Masalah demokrasi

Masalah demokrasi

1 Menyoal kewenangan DPR dan keberpihakan UUD-45

Diberitakan bahwa Ade Komaruddin, salah seorang motor penggerak interpelasi dari F-PG menyesalkan jawaban Presiden Abdurrahman Wahid yang mengutip ahli Tatanegara Prof.Dr.Harun Alrasid. Menurut Ade, pendapat Harun itu adalah pendapat profesor “bodoh”. Harun pernah mengatakan bahwa DPR itu membuat UU No.4/1999 itu untuk dirinya sendiri. Itu adalah pendapat yang sangat tidak akademis, sangat tendensius dan berbau sinisme (MEDIA INDONESIA, Minggu, 23 Juli 2000, hal 2).

Selasa, 1 Agustus 2000 TVRI dalam acara dua jam saja 07.00 mengangkat topik “Mengembalikan Kedaulatan Rakyat”. Namun setelah menyita demikian banyak waktu, sama sekali tak menyinggung apa itu kedaulatan rakyat. Apakah di Indonesia ini rakyat pernah berdaulat ? Kemana hilangnya kedaulatan rakyat itu ? Kenapa kedaulatan rakyat itu menghilang atau dihilangkan ? Apa karena kecenderungan watak penguasaa, atau karena watak rakyat bermental budak ? Ataukah karena sistim, konstitusi yang memberikan porsi kekuasaan demikian besar peda penguasa dari pada memberikan hak rakyat yang lebih luas ? Dan apakah upaya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat itu, agar rakyat itu benar-benar berdaulat ?

Bila berpikir jernih, bebas dari tendensi kepentingan tertentu, pasti akan mengakui bahwa Abdurrahman Wahid dan Harun Alrasid dalam hal ini berada di pihak yang benar. Baik menurut naskah, penjelasan, latar belakang historis, semangat, maupun jiwa UUD-45, DPR sama sekali tak punya hak interpelasi. DPR hanya memiliki hak begroting (pasal 23) disamping hak inisiatif menetapkan UU (pasal 19-22).

Perlu ditetapkan mekanisme kontrol legislatif terhadap eksekutif yang mengikat, yang sessuai dengan konstitusi yang berlaku, dan yang harus dipatuhi sendiri oleh DPR dan MPR agar tak beralih menjadi tukang komentar yang mengeluarkan komentar-komentar kepada media-massa di luar sidang.

Supaya DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, hak memanggil (mendengarkan eksekutif), hak menguji (melakukan fit and proper test), ganti saja UUD-45, atau berlakukan UUDS-50 yang memuat hak interpelasi (pasal 69) dan hak angket (pasal 70), UUDS-50 itu lebih maju dari UUD-45. Menempatkan rakyat di atas penguasa sebagai pemegang kedaulatan. Lebih berpihak pada rakyat (HAM, pasal 17-34) dari pada berpihak pada penguasa (Hak Prerogatif Presiden). Mengatur tentang keamanan dan ketertiban umum (pasal 130). Juga mengatur cara penyelesaian penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, jabatan yang dilakukan oleh pejabat tinggi dan tertinggi negara (pasal 106).

UUD-45 itu bersikap mendua. Mr Muhammad Yamin menyatakan bahwa ” Waktu Undang-Undang Indonesia dirancang, maka kata pembukanya menjamin demokrasi, tetapi pasal-pasalnya benci kepada kemerdekaan diri dan menentang liberalisme dan demokrasi revolusioner Akibat pendirian ini yaitu hak asasi tidaklah diakui seluruhnya, melainkan diambil satu dua saja”. “Hanyalah tiga pasal (pasal 27, 28, 29) yang menjamin hak itu” (Proklamasi dan Konstitusi RI, 1952, hal 90).

Pada halaman selanjutnya Yamin menyatakan bahwa “Konstitusi RIS dan RI-1950 ialah satu-satunya dari pada segala konstitusi sedunia yang telah berhasil memasukkan Hak Asasi seperti putusan UNO (PBB) itu ke dalam piagama konstitusi”. “:Hak Asasi Kemanusian dalam Konstitusi-1950 ini tidaklah saja tertuju kepada warga negara Indonesia, melainkan juga kepada segala orang, jadi juga mengenai penduduk asing yang bukan warga” (idem, hal 92).

Forum Rembuk Nasional (FRN) di Bali juga mempermasalahkan eksistensi dan esensi UUD-45. UUD-45 dirasakan sudah tidak lagi aspiratif, tidak lagi relevan dengan kondisi masa kini. MPR diharapkan untuk tidak lagi terpesona, terpukau dengan kesederhanaan, kesimpelan, kesupelan, keelastisan UUD-45 yang bersifat sementara itu, yang sangat disukai oleh rezim Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, TNI, Birokrat, Konglomerat, yang karena kesupelannya, keelastisannya gampang diplintir sesuka hati. Tidak lagi mengkuduskan, mensakralkan, mensaktikan UUD-45, dan segera mengganti UUD-45 yang bersifat sementara itu dengan UUD baru yang bersifat tetap dan yang aspiratif dengan masa kini.

2 Menyoal kedaulatan rakyat

Rakyat senantiasa dininabobokkan dengan berbagai slogan dan ungkapan. Dikumandangkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sedangkan MRR dan DPR hanyalah yang mewakili rakyat. Tentu rakyat yang diwakili itu lebih tinggi dari MPR dan DPR yang mewakili rakyat. Rakyat itu mempunyai kedaulatan tertinggi dalam kehidupan ini. Dan bahwa penguasa hanyalah pelayan dan pengabdi kepentingan rakyat.

Tapi, pernahkah rakyat itu berdaulat ? Kapankah rakyat itu berdaulat ? Kondisi riil menyatakan bahwa semuanya hanya mengatasnamakan rakyat. Penguasa mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan mereka. Pejabat mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan mereka. Aparat mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan mereka. Parpol mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan mereka. Ormas mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan mereka. Pengusaha mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan mereka. Semuanya mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan masing-masing, bukan untuk kepentingan rakyat. Rakyat tetap saja jadi objek (yang dikorbankan), tak pernah jadi subjek (yang menentukan).

= Bekasi 10 Juli 2000 =

3 Menyoal demokratis

Terhadap yang berbeda pandangannya, pendapatnya, pahamnya, alirannya, manusia biasanya cenderung memberi label, cap, gelaran, julukan, stigmatisasi yang sangat menyakitkan. Rasul-rasul oleh penantangnya dijuluki sebagai tukang tenung, suatu yang ‘ajaib, seorang ahli sya’ir, seorang penyair yang gila, seorang pelajar yang gila, orang gila, tukang sihir atau orang gila, tukang sihir yang alim, tukang sihir lagi pendusta, orang yang bohong, seorang pendusta, yang mengada-adakan dusta, dalam kesesatan yang nyata, dalam kebodohan, manusia yang sok suci, tiada mempunyai kelebihan, yang mengikutinya orang-orang yang hina-dina (Disimak dari Tafsir Al-Azhar oleh Prof Dr Hamka, juzuk XXIII, hal 41, Surah Yasin 36:30).

Pada masa kini, julukan itu bisa saja berpikiran kekanak-kanakan, naif, picik, sontok, berwawasan sempit, berjiwa retak, konflik, sakit jiwa, sakit saraf, tak waras, tak ilmiah, tak intelek, dan lain-lain semacam itu. Tapi sebenarnya yang pantas menyandang julukan tersebut adalah yang memberi julukan itu sendiri, dan bukan yang diberi julukan itu. Umumnya yang sudah tersentuh dengan ajaran Islam tak akan begitu cenderung melontarkan tudingan macam-macam seperti itu. Islam menuntun agar tidak panggil-memanggil dengan gelaran yang buruk (Simak QS Hujurat 4911.

Seorang yang berjiwa demokratis akan bersikap seperti Voltaire (Filosof Perancis) terhadap yang berbeda pandangannya dengannya, yaitu akan selalu membela mati-matian hak yang berbeda pandangannya dengannya untuk menyatakan pandangannya itu, meskipun ia sendiri tak setuju dengan pandangannya itu (I don’t agree with what you say, but I will defend to the deads your right to say it).

= Bekasi 31 Agustus 2000 =

4 Menyoal Reformasi

Sikap tokoh-tokoh reformasi yang duduk di MPR sungguh sangat mengecewakan. Dalam sidang tahunan MPR, Agustus 2000, tak satu pun mereka (hatta Ketua MPR sekalipun) yang mengarahkan, mengingatkan anggota MPR tentang apa saja tuntutan reformasi yang harus segera dirumuskan oleh MPR. Dan kenapa reformasi itu muncul. Apakah karena memuncaknya akumulasi kekuasaan penguasa ? Atau karena merajalelanya praktek korupsi, kolusi, nepotisme ? Kenapa terjadi akumulasi kekuasaan itu ? Apa karena kecenderungan psikologi mental penguasa ? Atau karena memang UUD-45 memberi wewenang hak prerogatif yang demikian luar biasa luasnya kepada Presiden ? Pasal-pasal UUD-45 mana saja yang harus dipertahankan. Pasal-pasal mana saja yang harus dirubah ? Pasal-pasal mana saja yang harus dihapus ? Pasal-pasal mana saja yang harus ditambah, disisipkan ? Sungguh, reformasi gagal total. Kini suasana berkabung.

5 Menyoal kekuasaan politik

Setiap ideologi, pandangan politik, baik rahbani (Yudaisme, Kristenisme, Hiduisme, Budhisme, Sosialisme, Nasionalisme, Komunisme, dll) maupun Islami (Sunni, Syi’I) sama-sama memerlukan kekuasaan politik untuk menegakkan kekuasaan hukum yang sesuai dengan pandangan politiknya. Setiap lapisan berlomba berjuang agar semua orang mengikuti pandangan politiknya.

Menuntut kekuasaan politik adalah merupakan hal yang wajar lumrah, alami, naluri, fitri, sesuai dengan sunatullah. Untuk dapat berhasil mendapatkan kekuasaan politik diperlukan sikap mental yang konsekwen, konsisten memegang prinsip, teori dan metoda. Untuk mendapatkan kekuasaan politik diperlukan kerja dan kemauan keras.

Yang merasa yakin akan keunggulan pandangan politiknya, akan dapat membawa manusia ke dalam kebahagiaan, yang berupaya kerja keras berjuang sekuat tenaga mengikis tradisi politik lama. Tidaklah mungkin dapat menegakkan pandangan politik secara nyata (riil) tanpa kemauan dan kemampuan untuk berupaya memperjuangkannya. Hanya yang berhasil mendapatkan kekuasaan politik yang akan dapat menegakkan kekuasaan hukum sesuai dengan pandangan politiknya.

Sepeninggal Nabi Isa, tumbuh berbagai ajaran yang sama-sama mengaku sebagai pengukut Nabi Isa. Hanya ajaran yang sempat memegang kekuasaan politiklah yang berhasil menyingkirkan ajaran lainnya. Demikian pula di Indonesia. Setelah perang kemerdekaan usai, semua golongan sama-sama mengaku sebagai pendukung Pancasila. Hanya golongan yang sempat memegang kekuasaan politiklah (the rulling class) yang berhasil menyingkirkan golongan lain, sehingga terwujudlah Asas Tunggal.

Pandangan politik tidaklah dapat dapat ditegakkan tanpa kekuasan politik. Syari’at Islam menuntut agar supaya memperjuangkan tegaknya kekuasaan politik yang Islami. Islam tidak rela pandangan politik yang bukan Islami memegang kekuasaan politik.

Termasuk tugas risalah kenabian adalah berupaya memperjuangkan tegaknya pemerintahan yang Islami, yang memberlakukan hukum Allah sebagai hukum positif. Para Nabi dan Rasul berupaya berjuang mengikis tradisi politik yang bukan Islami dan menegakkan kekuasaan politik yang Islami dengan memberlakukan hukum Allah sebagai hukum positif. Hukum Allah bukanlah untuk sekedar dibahas, tetapi untuk ditegakkan, diberlakukan. Adalah suatu perbuatan sia-sia (mubazir) bila hanya membahas masalah-masalah waris, hudud, jinayat, jihad tanpa dilandasi kemauan, keinginan, kehendak, cita-cita untuk berupaya berjuang mendapatkan kekuasaan politik.

Untuk menegakkan hukum Allah, seperti hukum waris, hudud, jinayat, jihad, dll diperlukan kekuasan politik. Tanpa kekuasaan politik tidaklah dapat ditegakkan hukum Allah. Kekuasaan politik adalah untuk menegakkan hukum Allah (disimak dari QS Haj 22:41). Sistim kekuasaan politik yang bukan Islami memusuhi da’I, muballigh yang mengajak untuk memberlakukan hukum Allah sebagai hukum positif (disimak dari QS Fushshilat 41:33). Yang merasa keberatan tunduk pada hukum Allah perlu ditundukkan dengan kekuasaan politik. Demikian menurut ‘Usman bn ‘Affan.

Menurut Amirul Mujahidin, Abu Bakar Ba’asyir bahwa untuk menegakkan syari’at Islam diperlukan kekuasaan politik. Syari’at Islam itu adalah konstitusi. Setiap konstitusi memerlukan institusi. Tak mungkin suatu konstitusi dapat diamalkan tanpa institusi. Tapi syari’at Islam tidak bisa ditegakkan hanya dengan sistem demokrasi.. Syari’at Islam harus ditegakkan dengan kekuatan sendiri. Untuk menegakkan syari’at Islam tak perlu minta persetujuan orang lain (SABILI, No.6, Th.VIII, 6 September 2000, hal 43-44, Wawancara).

Dalam hubungan ini, menurut Yusuf Qardhawi bahwa ada beberapa jalan bagi tegaknya kepemimpinan Islam (strategi dakwah, jihad, perjuangan bagi Islam merdeka, bagi bebas-merdekanya hukum, ajaran Allah). Pertama melalui jalur pendidikan dan bimbingan (tarbiyah dan taklim). Kedua melalui pengabdian masyarakat, kegiatan sosial. Ketiga melalui dekrit pemerintah, melalui jalur politik, jalur parlemen (bermusyawarah dengan non-Muslim). Keempat melalui jalur kekuatan bersenjata.

Disamping itu perlu pula memahami pikiran politik ideolog-ideolog Muslim semacam HOS Cokroaminoto, Kahar Muzakkir, SM Kartosuwirjo, Wahid Hasyim, Mohammad Natsir, Zainal Abidin Ahmad, Malik Ahmad, Abul A’la al-Maududi, Mushthafa as-Siba’I, Najmuddin Arbikan (Neccmettin Erbakan), Taqiyuddin an-Nabhani, Hasan Turabi, Hasan al-Banna, Abdul Qadir Audah, Sayid Qutub, Muhammad Qutub, dll.

= Bekasi 6 September 2000

6 Menyoal subsidi

Sebagai pengangguran, tak punya pekerjaan, tak punya penghasilan, maka tak peduli harga barang-barang pada naik. Harga bahan bakar minyak naik. Tarif listrik naik. Tarif air minum naik. Tarif angkutan umum naik. Tarif tilpon naik. Tak keberatan bila gaji Presiden, Menteri, Pejabat Tinggi Negara naik ratusan kali dari gaji pegawai kecil, dari gaji karyawan rendah. Itulah yang adil. Sangat adil.

Rakyat harus berkorban. Siap dikorbankan. “Tiba di perut dikempiskan. Tiba di mata dipicingkan”. Itulah yang demokrasi. Demokrasi mutlak. Demokrasi sinkretis. Demokrasi campur aduk antara yang baik dan yang jahat. Semuanya sama-sama bebas merdeka tanpa batas. Masing-masing bebas memangsa yang lain sebagai predator. “Homo homini lupus”. “Exploitation de l’home par l’home”. Bebas alamiah menerima seleksi alam.

Penjahat bebas melaksanakan aksi jahatnya. Polisi bebas menghajar pelaku tindak kejahatan. Komunis bebas menyebarkan ideologi komunisnya. Nasionalis bebas menatarkan ajaran Pancasilanya Soekarno, atau Pancasilanya Soeharto. Konglomerat bebas memeras, menguras tenaga buruh. Penjahat, Polisi, Komunis, Pancasilais, konglomerat, Gembel tak ada bedanya.

Semuanya sama-sama bebas merdeka menata negara. Itulah demokrasi murni. Demokrasi asli. Tak keberatan dengan demokrasi plin-plan. Indonesia tak pernah benar-benar merdeka. Politik, ekonomi, militer dikendalikan oleh orang luar. Oleh Washington. Oleh Bank Dunia. Oleh IMF. Tak ada bedanya antara merdeka dan terjajah. Terjajah oleh bangsa sendiri. Juga tak keberatan bila Hakim, Presiden diimpor dari luar.

= Bekasi 30 Maret 2000 =

7 Reformasi

Perubahan masyarakat (social change) umumnya dengan tiga ragam/macam pendekatan, yaitu konservatif, reformatif dan radikal. Reformasi merupakan jalan tengah antara pendekatan konservatif dan radikal. Reformasi pada mulanya dikenal di kalangan gereja, seperti gerakan yang dilakukan Luther dengan 95 dalilnya yang ditempelkan berupa plakat/spanduk/poster di depan pintu gereja Wittenberg Jerman, dan oleh Calvin di Perancis. 31 Oktober dinyatakan sebagai Hari Reformasi. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan Gereja Kristen dengan melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan.

Kini reformasi berarti perubahan susunan baru dalam masyarakat, baik politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. Secara harfiah, literal, reformasi berarti kembali ke bentuk semula yang asli, yang murni tanpa tambahan apa pun. Reformasi Luther, misalnya, mengembalikan ajaran gereja kepada Bibel yang asli, murni, tanpa campur tangan pemuka gereja. Setiap reformasi menghadapi kontra reformasi. Risiko bagi yang pro reformasi adalah jadi buronan kontra reformasi. Yang kontra reformasi punya setumpuk alasan dan kekuatan untuk menganulir reformasi. Tapi semangat, jiwa reformasi tak pernah mati, tak pernah padam. Sayang Indonesia tak punya Luther atau Calvin.

Sedikitnya ada tiga hal yang mendorong timbulnya tuntutan perubahan tatanan masyarakat (social change). Pertama, perasaan frustasi, kecewa atas kebijakan praktek ketatanegaraan yang selalu kandas, gagal, tak berhasil mewujudkan cita-cita masyarakat adil makmur secara merata menyeluruh (justice and prosperous society). Kedua, perasaan jenuh, bosan atas kebijakan praktek ketatanegaraan yang sama sekali tak punya semangat gerak dinamis. Ketiga terbukanya peluang bagi kemungkinan mewujudkan perubahan kebijakan praktek ketatanegaraan. (Bks.1-5-98).

8 Revolusi

Revolusi atau inqilab adalah perubahan mendadak, serentak, penjungkir-balikan dari kondisi negatip ke kondisi positip, dari yang kurang baik ke yang lebih baik. Menjebol, mendobrak tatanan yang lapuk, yang usang, serta membangun, menciptakan tatanan yang kokoh, yang bagus. Menantang, melawan tatanan lama yang berlaku (das Sein), serta mendorong, mendukung tatanan baru yang diidamkan (das Sollen). Revolusi anti kemampanan, menolak status quo.

Ada revolusi kebudayaan, revolusi iptek-industri, revolusi sosial-politik, dan lain-lain. Copernicus dan Einstein adalah sebagian dari sekian tokoh revolusioner iptek di jamannya. Revolusi Amerika (1776-1782) merubah tata masyarakat terjajah menjadi tata masyarakat merdeka. Revolusi Perancis (1789) merubah tata masyarakat feodal menjadi masyarakat borjuis. Revolusi Rusia (1917) merubah tata masyarakat borjuis-feodalis menjadi tata masyarakat proletar-komunisme. Revolusi Indonesia ?

Revolusi timbul bila ada krisis, bentrokan antara yang lama yang sudah tak sanggup lagi bertahan, dengan yang baru yang sudah siap dan sanggup menggantikan. Bung Karno pernah disebut-sebut sebagai Pemimpin Besar Revolusi (Indonesia). Apakah memang benar Bung Karno seorang tokoh revolusioner Indonesia ? Siapa lagi tokoh revolusioner Indonesia yang lain ?

Seorang revolusioner adalah yang konsekwen, konsisten, teguh berjuang membela, mempertahankan pendiriannya sepanjang hayatnya. Tidak diombang-ambingkan oleh perasaan (sentimen), oleh nafsu (hawa), atau oleh pengaruh eksternal. Tidak mudah bertukar warna (bunglon) sekedar mencari jalan selamat. Memang adalah suatu kenyataan bahwa seseorang dalam hidupnya bisa bertukar dari revolusioner menjadi konsevatif atau anti-revolusioner dan sebaiknya dari konservatif bertukar menjadi revolusioner.

Dalam Islam dijumpai terminologi “istiqamah”. Orang yang istiqamah adalah yang lurus, lempang, tidak berkelok-kelok, tidak menyimpang, tidak menyeleweng. Orang yang istiqamah, teguh pendirian, menepati janji, memegang amanat. Orang yang istiqamah tidak akan mengingkari janji, tidak akan mengkhianati amanat, apalagi amanat rakyat. Orang istiqamah itu adalah revolusioner. Berjuang merubah tatanan yang munkar-maksiat, menjadi tatanan yang makruf, yang makrufat. (Bks.3-9-97).

9 Perlukah PBB direformasi ?

Dalam KOMPAS, Arto Suryodipuro (anggota delegasi RI pada sidang MU-PBB 1997-2000) mengemukakan antara lain bahwa dikhawatirkan masyarakat internasional berkurang kepercayaannya terhadap PBB sebagai sarana untuk membantu penyelesaian konflik. Dan jangan sampai PBB jadi biang keroknya konflik. Dimaklumi bahwa satu-satunya negara yang pernah menyatakan “go to hell” pada PBB hanyalah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno.

Semua negara anggota PBB terikat pada Piagam PBB, yang menyatakan bahwa PBB tidak mempunyai hak untuk intervensi terhadap masalah dalam negeri suatu negara. Namun DK (Dewan Keamanan) boleh melakukan intervensi guna memaksakan perdamaian, termasuk melalui kekuatan militer. Hak itu digunakan antara lain pada Perang Korea dan Perang Teluk awal 1990-an. Kini hak itu juga digunakan untuk konflik internal lewat operasi perdamaian. Seringkali penggunaan hak itu dilakukan dalam situasi yang bukan merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Kasus Timtim umpamanya, bukanlah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional (tetapi dihadapi seperti membunuh nyamuk dengan menggunakan kampak). Sedangkan untuk kasus-kasus yang jelas merupakan ancaman, misalnya konflik di Bosnia, Kosovo, Kongo, justeru DK-PBB enggan memaksakan perdamaian. Tindakan-tindakan DK itu lebih mencerminkan kepentingan beberapa anggota tetap, terutama AS, Inggers dan Perancis. Kini, apakah masih perlu PBB di pertahankan

= Bekasi 25 September 2000 =

10 Resolusi yang keliru

Dalam berbagai kesempatan dinyatakan bahwa melalui jalur diplomasi, dunia diyakinkan akan kesungguhan Indonesia mematuhi dan melaksanakan resolusi DK-PBB sehubungan dengan kasus Atambua. Transparan sekali, Indonesia kehilangan jati-dirinya. Sama sekali tak pernah ada upaya diplomasi meyakinkan dunia bahwa tindakan DK-PBB mengelurkan resolusi tersebut sungguh merupakan tindakan yang berlebih-lebihan (over acting), bagaikan membunuh nyamuk dengan menggunakan kampak. Ini menunjukkan sikap arogansi, kecongkakan, keangkuhan DK-PBB mendiktekan memaksakan kehendaknya, khususnya untuk kepentingan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Dalam membela menegakkan jati-dirinya, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno pernah menyatakan “go to hell” kepada PBB. Namun sayang, kini seluruh dunia bertekuk lutut ke bawah DK-PBB, tak terkecuali Irak, Iran, Libya, dan lain-lain. Sungguh ironis, anggota PBB hanya dikendalikan oleh big-five DK-PBB untuk kepentingan politik, ekonomi, militernya. (Bks 29-9-2000

11 Hak menentukan Nasib Sendiri

Sebelum kolonialisme mencengkewramkan kekuasaan ddi Indonesia, tak ada yang namanya negara Indonesia. Yang ada hanyalah sejumlah kerajaan Islam yang bebas merdeka berdaulat ke dalam dan ke luar. Setelah kolonialisme hancur berantakan, maka kerajaan-kerajaan yang dulu bewrjaya bebas merdeka berdaulat ke dalam dan ke luar, kini tetap terkapar tersungkur terkubur dalam makam sejarah. Pada penghabisan perang dunia pertama, di seluruh dunia berkumandang dasar yang dirumuskan oleh Woodrow Wilson, Presiden As, yang mengemukakan bahwa “tiap-tiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri” (righ of selfdetermination), yang kemudian dimasukkan ke dalam Piagam Atlantik (Atlantic Charter, New Foundland, 9-14 Agustus 1941), dan yang menjadi inti pokok dari Piagam Perdamaian (Charter of Peace, 26 Juli 1945). Dalam ungkapan Pembukaan UUd-45, “menentukan nasib sendiri” itu adalah “kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa”. namun tak dijelaskan pengertian “bangsa’, dan juga siapa yang berwewenang menetapkan yang boleh menentukan nasib sendiri, yang berhak merdeka. Tapi yang pasti, hanya yang berkuasa, yang punya kekuatan, yang berhak memutuskan boleh tidaknya menentukan nasib sendiri, yang berhak memaksakan kehendak, pendapat, gagasan, pemikiran. Akibatnya dalam sidang membicarakan wilayah Indonesia muncul tiga macam suara (Prof JHA Logemann). Itulah realitas sejarah. Tak dapat dipastikan, apakah bangsa yang membuat sejarah, ataukah sejarah yang membuat bangsa. Apakah sejarah yang melahirkan kekuasaan, ataukah kekuasaan yang menentukan sejarah.

12 Sakralisasi Negara Kesatuan

Konstitusi UUD-45 bersikap mendua, meskipun sudah diamendir. Bentuk negara dinyatakan negara kesatuan, dan bentuk pemerintahan dinyatakan republik (Pasal 1:1). Tapi lembaga legislatif terdiri dari DPR (lembaga rendah ?) dan MPR (lembaga tinggi ?). Tak pernah dibahas, dibicarakan, dijelaskan dari manakah dipungutnya ide, konsep MPR sama dengan DPR plus (Pasal 2:1) ? Kenapa harus ada anggotanya yang diistimewakan, tanpa dipilih oleh rakyat dalam Pemilu ? Mana yang lebih tinggi kedudukannya, yang dipilih, ataukah yang diangkat. Kenapa tak semua warga sama-sama berhak memilih dan dipilih ? Kenapa alembaga legislatif itu harus dua (DPR dan MPR), dan tidak cukup satu saja (DPR) ? Apakah cocok untuk republik, ataukah hanya cocok untuk monarki ? Apakah cocok untuk negara kesatuan, ataukah hanya cocok untuk negara serikat ? Manakah yang cocok untuk Indonesia ? apakah negara kesatuan itu menguntungkan rakyat di daerah, taukah hanya menguntungkan penguasa dan jaringannya di pusat ? Negara kesatuan dikuduskan, disakralkan sebagai bentuk final negara Indonesia yang harus diterima dengan harga mati, tanpa dipermasalahkan lagi. Tak boleh mempersoalkan apa untungnya dan apa ruginya negara kesatuan, kapan dan di mana negara kesatuan yang cocok. Tak boleh mencari alternatif yang dapat mengakomodasi segala perbedaan yang mendatangkan kesejahteraan, kerukunan rakyat secara adil.

13 Mentalitas kultusisasi

Entah budaya kulturisasi yang menyuburkan mental kultusisasi. Ataukah mental kultusisasi yang menyuburkan budaya kultusisasi. Tapi yang jelas, baik dulu, maupun kini, memang sudah terbiasa jadi tradisi, jadi konvensi memuja-mua, menyanjung-nyanjung tokoh idola. Tokoh kharismatik bisa dipuja, disanjung sebagai Pemimpin Besar, atau sebaga Bapak Pembangunan, atau sebagai Bapak Bangsa (Fuehrer). Tokoh idola yang bersikap aneh )wonder figure), nyeleneh, kontroversial, yang sekali ngomong “a”, dan lain kali ngomong “b”, dipuja dan disanjung sebagai tokoh yang unik, yang langka, yang jenius, yang sulit ditemukan, yang progresif, yang berpikiran maju. Tokoh idolka yang memutuskan sesuatu tanpa musyawarah lebih dulu dipuja dan disanjung sebagai tokoh yang paling demokratis, tokoh demokratis sejati (otoriter-arogan ?). Sang tokoh dipandang telah mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan. Semakin tak dipahami omongannya, alasan, tujuan dan solusinya semakin dipuja, semakin disanjung, semakin meningkat keidolaannya. Pemikiran song tokoh dipandang tidak bisa diselami, dipahami, diukur dari frame pemikiran umum. Punya metoda, irama tersendiri. Umum hanya bisa tinggal melihat hasilnya. Adakalanya yang menurut umum tidak baik, bagi sang tokoh malah sebaliknya (REPUBLIKA, Minggu, 14 November 1999, hlm 16, Rabu, 19 Januari 2000, hlm 3, Pendekatan Formalistik, Kamis, 20 Januari 2000, hlm 2, Kritis Konstruktif). Sang tokoh bisa saja menyeru pendukungnya untuk bersikap kritis, namun yang harus menentukan haruslah sang tokoh, bukan musyawarah. Selain sang tokoh, hanyalah sebagai sparing partner saja bagi sang tokoh. Kritik dianggap angin lalu. Emangnya lu gue pikirin.

14 Penguasa tetap penguasa

Wajah, muka penguasa, pemerintah bisa saja silih berubah, bertukar, berganti. Bentuk, corak negara, pemerintahan pun juga bisa saja silih berubah, bertukar, berganti. Tapi mentalitas, pola pikir penguasa, pemerintah tetap saja sama, tidak berubah. Sesuai dengan namanya, dengan maknanya, penguasa berarti yang berkuasa, yang berdaulat, yang memegang kedaulatan, yang harus didengarkan suaranya. Dan pemerintah berarti yang memerintah, yang mengeluarkan perintah, yang harus dilaksanakan perintahnya. Dalam dirinya, penguasa, pemerintah cenderung bersikap arogan, feodalis, non-demokratis, haus akan sanjungan, pujian, elusan, eluan. Lebih senang dengan sapaan Seri Paduka, Yang Mulia (His majesty), Bapak dari pada sapaan Saudara. Siapa pun penguasa, ia akan senantiasa mempertahankan kedudukan, kekuasaanya. Ia akan menempatkan kroni-kroni kesayangannya di sekitar pusat kekuasaanya, dan mendepak orang-orang yang ia pandang dapat menggerogoti kekuasaanya. Watak, karakter dasar penguasa, pemerintah pantang disolang, tak senang disanggah, dibantah, dikecam, dikritik, diprotes, dikoreksi. Risiko bagi yang melakukannya adalah dipecat, diberhentikan dari jabatannya. Ginanjar Kastasasmita pernah mengemukakan bahwa untuk menjadi ahli politik harus membawa “mein Kampf’ dari Hiler (juga termasuk membaca “Il Principe” dari Machiaveli). Dan untuk menajdi seorang ekonom yang baik, paling tidak harus pernah membaca “Das Kapital” karya Karl Marx (KOMPAS, Selasa, 30 Mei 1995). Itulah yang menjadi Kitab Suci-nya para penguasa, pemerintah. Agar kekuasaan dapat langgeng lestari, menurut para normal, maka penguasa tersebut haruslah diruwat.Watak dasar penguasa itu memang cenderung mengarah pada otokrasi (berlindung di balik hak prerogatif0, bukan pada demokrasi (lebih mengutamakan HAM). Kebijakan dan pernyataan sepihak tanpa bekonsultasi, tanpa mendengarkan suara wakil rakyat, menunjukkan indikasi ke arah itu. Yang demokrat itu bukanlah yang duduk dalam Forum Demokrasi secara formal, tetapi yang dalam praktek kehidupan sehari-hari lebih demokratis, lebih mendengarkan suara rakyat, bukan lebih menguasai rakyat. (Bks 10-11-1999)

15 Kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto

Dalam sidang pengadilan mantan Presiden Republik Indonesia kedua Haji Mohammad Soeharto oleh Tim Dokter Pemeriksa, berdasarkan hasil pemeriksaan klinis disimpulkan bahwa kondisi kesehatan HM Soeharto unfit permanen, tidak layak disidangkan. Salah satu keluhan kesehatan HM Soeharto dinyatakan sesak, berdebar-debar melihat orang yang tak disenangi, yang tak disukai. Namun keluhan kesehatan ini tak pernah dipermasalahkan, baik oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun oleh Penasehat Hukum, bahkan oleh Majlis Hakim. Tak pernah dipertanyakan, apakah keluhan ini merupakan penyakit psikosomatik, ataukah ini merupakan petunjuk, indikasi kejiwaan, tanpa memerlukan suatu detektor canggih ? Kini, seseorang yang bersalah sudah dapat dideteksi dengan menggunakan pemeriksa kesalahan (lie detector). Tapi bagaimana pun di samping yang dapat terkena, terjerat hukum, ada pula yang kebal, tak terjamah, tak terjangkau hukum. Di dunia yang ada hanyalah like and dislike. Domba-domba tak akan mampu menyidangkan singa. (Bks 28-9-2000)

16 Menyoal fungsi jaksa

Dalam sidang pengadilan mantan Presiden Soeharto terbersit keragu-raguan tentang status Jaksa Penuntut Umum. Apakah Jaksa Penuntut Umum itu mewakili Negara, ataukah mewakili Rakyat. Siapakah Klayen dari Jaksa Penuntut Umum itu. Apakah Negara, ataukah Rakyat. Berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum, maka Penasehat Hukum jelas Klayennya, yaitu mantan Presiden Soeharto. Keragu-raguan ini muncul ketika Jaksa Penuntut Umum, Mukhtar Arifin bersikeras berupaya agar pengadilan mantan Presiden Soeharto ini dapat dilanjutkan demi memenuhi tuntutan aspirasi rakyat. Maksud Jaksa Penuntut Umum tersebut lansung diprotes, ditolak oleh Penasehat Hukum, OC Kaligis. yang keberatan dengan Pengadilan Rakyat. Tampaknya bagi Penasehat Hukum OC Kaligis, Pengadilan Rakyat itu berkonotasi negatif. Tegasnya Rakyat itu berkonotasi negatif, sedangkan Negara berkonotasi postif. Tapi dalam kondisi nyata (bukan dalam tataran teoritis-akademis) tak begitu jelas apakah hukum itu ditegakkan atas nama Tuhan (Tuhan yang mana ?), atau atas nama Negara, atau atas nama Rakyat (Rakyat yang mana ?), atau atas nma Hukum (hukum yang mana ?). (Bks 29-9-2000)

17 TNI/POLRI dan UUD-45

UUD-45 tidak mengenal terminologi ABRI. Pasal 10 hanya menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuatan tertinggi atas AD, AL dan AU. UUD-45 juga tidak mengenal terminologi POLRI, KAMTIB. Bereda dengan UUD-45, maka dalam UUDS-50 disebutkan bahwa untuk memelihara KAMTIB diadakan suatu alat kekuasaan Kepolisian yang diatur dengan UU (pasal 130).

Jiwa, semangat, amanat UUD-45, baik eksplisit maupun inplisit tidak ada mengisyaratkan kedudukan TNI/POLRI baik dalam DPR maupun MPR. Yang disebut “golongan-golongan” menurut penjelasan UUD-45 (pasal 2 ayat 1) ialah badan-badan kolektif seperti koperasi, serikat sekerja dan lain-lain badan-badan ekonomi.

Penjelasan pasal 2 ini juga menyebutkan bahwa maksud penambahan golongan dan utusan daerah pada DPR adalah agar MPR betul-betul dapat dianggap representatif sebagai penjelmaan rakyat. Disadari atau tidak “utusan daerah” ini membuyarkan konsep negara kesatuan (pasal 1). Bahkan konsep dua lembaga legislatif (DPR dan MPR) itu sendiri meluluh-lantkakan negara kesatuan.

Rumusan hasil seminar Angkatan Darat II di Bandung, 1966 yang dikembangkan dari konsep “jalan tengah” KSAD Mayjen AH Nasution, November 1958, yang kemudian diperkuat dengan UU No.20 tahun 1982, sungguh sangat bertolak belakang dengan jiwa, semangat, amanat pasal 30 UUD-45.

Rumusan seminar menyatakan bahwa “TNI-Ad yang lahir dalam kancah Revolusi tidak pernah merupakan suatu alat pemerintah yang mati, suatu alat penjaga keamanan belaka. TNI-AD sebagai pejuang kemerdekaan tidak dapat berdiri netral terhadap jurusan haluan Negara, terhadap baik-buruknya Pemerintah, dan terhadap keselamatan Negara dan masyarakat Pancasila. TNI-AD tidak hanya mempunyai tugas pokok teknis-kemiliteran belaka, melainkan juga di segala bidang kehidupan sosial”.

Padhal sejarah mencatat, bahwa pejuang kemerdekaan pada masa revolusi hanyalah rakyat. Pada waktu itu tak dikenal TNI, apalagi TNI-Ad, juga tak dikenal Pancasila. Bahkan BPUUPKI sama sekali mengabaikan usulan nama dasr negara Indonesia. Paling-paling yang dikenal Tentara Rakyat atau TKR, Sabilillah, Hizbullah.

Sedangkan pasal 30 UUD-45 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga-negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Ini berarti bahwa rakyatlah (warga sipil) yang berhak merangkap (berdwifungsi) tugas teknis-kemiliteran, dan bukan warga militer yang berhak merangkap (berdwifungsi) tugas di bidang kehidupan soisl. Ini suatu manipulatif.

Tentara di mana pun adalah alat negara, sebagai penjaga keselamatan pemerintah, rakyat dan wilayah, bukan sebagai alat penguasa semata, apalagi merangkap sebagai penguasa. Karena TNI/POLRI bukanlah termasuk pada kriteria golongan ataupun utusan seperti yang dikehendaki UUD_45 (pasal 2 ayat 1), maka seyogianya kedudukan TNI/POLRI dalam Pemilu sama dengan warga lainnya, tidak diistemewakan, yaitu sama-sama punya hak memilih dan dipilih, bukan sebagai warga kelas satu yang istimewa yang punya hak khusus. Kalau TNI/POLRI menghendaki kdudukan sebagai warganegara istimewa, maka sebaiknya disisipkan amandemen pada UUD-45. Bahkan sudah masanya UUD-45 direvisi total secara menyeluruh sesuai dinamika aspirasi dan tuntutan rakyat banyak yang berkembang dalam era refoirmasi. UU Pemilu haruslah punya jiwa dan semangat jurdil, bukan kepentingan sepihak, apalagi bertahan dengan status quo, mempertahankan alat negara (TNI/POLRI) sebagai alat penguasa, bahkan sebagai penguasa. Pengangkatan unsur eksekutif (TNI/POLRI) jadi anggota legislatif merupakan bentuk ketakjurdilan. (Bks 13-1-1999)

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: