Konstitusi banci

Konstitusi banci

Betulkah Ekonomi Pasar Pilihan UUD-1945 ? Pengamat ekonomi Jamester Simarmata dari CPIS menegaskan, bahwa secara eksplisit Pasal 33 UUD-1945 tidak pernah menyatakan harus mendorong sistim ekonomi pasar yang mensyaratkan adanya iklim persaingan sehat, yang secara keseluruhan mendorong aktivitas. Pasar 33 UUD-1945 – tegas Simarmata – harus diperjelas berdasarkan situasi yang berkembang, yaitu ke arah sistem ekonomi pasar (WARTA EKONOMI, No.03/Th.XII/5 Juni 2000, hal 8).

Nusbar dalam bukunya (Pelajaran Ekonomi 2 untuk SLA, 1977, hal 206-207) bahwa di Indonesia sistem ekonomi masih banci. Antara ide dalam UUD-1945 (pasal 33-34 dan pasal 27 yang mengatur ekonomi, kesejahteraan bangsa Indonesia) dengan kenyataan sangat berbeda.

Ayat 1 pasal 33 UUD-1945 menghendaki struktur perekonomian (bangun perusahaan) berbentuk usaha bersama (kolektif, koperatif), bukan usaha sendiri-sendiri (privat, swasta). Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat (pedoman sosialis : setiap orang dipungutr menurut kemampuannya, dan masing-masing dibagi menurut kejanya). Dan berdasarkan atas kekeluargaan, bukan atas persaingan, kompetisi merebut keuntungan individu, tapi perlombaan menyebarkan jasa untuk kesejahteraan bersama. Perekonomian harus berdasar atas demokrasi ekonomi, yaitu kemakmuran bagi segala orng. Yang diutamakan adalah kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang-seorang.

Tapi dalam kenyataan di Indonesia, kpeasi mandek, sedangkan usaha-usaha swasta yang menguntungkan individu berkembang bebas. Ini disebabkan karena dari sudut pandang ekonomi pasar (kapitalis), dasar kekeluargaan cenderung tidak rasional (tidak realistis), Sn kurang efisien, sehingga perkembangan ekonomi lamban. Bagi kapitalis, penggerak dan pemacu laju ekonomi adalah semangat individualis (persaingan menumpuk keuntungan pribadi), bukan semangat kolektifis (perlombaan menabur jasa bagi kesejahteraan bersam).

Antara ide ekonomi sosialis UUD-1945 bertolak belakang dengan kenyataan ekonomi pasar (kapitalis)

Ayat 2 pasal 33 UUD-1945 menghendaki agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bisa secara langsung, secara tidak langsung, lewat pemilikan badan hukum, lewat kebijaksanaan. Menghendaki nasionalisasi (penguasaan oleh negara, bukan privitasi, atau swastanisasi) cabang produksi yang menguasai kebutuhan hidup orang banyak. Sedangkan yang tidak penting boleh saja diusahakan oleh negara. Bahkan ayat 2 ini menginginkan kehidupan orang banyak diatur, ditentukan oleh negara. Padahal seharusny kehidupan negaralah yang ditentukan oleh rakyat banyak. Jadi antara turan dan kenyataan terbalik.

Ayat 3 pasal 33 UUD-1945 menghendaki agar seluruh faktor produksi alam (tanah, laut, ternak, kebun, hutan, tambang) dikuasai oleh negara, bukan oleh swasta atau penguasa. Dan dipergunakan untuk memenuhi “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (bukan pemerintah, bukan negara, bukan daerah, tetapi rakyat). Apa yang dibuat hruslah (das sollen) menguntungkan rakyat banyak, baik secara laangsung ( di kediaman dan lingkungannya), mapun lewat penghasilan negara (KOMPAS, Sabtu, 17 Oktober 1998, hal 4, Tajuk Rencana, tentang Penjelasan Pasal 33 UUD-1945). Menghendaki agar seluruh tanah rakyat banyak dijadikan milik negara. Semua usaha pertambangan diusahakan oleh negara. Swasta dan asing tidak diperkenankan membuka usaha pertqambangan. Swasta dilarang mengolah faktor produksi alam.

Tapi nyatanya di Indonesia, rakyatnya masih punya tanah milik dan usaha swasta yang mengolah faktor produksi alam sangat banya. Jadi isi UUD-1945 bertentangan dengan kenyataan.

Pasal 34 \UUD-1945 menghendaki agar fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Tetapi dalam kenyataan, jutaan orang miskin, gelandangan, anak terlantar hidup tanpa pemeliharaan dari siapa pun. Ide pasal 34 ini tak pernah terwujud (terealisasi) dalam kenytaan, hanya sebagai penghias UUD-1945.

Ayat 2 pasal 27 UUD-1945 menghendaki agar tiap warganegara memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tapi dalam kenyataan banyak rakyat tak mengenyam, tak menikmati hidup layak, malah hidup melarat. Banyak rang kekurangan makan, kekurangan pakaian. Bertempat tinggal di kolong jembatan. Jadi pengemis, pengamen, pemulung, pengangguran, gelandangan.

Isi UUD-1945 yang mengenai perekonomian ini memerlukan penjabaran yang serius dari klangan pemikir ekonomi, sosial, politik. Atau dirubah, diperbaiki, direvisi sesuai dengan tuntutan amn ekonomi global (situasi sekarang dan perspektif masa depan). Sebenarnya isi UUD-1945 mengenai ide perekonomian – menurut Nusbar – lebih dekat dengan sistim sosialis, bahkan sistim komunis.

Barangkali redaksi pasal 33 UUD-1945 cukup berbunyi : “Semua produksi dan faaktor produksi serta hak milik perseorangan haruslah mempunyai fungsi sosial, untuk sebesar-besar kemakmuran bersama”.

Singkirkan, jauhkan, hilangkan pikiran (konsep) bahwa kemakmurn, kesejahteraan rakyat itu hanya bisa tercapai dengan bantguan investasi modal asing, dan pinjaman dana moneter dunia (IMF) dan Bank Dunia.

Tanamkan kepercayaan kepada diri sendiri (PeDe) untuk mampu mengelola kekayan alam Indonesia bagi kemakmuran rkyt banyak dengan menggunakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia sendiri, tanpa didiktekan oleh IMF, Bank Dunia, para investor.

Hrus ada kepercayaan akan kemampuan bangsa sendiri. Baik kemampuan dalam permodalan, dalam managemen, maupun dalam teknologi. Percaya akan kemampuan tenaga ahli bangsa sendiri (bukan asingasi, bukan foreign minded). Haruslah bermental merdeka, bebas dari feodallisme dan nepotisme. Bukan bermental inlander/terjajah (anak jajahan). Berprinsip bahwa yang berdaulat atas kekayaan alam adalah rakyat seluruhnya, bukan hnya tebatas elite bangsa, yang kaya raya. Diperlukan semangat yang kuat. Digarap perlahan-lahan, setapak demi setapak semampunya. Kalau dirasa kurang tenaga, sewa tenaga ahli asing (kerja kontrak) untuk dipekerjakan sebagai pegawai gajian, bukan sebagai pemilik. Tak perlu mengundang modal dan tenaga ahli asing untuk mengeksploitasi) kekayan alam Indonesia, bagi kemakmurn dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikian cukilan pandangan Kwik Kian Gie (KOMPAS, Senin, 20 Januari 1977, hal 1, 15, dan Senin, 3 Februari 1997, hal 1, 15).

Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara industri seyogianya terfokus (terpusat) pada hubungan kerja antara penyedia bahan baku (Indonesia) dengan pengolah barang jadi (negara industri), setidknya hubungan keagenan antar prinsipal (Indonesia) dengan agen (negara industri), bukan hubungan kerja antara penyedia tenaga kerja (Indonesia) dengan penyedia modal (negara industri).

Bertolak dri jiwa, semangat, amanat pasal 33 UUD-1945 yang menjadi salah satu pilar konstitusi, maka secara moral, sebagai warganegara yang tunduk pada konstitusi, para pelaku ekonomi berkewajiban dalam kegiatannya, baik dalam produksi maupun distribusi, berupaya agar setiap warganegara dapat hidup layak sebagai manusia terhormat, terpenuhi KHL-nya (Kebutuhan Hidsup Layak), baik secara langsung (terhadap karyawannya dan masyarakat sekitrnya), mapun secara tak langsung lewat pendapatan negara (untuk kesejahteraan rakyat banyak, termasuk santunan sosial bagi pelaksanaan pasal 34 UUD-1945, mapun infrastruktur/prasarana umum yang diperlukan rakyat banyak).

Pembukan UUD-1945 engamanatkan agar pemerintah berkewajiban memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi nyatanya pemerinth hanya pintar membebani rakyat banyak dan menguntungkan para pemodal (investor). Di masa revolusi rakyat dibebani agar berkorban (dikorbankan) untuk revolusi. Di masa pembangunan rakyat dibeani agar berkorban (dikorbankan) untuk pembangunan. Konsekuensi logis pembangunan sistem kapitalis (berorientasi riba) adalah “rakyat kena beban berftubi-tubi” (untuk borjuis elite) (SERIAL MEDIA DAKWAH, No.175, Mei 1989, hal 16-17). Teori pembangunan ekonomi kapitalistik (yang berorientsi riba) dengan “trickle down effect” dan teori percepatan (akselerasi) tidak menguntungkan rakyat banyak.

Pemerintah tak pernh bosan menaikkan tarif BBM, Angkutn Umum, Air Minum, Listrik, Pos, Tilpon, yang semuanya menaikkan beban biaya hidup rakyat banyak. Masukan dari YLKI diabaikan, baik oleh PT Telkom, PT PLN, Pertamina, PDAM PT PELNI, PT POS, PT KAI, Jasa Raharja, Organda dan lain-lain (MEDIA INDONESIA, Rabu, 3 Januari 2001, hal 12)

Untuk mewujudkan masyrakat aman makmur, masyarakat adil makmur, apakah dengan menerapkan sistim ekonomi liberal (ekonomi pasar), ataukah dengan menerapkan sistim ekonomi sosialis (ekonomi terpimpin) ?

Menaikkan beban biaya hidup rakyat banyak, dengan menaikkan trif harga berbagai kebutuhan rakyat banyak, apakah termasuk upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat banyak ?

Pemerintah sangat loyal pada IMF dan Bank Dunia untuk mendapatkan kucuran dana pinjaman/utang. Menggantungkan diri pada bantuan dana pinjaman/utang dari IMF, Bank Dunia dan Investor lur negeri, apakah sesuai dengan semangat, jiwa pasal 33 UUD-1945 ?

Pinjaman/utang dari IMF, Bank Dunia dan investasi dari luar negeri, apakah lebih menguntungkan kesejahteraan kehidupan rakyat banyak, ataukah lebih menguntungkan kekayaan IMF dan para investor ?

Di Indonesia, di samping ekonomi banci, juga demokrasi banci. Waktu Undang-Undang Indonesia dirancang – ungkap Mr Muhammad Yamin – maka kata pembukanya menjamin demokrasi, tetapi pasal-pasalnya benci kepada kemerdekaan diri dan menentang liberalisme dan demokrasi revolusioner.

Meskipun hak kekuasaan (hak prerogatif) Presiden, baik dalam UUD-1945, maupun dalam UUDS-1950 sangat luas (sangat besar), namun HAM dalam UUDS-1950 sangat rinci, yaitu 27 pasal (pasal 7-34), sedangkan dalam UUD-1945 hanya tiga pasal (pasal 27-29).

1

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: