UUD-45 sudah saatnya diganti

UUD-45 sudah saatnya diganti

MPR Reformasi (1999-2004) tak pernah reformis. Sungguh amat tragis, tak
pernah sepakat melaksanakan agenda reformasi. Sama sekali tak pernah
berupaya sungguh-sungguh memenuhi tuntutan amanat agenda reformasi. Tak
pernah berupaya sungguh-sungguh mengganti UUD-45 dengan UUD yang sama
sekali baru, yang benar-benar reformis, yang memenuhi aspirasi tuntutan
amanat reformasi. Tak pernah berupaya membicarakan, membahas UUD-45 secara
sungguh-sungguh.

Apa untungnya bagi demokrasi, hak prerogatif Presiden yang sedemikian
besarnya membuka peluang akumulasi kekuasaan (otokasi) ? Tak terdapat satu
pasal pun dalam UUD-45 yang membatasi kekuasaan Presiden, larangan bagi
penyelenggara negara. Mana yang lebih menguntungkan bagi demokrasi, apakah
HAM yang rinci seperti dalam UUDS-50 dengan sejumlah pasal (pasal 7-34),
ataukah HAM yang tak rinci seperti dalam UUD-45 seperti dalam UUD-45
terbatas hanya tiga pasal (pasal 27-29). Mana yang lebih sesuai untuk
Indone sia yang bhinneka (plural) ini, apakah Negara Kesatuan, ataukah
Negara Persatuan (Negara Serikat) ? Mana yang lebih sesuai untuk Negara
Kesatuan, apakah sistim Presientil, ataukah sistim Parlementer ?

Manakah yang lebih pantas berperan ganda (ber dwifungsi), apakah sipil
(yang berperan militer dalam molisasi nasional0), ataukah militer (Yang
merangkap sebagai penguasa di samping alat negara) ? Undang-undang tentang
Ketentuan Pokok Pokok Pertahanan Keam anan Negara (UU No.20 tahun 1982)
sebagai penjabaran pasal 30 UUD-45), apakah lebih berpihak pada demokrasi,
ataukah lebih pada otokrasi (militerisme) ? Apakah dalam UUD-45 terdapat
pasal yang mengatur penyelesaian konflik antara elite politik, antara ses
ama penyelenggara negara, antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif
? Berbeda dengan UUD-45, maka dalam UUDS-50 terdapat pasal yang mengatur
penyelesaian konflik atara penyelenggara negara (pasal 106). Mana saja
pasal-pasal UUD yang harus dirubah, d igaaanti, mana yang harus dibuang,
dan pasal apa saja yang harus ditambahkan, baik untuk jangka pendek,
maupun untuk jangka panjang.

Kenapa UUD-45 begitu disukai, disenangi, dibela, dipertahankan mati-matian
oleh tentara, oleh rezim Orla Soekarno, oleh rezim Orba Soeharto, juga
oleh rezim Kian Gus Dur ? Apakah karena elastisitasnya, yang dapat
diplintir sesuka hati pemegang kekuasaan ?
Atau karena celahnyaa yang membuka peluang bagai akumulasi kekuasaan
(tanpa batas).

Gus Dur amat mahir memanfa�atkan UUD-45 untuk melegalisir segala tindakan
dan manuver politiknya sebagai Presiden. Dengan amat mudah, Gus Dur
mementahkan hak interpelasi DPR, mengkanvaskan memo DPR. Untuk mencegah
DPR mengundang MPR mengadakan SI (Sidang Istimewa) menurunkannya dari
Presiden, Gus Dur menggelar manuver politik, menggagas pertemuan informal
pimpinan parpol (SOM). Pertemuan informal ini bisa terjadi, karena dalam
UUD-45 sama sekali tak ada satu pasal yang mengatur penyelesaian konflik
antara
elite politik, antara penyelenggara anegara, antara lembaga legislatif
dan lembaga eksekutif.

Gus Dur am at pintar bernaung, berlindung di balik UUD-45. Gu7s Dur tak
dapat dituding mengkhinati amanat agenda reformasi, tak dapat dituding
melakukan kebohongan publik. UUD-45 bukanlah reformis. GBHN tidaklah
mengadopsi, mengakomodasi amanat agenda ref ormasi. Tak ada satu pasal pun
yang mengatur pelanggaran moral, etika, termasuk kebohongan publik.
Pelanggaran moral tak ada sanksi hukumnya. MPR tak pernah berupaya
sungguh-sungguh mengangkat amanat agenda reformasi ke dalam GBHN secara
tuntas. Eksekutif
tak pernah berupaya sungguh-sungguh memenuhi amanat agenda reformasi,
karena memang bukan bagian UUD-45 dan GBHN.

Mana yang lebih demokratis, apakah UUD-45, ataukah UUDS-50 ? Apakah UUD-45
lebih bernuansa demokrasi ataukah lebih bernuansa otokrasi ? UUD-45 �
menurut Mr Muhammad Yamin � kata pembukanya menjamin demokrasi, tetapi
pasal-pasalnya benci kepada kemerdekaan
diri dan menentang liberalisme dan demokrasi revolusioner (Proklamasi Dan
Konstitusi RI, 1952:90).

UUD-45 � menurut pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Harun Al Rasid � tidak
demokratis. Sistim UUD-45 “cpncentration of power” sangat memungkinkan
terjadinya dikator. Akibatnya muncul malapetaka politik, ekonomi, hukum,
sosial, budaya. Setiap UUD-45 diberlaku kan, yang muncul adalah
pemerintahan diktatpr. Muncul ketidakadilan, kediktatoran,
kesewenang-weangan. Karena itu UUD-45 harus diganti UUD-Baru (SABILI,
No.5, Th.VI, 16 September 1998, hal 22-24, “UUD-45 Bisa Diganti”).

Forun Rembuk Nasional (FRN) di Bali pernah mempermasalahkan eksistensi dan
esensi UUD-45. UUD-45 dirasakan sudah tidak lagi aspiratif, tidak lagi
relevan dengan kondisi masa kini. MPR seharusnya segera mengganti UUD-45
yang masih bersifat sementara itu de ngan UUD baru yang bersifat tetap dan
yang aspiratif dengan masa kini.

Semoga tak terjadi apa yang namanya kudeta konstitusional, kudeta secara
konstitusi, atas nama konstitusi (Contitutional Dictatorship) (Soemitro :
Tabloid DETIK, No.044, Tahun XVII, 5-11 Januari 1994, haL2).

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: