Kita tak pernah baca Konstitusi

1Kita tak pernah baca konstitusi
(Gus Dur dan DPR dalam UUD-45)

Kita semua tak pernah memahami konstitusi UUD-45,
bahakan tak pernah membaca UUD-45. Gus Dur
mengingatkan agar kita semua berpegang pada
konstitusi, agar tak menyimpang dari konstitusi. Namun
Gus Dur sendiri tak memahami UUD-45. Gus Dur mengancam
akan mengeluarkan Dekrit Pembubaran DPR. Padahal dalam
UUD-45 tak satu pun pasal yang memberi hak wewenang
kepada Presiden untuk membubarkan DPR. DPR dan MPR
sendiri juga tak memahami UUD-45. Gus Dur sama sekali
tak dapat dituduh melanggar UUD-45. Karena itu
Sidang Istimewa MPR untuk minta pertanggungjawaban
Presiden atas pelanggaran konstitusi tak dapat
diselenggarakan. Dalam UUD-45 tak satu pasal pun yang
membatasi kekuasaan Presiden, tak satu pasal pun
larangan bagi Presiden. Presiden itu berkuasa penuh,
berkuasa mutlak, tanpa batas. UUD-45 itu hanya cocok
untuk sistim pemerintahan otoriter, untuk sistim
pemerintahan totaliter. Menurut Mr Muhammad Yamin,
Pembukaan UUD-45 menjamin demokrasi, tetapi
pasal-pasalnya benci akaan demokrasi (Proklamasi dan
Konstitusi RI, 1952:90). UUD-45 itu bersikap mendua.
UUD-45 itu sudah sangat mendesak untuk direformasi.
Mempertahankan UUD-45 berarti mempertahankan otoriter,
mempertahankan totaliter. Selama UUD-45 diberlakukan,
yang terjadi hanyalah diktator konstitusional.

2 Persatuan dan kesatuan semu
(Rekayasa Sakralisasi Pancasila)

Secara sistimatis berkesinambungan, lebih intensif
tiga dekade belakangan ini ditanamkan keyakinan bahwa
bangsa Indonesia yang maajemuk (pluralis) ini hanya
dapat disatukan dan dipersatukan dengan Pancasila dan
UUD-45. Berbagai upaya dan rekayasa dilakukan. Bisa
dalam rangka indoktrinasi atau enataran. Pancasila
tampak terpisah dari UUD-45. Biangnya berpangkal dan
beawal dari penerimaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959,
kembali ke UUD-45. Pemantapannya dikukuhkan dengan
penetapan Pancasila sebagai Asas Tunggal. Dengan Asas
Tunggal itulah digalang persatuan dan kesatuana bangsa
Indonesia. Mengenai Asas Tunggal ini, Tajuk Rencana
KOMPAS 4 Juli 1983 mengingatkan bahwa pemerintah
dengan surplus kekuasannya dapat saja memaksa
masyarakat menerima Asas Tunggal secara formal selama
struktur kekuasaan yang menunjangnya tetap efektif.
Namun sekedar akseptasi formal tidaklah akan memadai.
Nanti persatuan dan kesatuan yang dicapai hanyalah
persatuan dan kesatuan semu, tak berakar kuat sama
sekali. Dengan berantaakan struktur kekuasaan yang
menunjang Asas Tunggal, maka buyar berantakan pula
bangunan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Seandainya
persatuan dan kesatuan yang diperoleh dengan Asas
Tunggal itu adalah persatuan dan kesatuan yang hakiki,
maka tak akan bermunculan kepermukaan berbagai macam
tindak kerusuhan secara sporadis di mana-mana dalam
bentuk bentrokan fisik massal yang bersifat SARA.
Sudah waktunya untuk mengkaji ulang segala upaya dan
rekayasa sakralisasi Pancasila sebagai pemersatu
bangsa. Baik ��Bhinneka Tunggal Ika�� ataupun ��E
Pluribus Unum�� adalah sama-sama moto keseragaman
dalam keberagaman (unity in variety) (kesatuan dalam
persatuan).

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: