Pengebiran Pengertian

Pengebiran Pengertian

1. Didalam “Lahirnja Pantja Sila” dijumpai uraian mendiang Bung Karno mengenai “Prinsip Permusjawaratan, Perwakilan” demikian :

“Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan untuk satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaja. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Saja jakin, bahwa sjarat jang mutlak untuk kuatnja negara Indonesia ialah permusjawaratan, perwakilan.

Untuk pihak Islam, inilah tempat jang terbaik untuk memelihara agama. Kita, saja pun adalah orang Islam, – maaf beribu-ribu maaf keislaman saja djauh belum sempurna, – tetapi kalau saudara-saudara membuka saja punja dada, dan melihat saja punja hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusjwaratan. Dengan tjara mufakat, kita perbaiki segala hal, djuga keselamatan agama, jaitu dengan djalan pembitjaraan atau permusjawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakjat.

Apa-apa jang belum memuaskan. kita bitjarakan di dalam permusjawaratan. Badan Perwakilan inilah tempat kita mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakjat, apa-apa jang kita rasa perlu bagi perbaikan. Djikalau memang kita rakjat Islam, marilah kita bekerdja sehebat-hebatnja, agar supaja sebagian jang terbesar dri pada kursi-kursi Badan Perwakilan Rakjat jang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam. Djikalau memang rakjat Indonsia rakjat jang bagian besarnja rakjat Islam, dan djikalau memang Islam disini agama jang hidup berkobar-kobar didalam kalangan rakjat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakjat itu agar supaja mengerahkan sebanjak mungkin utusan-utusan Islam kedalam Badan Perwakilan ini. Ibaratnja Badan Perwakilan Rakjat 100 orang anggotanja, marilah kita bekerdja sekeras-kerasnja agar supaja 60, 70, 80, 90 utusan jang duduk dalam Perwakilan Rakjat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinja hukum-hukum jang keluar dari Badan Perwakilan Rakjat itu, hukum Islam pula. Malahan saja jakin, djikalau hal jang demikian njata terdjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup didalam djiwa rakjat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saja berkata, baru djikalau demikian hiduplah Islam Indonesia, bukan Islam jang hanja diatas bibir sadja. Kita, berkata, 90% dari pada kita beragama Islam, tetapi lihatlah didalam sidang ini berapa persen jang memberikan suaranja kepada Islam? Maaf seribu maaf, saja tanja hal itu! Bagi saja hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya didalam kalangan rakjat. Oleh karena itu, saja minta kepada saudara-saudara sekalian, baik jang Islam, maupun terutama jang Islam, setujuilah prinsip no.3 ini, jaitu prinsip permusjawaratan, perwakilan”.

2. Dari uraian diatas dipetik paham, pengertian berikut :

1. Negara Indonesia hendaknya satu Negara “semua buat semua”, karenanya hendaknya berdasarkan permusyawaratan, perwakilan.

2. Badan Perwakilan Rakyat untuk pihak Islam hendaknya dapat jadi tempat yang terbaik untuk memelihara, membela, menjaga keselamatan, mengemukakan tuntutan agama dengan cara mufakat, musyawarat.

3. Pemimpin, rakyat Islam henaknya dapat bekerja sehebat-hebatnya agar supaya sebagian terbesar kursi-kursi Badan Perwakilan Rakyat diduduki oleh utusan-utusan Islam, aar supaya hukum Islam dapat hidup, tegak di Indonesia.

3. Tapi sebaliknya, dari kenyataan sejarah diperoleh kesan berikut :

1. Kebijaksanaan, tindakan mendiang Bung karno tidaklah mencerminkan hati yang cenderung berkeinginan membela, memperjuangkan hidupnya, tegaknya hukum Islam di Negara Indonesia.

2. Uraian, kupasan mendiang Bung Karno tentang masalah keislaman hanyalah sekedar umpan, pemikat minat pemuka-pemuka Islam untuk turut serta menyokong, mendukung fikiran, gagasan yang diperdengarkannya.

3. Ucapan permintaan maaf mendiang Bung Karno pada setiap membicaakan masalah keislaman, mencerminkan kesadarannya, bahwa didalam lubuk fikiran, gagasannya terselip, terselubung, tersembunyi paham yang tidak sejiwa dengan paham Islam.

4. Piagam Djakarta yang dibuat, disusun, ditandatangani oleh sembilan tokoh pemimpin Bangsa Indonesia, duapuluh satu hari setelah “Lahirnja Pantja Sila” disebut, dipandang oleh mendiang Bung Karno sebagai suatu “perumusan kompromis” antara Pantja Sila dengan golonga-golongan Islam.

5. Tujuh kata-kata Piagam Djakarta “dengan kewajiban mendjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknja” dan syarat bahwa “Presiden harus orang Indonesia asli, jang beragama Islam” dipandang menyinggung perasaan orang, golongan yang tidak beragama Islam, dipandang merusak, menggoyahkan keutuhan bangsa, sehingga harus dicegah, dihalangi masuk, tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara.

6. Pembubaran Dewan Konstituante hasil pemilihan umum tahun 1955, dan pendekritan berlakunya kembali UUD-45, adalah sebagai akibat dari masih adanya fraksi-fraksi yang memajukan usul agar supaya didalam Pembukaan UUD-45, sesudah sila “Ketuhanan Jang Maha Esa” dicantumkan pula tujuh kta-kata Piagam Djakarta diatas.

7. Untum menghibur, menyenangkan Umat Islam, mendiang Bung Karno merasa perlu mengumumkan, bahwa Piagam Djakarta menjiwai UUD-45, merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi.

8. Segala yang berbau Arab dipandang seakan-akan identik dengan Islam, sehingga dirasa perlu pula melenyapkan huruf Arab pada mata uang, yang sebelumnya pernah terpampang. (Sebelum Ch A van Ophuijsen memperkenalkan huruf Latin dalam bukunya “Maleische Spraakkunts”, tahun 1910, Bahasa Melayu Klassik menggunakan huruf Jawi, yaitu aksara Arab yang disesuaikan).

9. Tata hidup berkeluarga, berkelamin Warganegara dirasa perlu pula diseragamkan tanpa memperdulikan perlainanan agama Warganegara. (Lebih mengutamakan keseragaman Tunggal Ika dari pada keberagaman Bhinneka).

10. Adanya kecenderungan untuk mempersamakan, mempersenyawakan ajaran kebenaran dengan ajaran kebatilan, yang memuncak pada masa legalisasi Nasakom dan pada masa legalisasi Kebatinan. (Maraknya sosialisasi sinkretis, talbis al-haq bil-bathil).

11.Adanya kecndrungan untuk menganggap lumrah kebijkasanaan penggusuran langgar, mushalla, demi untuk kepentingan pengadaan taman, pelataran parkir kendaraan,

12. Adanya kecenderungan penabuan, pemantangan, pemakruhan memahami Dasar, Haluan Negara.

4. Diantara faktor-faktor yang melatari membiaknya Pengebiran Pengertian pada Kenyataan seperti diatas, dapat ditelusuri dari kenyataan berikut :

1. Pandangan hidup mendinga Bung Karno yang sudah sejak remajanya dicekoki oleh ajran, paham Marxisme yang berbumbu “San Min Chu I”>

2. Persentuhan, perkenalan mendiang Bung Karno dengan Islam yang membangkitkan kecenderungannya untuk memakai, menggunakan Islam sebagai referensi pendukung, penopang, penyangga fikiran, gagasannya.

3. Pandangan kenegaraan mendiang Bung Karno yang berlandaskan pada paham “Pemisahan Agama dari Negara”. (Bung Karno termasuk pengagum berat Musthafa Kemal Attaturk).

4. Sikap mendiang Bung Karno dalam memahami Islam, yang mementingkan akal, fikiran, rasio dari pada naqal, kitab, sunah, yang mementingkan ilmiah daripada ibadah, yang mementingkan pembahasan, pemikiran dari pada pelaksanaan, penataan. (Barangkali Bung Karno adalah pelopor, perintis dari Jaringan Islam Liberal). 1

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: