Demokrasi banci

Demokrasi banci

Sakralisasi UUD-45 puluhan tahun sangat mempengaruhi sikap bangsa berpikir. Tak ada kebranian untuk menggugat UUD-45. Itu tabu. Padahal semangat UUD-45 itu sangat bertentangan dengan aspirasi masyarakat baik kini maupun masa lalu. Semangat UUD-45 itu menghendaki kekuasaan tunggal (otokrasi) yang dengan transparan diperlihatkan dalam hak prerogatif Presiden yang sedemian besarnya (akumulasi kekusaan), dengan wujud sistim pemerintahan presidentil (kekuasaan terpusat pada Presiden). Sedangkan aspirasi masyarakat mengendaki kekuasaan terbagi (demokrasi) yang tercermin dari upaya memperoleh power sharing dengan wujud sistim pemerintahan parlementer (kekuasaan pada tangan parlemen). Tapi karena begitu saktinya UUD-45 tak satu pun yang berupaya untuk mengganti UUD-45 itu secara total, termasuk Pembukaannya.

Demokrasi Indonesia ini memang demokrasi banci. Waktu Undang-Undang Indonesia (UUD-45) dirancang – ungkap Mr Muhammad Yamin – maka kata pembukanya menjamin demokrasi, tetapi pasal-pasalnya benci kepada kemerdekaan diri dan menentang liberalisme dan demokrasi revolusioner. Meskipun hak kekuasaan (hak prerogatif) Presiden baik dalam UUD-45, maupun dalam UUDS-50 sangat luas (sangat besar), namun HAM dalam UUDS-50 sangat rinci, yaitu 27 pasal (pasal 7-34), sedangkan dalam UUD-45 hanya tiga pasal (pasal 27-29).

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: