Ideologi memerlukan kekuasaan politik

Ideologi memerlukan kekuasaan politik

Setiap ideologi, pandangan politik, baik rahbani (Yudaisme, Kristenisme, Hinduisme, Budhisme, Konfusianisme, Taoisme, dan lain-lain), jahili (Liberalisme, Sekularisme, Sosialisme, Nasionalisme, Komunisme, dan lain-lain) maupun Islami (Suni, Syi’i) sama-sama memerlukan kekuasaan politik untuk menegakkan kekuasaan hukum yang sesuai dengan pandangan politiknya.

Setiap lapisan berlomba berjuang agar semua orang mengikuti pandangan politiknya. Menuntut kekuasaan politik adalah merupakan hal yang wajar, lumrah, alami, naluri, fitri, sesuai dengan sunnatullah.

Untuk dapat berhasil mendapatkan kekuasaan politik diperlukan sikap mental yang konsekwen, konsisten memegang prinsip, teori dan metoda. Untuk mendapatkan kekuasaan politik diperlukan kerja dan kemauan keras.

Yang merasa yakin akan keunggulan pandangan politiknya akan dapat membawa manusia ke dalam kebahagiaan, yang berupaya mengajak manusia untuk mengikuti pandangan politiknya, haruslah bekerja keras berjuang sekuat tenaga mengikis tradisi poliktik lama.

Tidaklah mungkin dapat menegakkan pandangan politik secara nyata (riil) tanpa kemauan dan kemampuan untuk berupaya memperjuangkannya. Hanya yang berhasil mendapatkan kekuasaan politik yang akan dapat menegakkan kekuasaan hukum sesuai dengan kemauan dan pandangan politiknya.

Sepeninggal Nabi Isa, tumbuh berbagai ajaran yang sama-sama mengaku seagai pengikut Nabi |Isa. Hanya ajaran yang sempat memegang kekuasaan politiklah yang berhasil menyingkirkan ajaran lainnya. Demikian pula di Indonesia. Setelah perang kemerdekaan usai, semua golongan sama-sama mengaku seagai pendukung Pancasila. Hanya golongan yang sempat memegang kekuasaan politiklah )the rulling class) yang berhasil menyingkirkan golongan lain, sehingga terwujudlah Asas Tunggal ( yang tanggal oleh reformasi). Pandangan politik tidaklah dapat ditegakkan tanpa kekuasaan politik.

Syari’at Islam menuntut agar berupaya memperjuangkan tegaknya kekuasaan politik yang Islami dengan memberlakukan hukum Allah, Tuhan YME sebagai hukum positif. Islam tidak rela pandangan politik yang bukan Islam memegang kekuasaan politik.

Termasuk tugas risalah kenabian adalah berupaya memperjuangkan tegaknya pemerintahan yang Islami, yang memberlakukan hukum Allah sebagai hukum positif. Para Nabi dan Rasul berupaya berjuang mengikis tradisi politik yang bukan Islami dan menegakkan kekuasaan politik yang Islami dengan memberlakukan hukum Allah sebagai hukum positif.

Hukum Allah bukanlah unbtuk sekedar diseminarkan, tetapi untuk ditegakkan, diberlakukan. Adalah suatu perbuatan sia-sia (mubazir) bila hanya membahas masalah-masalah waris, hudud, jinayat, jihad tanpa dilandasi kemauan, keinginan, kehendak, cita-cita untuk berupaya berjuang mendapatkan kekuasaan politik.

Untuk menegaakkan hukum Allah, seperti hukum waris, hudud, jinayat, jihad, dan lain-lain diperlukan kekuasaan politik. Tanapa akekuasaan politik tidaklah dapat ditegakkan hukum Allah. Kekuasaan politik adalah sarana dan wahana untuk mengakkan hukum Allah (simak QS Haj 22:41).

Sistim kekuasaan politik yang bukan Islami memusuhi da’i. Muballigh yang mengajak untuk memberlakukan hukum Allah sebagai hukum postif (simak QS Fushshilat 41:33). Yang merasa keberatan tunduk pada hukum Allah sebagai hukum positif, perlu ditundukkan dengan kekuasaan politik, demikian ‘Utsman bin ‘Affan (dari berbagai kepustakaan literatur islam).

1

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: