Demokrasi dan Demokrasi

Demokrasi dan Demokrasi

1 Amerika di mata Amerika (Menggugat Kebebasan dan Persamaan)

Perlakuan Amerika terhadap orang Indian dan Negro, merupakan sikap tidak konsisten bangsa Amerika yang selalu menyerukan demokrasi “Kebebasan dan Persamaan untuk Semua”, hal yang selalu dengan sukar diperjuangkan bangsa lain.

Amerika menjadi bangsa dan negara besar. Negara Amerika telah menjadi negara yang besar di dunia, disebabkan karena cara pemerintahan yang bebas, yang memberikan pada rakyatnya yang bebas, hak untuk kebangsaan apa pun, hak untuk memperoleh kesempatan bekerja yang serasi dengan siapa saja. Tapi tidakkah bangsa lain yang kini tidak memiliki apa yang Amerika miliki, bila mendapatkan kesempatan yang sama seperti Amerika, juga akan berkembang seperti bangsa Amerika ? Mereka telah tersisihkan dari kesempatan untuk maju, karena tanahnya telah diambil (dijajah) oleh kekuatan yang lebih besar. Amerika tidak pernah boleh lupa, bahwa tanah ini, diambil (dirampas) Amerika dari orang Indian. Amerika merebutnya, karena Amerika ingin mempunyai kebebasan individual yang lebih besar, lebih banyak ruang bergerak, kesempatan yang lebih besar.Dan Amerika merampasnya tanpa memperhitungkan bangsa Indian yang sampai hari ini, tetap tidak mempunyai hak warganegara. Inilah noda di muka Amerika yang paling memalukan dan paling menyedihkan.

Semula ketika penjarah Eropah ke Amerika, penduduk asli Indian dari Amerika Utara dan Selatan hampir seperempat ummat manusia. Penduduk Meksiko saja diperkirakan lebih dari 30 juta. Kemudian jumlah orang Indian dan Eskimo antara Rio Grande dan Arctic kurang dari 10 juta. Menjelang 1850 penduduk Indian dari Amerika Utara berkurang menjadi 200 dan 50 ribu orang saja. Orang Indian menjadi korban orang kulit putih (Amerika) karena mereka menduduki tanah-tanah subur yang cocok dengan kependudukan orang kulit putih. Kira-kira 300 orang Sioux dibunuh di Wpunded Knee pada 1890. Kekejaman-kekejaman terhadap orang Indian (Amerika) masih berlanjut sampai sekarang. Amerika Serikat telah mengadakan pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang kulit merah melalui sterilisasi. Amerika Serikat dan Brazil merupakan biang kemusnahan orang Indian. Sejuta orang Indian merah di Brazil terancam pemusnahan sistimatik.

Sampai saat ini orang Negro telah dibayar dengan perumahan yang buruk, kesempatan yang tidak seimbang dengan orang kulit putih (Amerika), serta diskriminasi dalam tingkat sosial dan ekonomi. Orang kulit putih (Amerika) tidak akan sudi tinggal di gubuk-gubuk di tempat orang Negro terpaksa harus tinggal.

Orang Negro sama hak warganegaranya seperti saudaranya yang berkulit putih (Amerika), bila Undang-Undang Dasar Amerika menyatakan hal yang sebenarnya. Ia seharusnya menerima upah buruh yang sama dengan buruh kulit putih, bila ia melakukan pekerjaan yang sama pula. Bila Amerika juga menginginkan kebebasan yang sama pada saudara-nya kulit hitam. Ia juga mempunyai tekad dan keikhlasan yang sama untuk membela negaranya.

Mengapa Amerika harus mencoba menarik orang-orang yang berbeda dari Amerika supaya menjadi sama dengan Amerika, sementara Amerika sendiri tahu bahwa Amerika tidak mau ditarik supaya menjadi sama dengan mereka ? Bukankah Amerika hanya akan menimbulkan rasa tidak suka dan kebencian yang makin mendalam dalam diri manusia dengan mencoba menerapkan pemikiran dan konsep Amerika pada orang lain secara paksa ?

(Dari : Harold Sherman : “Bagaimana Menguasai Pikiran Anda” 1986; Maryam Jamilah : “Islam dalam Kanca Modernisasi”, 1983; AM Furqan : “Amerika di Mata Orang Amerika”, dalam SABILI 5-VI:61; Golan W.Choudhury : Islam and the Modern World” 1993:215; Prof Dr Sammuel Huntington : The Clash of Civilization”, p.46). (Bks 19-9-2000)

2 Pentolan Demokrasi (HAM) atau Super Agresor Dunia Modern ?

“Dan apa sih sebutan Barat ? Sistem TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan pangkat letnan, mayor, kolonel dan pembagian divisi brigade resimen dan sebagainya itu kan Barat juga. Juga Wingate-operation dan taktik Wehrkreise yang dicanangkan oleh Abdul Haris Nasution yang disahkan oleh Panglima Besar Soedirman itu juga dari Barat idenya meski sudah dimodifikasi menurut situasi kondisi Indonesia. Maka lebih baik jangan menyebut lagi Barat atau liberal atau asli Indonesia, itu terlalu, murah dan gampang menjauh dari kenyataan historis” (YB Mangunwijaya : “Proklamasi, Lalu ?”, KOMPAS, Kamais, 14 Septem,ber 1995, hal 5).

Para pemimpin negara-negara Barat selalu mengklaim superioritas bagi dirinya sendiri atas isu-isu moral. Mereka merasa bahwa adalah tugas dan hak mereka untuk memastikan agar dunia tidak menyimpang. Demikian tulis Perdana Menteri Malaysia Mahatir Mohammad dalam “Bosnia And The West” pada kolom “The 5th Column” majalah FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW edisi 7 September 1995, yang dikutip KOMPAS, Rabu, 6 September 1995, hal 7, “Bosnia Dan Negara-Negara Barat”.

“Adalah suatu ironi, bahwa dalam abad demokrasi juga merupakan imperialisme. (Secara yuridis formal, keabsahan imperialisme-kolonialisme itu berdasarkan pasal-pasal Hukum Internasional yang berlaku sejak kapan dan di mana saja diberlakukan ?). Tatkala Paris menggema dengan slogan “Kemerdekaan, Persaudaraan dan Persamaan” (Liberte, Fraternite, Egalite), pasukan-pasukan Perancis menyerbu negara-negaraa bebas di Afrika dan Asia Tenggara serta melakukan penindasan imperialisme. (Chad, Niger, Aljazair, Tunisia termasuk negara di Afrika yang berbahasa Perancis).

Sementara demokrasi baru sedang dicoba di Inggeris (yang memiliki Magna Charta-1215, Habeas Corpus Act-1679, Bill of Rights-1689), maka Cina dan India ditundukkan dan diperbudak. Negeri-negeri ini dengan kejam dibelenggu dan kebudayaan mereka dibinasakan dengan cara yang sangat tak berperikemanusiaan.

Industri meap-megap menghadapi kematian, hanya sekedar untuk memberi hidup pada industri Lancashire (di Inggeris). Perpustakaan Syanghai yang besar dibakar hanya untuk memuaskan haus kekuasaan imperialisme.

Orang-orang Afrika diracun sampai mati karena “kejahatan” bahwa mereka ingin mempertahankan kebudayaan dan kemerdekaannya.

Maut berkeliaran di Aljzair karena mereka menghendaki “kemerdekaan”. Nysaland (Malawi, Afrika Tenggara) ditundukkan di bawah kesengsaraan, karena mereka mengingini hak-menentukan-nasib-sendiri. Imperialisme Barat berusaha sedapat-dapatnya untuk menghancurkan peradaban dan kebudayaan lain dan memaksakan dominasi kebudayaannya sendiri sebagai “Misi peradaban Barat yang besar”.

Lord Macaulay dalam usulannya tentang Pendidikan (India) mengatakan bahwa mereka bermaksud melahirkan suatu generasi orang-orang muda yang lahirnya adalah India, tetapi Inggeris dalam pemikirannya.

Di seluruh Asia dan Afrika, semua usaha telah dilakukan untuk memusnahkan kebudayaan setempat. Dalam pikiran generasi baru ditanamkan bibit pemberontakan terhadap peradbannya sendiri, dan melalui medium pendidikan pembunuhan terhadap pikiran dan perasaannya menjadi sempurna.

Kebudayaan dan peradaban mereka sendiri tidak ditolerir dan sistim Barat dipaksakan kepada mereka.

Rakyat-rakyat Asia dan Afrika mengalami gelombang agresi yang berturut-turut dalam bentuk perdagangan dan petualangan dan akhirnya kekuatan militer 9tentara) Barat sejak abad ke-15. Dalam kurun zaman inilah Barat merampasi tanah-tanah penduduk asli di Amerika, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan dan Timur, termasuk juga tanah-tanah yang masih kosong (Khurshid Ahmad : “Islam lawan Fanatisme dan Intoleransi”, 1968:20-23).

Setelah orang-orang Barat menduduki Amerika dan kepulauan Hindia Barat, selama tiga setengah abad perdagangan budak terus berlanjut. Orang-orang Afrika berkulit hitam dibawa dari pedalaman Afrika dan diangkut ke kapal-kapal yang berlabuh di pantai-pantai Afrika yang dikenal dengan sebutan PANTAI BUDAK. Selama satu abad saja (sejak tahun 1680 hingga 1786), budak-budak yang diangkut ke berbagai koloni Inggeris saja mencapai jumlah tidak kurang dari 20 juta jiwa.

Kapal yang digunakan untuk mengangkut budak-budak tersebut adalah kecil dan kotor. Orang-orang Afrika yang malang itu dimasukkan berdesak-desakkan dalam ruang di bawah geladak kapal persis seperti ternak. Banyak dari mereka dirantai pada rak-rak kayu, sehingga mereka hampir-hampir tidak bisa bergerak karena antara mereka masing-masing saling tumpuk-bertumpuk. Selama dalam perjalanan, mereka tidak diberi makan yang cukup, dan bila ada mereka yang jatuh sakit, tidaka ada perawatan medis apa-apa (Abul A’la Maududi : “Hak-Asasi Manusia Dalam Islam”, 1985:29-30)

Sepertiga sampai setengah di antaranya mati selama perjalanan. Mereka ditelanjangi dan dicap dengan besi-besi panas, dibelenggu, dirantai. Selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, mereka hidup berdesakkan di ruang-ruang kapal.yang tidak berventilasi, tidak ada satu inci pun ruang di antara mereka. Ketika mereka sampai di Amerika, mereka dipaksa melepaskan semua atribut afiliasi kultural dan suku mereka, dan dipaksa menganut agama Kristen dan menggunakan nama-nama majikan mereka. Budak-budak wanita seringkali diperkosa oleh para majikannya dan anak-anak mereka dihina serta tak dibiarkan mereka berjumpa dengan ibu dan saudara-saudaranya (Maryam Jamilah : “Islam dalam kanca Modernisasi”, 1983:173).

Diperkirakan bahwa jumlah total manusia yang ditangkap oleh berbagai bangsa Eropah selama masa keemasan perbudakan (pelecehan HAM) mencapai paling tidak seratus juta jiwa. Inilah catatan di antara prestasi dari orang-orang yang selalu mencela Islam. Mereka laksana seperti maling berteriak maling (Abul A’la Maududi : “Hak-Asasi Manusia dalam Islam”, 1985:30).

Arnold Toynbee mengemukakan bahwa kebudayaan kuno telah musnah dari permukaan bumi hanya karena keuntungan ekonomi yang remeh (Khurshid Ahmad : “Islam lawan Fanatisme dan Intolernsi” 1968:23).

Dalam hubungan ini, teringat juga ve-o-se, rodi, anyer-banyuwangi, daendels, tanam paksa, gestapo, hiroshima, romusha, sukamanah, rawagede, mandar, westerling, isabella, madiun, gestapu, priok, dan lain-lain (Taufiq AG Ismail : “Pidato Kesenian”, KOMPAS, Rabu, 23 Agustus 1995, hal 1 dan 11).

3 Segitiga kekuasaan Orla-Orba

1 Pada masa/zaman revolusi fisik (1945-1949) ada tiga kekuatan politik (sospol) terpenting, yaitu partai-partai (parpol), Presiden (Soekarno), dan tentara (militer).

2 Keruntuhan Sistem Demokrasi Parlementer (1950-1959) karena hanya mengakomodasi partai-partai tanpa memperhitungkan tentara (militer) dan Presiden (Soekarno).

3 Sistem Demokrasi Parlementer tak menguntungkan Presiden (Soekarno) dan tentara (militer).

4 (Presiden (Soekarno) dan tentara (militer) bekerjasama menggusur sistem Demokrasi Parlementer, demi kepentingan kekuasaan mereka, bukan demi kepentingan rakyat.

5 Tumbangnya Sistem Demokrasi Parlementer adalah atas upaya konspirasi dan kolusi tentara (militer) dan kegiatan politik Presiden (Soekarno).

6 Di mata Nasution (militer), UUD-1945 (konstitusi zaman revolusi) akan membuka peluang bagi tentara (militer) untuk mendapatkan legalitas berpolitik sebagai golongan.

7 Bagi Presiden (Soenarno), UUD-1945 itu membuka peluang bagi Presiden memiliki kekuasaan yang luar biasa besarnya.

8 Kerjasama (konspirasi dan koalisi) Nasution dan Soekarno menghasilkan Dwifungsi dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965).

9 Pada zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965), kekuatan politik berada pada Presiden (Soekarno), parpol (NASAKOM), dan militer (Nasution, Yani, Soeharto).

10 Keruntuhan Demokrasi Terpimpin (1959-1965) karena tak mengakomodasikan parpol yang anti komunis, dan militer yang anti komunis (Angkatan Darat).

11 Rezim Orde Baru didirikan tentara lewat Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966. Tanggal lahirnya Orba masih kontroversial. Ada yang mengemukakan tanggal lahir Orba 10 Januari 1966 (demonstrasi pertama Tritura), 11 Maret 1966 (tanggal Supersemar), 31 Agustus 1966 (seminar AD II yang merumuskan Orba), 23 Februari 1967 (penerimaan kekuasaan Jenderal Soeharto) dari Presiden Soekarno) (Dr Asvi Warman Adam : “Pembantaian 1965”, KOMPAS, Senin, 4 Desember 2000, hal 40).

12 Pada 1969 kekuatan pendukung Soekarno bisa menetralisirkan, sehingga integrasi dapat selesai.

13 Pada awal rezim Orde Baru, kekuatan politik didominasi oleh tentara (militer). Kini diperlukan PANDUAN SIKAP DEMOKRATIS BAGI MILITER.

14 Tahun 1974 muncul semacam “reservation” di kalangan perwira ABRI yang cerdas dan berkepribadian untuk mengkaji kembali pelaksanaan fungsi sosial-politik ABRI. Jenderal Widodo ketika amenjadi KASAD bersama perwira-perwira cerdas seperti Jenderal Widjojo Soejono, Jenderal HR Dharsono mengadakan Fosko AD (Foorum Studi dan Komunikasi Angkatan Darat) untuk secara teratur membahas masalah pelaksanaan dwifungsi ABRI dengan segala implikasinya.

15 Kritik muncul dari Seskoad lewat Fosko Angkatan Darat. Akibat dari kritik itu, para purnawirawan menjadi korban, masa jabatan KSAD Jenderal Widodo menjadi amat singkat. Demikian pula nasib para pensiunan Jenderal di Kelompok Petisi-50. “ABRI tak dapat terus menerus dijadikan Herder bagi kekuasaan”. Apakah sikap dan tindakan ABRI lebih didasari oleh kesetiaannya pada konstitusi dan kemashlahatan rakyat, ataukah pada kepentingan permainan kekuasaan ? (REPUBLIKA, Kamis, 18 Juni 1998, hal 6 Tajuk).

16 Ali Moertopo adalah operator politik Soeharto untuk membereskan segala hambatan kekuasaan yang dihadapi rezim Orde Baru dengan menggunakan OPSUS (Operasi Khusus).

17 Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari 1974) pada dasarnya adalah konflik antara Soemitro dan Ali Murtopo yang sama-sama loyal pada Soeharto Ali Moertopo meladeni kepentingan Soeharto lewat sejumlah rekayasa dengan memanfa’atkan operasi intel, sedangkan Soemitro melakukannya dengan cara kelembagaan yang bisa dikontrol lewat MABES ABRI dan Kantor Pangkopkamtib.

18 Setelah peristiwa Malari, rekayasa politik beralih dari garapan Ali Murtopo lewat Opsus-nya menjadi bagian dari garapan ABRI. Peristiwa Tanjungpriok, kasus Lampung, kasus Marsinah, Peristiwa 27 Juli 1996, Kisah Penculikan, kasus Kopassus harus dimengerti latar belakang garapan rekayasa politik.

19 Keruntuhan rezim Orde Baru (1966-1998) karena tak mengakomodasi golongan kritis, kaum intelegensia.

20 Hanya rezim yang mampu mengakomodasi semua kekuatan politik yang ada (militer, sipil, parpol, yang akomodatif, yang kritis) yang berkemungkinan stabil dan bertahan lama ? Kini perlu ditinjau kembali apakah militer itu sebagai alat negara ataukah memperalat negara ? ABRI MEMPERSEPSIKAN DIRINYA SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL POLITIK>

21 Rakyat dan ABRI (kini TNI) itu berbeda. Misi pokok ABRI antara lain “to kill or to get killed”, menjaga dan mempertahankan keamanan negara (wilayah, warga, penguasa) dari serangan musuh, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

22 Secara formal, konsep Dwifungsi ABRI dimatangkan dikembangkan dari konsep “jalan tengah KSAD Mayjen AH Nasution pada November 1958. Dimatangkan lagi dengan lahirnya doktrin “Tri Ubaya Cakti” (Seminar Angkatan Darat I, April 1965), dan “Catur Dharma Ekakarsa” (Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966). Kemudian diperkuat dengan UU No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, yang antara lain menegaskan bahwa ABRI mempunyai fungsi HANKAM (kekuatan pertahanan keamanan) dan “kekuatan sosial politik”, yang garis besarnya menempatkan ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator.

23 Pada 1967 mula-mula ABRI mendapat jatah 43 kursi dari 350 anggota DPR (Salim Said : “Kisah Tiga Zaman”, GATRA, NO.38, 8 Agustus 1998, hal 44-34).

24 Ketika Rapim ABRI di Pekanbaru 1980, Soeharto sempat ngomong jika perlu dilakukan terhadap anggota MPR yang tidak sepaham dalam voting. Cara-cara seperti itu terus terjadi di seluruh Indonesia dari Aceh samapi Timor Timur (waktu itu). Di dalam buku biografinya, Soeharto mengakui menghabisi preman lewat petrus (penembak misterius). Selama 32 tahun ABRI diperalat oleh Soeharto. ABRI dengan disiplin militer (komando) hanya sebagai pelaksana saja. Soehartolah yang bertanggungjawab. Demikian ungkap Ali Sadikin dalam suatu wawancara dengan MEGAPOS.

.

25 Kamis, 6 Agustus 1998 di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat dideklarasikan berdirinya Barisan Nasional. Barisan Nasional mengajak semua potensi bangsa untuk bergerak bersama kembali kepada cita-cita perjuangan, seperti tertuang dalam UUD-45, dan mengembalikan ABRI pada landasan yang fair, yaitu bertugas untuk menjaga astabilitas dan keamanan negara, namun tidak menghapus Dwifungsi ABRI. Para jenderal yang tergabung dalam Barisan Nasional, antaranya : Kemal Idris, Ali Sadikin, Bambang Triantoro, Harsudiono Hartas, Hoegeng Imam Santoso, Theo Syafe’i, Solihin GP, Kharis Suhud. Sedangkan dari kalangan sipil : Subroto, Rahmat Witoelar, Sarwono Kusumaatmadja, Hayono Isman, IB Sujana, Ny Supeni, Ruslan Abdul Gani, Didit Haryadi. Target Barisan Nasional menghentikan kekuasaan Kabinet Reformasi Habibie, dengan menyerukan penegakkan kebenaran dan pembasmian kesewenang-wenangan (MEGAPOS, No.4, Th.I, Edisi 13-19 Agustus 1998, hal 10, Nasional).

4 UUD-45 di mata pengamat

1 Adnan Buyung Nasution berpandangan bahwa secara ideal, harus ada pemikiran untuk mengkaji ulang materi UUD-45. Ia telah mempelajari lebih dari 200 konstitusi di berbagai negara, dan ternyata tak ada yang statis. Semua berubah mengikuti perkembangan. Menurutnya UUD-1945 terlalu besar memberi peluang bagi pemerintah, untuk memberi pengertian berdasarkan kepentingan politiknya. Dalam pandangannya, yang menjadi patokana adalah aspirasi rakyat disertai dengan pertimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif (REPUBLIKA, Minggu, 3 Mei 1998, hal 6, “Reformasi tak bisa Ditunda”).

2 UUD-45 dibuat saat zaman Jepang. Pertama berlaku dari 18 Agustus 45 selama tiga bulan. UUD-45 menganut sistem presidensil. Ketika dipraktekkan selama tiga bulan ternyata UUD-45 tidak demokratis. Sistim UUD-45 “concentration of power” sangat memungkinkan terjadi diktator. Akibatnya muncul malapetaka politik, ekonomi, dan sebagainya. Setiap UUD-45 diberlakukan, yang muncul adalah ketidak adilan, kesewenang-wenangan, pemerintahan diktator (Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila). Menurut PPKI, UUD-45 tidak lengkap, kurang sempurna, dan kalau negara sudah dalam situasi memungkinkan, maka UUD-45 diganti dengan yang lebih baik. Yang paling berperan dalam pembuatan UUD-45 adalah BPUPKI. UUD-45 selesai dibuat 16 Juni 1945. BPUPKI bertugas merancang konstitusi, sedangkan PPKI bertugas melakukan pemindahan kekuasaan, bukan mensahkan UUD. Yang paling menentukan pembuatan UUD-45 adalah Prof Dr Soepomo, pakar hukum adat (bukan pakar hukum tatanegara), Mr Wongsonegoro dan Mr Yamin yang paling mengerti sistem pemerintahan Hindia Belanda. Ide pembentukan MPR muncul dari pemikiran perlunya lembaga pertanggungjawab Presiden, seperti pertanggungjawab Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada Ratu Belanda. Ide adanya MPR mengacu sistem pemerintahan Hindia Belanda. Dalam mengembalikan pemberlakuan UUD-45 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terdapat persekongkolan atau kerjasama antara Soekarno dan militer. Kembali ke UUD-45 itu adalah agar Presiden Soekarno dapat berkuasa dan dapat menerapkan konsepnya, yaitu Demokrasi Terpimpin. Dekrit 5 Juli 1959 adalah Keppres No.150 tahun 1959 yang kedudukannya lebih rendah dari Konstituante (Prof Dr Harun al-Rasyid : UUD-45 Bisa Diganti”, SABILI, No.5, Th.VI, 16 September 1998, hal 22-24).

3 Dalam SUARA PEMBARUAN 7 Juli 1998, Christianto Wibisono mengemukakan bahwa UUD-1945 dibikin secara instan (tergesa-gesa, terburu-buru, terdesak oleh waktu) oleh BPUPKI dan PPKI dalam waktu hanya beberapa bulan. Padahal untuk memperoleh konstitusi yang tersusun secara tuntas, lengkap, sempurna memerlukan waktu yang cukup panjang. Para pendiri Republik pun mengakui bahwa UUD-1945 itu perlu disempurnakan. UUD-1945 itu mengacu kepada pola Gubernur Jenderal VOC dan rezim kolonial Belanda. Dengan sikap paranoid politik, pola VOC diteruskan dengan kebanggaan dan sikap kepala batu yang keblinger dan tidak rasional sama sekali. Dekrit Presiden Soekarno 5 juli 1959 telah mengambalikan jarum RI mundur ke 18 Agustus 1945, yaitu dengan kembali ke UUD-1945. Dalam perkembangannya UUD-1945 yang tidak sempurna itu dikeramatkan (dikuduskan, disakralkan) dan nyaris diberhalakan, tidak boleh diganggu-gugat. Padahal hakikat dan substansi dari revolusi demokratis (yang berpangkal pada Asas Trias Politika) adalah mutasi sistem politik dari pola biadab primitif (intimidasi, buldorisasi) menjadi pola beradab demokratis modern (jurdil), menjamin rakyat tidak diperintah secara sewenang-wenang oleh penguasa, menghormati hak-hak asasi manusia dan properti individu. (“Dwifungsi Model George Washington”)

4 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pada hakikatnya berakar pada sudut pandang politik Presiden Sukarno sendiri, dan juga dari pimpinan militer Nasution. Dalam pandangan Presiden Sukarno, juga pimpinan militer Nasution, bahwa Sistem Demokrasi Parlementer dengan UUDS-50 nya telah melecehkan peranan mereka dan tak menguntungkan mereka. Mereka menggusur, menumbangkan sistem Demokrasi Parlementer dengan UUDS-50 nya, dan menggantinya dengan sistem Demokrasi Presidentil dengan UUD-45 nya adalah demi kepentingan kekuasaan mereka, bukan demi kepentingan rakyat. Bagi Presiden Sukarno, UUD-45 itu membuka peluang baginya untuk memiliki kekuasaan yang luar biasa besarnya (akumulasi kekuasaan). Sedangkan bagi pimpinan militer Nasution (petinggi ABRI paling berambisi kembali dari UUDS-50 kepada UUD-45), UUD-45 (konstitusi zaman revolusi) itu akan membuka peluang bagi militer untuk mendapatkan legalitas berpolitik sebagai golongan, meskipun golongan dalam penjelasan UUD-45 adalah badan-badan seperti koperasi, serikat sekerja, dan lain-lain bada n ekonomi. Kerjasama (konspirasi dan koalisi) Nasution dan Sukarno itu menghasilkan Dwifungsi dan Demokrasi Terpimpin (Salim Said : “Kisah Tiga Zaman”, GATRA, No.38, 8 Agustus 1998, hal 44-45).

5 Pernah dikemukakan bahwa dengan dicanangkannya kembali ke UUD-45 pada tanggal 20 Februari 1959, maka memungkinkan terwujudnya suatu kepemimpinan nasional yang kuat. Presiden bisa bertindak mengangkat dan memberhentikan para Menteri yang merupakan pembantunya (Soegiarso Soerojo : “Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai”, 1988:101). Bahasa awamnya, dengan memanfa’atkan kesupelan, keelastisan UUD-45 untuk mengakumulasi kekuasaan. (Pasal 17 UUD-45 tentang Kementerian Negara sangat simpel, supel sekali dibandingkan dengan pasal 50-55 UUDS-50 tentang Pembentukan Kementerian). Padahal fungsi utama konstitusi itu adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah/negara. Namun setelah kekuasaan di tangan, maka yang dikuasai dengan senang hati sepakat mengangkat sebagai Presiden seumur hidup, dalam sidang umum MPRS di Bandung pada tanggal 15-22 Mei 1963 dengan TAP-MPRS No.III/MPRS/1963.

6 Dalam “Proklamasi dan Konstitusi RI”, Mr muhammad Yamin mengemukakan (apologi, oto-koreksi) bahwa “Tuntutan Revolusi yang membawa kepada kemenangan seluruh manusia di atas dunia kurang dirasakan oleh perancang Konstitusi Indonesia 1945 sebagai nikmat makhluk yang merebut haknya dalam pergolakan Revolusi Perancis. Konstitusi Indonesia 1945 ditulis tidaklah pada ketika pergolakan akan dimulai”. “Waktu undang-undang Indonesia dirancang, maka kata pembukaannya menjamin demokrasi, tetapi pasal-pasalnya benci kepada kemerdekaan diri dan menentang liberalisme dan demokrasi revolusioner. Bagi Republik Indonesia 1945 yang mengakui demokrasi dalam kata pembukanya sebagai dasar negara, maka menyolok mata benar hak-kemerdekaan warganegara terlalu terbatas ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Hanyalah tiga pasal yang menjamin hak itu, yaitu pasal 27, 28, 29” (Hak Asasi Kemanusiaan). Pada halaman berikutnya, Yamin mengemukakan bahwa “Konsatitusi RIS dan TI-1950 ialah satu-satunya daripada segala Konstitusi sedunia yang telah berhasil memasukkan Hak asasi seperti putusan UNO/PBB ke dalam Piagam Konstitusi. Dalam bahasa awam, tampaknya UUD-45 itu bersifat mendua (mengadung konflik/kontradiksi dalam dirinya). Pada Pembukaannya rakyat yang berdaulat, yang berkuasa (demokrasi), tapi dalam batang tubuhnya negara yang berdaulat, yang berkuasa (kedaulatan negara).

7 Dalam UUD-45 tidak terdapat hal yang mengatur tentang yang terlarang dilakukan oleh penguasa. Juga tak ada pasal yang mengatur tentang wewenang dan tata-cara mengadili penguasa yang berbuat salah, seperti melakukan praktek KaKaEn yang dilegalisasi dengan memanipulasi konstitusi, atau menetapkan kebijakan, atau pemberian fasilitas yang menguntungkan diri sendiri, atau keluarga, atau kolega, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Berbeda dengan UUD-45, dalam UUDS-50 terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan yang terlarang dilakukan oleh penguasa (pasal 11-12). Juga dalam UUDS-50 terdapat pasal yang mengatur tentang wewenang dan tatacara mengadili penguasa yang melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran jabatan (pasal 106). Dalam UUD-45 tidak ada aturan yang menyebutkan konsekuensi pelanggaran pelaporan keuangan. Pelanggaran pelaporan keuangan tidak diatur dalam UUD-45. Dalam UUD-45 tidak tercantum sanksi apa yang diberikan pada pelanggaran. Demikian ungkap praktisi dan pakar hukum Adnan Buyung Nasution. BPK mempunyai kekuasaan dan kewenangan, tapi tidak bisa menindaka lanjutinya, ungkap Faisal Basri (MERDEKA, Selasa, 3 November 1998, hal 8).

5 Demokrasi di Dunia Islam

Ternyata demokrasi sesuatu yang mahal di negara-negara dunia ketiga (khususnya di negara-negara Muslim). Demokrasi itu sendiri seringkali bersifat nisbi dan tidak jelas batasannya. Demokrasi dalam prakteknya ternyata kerap kali menyimpang jauh.

Di neara yang menyatakana diri menganut faham demokrasi, kenyataan politik yang berjalan sering menyimpang dari yang dicita-citakan. Pada prakteknya demokrasi itu tak lebih dari suatu doktrin yang dipakai untuk memelihara kepentingan Barat. Fakta menunjukkan, ukuran demokrasi adalah sejauh mana kepentingan negara-negara Barat dengan biangnya Amerika Serikat terlindungi. Negara Barat tak segan-segan mendukung rejim represif dan otoriter yang dianggap bisa memelihara dan menjaga kepentingan Barat. Pentolan demokrasi Amerika Serikat sangat berperan merekayasa kekacauan di dalam negeri negara-negara Muslim semacam Sudan, Somalia, Iran, Irak, Turki, Pakistan, Libya dengan mengobok-obok gerakan-gerakan Islam dengan remote control intelijen canggihnya.

Tuduhan anti demokrasi dengan lugas ditempelkan kepada gerakan Islam betapapun didukung oleh mayoritas rakyat. Demokrasi hanya dikenakan Barat (Yahudi dan Kristen) dan pendukungnya kepada gerakan-gerakan di luar Islam, yang membantu terpeliharanya stabilitas dominasi Barat dengan Amerika Serikat sebagai biangnya.

Teriakan-teriakan lantang tentang demokrasi yang digaungkan oleh Barat (Yahudi dan Kristen) dan pendukungnya, tidak lebih dari demokrasi semu. Memobilisasi massa melakukan pergolakan secara luas, terbukti cukup effektif dalam menghadapi pemerintahan yang represif dan otoriter.

Di hampir semua negara ketiga, militer merupakan kekuatan sangat dominan di panggung politik dan kekuasaan. Hampir tidak ada negara-negara dunia ketiga yang pemerintahannya lepas dari kendali militer. Rejim militer di negara-negara dunia ketiga, rata-rata memendam kebencian yang dalam terhadap aspirasi Islam dan gerakan Islam. Betapapun besarnya dekungan rakyat kepada gerakan Islam menurut cara demokratis, tidak berarti aspirasi Islam bisa ditegakkan dengan leluasa.

Memperjuangkan Islam ternyata tak cukup hanya dengan satu sektor kekuatan. Diperlukan penguasaan dan penghimpunan potensi secara integral dan terpadu dari berbagaia bidang (multi dimensi, multi disiplin, multi media). Diperlukan organisasi yang memiliki kekuatan bersenjata melawan junta militer. Diperlukan militer yang berpegang pada rasa kemanusiaan dan berpihak pada rakyat dan penguasa adil, bukan berpihak pada penguasa lalim, meskipun dari kelompok sendiri. Diperlukan militer yang berdiri secara netral dan hanya mendukung yang mendapat kepercayaan rakyat, tanpa turut campur tangan dalam urusan-urusan politik.

Kondisi dimana relatif rakyat hidup terkebelakang (miskin dan bodoh), tidak memungkinkan demokrasi dilaksanakan secara jujur dan baik. Agar supaya demokrasi dapat dilaksanakan secara baik diperlukan pendidikan rakyat yang relatif memadai (Pendidikan Mental Demokratis) dan tingkat kehidupan sosial-ekonomi yang cukup layak (SABILI, No.12, Th.IV, Rajab 1412H, hal 52-54, “Aljazaair Antara Jihad dan Demokrasi”, SABILI, No.8, Th.VIII. 16 Rajab 1421H, “Pelajaran dari Negara-Negara Islam”).

Struktur organisasi gaya militer Barat mulai pertama kali diperkenalkan (dipungut) di kalangan dunia Muslim oleh Sultan Mahmud (1800-1839) dari Bani Seljuk Usmaniyah Turki. Pada tahun 1826 Sultan Mahmud mulai mengadakan serangkaian reformasi Westernisasi, yang kemudian dikenal sebagai Tanzimat. Reformasi pertama berkaitan dengan reorganisasi ketentaraan, dengana mendirikan sekolah-sekolah angkatan laut dan militer yang modern. Juga mengirimkan kelompok-kelompok siswa Turki muda ke Perancis untuk pendidikan mereka.

Semua itu dilakukan Sultan Mahmud agar Turki dapat mengimbangi orang-orang Eropah, baik dalam kemiliteran maupun dalam ilmu pengetahuan, begitupun untuk menjawab tantangan zaman baru. Namun angkatan muda, yang telah menerima pendidikannya di ibukota-ibukota Eropah atau pada akademi-akademi modern di Turki, mereka telah terdidik dalam memandang enteng terhadap agama (Islam), sebaliknya memuji-muji peradaban Barat. Kebanyakan mereka adalah semacam “golongan militer” dan para guru etika-moral dan sopan satunnya kurang (Maryam Jamilah : “Islam dalam kanca Modernisasi”, 1983:88-89, Abul Hasan Ali al-Husni an-Nadwi : “Pertarungan antara Alam Fikiran Barat dengan Alam Fikiran Islam”, 1983:42, Prof Dr Hamka : Tafsir Al-Azhar” V:134-135, “Antara Fakta dan Khayal TUANKU RAO” 1974:42-44).

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: