Belajar memahami “Kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluknya”

Belajar memahami “Kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluknya”

Semula diharapkan Sidang MPR 10 Agustus 2002 akan mengamandemen UUD-45 pasal 29 ayat 1 menjadi “Negara berdasar atas Islam (Qur:an dan Hadits), Sesuai dengan kondisi dan komposisi riil masyarakatnya, UUD Negara Bolivia, Costarica menetapkan Apostolik Roma Katholk sebagai Agama Negara, UUD Negara Norwegia, Denmark, Eslandia, Finlandia menetapakan Gereja Luther Evalengi sebagai Gereja Negara, UUD Negara Yunani menetapkan Gereja Katholik Orthodoks Timur sebagai Gereja Negara, UUD Negara Myanmar menetapkan Agama Budha sebagai Agama Negara (H Zainal Abidin Ahmad : “Piagam Nabi Muhammad saw : Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama Di Dunia”, 1973:173-181). Bagi negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam “Cukuplah Qur:an dan Sunnah sebagai konstitusi”, seperti diungkapkan Khalifah Abdullah bin Muhammad pengganti Muhammad Ahmad, Imam Mahdi dari Sudan (Maryam Jamilah : “Para Mujahid Agung”, 1984:103,143).

Jika tidak dapat disepakati, maka diharapkan MPR dapat menyepakati alternatif (opsi) ketiga, yaitu “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya” (SABILI 6-VIII:20). Jika ini pun tidak dapat disepakati, maka diharapkan MPR menerima “piagama Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD-45 sebagai rangkaian-kesatuan dengan UUD-45” seperti tertuang dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan berlakunya kembali UUD-45. Tanpa Piagam Jakarta, maka UUD-45 bagai bangkai, tak bernyawa, tak berjiwa.

Jika pasal 29 ayat 1 UUD-45 tetap berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang mha Esa”, maka diharapkan Negara Indonesia ini adalah Negara yang menyembah Aallah swt dengan menerapkan ajaran-hukum Allah dalam seluruh dimensi kehidupan berangsa bernegara, seperti pengertian tauhid, pengertian “laa ilaaha illallah” yang dijelaskan oleh Sayid Quthub (SABILI, No.01, Th.X, 25 Juli 2002, hal 67).

Simaklah Amanat Presiden Sukarno (tanpa teks) pada upacara pemberian gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Ushluddin jurusan Dakwah, oleh IAIN di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 2 Desember 1964. Dalam amanatnya itu, Presiden Sukarno mengemukakan bahwa semua yang kumelip di dunia ini harus mengerti bahwa Tuhanlah yang membuat dia. Semuanya, manusia, binatang, pohon, gunung, laut, atu krikil, juga negara harus menyembah kepada Tuhan. Dia-lah Tuhannya manusia. Tuhannya binatang-binatang. Tuhannya awan, mega putih yang berarak di angkasa. Tuhannya gunung-gunung yang membiru. Tuhannya lautan yang bergelora membanting di pantai. Tuhannya rumput-rumput kecil. Tuhannya kerikil-kerikil yang diinjak. Tuhannya matahari. Tuhannya bulan. Tuhannya bintang-bintang yang bisa dilihat dan yang tidak bisa dilihat. Tuhannya alam semesta. Juga Tuhannya negara. Bukan saja manusia, binatang, gunung-gunung, sungai-sungai, lautan-lautan, awan, rumput, tetapi juga negara adalah makhluk, buatan, bikinan Allah swt. Allah membuat manusia, binatang, sungai, laut, gunung, juga negara agar supaya mereka semua menyembah kepada-Nya. Neara Indonesia ini haruslah menyembah kepada Allah swt (“Temukan Kembali Api Islam”, Penerbitan Chusus Deppen RI, No.354, hal 11-12).

“Hai Manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dia-lah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan agimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui” (QS 2:21-2).

Simak pula seruannya dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 sebelum menjadi Presiden. Dalam pidatonya itu ia (Sukarno) berseru : Marlah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat agar supaya mengeraahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam Badan Perwakilan Rakyat. Bekerja sekeras-kerasnya agar supaya 60%, 70%, 80%, 90% utusan yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat itu orang Islam, pemuka-pemuka Islam, sehingga hukum-hukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakyat itu, hukum-hukum Islam pula” (“Lahirnja Pantjasila”, 1949:31).

Jika Negara Indonesia ini belum bisa menjadi Negara yang bertuhan, Negara yang menyembah Allah, Negara yang menerapkan ajaran-hukum allah, maka diharakan adanya upaya-upaya untuk “menjelaskan bahwa hukum Islam itu indah, sesuai dengan bahasa yang bisa mereka terima”, seperti diungkap oleh Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab. Atau dengan kata lain adanya upaya-upaya dakwah (sosialisasi) yang dapat meyakinkan bahwa syari’at islam itu memang layak untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas islam ini, seperti diungkapkan oleh Ketua Lajnah Taqnfidziah Komite Persiapan Penerapan Syari’at Islam (KPPSI) Sulsel, Abdul Aziz kahar Muzakkar. Adanya upaya untuk mengkomunikasikan Syari’at islam kepada masyarakat secara lebih baik, seperti dungkapkan oleh Direktur Pusat Pendidikan Islam Al-Manar, m Anis matta SABILI 1-X-17,22,28).

Simaklah makalah Dr HM Amien Rais “Hubungan Antara Politik Dan Dakwah”. Dalam makalahnya itu, Amien Rais mengemukakan bahwa : Al-Qur:an dan Sunnah sudah cukup jelas memberi petunjuk-petunjuk guna menegakkan keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Persamaan kedudukan setia manusia di hadapan hukum tanpa kecuali, sudah terlalu jelas diterangkan dalam ajaran Islam. Ajar keadilan sosial ekonomi dalam Isam pun cukup gamblang (simak antara lain “keadilan Sosial Dalam Islam” oleh Sayid Quthub). Islam memang menoleransi perbedaan tingkat kekayaan yang dimiliki masing-masing anggota masyarakat atau masing-masing warganegara dalam suatu negara, tetapi perbedaan itu tidak boleh terlalu mencolok, sehingga menimbulkan perbedaan kelas yang tajam serta menimbulkan kebencian sosial antar kelas (social hatred). Islam menentukan institusi-institusi penerapan ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan mencolok antara golongan kaya dan miskin.

Islam tidak membeda-bedakan ummat manusia atas jenis kelamin, asal usul, etnis, warna kulit, latar belakang historis, sosial, ekonomi dan sebagainya. Dan neara yang dibangun atas dasar persaudaraan , dan antara sesama umat manusia tanpa diskriminasi ras, dan segrai (pengasingan) adalah musuh-musuh Islam yang harus dibasmi. Suatu neara yang melestarikan dominasi suatu suku atas suku lainnya, atau dominasi suatu ras atas lain-lainya, dikecam tegas oleh Al-Qur:an dan Sunnah. Islam tidak memperkenankan suatu negara amenjadi alat penindas yang digunakan untuk suatu ras, agama atau suku tertentu, atas ras, agama atau suku lainnya. Non-uslim diberi kebebasan mutlak untuk menjalankan agama mereka, dan seluruh hak-hak asasi mereka dijamin penuh, sesuai dengan prinsip “tidak ada paksaan” (“Panduan Umum Musyawarah Wilayah Muhammadiyah-Aisyiyah-Nasyiatul Aisyiah DKI Jakarta, Periode 1995-2000, hal 50-53).

Syari’at Islam itu adalah apa yang diwasiatkan Allah kepada Nabi nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa as dan apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad saw, yaitu menegakkan agama (ajaran-hukum) allah dan tidak berpecah belah (QS 42:13, 3:19,103). Intinya adalah menyembah hanya kepada Allah (QS 2:21-22, 112:1-3) dan berhukum hanya kepada hukum allah (QS 5:44,45,47). Syari’at Islam itu sepanjang sejarahnya senatiasa berhadapan secara frontal (konfrontatif) dengan para thagut, tiran, malaa, penguasa lalil, baik pada masa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim (berhadapan dengan Namruz), Nabi Musa (berhadapan dengan trio Fir’aun, Haman, Qarun), Nabi Isa (berhadapan dengan Kaisar Herodes Antipes), Nabi Muhammad (berhadapan dengan trio Abu Lahab, Abu Jahil, Abu Sufyan).

Simaklah kembali makalah Amien Rais “Hubungan Politik Dan Dakwah”. Amien Rais mengemukakan bahwa : Setiap Muslim yang memahami Al-Qur:an dan Sunnah dengan tepat dan benar, meyakini bahwa kedua sumber Islam itu memberikan skema kehidupan (the scheme of life) yang sangat jelas. Masyarakat yang harus dibangun oleh setiap Muslim adalah masyarakat yang tunduk pada kehendak ilahi (bukan tunduk kepada publik opini, kepada voluntaire generale, kepada ideologi lokal), sehingga klasssifikasi-Nya tentang yang baik dan yang buruk juga tentang yang benar dan yang salah, yang boleh dan yang terlarang harus dijadikan kriteria atau landasan etis dan moral bagi seluruh dimensi kehidupannya.

Kehendak Allah yang harus dijadikan sumber hukum dalam masyarakat Islam, bukan kehendak manusia. Skema atau kode kehidupan yang diberikan Islam kepada kita untuk menjaalani kehidupan kita ini adalah syari yang bersifat fleksibel dan dinamis. Secara demikian, suatu masyarakat Islam tidak mungkin mengambil sistem kehidupan selain syariat. (Sebuah masyarakat Islam yang berpendapat bahwa aspirasi hukum Islam sepenuhnya dapat ditampung dalam neara Republik Indonesia yang berdasaqrkan Pancasila dan UUD-45, perlu dipertanyakan apakah masih layak menyandang predikat “masyarakat Islam” ?).

Ketentuan syari’at mengatur seluruh kegiatan hidup manusia, yang mencakup ibadat (dalama artian ritual), akhlak pribadi, moral, hubungan antar anggota keluarga, masalah-masalah sosial-ekonomi, administrasi pemerintahan, hak dan kewajiban warganegara, sistem peradilan, hukum perang dan damai, hukum internasional dan sebagainya. Syari’at mustahil dapat ditempelkan pada suatu ideologi atau isme tertentu (termasuk ideologi lokal Pancasila dengan UUD-45 nya). Pelaksanaan syari’at memerlukan kekuatan politik. Dalam pandangan Islam, negara adalah penjaga syari’at supaya syariat tidak mengalami deteorisasi dan penyelewengan. Syari’at telah meletakkan dasar-dasar (fundamentals) bagi hukum konstitusional, administratif, pidana dan perdata, hukum-hukum internasional (“Panduan Umum …”, hal 53-54).

Yang berpikiran jernih dan jujur pasti akan meyakini bahwa hukum-hukum berdsar wahyu pada hakikatnya jauh lebih unggul, lebih superior daripada hukum-hukum buatan manusia (man-made) yang tampaknya “modern”. Hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina – misalnya _ tidakalah diterapkan Islam secara gegabah, secara seramapangan. Harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan prinsip keadilan (“Panduan Umum …”, hal 48). Alhamdulillah, ada 125 Kiai di Jawa Barat yang dikoordinir oleh Kiai Muhamamad Qudsi dari Garut untuk menerjemahkan kitab tentang KUHP dalam Islam susunan Prof Dr Ali Audah dari Mesir (Sabili 1-X-18). Bila pemeluk Islam menjalankan syari’at islam, maka masyarakat adil makmur, masyarakat yang aman, damai, tertib, sentosa, sejahtera, masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta reharja, dengan pertolongan Allah, akan terwujud dalam waktu tak terlalu lama.

Simaklah apa yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi dalam “Maqashid asy-Syar’iah” (Tujuan Syari’at), bahwa hukum pidana Islam bertujuan menjaga lima hal, agama, jiwa, harta, keturunan dan kehormatan. Hukuman mati bagi orang murtad dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap agama. Hukum qishash (balas bunuh) untuk melindungi eksistensi jiwa manusia. Hukum potong tangan adalah bentuk penjagaan Islam terhadap hartaa manusia dari pencurian dan perampasan. Hukum rajam bagi pezina, untuk melindungi keturunan manusia dari penyimpanganyang tidak semestinya. Hukum cambuk bagi penuduh berzina (qadzaf) untuk melindungi kehormatan manusia dari fitnah dan tuduhan semena-mena (SABILI 1-X-2%, Musthafa Muhammad Thahhan : “Rekonstruksi Pemikiran Menuju Gerkan Islam Modern”, 2000:72-75, Ahmad Zaki Yamani : “Syari’at Islam Yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini”, 1986:42, Musthafa as-Siba’I : “Sistem Masyarakat Islam, 198741, Abdul Karim Amarullah : “Pengantar Usul Fiqih”, 1966:96, Sayid Sabiq : “Fiqhus Sunnah”, I:10).

Setelah menjelaskan bahwa “suatu masyarakat Islam tidak mungkin mengambil sistem kehidupan selain syari’at”, bahwa “syari’at mustahil dapat ditempelkan pada suatu ideologi atau isme tertentu” – terasa aneh – Amien Rais mengakhiri makalahnya bahwa “aspirasi hukum Islam sepenuhnya dapat ditampung dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD-45. Dan menjadi “tak aneh” lagi, bahwa steleh menduduki kursi Ketua Pimpinan MPR, Amie Rais tak pernah berbicara tentang syari’at Islam, apalagi memperjuangkan syari’at Islam secara konstitusional, baik melalui lobi-lobi maupun dalam pidatonya di dalam Sidang MPR.

Simaklah pandangan Hamka yang mengungkapkan bahwa “umat Islam waajib berikhtiar agar Islam dalam kmeseluruhan berlaku pada masing-masing pribadi, lalu kepada masyarakat, kemudian kepada negara. Selama hayat di kandung badan, harus berjuang terus agar Islam dan keseluruhannya dapat berdiri dalam kehidupan. Jangan sampai meyakini bahwa ada satu peraturan lain yang lebih baik dari peraturan Islam (“Tafsir Al-Azhar”, II, 1983:174).

Simak pula pernyataan Ketua Lajnah Tanfidziah KPPSI Sulsel, Abdul Aziz kahar Muzakkar, bahwa “Selama masih ada orang yang mengerti Qur:an di Indonesia, aspirasi meminta pemberlakuan syari’at Islam tak akan pernah berhewnti” (SABILI 1-X-17).

Simak pula pandangan Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Dr Natan Setiabudi yang mengakui bahwa upaya memperjuangkan masuknya syari’at islam dalam –45 adalah hak dan kebebasan kaum Muslimin sebagai warganegara (SABILI 1-X-25). Sama sekali tak ada ruginya bagi yang non-Muslim, bilamana pemeluk Islam menjalankan syari’at Islam.

Simak pula pandangan tokoh-tokoh gereja di Mesir pada beberapa puluh tahun yang lalu (seperti Kardinal Stephanus, Patriarch Katholik Qibti, Bishob Gregorius) yang memandang bahwa : Meskipun dalam agama Kristen tidak terdapat fasal ketentuan hukum mengenai potong tangan bagi pencuri, dan bunuh bagi yang membunuh, dan lain-lain, namun mengakui bahwa agama-agama langit semuanya melarang kejahatan. Semua sependapat dalam melarang zina dan pelacuran, melarang pembunuhan dan mengajarkan kaswih sayang dan berbuat baik sesama makhluk. Dengan terlaksananya syari’at Islam, sama sekali tidak memperkecil hak-hak orang Kristen (PANJI M<ASYARAKAT, No.221, hal 18-19).

Selain tercantum dalam Piagam Jakarta, Kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya secara konsekwen juga merupakan amanat hasil Konperensi Islam Inernasional ke-VIII di Cairo pada 21 Oktober 1977. Pelaksanaan Kewajiban Syari’at islam secara merata itu diserahkan kepada pemerintah negara-neara yang berpenduduk mayoritas Islam. Adalah tidak layak, jika umat pemeluk Islam di mana-mana tampak marak syi’ar Islam, tetapi peraturan ketatanegraan di negara itu tidak Islam (PANJI MASYARAKAT, No.235, 15 Nopember 1977, hal 5, 11).

Simaklah pandangan Ahmad Zaki Yamani yang memandang bahwa Syari’at Islam itu mampu menjawab tantangan zaman, atau dengan kata lain mampu mengawal perundangan Islam dari penyimpangan-penyimpangan hukum dan sosial (SABILI 1-X-25).

Silakan para pakar menjelaskan "apa untungnya bagi non-Muslim, bila pemeluk Islam menjalankan syari’at Islam", dan " apa ruginya bagi yang Muslim, bila menjalankan syari’at Islam" ?

amkaH
1

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: