Aceh Merdeka

Aceh Merdeka

Seminar perjuangan Aceh di Medan 22 Maret 1976 mencatat lima tahap perjuangan rakyat Aceh. Tahap pertama dari masa Sultan Ali Mughayatsyah (1509-1530) sampai masa Sultan Ibrahim Mansyursyah (1870). Belanda baru menginjakkan kakinya di Aceh pada tahun 1873. Tahap kedua, dari masa Sultana Mahmudsyah sampai masa Sultan Muhammad Daudsyah mengentikan perlawanan tahun 1903, sebagai taktik perjuangan. Tahap ketiga, masa peningkatan kontra ofensif secara intensif (1903-1914). Dari tahun 1872 sampai tahun 1913 merupakan masa perjuangan rakyat Aceh membela dan mempertahankan Kedaulatan Negara Aceh Darussalam dari cengkeraman kolonial Belanda. Tahap keempat, masa perjuangan di jalur politik (1914-1942). Tahap kelima, masa perlawanan terhadap pendudukan tentara fasis Jepang (1942-1945). Secara resmi dinyatakan bahwa Peang Aceh menurut catatan sejarah beakhir pada tahun 1904 (PANJI MASYARAKAT, No.225, 15 Juni 1977, hal 21).

Untuk menghadapi perlawanan rakyat Aceh, pemerintah kolonial Belanda menerima dua masukan sebagai usulan rencana perdamaian. Pertama, konsep perdamaian versi Habib Abdurrahman az-Shahir. Pokok sisinya adalah bahwa kepada Aceh hendaklah diberikan kemerdekaan mendirikan pemerintahan sendiri, dengan tetap memakai Sultan dan pemerintahan dijalankan oleh seorang Perdana Menteri (yang diusulkan dijabat oleh Habib Abdurahman az-Zhahir sendiri). Dalam RUU Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang diserahkan kepada Ketua DPR pada 10 Januari 2001, struktur pemerintahan memuat posisi Wali Nanggroe (Yang diusulkan dijabat oleh Tengku Hasan Di Tiro) selain Gubernur. Posisi Wali Nanggroe hampir sama dengan Sultan disamping Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta (PADANG EKSPRES, Kamais, 11 Januari 2001, hal 15, hasan Tiro Wali Nanggroe Aceh). Kedua, rencana perdamaiaan dari Prof Dr Snouck Hourgronye agar perang hendaklah diteruskan sampai tidaka ada perlawanan lagi, walaupun akan menelan korban (PANJI MASYARAKAT, No.198, 1 Mei 1976, hal 31-32, Islam Menjiwai Perjuangan Rakyat Aceh). Pada masa kemerdekaan, terjadi ketegangan antara pemerintah pusat dan rakayat Aceh. Dan pada bulan Mei 1959 tercapai islah rekonsiliasi) antara pemerintah pusat dan Dewan Revolusi Negara Bagian Aceh (PANJI MASYARAKAT, No.243, 15 Maret 1978, hal 17)

Tahun 1977 muncul Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pelopornya Hasan Tiro, yang disebut sebagai Menteri Luar Negeri DI/TII di tahun limapuluhan. Proklamasi Aceh merdeka ditandatangai oleh Hasan Tiro, dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa Aceh, bahasa Inggeris. Kekuatan GAM itu 40 orang dari Aceh Pidie (Pidari) dengan 25 pucuk senjata. Bendera GAM (yang terbuat dari kertas) terpampang-terpajang di kecamatan Tiro Tursef, Bandar Baru, Kemang Tanjung, Trieng Gedang (PANJI MASYARAKAT, No.225, 15 Juni 1977, hal 57, Berita dan Komentar). Aceh sejak zaman kebesarannya – menurut Prof Dr Hamka – bukanlah menolak persatuan bangsa, malah menjadi salah satu pelopor persatuan. Modal perjuangan Aceh adalah Agama Islam. Bahkan ketika majapahit mengalahkan Pasai, orang-orang Aceh yang jadi tawanan Majapahit yang diangkut ke Jawa, menjadi penyebar Islam di Jawa. Kedudukan raja di Aceh amat berbeda dengan di Jawa. Tak ada yang namanya “darah biru”. Bara api Darul Islam tak pernah padam di bumi Aceh Darus Salam (PANJI MASYARAKAT, No.197, 15 April 1976, hal 27-32, Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Aceh, oleh Hamka).

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: