Amandemen kembali UUD-45

Amandemen kembali UUD-45

– Amandemen kembali UUD-45.
– Kembalikan fungsi MPR menyusun GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden.
– Kembali saja kepada GBHN mengikuti UUD-45. GBHN diperbaharui/diupdate sekali lima tahun setiap 28 Oktober.
Wakil Menteri tak perlu. Kenaikan gaji Menteri /Pejabat /Pegawai ditetapkan setelah kenaikan biaya air minum, gas, listrik, tilpon, transportasi ditetapkan. Total Take Home Pay Kepala Negara maksimal sepuluh kali Total Take Home Pay Pegawai terendah.
– Sebelum penyusunan APBN, hendaklah lebih dulu menetapkan harga BBM, bahan bangunan, sembako, tariff listrik, tlpon, gas air minum, tol, harga tiket pesawat udara, kapal laut, kereta api, bis antar kota, bis dalam kota, angkot, dan lain-lain.

Korupsi dan Pemilu langsung (Dilematika MPR dan Presiden)

Seorang Presiden di era Orde Baru bisa berkuasa lebih dari tiga puluh tahun. Ini bisa terjadi karena keahlian dan kelihaian Sang Presiden bersama-sama kroni-kroninya (kawan, teman, konco, simpatisan) memanipulasi UUD-1945, terutama pasal pasal 7 yang berbunyi “Presiden dan wakil Presiden memegang djabatannja selama masa lima tahun, dan sesudahnja dapat dipilih kembali” “sekarang harus tunai, besok boleh utang”.

Semangat dari pasal 7 ini adalah bahwa seseorang hanya boleh menjabat Presiden selama dua periode secara berturut-turut. Namun oleh Sang Presiden dan kroninya diinterpretasikan, ditafsirkan bahwa pasal 7 tersebut sama sekali tak membatasi periode jabatan Presiden, sehingga Presiden tak mengenal batas jabatan.

Orde Reformasi mencoba mengoreksi, meluruskan interpretasi, tafsiran Orde Baru yang keliru itu dengan mengamandemen UUD-1945. Antara lain dengan membatasi periode jabatan Presiden hanya dua periode berturut-turut saja. Pemilihan Presiden dilakukan dalam Pemilu langsung dan bukan lagi oleh siding MPR. Hak dan wewenang MPR dalam hal ini dipreteli, dicabut. MPR dikebri. MPR jadi mandul. Posisi MPR menjadi dilematis. Dibubarkan saja atau hak dan wewenangnya dikembalikan, dipulihkan.

Pemilu Presiden secara langsung tak dapat tidak memaksa Capres untuk menyediakan dana kampanye dalam jumlah besar agar ia bisa terpilih. Capres bersama kroninya (kawan, teman, konco, kolega, keluarga, simpatisan, tim sukses) berdaya upaya mengumpulkan, menghimpun dana kampanye yang jumlahnya bisa mencapai milyaran rupiah.

Donatur, penyumbang mengharapkan dana sumbangan itu bisa menjadi seagai dana investasi yang dapat meningkatkan penghasilannya pada masa Capres terpilih sudah duduk dalam posisi Presiden. Sedangkan Presiden terpilih selama jabatannya akan selalu merasa berutang (budi dan materi) kepada para donator, penyumbang. Adalah mustahil Presiden terpilih akan mencegah tindak korupsi yang dilakukan oleh donator, penyumbang dana kampanyenya. Pemilu langsung menjadi sumber terbuka lebarnya tindak korupsi.

Inilah dilematis pemilu Presiden. Menerima Pemilu Presiden secara langsung berarti membiarkan korupsi terus berlanjut meraja lela. Kembali menyerahkan pemilihan Presiden kepada MPR, menimbulkan trauma akanmasa Orde Baru. Namun bagaimana pun sebaiknya Presiden diserahkan kepada wakil rakyat saja. Kalau MPR harus dibubarkan, maka diserahkan saja kepada DPR.
BKS1105190615
1 Menyoal UUD-45

0 Adnan Buyung Nasution melalui disertasi doktornya akhirnya membongkar “mitos” kegagalan Konstituante. Menurut Buyung, mitos itu lebih merupakan rekayasa politik. Ia ungkapkan bahwa usaha aggota Konstituante untuk merampungkan tatanan yang akan memperkuat negara konstitusional sudah hampir selesai ketika ada rekayasa politik ang mematahkan dialog di Konstituante, dan bahkan lalu menyebabkan pembubaran badan pembentuk UUD itu.
Hasil penyelidikan Buyung di berbagai perpustakaan membuktikan bahwa hasil yang dicapai Konstituante cukup besar. Ia menyebutkan dalam tiga aspek yakni : penegasan komitmen terhadap demokrasi, penegasan komitmen terhadap hak-hak asasi manusia, da pengakauan atas masalah kekuasaan. “Piagam Bandung” – sebutan untuk kumpulan hasil-hasil Konstituante itu yang amat jarang orang mengetahui – merangkum hasil-hasil Konstituante dan merupakan rumusan sebuah Konstitusi yang (sesungguhnya) amat baik (KOMPAS, Senin, 2 Oktober 2000, hal 38, Tinjauan Buku : Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim “Reformasi Konstitusi Indonesia : Perubahan Pertama UUD-1945”). “Piagam Bandung” itu dapat dijadikan sebagai landasan acuan rujukan untuk menyusun UUD Baru sebagai pengganti UUD-45.

1 Apakah UUD-45 itu merupakan suatu kebenaran mutlak yang tak boleh diganggu gugat ? Ataukah selama amanat ayat 2 Aturan Tambahan dan pasal 3 UUD-45 untuk menetapkan UUD-Baru belum ditunaikan secara utuh, maka UUD-45 itu tetap saja bersifat sementara, meskipun telah diupayakan mengakhiri “sifat kesementaraann”-nya itu dengan Dekrit 5 Juli 1959 (yang diperdebatkan para ahli tentang keabsahannya), atau dengan konsensus (pemaksaan kehendak, pendapat oleh yang kuat pada yang lemah dengan berbagai manipulasi), atau dengan UU tentang referendum (yang dituntut agar dicabut, dinyatakan tak berlaku lagi) ? Dalam hubungan dengan konsensus, patut juga disimak keprihatinan Prof Dr Deliar Noer atas kebijakan yang berpijak pada pemaksaan yang berkuasa. “Selama ini kita memaksakan diri untuk bersatu dari atas (persatuan semu). Kita dipaksa untuk menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal. Akibatnya hancurlah negeri ini” (Tabloid AKSI, Vol.2, No.84, 23-29 Juni 1998, hlm 19).

2 Terdapat simalakama, kontradiksi antara ayat 2 Aturan Tambahan yang mencerminkan “sifat kesementaraan” dengan pasal 37 yang ditafsirkan (setidaknya diinginkan) mencerminkan “sudah tetap, tak bisa dirubah lagi”.
Kita ini memang hipokrit. Mulut menyatakan akan melaksanakan UUD-1945 secara murni dan konsekwen, tapi hati benci dan berupaya membungkam pasal 37 dengan menciptakan UU tentang Referendum
Agar UUD tidak diberati dengan “sifat kesementaraan”, seyogianya Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ditiadakan, dihapuskan, dihilangkan saja.

3 Dengan adanya perubahan tafsir atas konstitusi, itu berarti bahwa konstitusi tidaklah mutlak benar. Sesuatu yang tidak mutlak benar bisa saja direvisi, mengalami sejumlah amandemen, seperti yang pernah diungkapkan bahwa “satu keputusan politis bisa saja dipertanyakan secara akademis”, “orang akademisi bisa melihat persoalan lebih jernih” (SUARA HIDAYATULLAH, No,06/IX/Oktober 1996, hal 74).
Tak perlu mati-matian mencegah revisi atau amandemen dengan menggunakan UU mengenai Referendum. Agar UUD tetap lestari, tak bisa dirubah, seyogianya Pasal 37 ditiadakan, dihapuskan saja, dan tak perlu UU referendum untuk mengamankan UUD. Juga agar UUD tetap lestari, tak bisa dirubah, seyogianya Pasal 3 berbunyi “MPR hanya berkuasa menetapkan GBHN dan Tap-Tap”.

4 Kalau memang diinginkan UUD-45 itu tetap langgeng lestari, tak dapat diubah selama-lamanya, kenapa ayat 2 Aturan Tambahan, pasal 37 dan kata “undang-undang dasar” dalam pasal 3 UUD-45 yang memberi peluang penetapan UUD-Baru tak dihapus saja, tanpa perlu mati-matian menciptakan UU tentang referendum untuk membungkam pasal 37 UUD-45 ? Inilah ironisnya. Muncul simalakama, selama ayat 2 Aturan Tambahan itu belum ditunaikan.

5. Kalau memang hendak melaksanakan UUD-45 secara utuh (murni dan konsekwen), kenapa mati-matian membungkam pasal 37 dengan menciptakan UU tentang referendum ? Kenapa amanat pasal 3 UUD-45 tak ditunaikan secara utuh, yaitu menetapkan UUD-Baru dan GBHN, dan malah hanya menetapkan GBHN saja dan setumpuk ketetapan lainnya (TAP-MPR) yang tak diamanatkan oleh pasal 3 tersebut ? Kenapa amanat pasal 33-34 tak ditunaikan secara utuh, yaitu untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat banyak, dan malah hanya untuk kesejahteraan, kemakmuran investor asing dan domestik ? Apakah benar pembangunan perekonomian nasional ini disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat semua, yang mengacu pada pasal 33-34 UUD-45, ataukah berdasarkan sistim bunga (pola hidup tamak/avarice, emangnya lu gue pikirin) dengan menjamurnya bank pemerintah, swasta, asing dan maraknya bursa modal, yang mengalihkan fungsi uang sebagai alat tukar menjadi sarana akumulasi kekayaan, yang menguntungkan keluarga KaKaEn investor asing dan domestik ? (MERDEKA, Sabtu, 12 September 1998, hlm 6, Tajuk Rencana). Apakah tulisan David Jenkins dalam THE SYDNEY MORNING HERALD 10 April 1986 yang mengungkapkan adanya pejabat tinggi yang mempunyai kekayaan bermilyar dollar itu hanya merupakan fitnahan atau isapan jempol saja, ataukah suatu kebenaran yang ditutup-tutupi ? Kenapa ayat 1 pasal 30 UUD-45 tak ditunaikan secara utuh, yaitu bahwa setiap warganegara berhak dan berkewajiban dalam usaha pembelaan negara, yang berarti bahwa rakyat (warga sipil) yang berhak dwifungsi, dan bukan militer yang berhak ikut serta dalam urusan sipil (penyelenggaraan negara) ? Militer profesional itu tidak perlu terlibat dalam politik sipil (Lembaran Dakwah HANIF, No.26, 10 Juli 1998, hlm 3, Pola Hidup Rasional). Apakah di kalangan militer, atau di kalangan birokrat yang sudah terdidik, terlatih dengan disiplin garis komando yang mengharuskan bawahan tunduk pada atasan tanpa tanya (monoloyalitas ?) dan siap dipilihkan, dapat diharapkan munculnya sikap demokratis yang hakiki ? Apakah floating-mass (UU No.3/1975), monoloyalitas, dwifungsi, asas tunggal menguntungkan demokrasi, atau malah mengebiri demokrasi, sehingga egaliter tersungkur ke bawah tapak hierarkis ?

6 Seandainya prosedur, tatacara dan alasan pemberlakuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu sah/legal secara juridis konstitusional, apakah UUD-45 itu berpihak kepada rakyat, ataukah kepada penguasa/negara, sehingga penguasalah sebagai penentu ? Apakah kesupelan, keelastisan UUD-45 itu lebih menguntungkan rakyat ataukah menguntungkan yang berkuasa ? Perlukan UUD-45 itu dipertahankan, atau diganti sama sekali ?
Menurut telaah Muhammad Yamin tentang proses terjadinya UUD-45, dikemkakan bahwa “waktu undang-undang Indonesia dirancang, maka kata pembukanya menjamin demokrasi, tetapi pasal-pasalnya benci kepada kemerdekaan diri dan menentang liberalisme dan demokrasi revolusioner. Bagi Republik Indonesia 1945 yang mengakui demokrasi dalam kata pembukanya sebagai dasar negara, maka menyolok mata benar hak-kemerdekaaan warga negara terlalu terbatas ditetapkan dalam Undang Undang Dasar. Hanyalah tiga pasal yang menjamin hak itu, yaitu pasal 27, 28, 29 (Mr Muhammad Yamin, “Proklamasi dan Konstitusi RI”, 1952:90). Pada halaman berikutnya, Yamin mengemukakan bahwa “Konstitusi RIS dan RI-1950 ialah satu-satunya daripada segala Konstitusi sedunia yang telah berhasil memasukkan Hak asasi seperti putusan UNO/PBB ke dalam Piagam Konstitusi.

7 Apakah yang menarik minat rezim orla (Demokrasi Terpimpin) dan orba (Demokrasi Pancasila) untuk gigih bersikukuh mempertahankan UUD-45 ? Apakah karena kesupelan dan keelastisannya, sehingga dapat dimanipulasi sesuai menurut selera yang berkuasa ? Apakah ketidak-adilan, pelanggaran HAM, penindasan oleh bangsa sendiri semasa rezim orla dan orba, intimidasi dan stigmatisasi juga dimungkinkan oleh karena kesupelan dan keelastisan UUD-45 dimanipulasi oleh yang berkuasa ? Apakah kesupelan dan keelastisan UUD-45 itu menguntungkan rakyat (demokrasi) ataukah hanya menguntungkan yang berkuasa (birokrasi, elitokrasi) ?

8 Kenapa Presiden Soekarno mendekritkan kembali ke UUD-45 dan bukan tetap pada UUDS-50, yang meskipun keduanya (UUD-45 dan UUDS-50) sama-sama memberikan kekuasaan yang amat luas sekali kepada Presiden, namun HAM dalam UUDS-50 sangat rinci sekali (dari pasal 7 sampai pasal 34), dibandingkan dengan dalam UUD-45 yang hanya tiga pasal saja (pasal 27, 28 dan 29) ? Juga UUD-45 masih berbau rasialis kesukuan/etnis antara asli dan bukan asli (ayat 1 pasal 6), dibandingkan dengan UUDS-50 yang bebas dari bau rasialis (diskriminasi) semacam itu (ayat 5 pasal 45, juga ayat 1 pasal 58). Pernahkan disadari bahwa konotasi dari golongan-golongan (ayat 1 pasal 2 UUD-45) adalah golongan minoritas yang tak terwakili melalui pemilu, seperti warga keturunan Tionghoa, Eropah, Arab ? Pernahkah warga keturunan beroleh kesempatan luas di lembaga eksekutif/militer, legislatif, yudikatif ? Benarkah UUD-45 bebas dari diskriminasi ras, tanpa membedakan antara yang asli dan yang bukan asli ? Dalam hubungan ini patut juga digarisbawahi bahwa dalam Pemilu 1955 pencalonan perorangan (tidak melalui partai) dijamin dalam representasi proporsional (REPUBLIKA, Senin, 29 Juni 1998, hlm 8). Tak ada pembatasan tentang jumlah partai dan jumlah orang yang berhak dipilih. Semuanya punya hak yang sama untuk dipilih. Dan partai (parpol) tak dibebani dengan berbagai persyaratan yang tak demokratis (yang memasung hak politik rakyat), seperti keharusan berasaskan Pancasila (Asas Tunggal), memiliki minimal empat-belas cabang, atau sejuta tanda-tangan pendukungnya, dan segala macam yang mencerminkan artifisial, rekayasa pseudo demokrasi.

9 Apakah Dekrit 5 Juli 1959 sah menurut konstitusi yang berlaku waktu itu ? Pasal 84 UUDS-50 memang menyatakan bahwa Presiden berhak membubarkan DPR. Tapi tak satu pasal pun yang memberi hak kepada Presiden untuk membubarkan Konstituante dan menetapkan konstitusi. Apakah Dekrit 5 Juli 1950 itu untuk keselamatan negara, ataukah hanya untuk mempertahankan legalitas (status quo) akumulasi kekuasaan untuk mewujudkan Marhaenisme (Marxisme yang diterapkan di Indonesia) dalam bentuk Nasakom, Front Nasional, yang sejak tahun 1926 diperjuangkan oleh Ir Soekarno secara konsekwen ? Setelah kembali ke UUD-45, apakah Presiden Soekarno berwewenang menetapkan pembentukan MPR, dengan menggunakan PenPres (Penetapan Presiden) untuk mebentuk MPRS tanggal 10 November – 7 Desember 1960 bukan di ibu kota negara (menurut UUD-45 pasal 2 ayat 2), malah sidangnya yang pertama di adakan di Bandung ?

10 Sebagai alasan pembenaran pemberlakuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menurut konsiderannya adalah “untuk menyelamatkan Negara Proklamasi”. Apakah memang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD-45 itu untuk keselamatan negara, ataukah untuk kepentingan akumulasi kekuasaan yang sedang berkuasa ? Dan kenapa bukannya tetap pada UUDS-50 ? (GATRA, No.38, 8 Agustus 1998, hal 44-45).
Pernah dikemukakan bahwa dengan dicanangkannya kembali ke UUD-45 pada tanggal 20 Februari 1959, maka memungkinkan terwujudnya suatu kepemimpinan nasional yang kuat. Presiden bisa bertindak mengangkat dan memberhentikan para Menteri yang merupakan pembantunya (Soegiarso Soerojo, “Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai”, 1988:101).
Bahasa awamnya, dengan memanfa’atkan kesupelan, keelastisan UUD-45 untuk mengakumulasi kekuasaan. Padahal fungsi utama konstitusi itu adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah/negara. Setelah kekuasaan di tangan, maka yang dikuasai dengan senang hati sepakat mengangkat sebagai Presiden seumur hidup, dalam sidang umum MPRS di Bandung pada tanggal 15-22 Mei 1963 dengan Tap-MPRS No.III/MPRS/1963.

11 Dari manakah dipungutnya konsep MPR sama dengan DPR Plus (pasal 2 ayat 1 UUD-45) itu ? Apakah dari Sriwijaya/Majapahit, Demak/Mataram, House of Lords/House of Commons, Senat/Congres ? Apakah dari Majlis Tinggi/Rendah, Dewan Ningrat/Rakyat ? Ataukah muncul dari ide/pemikiran perlunya pertanggungjawaban Presiden, seperti pertanggungjawaban Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada Ratu Belanda ? Apakah cocok untuk negara kesatuan, ataukah untuk negara federal (serikat) ? Kenapa lembaga legislatif harus dua ? Dan kenapa MPR dan DPR tak dipisahkan secara tegas, dan sama-sama dipilih melalui pemilu yang bersih, tanpa ada yang diangkat ? Kenapa tak semua warga negara sama-sama berhak memilih dan dipilih ? Kenapa ada yang diangkat, diistimewakan ? Apakah benar bahwa “Hanya pasal 1 UUD-45 yang menyangkut kedaulatan, dan pasal 33 yang betul-betul berasal dario pikiran-pikiran PI (Perhimpunan Indonesia) terutama dari Bung Hatta”, “Dan sekalipun yang menyusun UUD-45 adalah bangsa Indonesia, tapi sebenarnya adalah ‘ciptaan’ Jepang” ? (KOMPAS, Rabu, 7 Mei 1986, hlm 1).
Agar sesuai dengan kenyataan yang berlaku, seyogianya ditegaskan bahwa MPR dan DPR merupakan lembaga yang campur aduk antara yang dipilih rakyat dengan yang diangkat penguasa.

12 Dari mana dipungut gagasan bahwa kekuasaan membuat UU itu di tangan eksekutif (Presiden), dan legislatif (DPR) hanya sekedar memberikan persetujuan (pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1), yang secara transparan sangat benci pada pemisahan kekuasaan secara tegas ? Apakah karena Indonesia sepanjang sejarahnya tak pernah berjuang agar rakyat berdaulat penuh ? Apakah karena Indonesia tak pernah punya semacam Lock, Voltaire, Montesqieu, Rousseau ? Ataukah karena pengalaman yang senantiasa mentok dengan tembok kekuasaan, melahirkan sikap pasrah dan mental nrimo ? Silih berganti pemegang kendali kekuasaan, namun kondisi sosial=ekonomi rakyat jembel hampir tak berubah (KOMPAS, Rabu, 14 Maret 1984, hlm IV, Paternalisme). Adalah suatu kemustahilan, kondisi golongan miskin itu akan berubah tanpa suatu kekuasaan. Dan suatu kekuasaan tidak akan lahir tanpa diperjuangkan (TOPIK, No.6, 14 Februari 1984, hlm 6). Ideologi memerlukan kekuasaan.

13 Jika Presiden sudah tak mendapatkan kepercayaan rakyat banyak lagi, sedangkan wakil-wakil rakyat (MPR) masih tetap mempercayai Presiden, bagaimana cara penyelesaiannya ? Da bagaimana mengganti Presiden yang sudah tak dipercayai rakyat itu lagi secara konstitusional ? Jika terjadi silang pendapat antara Presiden dengan pihak MPR, siapakah yang seharusnya jadi penengah ? Dan jika Presiden harus dituntut atas keterlibatannya dalam tindakan melawan hukum (pidana, perdata, adminsistratif), siapa pula yang seharusnya mengajukan Presiden ke meja pengadilan ? Dalam mata demokrasi, rakyat dan Presiden sama kedudukannya di depan hukum (Dalam UUD-45 tak terdapat satu pasal semacam pasal 106 dalam UUDS-50). Dalam UUD-45 tidak ada aturan yang menyebutkan konsekwensi pelanggaran pelaporan keuangan. Pelanggaran pelaporan keuangan tidak diatur dalam UUD-45. Dalam UUD-45 tidak tercantum sanksi apa yang akan diberikan pada pelanggaran pelaporan keuangan. Demikian ungkap praktisi dan pakar hukum Adnan Buyung Nasution (MERDEKA, Selasa, 3 November 1998, hlm 8). Meskipun BPK mempunyai kekuasaan dan kewenangan, tapi tidak bisa menindaklanjutinya, ungkap Faisal Basri (idem)

14 Apakah penyerahan kekuasaan kepresidenan dengan SUPERSEMAR itu sah menurut konstitusi yang berlaku (UUD-45 pasal 8) ? Kenapa mempersoalkan hilangnya Naskah SUPERSEMAR dipandang tak perlu, dinilai mundur ke belakang ? Kenapa penerima SUPERSEMAR tak mengamankan pemberi SUPERSEMAR (KOMPAS, 11 Maret 1997, hlm 14). Apakah amanat SUPERSEMAR itu dilaksanakan seutuhnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi SUPERSEMAR itu ? Pernah diberitakan bahwa Soenardi SH, Ketua PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) termasuk orang hilang sejak 1983 yang diculik suatu kelompok yang tak diketahui identitasnya, karena Soenardi SH pernah menulis surat kepada Ketua MPR tentang perlunya meninjau ulang sejauh mana keterlibatan Soeharto dengan G30S. (SABILI 8:2000=5-6)

15 Apakah ada satu pasal ataupun dalam Pembukaan UUD-45 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila ? Pasal 29 ayat 1 UUD-45 hanya menyebutkan bahwa Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Apakah pernah BPUUPKI membahas, membicarakan, menetapkan usulan, saran Ir Soekarno untuk menamakan ide, gagasannya yang disampaikannnya pada 1 Juni 1945 itu dengan nama Panca Dharma, atau Pancasila, atau Trisila, atau Ekasila ? Lima prinsip pokok dasar negara yang disarankan Ir Soekarno dapat diperas menjadi tiga asas, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ke-Tuhanan. Dari ke tiga asas ini bisa diambil yang lebih hakiki lagi, yaitu Gotong Royong (Sidik Kertapati, “Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 “, 1961, hlm 62). Adakah kesepakatan dari BPUUPKI untuk memberi nama ide Ir Soekarno itu dengan nama PANCASILA ? Apakah penamaan dasar negara itu dengan Pancasila berdasarkan konstitusi, sesuai dengan UUD-45 ? Pada rezim orde baru, Pancasila, sesuai dengan wajah kultur Jawa yang dianut elite politik, ditempatkan sebagai satu-satunya asas (mitos ?) bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, yang memaksa kekuatan-kekuatan politik bersatu dan terpusat pada Presiden yang sekaligus menempatkannya sebagai pusat kekuasaan yang menempati hierarki tertinggi (Tabloid AKSI, Vol.2, No.84, 23-29 Juni 1998). Ir Soekarno sebagai penggagas hanya mengupayakan agar gagasannya dapat diterima sebatas dasar filosofis negara, dan tak pernah berupaya agar diterima sebagai asas-dasar partai politik, apalagi asas-dasar organisasi sosial-kemasyarakatan, bahkan mengakui dan menerima eksistensi/keberadaan ideologi nasionalisme, agama, komunisme.

16 Pernahkah disadari bahwa Pancasila itu berasal dari ide, gagasan Ir Soekarno, seorang tokoh yang sepanjang hayatnya sejak tahun 1926 konsekwen memperjuangkan Marhaenisme, yaitu Marxisme yang diterapkan di Indonesia (yang berke-Tuhan-an ?), yang paralel dengan komunisme, yang merupakan hasil pemikiran berdasarkan metode historis materialisme ? Dengan retorikanya yang memukau mampu membujuk tokoh-tokoh Islam untuk menerima ide gotongroyong itu, dengan menambahkan “Ketuhanan yang berkebudayaan” pada buntut/ujung ide, gagasannya itu. Sedangkan ide, gagasan Mr Muhammad Yamin, seorang Murba, yang disampaikannya pada 29 Mei 1945, meskipun inti materinya sama dengan ide Ir Soekarno, namun Mr Muhammad Yamin tak mampu meraih dukungan BPUUPKI untuk menyetujui idenya.

17 Sehubungan dengan judul GATRA “Konstitusi Tak Mutlak” (No.24, Tahun IV, 2 Mei 1998, hal 44), maka ungkapan/bahasa “Kalau ada yang melakukan perubahan tatanegara akan berhadapan dengan ABRI, sebab berarti mengubah Pancasila dan UUD-45”, merupakan transparansi arogansi kefanatikan berlebihan yang tak terkira luar biasanya, adalah ungkapan/bahasa kekuasaan/kekuatan totaliter dan bukanlah ungkapan/bahasa yang mendukung kebebasan berpendapat seperti yang dijamin oleh UUD-45 itu sendiri. Entah kalau ini merupakan manifestasi dari “tentara yang berkuasa cenderung tidak menyukai partai” (SUARA HIDAYATULLAH, No.06/IX/Oktober 1996, hal 74).
Ataukah memang di kalangan militer, atau di kalangan birokrat sulit ditemukan sikap demokrasi yang hakiki, karena terdidik dengan garis komando yang mengharuskan bawahan harus tunduk patuh pada atasan tanpa tanya (monoloyalitas) ?

18 Berkenaan dengan Pancasila, ketika merayu, membujuk tokoh-tokoh Islam menerima menyetujui gagasan Pancasilanya tentang prinsip-prinsip permusyawaratan perwakilan, Ir Soekarno menyebutkan bahwa “hati Islam Bung Karno ingin membela Islam dalam mufakat permusyawaratan”, dan mengajak semua untuk bekerja sehebat-hebatnya agar hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu hukum-hukum Islam pula (Ir Soekarno, “Lahirnya Pantja Sila”, 1947:31).
Apakah memang gagasan Pancasila Ir Soekarno itu untuk membela kepentingan Islam, seperti yang diungkapkannya ketika merayu tokoh-tokoh Islam untuk menerima menyetujui idenya tentang prinsip-prinsip “permusyawaratan perwakilan”, ataukah hanya untuk memperalat, atau untuk membodohi umat Islam ? Seandainya Ir Soekarno benar-benar ingin membela kepentingan Islam, kenapa pada sidang Konstituante 1955 Ir Soekarno itu tidak berpihak pada kepentingan Islam, malah bahkan membubarkan Konstituante hasil pilihan rakyat itu ?.
Ataukah karena memang sejak awalnya (1926) perjuangan politik Ir Soekarno untuk menegakkan Nasa-Marx yang disebutnya dengan Marhaenisme, yaitu Marxisme yang diterapkan di Indonesia (yang berke-Tuhanan ?), yang paralel dengan komunisme ? (Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, 1988:372,387).

19 Kalau memang jujur bertekad melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekwen dengan jiwa, .semangat, amanat, dan hisorisnya yang berasal dari gagasan Ir Soekarno itu, seyogianya membuka pintu selebar-lebarnya mengajak semua untuk bekerja sehebat-hebatnya agar hukum-hukum yang keluar dari DPR itu hukum-hukum Islam (bukan malah Islamophobi).
Dengan demikian, maka pakar Hukum Tatanegara JHA Logemann tak perlu sampai merasa menghadapi pertanyaan yang tidak jelas, bagaimana sifat Islam dari konstitusi dapat lepas begitu saja, hampir tanpa penjelasan dan tanpa debat. Sungguh merupakan hal yang misteri (ajaib), merupakan teka-teki dari penyusunan UUD-45, sehingga tokoh Kahar Muzakir begitu geram terhadap sikap anti-Islam (Prof JHA Logemann, “Keterangan-Keterangan Baru Tentang Terjadinya UUD-1945”, 1983:21).

20 Pernahkah sempat terpikirkan, apa memang sistim multi partai, demokrasi parlementer, tanpa asas tunggal, tanpa dwifungsi itu adalah benar-benar jelek ? Sedangkan sistim dwi partai, demokrasi presidentil, dengan asa tunggal, dengan dwifungsi itu benar-benar baik ? Ataukah semua ini juga merupakan rangkaian stigmatisasi ? Sehingga setelah lebih tiga puluh tahun dalam suasana kestabilan, namun tak kunjung sampai lepas landas, malah terhempas kandas. Era pembangunan (1966-1998) merupakan suatu kegagalan. Tak ada pikiran waras yang bisa menyangkalnya (REPUBLIKA, Senin, 29 Juni 1998, hlm 8).

21 Dalam bahasa awam, tampaknya UUD-45 itu bersifat mendua (mengandung konflik/kontradiksi dalam dirinya). Pada pembukaannya rakyat yang berdaullat, yang berkuasa (demokrasi), tapi dalam batang tubuhnya negara yang berdaulat, yang berkuasa (kedaaulatan negara) berikut hak prerogatif Presiden yang luar biasa luasnya.
Pasal 33-34 UUD-45 (yang tak pernah diterapkan secara murni dan konsekwen) tampaknya berkonotasi sosialis (idem, hal 23), bahkan – menurut Musbar – lebih dekat dengan sistim komunis (Musbar, “Pelajaran Ekonomi” II, 1977:207).
Akibat kerancuan ini amat susah tercapai kompromi mengenai Ekonomi Pancasila versi Mubyarto dan versi Kwik Kian Gie (KOMPAS, 19 Mei 1977).Baik disadari bahwa “hanya pasal 1 UUD-45 yang menyangkut kedaulatan, dan pasal 33, yang betul-betul berasal dari pikiran-pikiran PI (Perhimpunan Indonesia), terutama dari Bung Hatta (KOMPAS, Rabu, 7 Mei 1986, hal 1).Agar sesuai dengan sistim ekonomi pasar, seyogianya Pasal 33 ayat 3 berbunyi “kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran pemodal”.

22 Sesuai dengan amanat Pasal 34 UUD-45, seyogianya warga negara yang terlantar, seperti terkena PeHaKa, gelandangan, pengemis, pengamen, pemulung dipelihara oleh negara, dijamin oleh negara biaya hidupnya beserta keluarganya, baik dalam keadaan normal, apalagi dlam keadaan krisis, sampai mereka tak terlantar lagi. Atau seyogianya Pasal 34 berbunyi “fakir miskin dan warga terlantar ditanggung oleh masyarakat”. Bila masyarakat tak mempedulikan yang terlantar, maka yang terlantar boleh mengambil haknya secara paksa, bahkan dengan kekerasan.

23 Agar UUD tetap sesuai dengan aspirasi yang berkuasa, seyogianya Pasal 2 ayat 1 berbunyi “Sepertiga dari anggota MPR adalah anggota-anggota DPR, sedangkan dua pertiganya adalah utusan-utusan pejabat daerah yang diangkat oleh pemerintah”.

24 Agar sesuai dengan kenyataan yang berlaku, seyogianya Pasal 2 ayat 2 berbunyi atau dijelaskan “MPR dipilih sekali dalam lima tahun, yaitu akan jadi wakil rakyat di DPR”.

25 Agar sesuai dengan bunyi sila keempat dari Pancasila, seyogianya Pasal 2 ayat 3 berbunyi atau dijelaskan “Segala putusan MPR ditetapkan dengan aklamasi secara musyawarah mufakat”.

26 Agar sesuai dengan kenyataan yang berlaku, seyogianya Pasal 5 disisip dengan yang berbunyi atau dijelaskan “Presiden menyelenggarakan pemilu. Presiden mengangkat sepertiga dari jumlah anggota DPR dan mengangkat dua pertiga dari jumlah anggota MPR. Presiden mempunyai wewenang penuh untuk membekukan pengurus parpol”.

27 Agar UUD bersih dari noda ras diskriminasi, seyogianya kata “aseli” dalam Pasal 6 ayat 1 ditiadakan, dihapuskan.

28 Agar sesuai dengan sila keempat dari Pancasila, seyogianya Pasal 6 ayat 2 berbunyi atau dijelaskan “Presiden dipilih oleh MPR dengan aklamasi secara musyawaraha mufakat. Dan wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh Presiden”.

29 Agar sesuai dengan kenyataan sejarah seyogianya Pasal 7 berbunyi atau dijelaskan “Presiden dipilih sekali lima tahun, dan kembali dapat dipilih lagi setelah itu dalam beberapa periode jabatan secara tak terbatas”, atau “Presiden dipilih sekali tiga puluh tahun”.

30 Agar sesuai dengan kenyataan yang berlaku, seyogianya Pasal 10 berbunyi atau diberi penjelasan “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas TNI/Polri, mencakup angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, dan termasuk kepolisian”.

31 Agar UUD tetap sesuai dengan aspiriasi yang berkuasa, seyogianya Pasal 19 ayat 1 berbunyi “Dua pertiga anggota DPR adalah wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan sepertiganya adalah wakil TNI/Polri yang diangkat oleh pemerintah”.

32 Agar sesuai dengan dwifungsi, seyogianya Pasal 30 ayat 1 berbunyi “Hanya TNI/Polri yang berhak dan berkewajiban dalam urusan pembelaaan negara, disamping penyelenggaraan negara”.

33 Agar sesuai dengan kenyataan yang berlaku, seyogianya Pasal 23 ayat 4 berbunyi atau dijelaskan “Hak keuangan negara lain-lain diatur dengan kebijakan pemerintah”.

34 Agar sesuai dengan kenyataan yang berlaku, seyogianya Pasal 24 ayat 2 berbunyi atau dijelaskan “Susunan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan kebijakan pemerintah

35 Agar sesuai dengan kenyataan yang berlaku, seyogianya Pasal 28 berbunyi atau diberi penjelasan “Kekuatan sosial politik diwakili oleh parpol pemenang pemilu, TNI/Polri dan Utusan Pejabat Daerah. Untuk berkumpul dan menyelenggarakan pertemuan harus mendapat ijin tertulis dari aparat keamanan. Mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan harus sesuai dengan kebijakan pemerintah. Mimbar bebas harus sesuai dengan visi dan persepsi pemerintah. Organisasi kemasyarakatan dibina oleh pemerintah. Unjuk rasa (unjuk kuasa?) diatur oleh pemerintah”.

36 Agar sesuai dengan aspirasi kebangsan seyogianya Pasal 29 ayat 1 berbunyi “ Negara berdasar Pancasila dan aspirasi rakyat”. Dan ayat 2 berbunyi atau dijelaskan “Negara menjamin kemerdekaan bagi pemeluk agama, dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

= Bekasi 30 September 2000 =

Asrir

2 Usulan Re-formulasi UUD-45

Usulan ini bukanlah dari Pakar Tata Negara, tetapi dari warga/masyarakat awam yang peduli Negara.

1. Pembukaan diusulkan menjadi “Negara Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, serta Keadilan sosial. Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban melindungi seluruh Warganegara dan Wilayah Indonesia, meningkatkan Ketakwaan, Kecerdasan dan Kesejahteraan Warga Indonesia, dan ikut mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia”.
2. Pasal 1 ayat 1 diusulkan menjadi “Negara Indonesia berentuk Republik”. Pasal 1 ayat 2 diusulkan menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat”.
3. Pasal 2 dan Pasal 3 tentang MPR diusulkan ditiadakan.
4. Pasal 4 ayat 2 tentang Wakil Presiden ditiadakan.
5. Pasal 6 ayat 2 diusulkan menjadi “Presiden dipilih oleh DPR dengan suara yang terbanyak””
6. Pasal 7 diusulkan menjadi “Presiden memegang jabatannya selama 4 tahun, dan tidak dapat dipilih untuk masa jabatan berikutnya”.
7. Pasal 8 diusulkan menjadi “Jika Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya, maka apenggantinya dipilih oleh DPR”.
8. Pasal 9 diusulkan menjadi “Sebelum memangku jabatannya, Presiden di hadapan DPR bersumpah dengan nama Allah akan melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya”.
9. Pasal 13 ayat 1 diusulkan tambahan “Dengan persetujuan DPR”.
10. Pasal 14 dan Pasal 15 diusulkan tambahan “Dengan Persetujuan MA”.
11. Pasal 16 tentang DPA diusulkan ditiadakan.
12. Pasala 17 ayat 2 diusulkan menjadi “Menteri-menteri diangkat dari anggota DPR dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR”.
13. Setelah Pasal 17 diusulkan/disipkan menjadi “Pemerintah menetapkan dan melaksanakan Rancangan Program Pembangunan Kesejahteraan dan Kemakmuran bagi seluruh warganegara”.
14. Pasal 19 ayat 1 diusulkan menjadi “DPR terdiri dari wakil-wakil rakyat yang semuanya dipilih dalam Pemilu yang LUBER (Langsung Umum Bebas dan Rhasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil) yang ditetapkan dengan Undang-Undang”. Pasal 19 ayat 2 diusulkan menjadi “DPR bersidang sedikitnya dua kali dalam setahun”.
15. Pasal 25 diusulkan/disipkan menjadi “Pejabat Negara yang terlibat tindak kejahatan dan penyalah-gunaan kekuasaan diadili oleh MA”.
16. Pasal 27 ayat 2 diusulkan menjadi “Pemerintah berkewajiban mengupayakan setiap warganegara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak””
17. Setelah Pasal 28 diusulkan/disisipkan menjadi “Pemerintah tidak boleh menangkap atau menahan, memeriksa atau menghukum siapa pun, kecuali atas perintah kekuasaan yang sah menurut Undang-Undang”.
18. Pasal 29 ayat 2 diusulkan menjadi “Pemerintah berkewajiban menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadat menurut Agamanya masing-masing”.
19. Setelah Pasal 30 diusulkan/disisipkan menjadi “AD (Angkatan Darat), AL (Angkatan Laut), AU (Angkatan Udara) hanya bertugas dalam urusan Pertahanan Negara”. Setelah itu diusulkan/disisipkan pula “Untuk memelihara Kamtib diadakan Kepolisian yang diatur dengan Undang-Undang”.
20. Pasal 31 ayat 1 diusulkan menjadi “Pemerintah berkewajiban mengupayakan setiap warganegara mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran”.
21. Pasal 33 diusulkan menjadi “Semua produksi dan faktor produksi serta hak-milik perseorangan haruslah mempunyai fungsi sosial, untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama”.
22. Pasal 34 diusulkan menjadi “Pemerintah berkewajiban mengupayakan setiap warganegara yang melarat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya””
23. Pasal 37 tentang perubahan UUD-1945, dan Aturan Peralihan serta Aturan Tambahan diusulkan ditiadakan.
= Bekasi 17 Juni 1999 =
asrir
PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR – 1999

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Setelah mempelajari, melaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguhsungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 9
(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden):
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.
(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 13
(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14
(1) Presiden memberi grasi dan rahabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 17
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dan pemerintahan.

Pasal 20
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Pasal 21
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undangundang. Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke 12
tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 1999.
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETUA
ttd.
Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.
PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA – 2000

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguhsungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, pasal 25E, Bab X, pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
(6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil
dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 19
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20
(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib
diundangkan.

Pasal 20A
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undangundang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 22A
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undangundang.

Pasal 22 B
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Bab IXA
WILAYAH NEGARA

Pasal 25E
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Bab X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Bab XA
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.

Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2) Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB XII
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan
kedaulatan negara.
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisia n Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Bab XV.
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 36A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasall 36B
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya

Pasal 36C
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000
PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR – 2001

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 Ayat (1), dan (2); Pasal
6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Bab VIIA, Pasal 22C Ayat
(1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIb, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(4) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 6
(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah
mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih lama dari lima puluh presiden dari jumlah suara dalam pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 7A
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu
mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghiatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya
2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untu merumuskan usul perberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai masa jabatannya.
(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Pasal 11
(2). Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 17
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam undangundang

BAB VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah.
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemakaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIB
PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undangundang.

Pasal 23C
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undnag.

BAB VIIIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E
(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
(2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,sesuai dengan kewenangnnya.
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F
(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G
(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Pasal 24
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24A
(1) Mahkamah Agung berwenang menjadi pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.
(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim konstitusi.
(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
KETUA
Prof. Dr. H.M. AMIEN RAIS
PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR – 2002

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksema dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan:

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

(b) Penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, “Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,”;

(c) Mengubah penomeran pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 25E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menajdi Pasal 25A;

(d) Penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agund dan pengubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara;

(e) Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A
(4). Dalam hal tidak adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 8
(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawatan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 11
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

Pasal 16
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus

Pasal 23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang

Pasal 23D
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24
(3) Badan-badang lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan serta kesejahteraan umat manusia

Pasal 32
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
(2) Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 37
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hokum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

Pasal II
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) pada tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2002

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Ketua
Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: