Wakil Presiden jabatan krusial

Wakil Presiden jabatan krusial

Jabatan Wakil Presiden selama sejarah Indonesia merupakan jabatan krusial, jabatan dilematis, jabatan simalakama, jabatan bermasalah. Dalam UUD-45 hanya satu pasal dan satu ayat yang berbicara tentang Wakil Presiden, yaitu pasal 4 ayat 2 dan pasal 8. Sedangkan tentang Presiden terdapat sejumlah pasal, yaitu pasal 4-15. UUD-45 memberikan hak-wewenang sedemikian luasnya kepada Presiden. Sedangkan Wakil Presiden tak punya hak-wewenang sama sekali dalam UUD-45.

Kemelut kepemimpinan sebenarnya brpangkal pada kelemahan sistim, pada kelemahan konstitusi (UUD-45). Pasal 4-15 UUD-45 sama sekali tak menjelaskan : Apakah Presiden dan Wakil Presiden itu dua lembaga, ataukah satu lembaga. Apakah Presiden itu dipilih dalam dua paket, ataukah dalam satu paket. Bagaimanakan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden itu. Apakah Wakil Presiden itu neben (disamping) Presiden, ataukah Wakil Presiden itu unter (dibawah) Presiden. Apakah Presiden itu pembantu Presiden (pasal 4:2), ataukah pengganti Presiden (pasal 8). Bila Wakil Presiden naik jadi Presiden, bagaimana prosedur pengisian jabatan Wakil Presiden yang lowong. Berbeda dengan UUD-50 (pasal 84), maka dalam UUD-45 tak terdapat satu pasal pun yang memberi Presiden hak untuk membubarkan DPR. Juga berbeda dengan UUDS-50 (pasal 135:2), maka dalam UUD-45 tak terdapat satu pasal yang mengharuskan Pemilu yang bebas dan rahasia. Tak satu pasal pun yang membatasi kekuasaan Presiden, padahal fungsi utama konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan Presiden. Sudah saatnya MPR memusatkan perhatian untuk merumuskan kembali pasal-pasal konstitusi tentang jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Ayat 2 pasal 1 UUD-45 menyebutkan bahwa “Kedaultan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Ini berarti bahwa yang berdaulat, yang memegang kekuasaan itu adalah MPR. Tapi ayat 1 pasal 4 UUD-45 menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD”, yang ini berarti bahwa yang berkuasa adalah Presiden, bukan MPR.

Ayat 2 pasal 4 UUD-45 menyebutkan bahwa “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Ini berarti bahwa tugas (bukan wewenang) Wakil Presiden hanyalah mewakili Presiden, bertindak atas nama Presiden dengan persetujuan Presiden. Wakil Presiden barulah punya hak wewenang sebagai Presiden bilamana Presiden meninggal (wafat), berhenti (minta berhenti atau diperhentikan ?), atau sudah tak mampu. Pasal 8 UUD-45 menyebutkan bahwa “Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melkukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil Presiden samapi habis waktunya”.

Ayat 2 pasal 6 UUD-45 menyebutkan ahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Pewrmusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak”. Ini berarti bahwa Wakil Presiden itu dipilih dalam satu paket dengan Presiden, bukan dalam dua paket seperti yang diatir dalam Tatib MPR tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jadi Tatib MPR tersebut bertentangan dengan UUD-45. Karena dipilih oleh MPR, maka Wakil Presiden harus bertanggungjawab, haruslah mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya kepada MPR.

Secara eksplit UUD-45 tak pernah memerintahkah kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya pada akhir jabatannya. Penjelasan UUD-45 ada menyebutkan bahwa “Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Ia adalah mandataris dari Majelis, ia berwajib menjalankan keputusan-keputusan Majelis”. “DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh MPR, maka Majelis dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawab kepada Presiden”. Namun Penjelasan UUD-45 ini bukanlah bagian UUD-45 dan juga bukanlah tafsiran resmi dari UUD-45 yang ditetapkan oleh MPR.

Berdasarkan semangat dan jiwa pasal 6 ayat 2 dan pasal 8, maka Wakil Presiden itu dipilih oleh MPR dalam satu paket, dan bukan dalam dua paket, seperti yang diatur dalam Tatib MPR tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jika hendak mempertahankan Tatib MPR tersebut, maka pasal 8 UUD-45 haruslah dirubah lebih dulu, sehingga berbunyi “Jika Presiden (atau Wakil Presiden) mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka MPR harus segera bersidang untuk memilih, mengangkat Presiden (atau Wakil Presiden) baru sebagai penggantinya sampai habis masa waktunya”.

1

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: