikan harus diselesaikan dengan musyawarah. Tidak boleh bertindak sendiri untuk menang sendiri di bidang ekonomi. Demikian pula pembangunan ekonomi daerah dan nasional harus dirumuskan dengan musyawarah.

Kadilan sosial. Kadilan sosial tidak membagi secara merata model Komunis. Melainkan pembagian didasarkan atas kecakapan dan kegiatan kerja dalam proses produksi. Oraang cakap dan giat harus dapat pembagian (gaji ?) lebih banyak dari orang bodoh, pemalas dan lemah. Tetapi pembagian hasil selalu diusahakan supaya tidak banyak berbeda. Orang bodoh diberi pendidikan, orang lemah diberi latihan supaya kuat dan orang pemalas didorong supaya rajin.

(Simak  : Depag RI : “Pedoman Pelaksanaan P4 Bagi Umat Islam”, 1983/1984; Hasan Amin : “Dasar-Dasar Ekonomi Sosialis Indonesia”, Balai Pustakam Djakarta, 1963;11-21; Nusbar : “Pelajaran Ekonomi untuk SLA”, 2, Lincah Store, Jakarta, 1977:67-75)

Bekasi 19 Maret 2012 15.30

Dimana pos Kesejahteraan rakyat dalam APBN

Catatan serbaneka asrir pasir (Asrir Sutanmaradjo)

Dalam buku teks tahun limapuluhan (“Beberapa Soal Anggaran Negara”, terbitan Djambatan, Djakarta, 1954) Imam Roesdi menyebutkan bahwa Anggaran Belanja Negara terdiri dari Anggaran Pengeluaran Negara untuk Belanja Dinas biasa, untuk Belanja Dinas Luar Biasa, untuk Belanja Dinas ekstra luar biasa.

Belanja Dinas biasa untuk pengeluaran konsumtif dan eksploitatif, seperti : untuk Belanja Pegawai, ongkos kantor, Biaya pengeluaran barang, Pemberian bantuan kepada badan-badan, dsb.

Belanja Dinas Luar Biasa yang manfa’atnya dapat diambil karena lamanya hasil pekerjaan, seperti pembangunan gedung sekolah yang manfa’atnya dapat dipetik/dirasakan oleh generasi berikutnya. Yang pekerjaannya dapat menambah asset/kekayaan (bukan pendapatan) negara, seperti pembelian kapal, lokomotip, pembuatan bendungan, pembuatan jalan, termasuk pembangunan gedung sekolah, dsb.

Ada lagi Belanja Dinas Ekstra Luar Biasa. Dari penjelasan Imam Roesdi tersebut, barangkali dapat ditarik kesimpulan bahwa Pos Kesejahteraan Rakayat terdapat dalam Anggaran Belanja Pengeluaran untuk Dinas Luar Biasa. Atau dengan kata lain, Pos Ksejahteraan Rakyat terdapat pada Anggaran Pengeluaran untuk Belanja Prasarana dan Infra Struktur, seprti untuk belanja gedung sekolah, kapal/pesawat, lokomotip, bendungan, jembatan, jalan, pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain.

Pertanyaan : Di mana pos Ksejahteraan rakyat pada penaikan atau penurunan BBM ? Harga BBM untuk ekspor haruslah disesuaikan dengan harga pasar internasional. Sebaliknya harga BBM untuk konsumsi dalam negeri haruslah disesuaikan dengan tingkat daya beli masyarakat. Semuanya harus mengacu pada kepentingan rakyat secara keseluruhan seperti diamanatkan oleh pasal 33 UUD-45.  Harga BBM, Tarif Listrik, Tarif Telepon,Tarif PAM,Tarif Angkutan, Harga Sembako, dan lain-lain ditetapkan serentak pada saat menyusun APBN. Di RAPBN-P Tahun 2012 tak begitu jelas di mana pos Ksejaahteraan Rakyat itu terdapat. Yang jelas Belanja Negara lebih dari Rp. 1.500.000.000.000.000 (1.5 kali 10 pangkat 15).

Bekasi, 1 April 2012 08.15

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: