Kelemahan UUD-45

Kelemahan UUD-45

Biarkanlah Gus Dur sebagai Presiden sampai tahun 2001. Megawati tak lebih
baik dari Gus Dur. Mengganti Gus Dur dengan Megawati tak akan
menyelesaikan masalah. Bahkan akan menciptakan masalah baru. Gus Dur dekat
ke Orba Soeharto. Sedangkan Megawati dekat k e Orla Soekarno. Gus Dur
hendaknya juga memperhatikan aspirasi PDI-P cs, dan bukan hanya
memperhatikan aspirasi PKB cs saja. PKB cs hendakanya amendukung Gus Dur
secara kritis, dan bukan secara fanatis (Right or wrong my Gus Dur). PDI-P
cs hendaknya menge cam Gus Dur secara adil, dan bukan secara aniaya.
Megawati hendaknya kooperattif terhadap Gus Dur, dan bukan konfrontatif.
MPR hendaknya segera menyusun dan menetapkan pasal-pasal konstitusi
tentang jabatan dan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden.

Kemelut kepemimpinan nasional sebenarnya berpangkal pada kelemahan sistim,
pada kelemahan konstitusi (UUD-45). Pasal 4-15 UUD-45 sama sekali tak
menjelaskan : Apakah Presiden dan Wakil Presiden itu dua lembaga, ataukah
satu lembaga. Dalam praktek ketatane garaan selama lima puluh tahun, Wakil
Presiden tak punya arti apa-apa. Ada atau tidak adanya Wakil Presiden sama
saja. Apakah Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih dalam dua paket,
ataukah dalam satu paket. Apa yang harus dilakukan untuk pemeilihan Pres
iden dan Wakil Presiden secara langsung. Apakah memang jabatan Wakil
Presiden itu suatu keharusan ada. Bagaiamana kedudukan Presiden dan Wakil
Presiden itu. Apakah Wakil Presiden itu neben (disamping) Presiden,
ataukah Wakil Presiden itu under (dibawah) P residen. Apakah Wakil
Presiden itu pembantu Presiden (pasal 4:2), ataukah pengganti Presiden
(pasal 8). Bila Wakil Presiden naik jadi Presiden, bagaimana prosedur
pengisian jabatan Wakil Presiden yang lowong. Berbeda dengan UU! DS-50
(pasal 84), maka dalam UUD-45 tak terdapat satu pasal pun yang memberi
Presiden hak untuk membubarkan DPR. Juga berbeda dengan UUDS-50 (pasal
135:2), maka dalam UUD-45 tak terdapat satu pasal pun yang mengharuskan
Pemilu yang bebas dan rahasia. Tak ada satu pasal pun yang membatasi
kekuasaan Presiden dan Wakilk Presiden. Padahal fungsi utama konstitusi
itu adalah untuk membatasi Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden. Sudah
saatnya MPR merumuskan kembali pasal-pasal konstitusi tentang jabatan dan
kek uasaan Presiden dan Wakil Presiden. Jangan biarkan rakyat tak
mempercayai pemimpinnya lagi.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: