Piagam Pemberontakan

Piagam Pemberontakan

Mr Muhammad Yamin (dalam “Proklamasi Dan Konstitusi RI”, 1952:16-17) menyebutkan bahwa Piagam Jakarta tanggal 12 Juni 1945 adalah Piagam Pemberontakan. Piagam itu berisi garis-garis pemberontakan melawan fasisme-kapitalsme-imperialisme.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan Kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantar Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan-luhur, spaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indnesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”.

Piagam Jakarta itu lebih tua dari Piagam Pedamaian San Francisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi Tokyo (15 Agustus 1945). Piagam itu smber berdaulat, yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia. Isi Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agstus 1945 itu adalah sesuai dengan ucapan yang dituliskan dalam Pagam Jakarta (kalimat ketiga). Piagam Jakarta melahirkan Proklamasi dan Konstitusi.

“Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan-ndonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.

Piagam itu juga menggariskan bahwa dasar dan tujuan Revlusi Indnesia adalah hendak menegakkan Negara-Merdeka Repblik ndnesia. Piagam Jakarta itu menjadi Mkaddimah (preamble) UUD-1945. Piagam itu juga memuat dasar pembetukan Negara Republik Indonesia.

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada ke-Tuhanan, dengan kewaiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakayatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.

Mengacu pada Piagam Jakarta, KH Wahid Hasyim mengajukan dua usul. Pertama agar pada pasal 4 ayat 2 Rancangan UUD ditetapkan bahwa yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli yang beragama Islam. Kedua agar pasal 29 berbunyi “Agama negara adalah Islam dengan menjamin kemerdekaan orang-orang beragama lain untuk beribadat menurut agamanya masing-masing”(ESTAFET, No.12, T II, Edisi Oktober 1983, hal 25, Prof JHA Logemann : “Keterangan-Keterangan Baru Tentang Terjadinya UUD-1945”, 1983:21, SABILI, No.15, 10 Februari 1999, “Saatnya Ummat Islam Bertindak” (Penyimpangana di sekitar Proklamasi) oleh KH Firdaus AN).

Beberapa saat sebelum UUD-45 disahkan, teks asli pasal 29 yang disepakati Panitia Sembilan berbunyi : “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” (SABILI, No.5, Th VIII, 23 Agstus 2000, hal 10, Muhasabah : “Mengembalikan Piagam Jakarta, Mengapa Tidak ?”, oleh M Zainal Muttaqin).

Perjuangan Ummat Islam menegakkan Syari’at Islam di Indonesia berbagai ragam. Ada yang berupaya mengembalikan Piagam Jakartaa sebagai Pembukaan UUD-45. Ada yang berpaya agar pasal 29 UUD-45 kembali mengacu pada Piagam Jakarta (SABILI, No.24, Th VII, 17 Mei 2000, hal 42, Amandemen Pembukaan UUD-45 dengan Piagam Jakarta. Ada yang berupaya menjadikan Qur:an sebagai Konstitusi pengganti UUD-45.

Irfan Suryahadi mengemukakan bahwa Pancasila telah menempati posisi yang sesungguhnya bukan posisinya. Pancasila sudah ditempatkan sebagai sumber segala smber hukum. Bahkan Pancasila sudaa dijadikan sebagai pengganti agama. Sebagai berhala Pancasila itu harus dirobohkan. Bukan sekedar amandemen UUD. Pancasla itu harus diganti secara tuntas dengan satu sistm baru (SABILI, No.26, Th VII, 14 Juni 2000, hal 68).

Darul Islam (DI) di bawah Kartosuwirjo berupaya agar Hukm Pidana mengacu pada ajaran jinayat dalam Islam. Sanksi hukm (Hudud : Had Bughat, Ridad, Qathi’ut Thariq, Sariqah, Asyribah, Qadzaf, Zina, Tarkus Shalah) mengacu pada hukum Islam. Juga sanksi hukum (Jinayat : Qishash, Diyat, Ta’dzir, Kifarat) mengacu pada hukum Islam. Masalah Jihad (Tawanan, Ghanimah, Salab, Fa:I), masalah Imarah/Imamah (Jama’ah, Bai’ah, Musyawarah, masalah Dakwah (Taahid, Jihad, Ukhuwah) (Irfan Ssuryahardy Awwas : “Menelusuri Perjalanan Jihad SM Kartosuwirjo”, hal 75-86, Kanun Asasi, AlChaidar : “Pemikiran Proklamattor NII Kartosuwirjo)

Dengan mengacu pada Ayat al-Ahkam (seperti QS 4:58, 60:1, 9:73, 69:9, 4:89, 9:29, 9:12, 8:15, 8:16 dan lain-lain), DI Kartosuwirjo berupaya menerapkan perihal Hudud, Jinayat, Qisash (hal 96-102), Hankam, Jihad (hal 102-104), Bughat (hal 88), KUHP (hal 87-104), Utusan Gologan (hal 78), Majelis Syura (hal 78), Dewan Syura (hal 79), Kanun Asasi (hal 75-86), Struktur Pemerintaha (hal 72-75), Kedudukan TII (hal 63-68).

Semuanya itu dapat dipandang mencakup Risalah Hudud (Had Bughat, Riddah, Qathi’ut Thariq, Sariah, Asyribah, Qadzaf, Zina, Tarikus Shalah, KaKaEn, Narkotika), Risalah ijrah (Sikap Ummat Islam Daam Negeri Yang Buan Islam), Rsalah Jihad (Tawanan, Ghaimah, Salab, Fa:i), Risalah Jinayat (Qishash, Diyat, Ta’dzir, Kifarat), Risalah Imarah/Imamah (Jama’ah, Ba’ah, Musyawarah), Risalah Ukhuwah (Persatuan dan Kesatuan, Gotong Royng), Risaah Riba (Perbankan), Risalah Dakwah (Tauhid, jihad, Ukhuwah, Imarah/imamah), Risalah Kanun Islam (Piagam madinah), Risala Masyarakat Islam (IMTAQ).

Dalam masaalah hukum, harus jelas ketentuannya. Yang boleh ditangkap. Yang boleh ditahan. Yang diperang, yang dianggap musuh. Yang boleh ditawan. Yang dihukm berat. Yang wajib berpeang. Yang tak boleh ikut berperang. Waktu boleh mundur dalam medan perang. Dalam hbungan ini, pasal 10-12 UUDS-50 menyebutkan bahwa “Tiada seorang juapun boleh ditangkap, ditahan, dihukum, dijadikan budak tanpa perintah yang sah menurut UU dan menurut cara yang ditetapkan UU”.

Pemikiran Politik Proklamator Islam Indonesia SM Kartosuwirjo, dapat disimak antara lain pada buku-buku seperti : “Menelusuri Perjalanan Jihad SM Kartosuwirjo”, “Darul Islam dan Kartosuwirjo”, “Daru Islam Sebuah Pemberontakan”, “Pergumulan Islam di Indonesia”, “Partai Islam di Pentas Nasional”, dan lan-lain.

Di samping ummat Islam yang bercorak formaalistik-legalistik, ada pula ummat Islam yang bercorak substansialistik. Ummat Islam yangt bercrak formalistik-legalistik beranggapan bahwa Islam itu secara inheren adalah agama dan politik. Bahwa Islam dan politik, termasuk juga masalah-masalah demokrasi dan negara tidak bisa dipisah-pisahkan. Berupaya menegakkan syari’at Islam sebagai hukum negara, dan memperjangkan agar Islam dijadikan sebagai ideologi negara.

Ummat Islam yang bercorak substansialistik menganggap bahwa al-Qur:an dan Sunnah tidak menjelaskan secara konkrit masalah model hubungan Islam dengan politk. Menempatkan Islam hanya sebagai landasan etis dan ide normatif yang relevan dengan sistim politik. Lebih mementingkan hakikat (isi dan nilai) yang terkandung dalam al-Qur:an dan Sunnah, dan mengabaikan syari’at (formal-legal) (A Qadir Audah : “Islam Di antara Kebodohan mmat dan Kelemaan Ulama”, 1985:48).

Bakhtiar Effendi (“Teologi Baru Politik Islam : Pertarungan Agama, Negara dan Demokrasi”, hal 119-122) meyakinkan bahwa pandangan kalangan Islam formalistik-legalistik itu otoriter, tidak demokratis, tidak menghargai pluralisme, keberagaman, menghalangi perkembangan kehidupan politik yang demokratis. Sedangkan pandangan kalangan Islam substansialistik lebih menghargai pluralisme, keberagaman, mendorong berkembang kehidupan politik yang demokratis (GATRA, No.35, 23 Juli 2001, Resensi Buku). Ummat Islam substansialistik ini memandang bahwa Negara Pancasila meruakan bentuk final dari cita-cita kenegaraan mmat Islam Indonesia (Dr Jimly ash-Shiddiqie SH : “Islam dan Kedaulatan Rakyat”, 1995:44).

1

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: