Tragedi Priok buntutnya pemaksaan Asas Tunggal

Tragedi Priok buntutnya pemaksaan Asas Tunggal

1 Sejak kelahirannya, orde baru Soeharto bertekad
melaksanakan Pancasila dan UUD-45 secara murni dan
konsekwen sesuai dengan versi seleranya. �Wajah kultur
Jawa yang dianut elite politik orde baru Soeharto
sangat intens/antusias menempatkan Pancasila sebagai
satu-satunya asas (Asas Tunggal) bagi kehidupan
berbangsa, bernegara, bermasyarakat, yang sekaligus
menempatkan Presiden Soeharto sebagai pusat kekuasaan
dan menempati hierarki/posisi tertinggi� (Tabloid AKSI
84:1998=22)

2 Pada Agustus 1966 di Bandung diselenggarakan Seminar
II Angkatan Darat. Konsep-konsep yang dirumuskan dalam
seminar itu dipakai sebagai landasan kerja rezim orde
baru Soeharto. Dari situ muncullah kesepakatan
(Konsensus Nasional) berupa kebulatan tekad untuk
melaksanakan Pancasila dan UUD-45 secara murni dan
konsekwen, sebagai realisasi dari SI-MPRS Juli 1966.
Dan November 1966 mulai dirancang UU politik untuk
mewujudkan konsensus tersebut. Selanjutnya untuk
membungkam pasal 37 UUD-45 dari pelaksanaan Pancasila
dan UUD-45 secara murni dikukuhkan TPA No.IV/MPR/1983
tentang referendum yang kemudian dikukuhkan dalam
bentuk UU No,5 tahun 1985.

3 UU No.20 tahun 1982 mengesahkan (memperkuat) rumusan
hasil seminar Angkatan Darat II di Bandung, 1966 yang
dikembangkan dari konsep �jalan tengah� KSAD Mayjen AH
Nasution, November 1956. Padahal rumusan seminar itu
sungguh sangat bertolak belakang secara diametral
dengan jiwa, semangat, amanat pasal 30 UUD-45. Rumusan
seminar itu menyatakan, bahwa �TNI-AS tidak hanya
mempunyai tugas pokok teknis-kemiliteran belaka,
melainkan juga di segala bidang kehidupan sosial�.
Sedangkan pasal 30 UUD-45 menyebutkan bahwa �Tiap-tiap
warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan negara”� Ini berarti bahwa rakyatlah (warga
sipil) yang berhak merangkap (berdwifungsi) tugas
teknis-kemiliteran, dan bukan warga militer yang
berhak merangkap (berdwifungsi) tugas di bidang
kehidupan sosial. Tentara adalah alat negara, penjaga
keselamatan pemerintah, rakyat dan wilayah, dan bukan
sebagai alat penguasa, apalagi merangkap sebagai
penguasa. Sesuai dengan jiwa, semangat dan amanat
reformasi seyogianaya UU No.20 tahun 1092 segera
diganti oleh DPR, kalau tak ingin dituding sebagai DPR
anti reformasi.

4 Sejak pengangkatan Presiden Soeharto tahun 1968
dimulailah Manipulasi Politik dengan dipernenalkannya
politik musyawarah dan atau (untuk) mufakat, dalam
arti sepakat dulu, baru musyawarah, sehingga muncul
Konsensus Nasional, dan diikuti dengan munculnyan
ketetapan-ketetapan MPR (yang menyelewengkan tugas MPR
pasala 3 UUD-45) dan produk-produk perundang-undangan
yang menyimpang dari makna serta jiwa dan semangat
UUD-45. Konsensus Nasional merupakan biang dari segala
penyelewengan/pengkhianatan terhadap cita-cita
demokrasi yang tertuang dalam amanat UUD-45. Demikian
ungkap Dr Ir Seri Bintang Pamungkas (�Peningkatan
Kualitas Kehidupan Bernegara Berbangsa Menuju Republik
Masa Depan Yang Demokratis Berdasarkan UUD-45, hlm 9).

5 Delegasi Munas Kepercayaan/Kebatinan 20 Januari 1971
minta Presiden Soeharto melegalisasi (mengesahkan) PMP
(masuk kurikulum sekolah), Kebatinan/Kepercayaan
(masuk GBHN 1973). SU-MPR 22 Maret 1978 menetapkan P4
untuk diterapkan di sekolah (TAP No.II/MPR/1978). Dua
puluh satu orang tokoh Islam Indonesia menandatangani
pernyataan penolakan masuknya Aliran Kepercayaan dalam
GBHN tertanggal 1 Muharram 1398H (PANJI MASYARAKAT
238:1978=25).

6 Mei 1997, YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia) menerbitkan � 1966 : Tahun Kekerasan,
Potret Pelanggaran HAM di Indonesia� yang menyajikan
contoh-contoh kasus penjarahan hak politik dan hak
sipil rakyat yang dilakukan oleh regim pemerintah Orde
Baru di bawah Presiden Soeharto sekitar 1966. Namun
disayangkan, YLBHI secara spesifik sama sekali tak
menyajikan �Pasal-pasal Hukum/Konstitusi yang
dilanggar oleh mantan Presiden Soleharto� dan
Pasal-pasal Hukum/Konstitusi yang dilanggar oleh
TNI/POLRI� sejak Maret 1966 sampai 1998. Juga tak
menjelaskan pihak-pihak yang berhak/berwewenang
mengadukan (mengajukan tuntutan/gugatan) dan mengadili
pelanggaran tersebut. Bahkan juga tak melakukan studi
banding antara HAM (hak politik dan hak sipil) dalam
UUD-45, dengan dalam UUDS-50 pada sistim presidentil
(kekuasaan) dengan pada sistim parlementer
(kerakyatan).

7 Pada sampul kaset �Panji Reformasi dan Amien Rais�,
album garapan �Ali Akbar Inspiration File�, sebagai
�catatan kaki�, terpampang �buah pikir Prof Dr Deliar
Noer mengenai 24 pasal dalam UUD-45 yang selama ini
dilanggar dan disalahtafsirkan� (REPUBLIKA, Rabu 8
Juli 1998, hlm 5). �Selama ini kita memaksakan diri
untuk menerima Pancasila sebagas Asas Tunggal.
Akibatnya hancurlah negeri ini�, ungkap pakar politik
Prof Dr Deliar Noer (Tabloid AKSI 84:1998=19).
�Keadaan masyarakat akan lebih parah lagi, kalau
Pemerintah berhasil, secara formal, memaksakan
penerapan Pancasila sebagai Asas Tunggal bagi semua
organisasi sosial�, ungkap Syafruddin Prawiranegara SH
dalam suratnya kepada Presiden Soeharto tanggal 7 Juli
1983 (tujuh belas tahun yang lalu). Penggunaan istilah
ABRI (pengganti Angkatan Perang) tidaklah sesuai
dengan pasal 10 UUD-45 (REPUBLIKA, Senin 29 Juni 1998,
hlm 1).

8 7 Juli 1983 Syafruddin Prawiranegara SH mengirim
surat kepada Presiden Soeharto, yang tembusannya juga
dikirimkan kepada para Menteri, Lembaga Tinggi Negara,
UI, Mass-Media dan Ormas Islam, yang menyatakan bahwa
upaya menetapkan Pancasila sebagai Asas Tunggal
merupakan pengkhianatan dan penyelewengan terhadap
jiwa, semangat dan amanat konstitusi UUD-45
berdasarkan data ilmiah dan fakta sejarah. KOMPAS 4
Juli 1983 dalam Tajuk Rencananya mengemukakan bahwa
gagasan Asas Tunggal (Pancasila satu-satunya), selama
struktur kekuatan yang menunjangnya (rezim orde baru
Soeharto) tetap efektif, maka masyarakat akan
menerimanya secara formal, namun sekedar akseptasi
formal, tanpa proses dialog tidaklah akan memadai.

9 16 Juni 1984 Kelompok Kerja Petisi 50 menyampaikan
keperihatinan kepada Mahkamah Agung RI sehubungan
dengan RUU yang diajukan pemerintah kepada DPR RI 30
Mei 1984 yang bertentangan dengan konstitusi UUD-45
dan Pancasila.

10 Syarifin Malako SH oleh jaksa Sukarno SH dinilai
(didakwa) telah memutar-balikkan ideologi, merongrong
(mengkritik) kewibawaan negara dan pemerintah,
melontarkan ucapan-ucapan anti Asas Tunggal Pancasila
dan RUU Keormasan dalam beberapa ceramahnya tahun 1984
(terakhir 12 September 1984). Salah satu ceramah MH
Syarifin Malako SH berjudul �Pejabat Kerbau� (tanpa
tahun) yang mengemukakan bahwa �kalau taktik dan
strategi yang mantap digunakan untuk menegakkan
kebenaran yang datangnya dari manausia-manusia yang
biadab bejat seperti kebo, yang memakan keringat
rakyat banyak, menelan jerih payah umat, maka di
akhirat nanti akan dituntut� (hlm 9).

11 3 September 1984 s/d 11 September 1984 Abdul Qadir
Djaelani diperiksa Polda Jaya sebagai tersangka
perkara tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban
umum. 13 September 1984 AQ Djaelani ditangkap. 14
Saeptember 1984 s/d 3 Oktober 1984 AQ Djaelani ditahan
di Rutan Militer Guntur. Dalam makalahnya �Sikap
Muslim Terhadap Asas Tunggal� (1984), Abdul Qadir
Djaelani mengungkapkan bahwa di dalam Pidato
Kenegaraan Presiden Soeharto tanggal 16 Agustus 1982
di depan Sidang terbuka DPR antara lain menyatakan : �
kita masih harus melanjutkan, meranmpungkan dan
membulatkan secara tuntas proses pembaharuan kehidupan
politik � Semua kekuatan sosial politik – terutama
partai politik yang masih menggunakan asas lain selain
Pancasila – seharusnya menegaskan bahsa satu-satunya
asa yang digunakan adalah Pancasila. Pidato Presiden
ini dilengkapi dengan keterangan Menteri Muda dr Abdul
Gafur pada tanggal 30 Agustus 1982, setelah beliau
menghadap Presiden di Bina Graha, yang menyatakan
antara lain bahsa Asas Tunggal Pancasila itu bukan
hanya untuk partai politik tetapi juga untuk
organisasi-organisasi massa.

12 Nopember 1985 Prof H Oesmany al-Hamidy MA yang
telah berusia lebih 72 tahun diseret ke pengadilan,
yang oleh jaksa M Adenan Kasian SH dituduh (didakwa)
telah melakukan usaha untuk merobohkan negara
(subversif), dalam ceramahnya di Masjid
Istiqamah/kampus PTDI Jalan Tawes Tanjungpriok 30 Juni
1984, dan dalam �Ikrar Umat Islam Jakarta� 12
September 1984 (POSKOTA, 22/11/1985, SINARPAGI,
29/11/1985).

13 12 September 1984 pagi (jam 10-an) Amir Biki datang
ke kantor Satgas Intel Jaya (Markas Polres Jakarta
Utara). Jama�ah pengajian Amir Biki Tanjungpriok
menuntut petugas membebaskan 4 orang rekannya yang
ditahan disebabkan membakar motor petugas. Amir Biki
bersama dua orang pimpinan jama�ah pengajian yang
mendatangi kantor KODIM Tanjungpriok untuk berunding,
disambut dengan berondongan peluru senjata otomatis
para petugas keamanan dari jarak tujuh meter.
Ketiganya jatuh tersungkur mengelepar-gelepar. Tragedi
yang mengenaskan itu berlanjut dengan PEMBANTAIAN
JAMA�AH PENGAJIAN yang mendatangi KODIM Tanjungpriok.
Mayat-mayat jama�ah pengajian yang bergelimpangan yang
puluhan (antara 30-40 orang) itu dilemparkan bertumpuk
ke dalam truk raksasa milik militer yang kemudian
dibawa ke RUMAH SAKIT MILITER RSPAD (Gatot Subroto)
(GATRA 36:1998=33).

14 Mantan Wapres Try Sutrisno (yang waktu itu jadi
Pangdam Jaya) menyatakan bahwa masalah Priok sudah
selesai (REPUBLIKA, Senin 29 Juni 1998, hlm 1).
Praktisi hukum menyatakan bahwa menurut KUHP pasal 78
ayat 4, sebuah kasus baru dinyatakan kedaluwarsa bila
lebih delapan belas tahun, sementara kasus Priok yang
terjadi 1984 belum sampai delapan belas tahun
(REPUBLIKA, 20 Juni 1998). Sementara itu Petisi 50,
Solidaritas Nasional Peristiwa Tanjungpriok 1984
(SONTAK), PPP, para praktisi hukum menuntut pemerintah
agar Kasus Priok diusust sampai tuntas (REPUBLIKA,
Senin 29 Juni 1998, hlm 1).

15 Pada awal orde baru 1966 terdapat tiga kelompok
cendekiawan yang gencar menyumbangkan pemikiran, yaitu
kelompok cendekiawan Katholik, kelompok Gajahmada dan
kelompok Bandung (PANJI MASYARAKAT 498:1986=26). Kini
di awal era reformasi juga muncul tiga kelompok aktor
intelektuil. Pertama, kelompok reaksioner,
konservatif, yang masih mempertahankan status quo,
yang masih memiliki sarana, dana dan personil yang
amat cukup kuat, dan menunggu segera come-back nya
kekuatan dan kekuasaan ke tangannya kembali. Kedua,
kelompok revisionis dengan melakukan revisi secara
graduil, bertahap, rinci, sistimatis, terarah,
hati-hati, berlindung di balik �konstitusional�.
Ketiga, kelompok reformis, yang sama sekali
menghendaki dicabutnya konsensus tahun 1968 itu sampai
ke akar-akarnya, termasuk juga Dekrit 5 Juli 1959
Kembali ke UUD-45 yang sangat disenangi oleh rezim
status quo baik lama maupun baru. (Bks 11-7-98)

asrir

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: