UUD-45 sudah saatnya diganti

UUD-45 sudah saatnya diganti

MPR Reformasi (1999-2004) tak pernah reformis. Sungguh amat tragis, tak pernah sepakat melaksanakan agenda reformasi. Sama sekali tak pernah berupaya sungguh-sungguh memenuhi tuntutan amanat agenda reformasi. Tak pernah berupaya sungguh-sungguh mengganti UUD-45 dengan UUD yang sama sekali baru, yang benar-benar reformis, yang memenuhi aspirasi tuntutan amanat reformasi. Tak pernah berupaya membicarakan, membahas UUD-45 secara sungguh-sungguh.

Apa untungnya bagi demokrasi, hak prerogatif Presiden yang sedemikian besarnya membuka peluang akumulasi kekuasaan (otokasi) ? Tak terdapat satu pasal pun dalam UUD-45 yang membatasi kekuasaan Presiden, larangan bagi penyelenggara negara. Mana yang lebih menguntungkan bagi demokrasi, apakah HAM yang rinci seperti dalam UUDS-50 dengan sejumlah pasal (pasal 7-34), ataukah HAM yang tak rinci seperti dalam UUD-45 seperti dalam UUD-45 terbatas hanya tiga pasal (pasal 27-29). Mana yang lebih sesuai untuk Indonesia yang bhinneka (plural) ini, apakah Negara Kesatuan, ataukah Negara Persatuan (Negara Serikat) ? Mana yang lebih sesuai untuk Negara Kesatuan, apakah sistim Presientil, ataukah sistim Parlementer ?

Manakah yang lebih pantas berperan ganda (ber dwifungsi), apakah sipil (yang berperan militer dalam molisasi nasional0), ataukah militer (Yang merangkap sebagai penguasa di samping alat negara) ? Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pokok Pertahanan Keamanan Negara (UU No.20 tahun 1982) sebagai penjabaran pasal 30 UUD-45), apakah lebih berpihak pada demokrasi, ataukah lebih pada otokrasi (militerisme) ? Apakah dalam UUD-45 terdapat pasal yang mengatur penyelesaian konflik antara elite politik, antara sesama penyelenggara negara, antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif ? Berbeda dengan UUD-45, maka dalam UUDS-50 terdapat pasal yang mengatur penyelesaian konflik atara penyelenggara negara (pasal 106). Mana saja pasal-pasal UUD yang harus dirubah, digaaanti, mana yang harus dibuang, dan pasal apa saja yang harus ditambahkan, baik untuk jangka pendek, maupun untuk jangka panjang.

Kenapa UUD-45 begitu disukai, disenangi, dibela, dipertahankan mati-matian oleh tentara, oleh rezim Orla Soekarno, oleh rezim Orba Soeharto, juga oleh rezim Kian Gus Dur ? Apakah karena elastisitasnya, yang dapat diplintir sesuka hati pemegang kekuasaan ? Atau karena celahnyaa yang membuka peluang bagai akumulasi kekuasaan (tanpa batas).

Gus Dur amat mahir memanfa’atkan UUD-45 untuk melegalisir segala tindakan dan manuver politiknya sebagai Presiden. Dengan amat mudah, Gus Dur mementahkan hak interpelasi DPR, mengkanvaskan memo DPR. Untuk mencegah DPR mengundang MPR mengadakan SI (Sidang Istimewa) menurunkannya dari Presiden, Gus Dur menggelar manuver politik, menggagas pertemuan informal pimpinan parpol (SOM). Pertemuan informal ini bisa terjadi, karena dalam UUD-45 sama sekali tak ada satu pasal yang mengatur penyelesaian konflik antara elite politik, antara penyelenggara anegara, antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.

Gus Dur am at pintar bernaung, berlindung di balik UUD-45. Gu7s Dur tak dapat dituding mengkhinati amanat agenda reformasi, tak dapat dituding melakukan kebohongan publik. UUD-45 bukanlah reformis. GBHN tidaklah mengadopsi, mengakomodasi amanat agenda reformasi. Tak ada satu pasal pun yang mengatur pelanggaran moral, etika, termasuk kebohongan publik. Pelanggaran moral tak ada sanksi hukumnya. MPR tak pernah berupaya sungguh-sungguh mengangkat amanat agenda reformasi ke dalam GBHN secara tuntas. Eksekutif tak pernah berupaya sungguh-sungguh memenuhi amanat agenda reformasi, karena memang bukan bagian UUD-45 dan GBHN.

Mana yang lebih demokratis, apakah UUD-45, ataukah UUDS-50 ? Apakah UUD-45 lebih bernuansa demokrasi ataukah lebih bernuansa otokrasi ? UUD-45 – menurut Mr Muhammad Yamin – kata pembukanya menjamin demokrasi, tetapi pasal-pasalnya benci kepada kemerdekaan diri dan menentang liberalisme dan demokrasi revolusioner (Proklamasi Dan Konstitusi RI, 1952:90).

UUD-45 – menurut pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Harun Al Rasid – tidak demokratis. Sistim UUD-45 “cpncentration of power” sangat memungkinkan terjadinya dikator. Akibatnya muncul malapetaka politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. Setiap UUD-45 diberlakukan, yang muncul adalah pemerintahan diktatpr. Muncul ketidakadilan, kediktatoran, kesewenang-weangan. Karena itu UUD-45 harus diganti UUD-Baru (SABILI, No.5, Th.VI, 16 September 1998, hal 22-24, “UUD-45 Bisa Diganti”).

Forun Rembuk Nasional (FRN) di Bali pernah mempermasalahkan eksistensi dan esensi UUD-45. UUD-45 dirasakan sudah tidak lagi aspiratif, tidak lagi relevan dengan kondisi masa kini. MPR seharusnya segera mengganti UUD-45 yang masih bersifat sementara itu dengan UUD baru yang bersifat tetap dan yang aspiratif dengan masa kini.

Semoga tak terjadi apa yang namanya kudeta konstitusional, kudeta secara konstitusi, atas nama konstitusi (Contitutional Dictatorship) (Soemitro : Tabloid DETIK, No.044, Tahun XVII, 5-11 Januari 1994, haL2).

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: