Amandemen/Revisi UUD-45 versi Kartosuwirjo dkk

Amandemen/Revisi UUD-45 versi Kartosuwirjo dkk

Pada April 1999 terbit buku “Menelusuri Perjalanan Jihad SM Kartosuwirjo”. Dalam buku tersebut (hal 75-86) tercantum Kanun (Qanun) Asasi Negara Islam Indonesia (KANII) tertanggal 27 Agustus 1948, yang merupakan revisi pertama UUD-45 versi SM Kartosuwirjo dkk. KANII itu adalah UUD NII.

Seingat Soekarni dan Ahmad Soebarjo, naskah Proklamasi RI 17 Agustus 1945 didasarkan pada bayang-bayang konsep Proklamasi Islam dari SM Kartosoewirjo, bukan pada konsep pembukaan UUD-1945 (yang dikebiri dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang merupakan konsensus nasional) yang dibuat oleh BPUPKI. Rancangan proklamasi sebenarnya sudah dipersiapkan Kartosuwirjo tanggal 13 dan 14 Agustus 1945. Naskah Proklamasi dan UUD Krtosuwirjo kemudian dijiplak oleh Sukarno dan Hatta ketika memproklmirkan Kemerdekaan RI (AlChaidar : “Pengantar Pemikiran Politik Proklamator negara Inslam Indonsia SM Kartosoewirjo”, 1999:62,65,80, dari MC Rieklefs : “Sejarah Indonesia Modern”, 1993:316).

Menurut KANII, Negara Islam adalah Negara karunia Allah, tempat mencapai keselamatan bagi tiap-tiap orang (Muslim dan non-Muslim), lahir dan batin (fisik-materiil dan mental spirituil), mewujudkan amal ibadah (bakti suci) kepada Allah bagi tiap-tiap orang melaksanakan Hukum allah dan Sunnah Nabi, yang sumber Hukum Tertingginya Qur:an dan Hadits nabi, yang menjamin berlakunya syari’at (yurisprudensi) Islam di kalangan Muslimin, serta memberi keleluasaan (kebebasan) kepada non-Muslim melakukan iadahnya. Dasar rujukannya antara lain QS 7:96, 5:66.

Hal-hal yang terdapat dalam UUD-45 yang direvisi oleh KNII antara lain adalah sebagai berikut : “UUD” jadi “KANII”. “Pembukaan” jadi “Mukaddimah”. “Negara Indonesia” jadi “Nera Islam Indonesia”. “Kedaulatan rakyat” jadi “Kekusaan tertinggi membuat hukum”. “MPR” jadi “Majlis Syura” (Ahlul Halli wal Aqdi). “Utusan daerah” (psl 2/1) dihilangkan. “Sekali dalam lima tahun” (psl 2/2) jadi “Sekali dalam satu tahun”. “Presiden” jadi “Imam”. Pasal 4/2 ditiadakan. “Orang Indonesia asli” (psl 6/1) jadi “Orang Indonesia asli yang beragama Islam dan taat kepada Allah dan RasulNya”. “Dengan suara terbanayak” (psl 6/2) jadi “Dengan suara paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota”. “Bersumpah” (psl 9) jadi “Menyatakan Bai’at”. “DPA” jadi Dewan Fatwa”. “Kementerian Negara” jadi Dewan Imamah”. “Menteri Negara” jadi “kepala Majlis”. “DPR” jadi “Dewan Syura”. “Sekali alam setahun” (psl 19/2) jadi “Sekali dalam tiga bulan”. “Segala pajak berdasarkan UU” (psl 23/2) jadi “Pajak diganti dengan infaq dan diatur dengan UU”. “Ketuhanan Yang maha Esa” (psl 29/1) jadi “Islam (Qur:an dan Hadits Nabi)”. “Perekonomian” jadi “Peri kehidupan dan penghidupan”. “Asas kekeluargan” jadi “Dasar tolong-menolong (ta’awun)”. “Sang Merah Putih” (psl 35) jadi “Merah Putih ber-Bulan-Bintang”. “Aturan peralihan” jadi “Mekanisme pemerintahan”. “Aturan Tambahan” dihilangkan.

Seperti halnya UUD-45, KANII bersifat sementara, selama Majlis Syura belum ada. Selama amanat ayat 2 Aturan Tambahan belum dilaksanakan, selama itu pula UUD-45 bersifat sementara.

1

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: