Islam itu politik

Islam itu politik

Ajaran Islam itu berdimensi, berimplikasi sosial-politik. Ungkapan teo-religi (hablum minallah) berkonotasi (berkaitan dengan) ungkapan sosio-politik (hablum minannaas). Pangkal tolak ajaran Islam adalah loyalitas tunggal hnya kepada Allah semata. Tunduk, patuh, setia akan aturan-aturan Allah. Menantang, membangkang aturan-aturan thagut (tirani). Al-Qur:an menyebutkan agar hanya menyembah Allah, tak ada Tuhan selain Allah (QS 7:59,65,73,85, 11:50,61,84), dan menjauhi thagut (QS 16:36).

H Zainoeddin hamidy menyebutkan bahwa thagut itu ialah tiap-tiap apa yang disembah selain Allah. Di antaranya : Syaithan (QS 17:64, 36:60), Orang yang menghukum dengan aniya (QS 4:60), Orang yang menghukum suatu perkara tidak dengan hukum dan ketentuan Allah (QS 5:44-47), Tukang tenung, Sesuatu selain Allah yang menyukai dirinya supaya disembah (QS 21:29) (“Ilmoe Tauhid”, 1939:12-16).

Dr Abdullah Azzam menulis buku “Aqidah : Landasan Pokok membina Ummat” (1992).

Sayid Qutub menyebutkan bahwa Rasdulullah saw memulai langkahnya yang pertama dalam dakwah dengan menyeru manusia untuk mengakkui “a ilaha illallah” (Tak ada Tuhan selain Allah). Bahwa “La ialaha illallah” (mentauhidkan keTuhanan dan menyatukan Allah) itu berarti melucuti kekuasaan yang dipergunakan oleh pemuka (kahin) agama, ketua suku, pangeran dan penguasa, dan mengembalikan semuanya ke pada allah. Bahwa “La ilaha illallah” itu adalah suatu revolusi terhadap kekuasaan bumi, pemberontakan terhadap orang yang memerintah dengan hokum yang dibuatnya sendiri tanapa izin Allah. Bahwa “la ilaha illallah” itu berarti ; yang berkuasa hanyalah allah, hokum hanyalah yang datang dari allah, kekuasaan itu seluruhnya kepunyaan Allah. Kekuasaan atas hati nurani, kekuasaan atas perasaan, kekuasaan atas kenyataan hidup, kekuasaan atas harta, kekuasaan atas hokum, kekuasaan atas jiwa dan raga. Tidak seorang pun punya kekuasaan terhadap orang lain (“Petunjuk jalan”, hal 22-25).

Abul A’la al-Maududi menyebutkan bahwa panggailan adzan itu berarti : tidak ada pembuat hokum selain allah. Tidak boleh tunduk kepada suatu pemerintahan, mengakui suatu undang-undang, mengikuti sesuatu hokum, memenuhi perintah di luar perintah Allah. Tidak boleh terikat kepada akebiasaan dan tradisi jahiliyah. Tidak boleh menerima sesuatu keistimewaan apa pun. Tidak boleh tunduk kepada sesuatu yang dipandang suci. Tidak boleh merendahkan diri pada sesuatu kekuasaan yang menentang kebenaran. Hanya beriman kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan menolak segala sesuatu di luar Allah. Menolak segala kepatuhan dusta, kepatuhan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah (“Metode Revolusi Islam”, 1983:64-65). Bahwa prinsip-prinsip Risalah yang diemban oleh para Rasul : Melaksanakan revolusi wacana (mencetuskan pergolakan ideology), Menegakkan undang-undang hokum Islam (“Sejarah Pembaruan dan Pembangunan kembali Alam Pikiran Agama”, 1984:39).

Ajaran shalat berjama’ah berdimensi, berimplikasi sosial-politik. Islam tak hanya cukup mewajibkan shalat, tapi mewajibkan shalat dengan berjama’ah (shalat maktubah, Jum’at, ‘Id, Janazah, Istisqa’, Khauf, Gerhana). Shalat berjama’ah merupakan pendidikan sosial-politik (juga pendidikan mental demokratis) secara berkala berkesinambungan dilatih, digembleng memelihara, menjaga kekompakan persatuan, tunduk patuh setia kepada pemimpin (imam).

A malik Ahmad menulis buku “Shalat membina pribadi dan Masyarakat” (1987).

Al Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fatuhul Bari menyebutkan “Faidaha jama’ah yang dua puluh tujuh itu” (Prof Dr Hasbi ash-Shiddieqy : “Pedoman Shalat”, 1978:588-589).

Amil zakat, pemungutan dan penyaluran zakat berkonotasi (berkaitan dengan) sosial-politik. Puasa Ramadhan berdimensi, berimplikasi sosial-politik. Mendidik, melatih persatuan dan kebersamaan, sedrta kepekaaanm sosial. Sama-sama dilaksanakan pada bulan yang sama (yaitu bulan Ramadhan) dan cara-cara (rukun dan syarath) yang sama.

Prof Dr TH Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa “Sebenarnya, haji itu semata-mata Kongres Dunia, yang dikunjungi oleh bangsa-bangsa di dunia, supaya mereka dapat berkenal-kenalan dan dapat tinjau-meninjau, kemudian dapat pula mengadakan perundingan-perundingan, mengambil keputusan-keputusan dan meninggikan gerak-gerik yang dapat meninggikan ummat dan melindungi mereka dari pada thamak-loba kaum-kaum penjajah. Di sanalah di hadapan allah, ,mereka berjanji akan bekerja sama dan tolong-menolong (“Al-Islam” II, 1977:171).

Prof Dr hamka menyebutkan bahwa “tidak ada salahnya jika (jama’ah haji) selama di Mina itu ahli-ahli cerdik-pandai dunia Islam bermusyawarah memperhatikan soal-soal nasib dan negeri-negeri masing-masing, soal ekonomi, politik dan kemasyarakatan dan soala dakwah Islam” (Tafsir Al-Azhar” II, 1983:158).

AlChaidar menyebutkan bahwa dalam terminology kitab suci al-Qur:an, mustakbirin merujuk pada golongan elit penguasa yang aangkuh dan suka mengancam, sedang mustad’afin merujuk pada golongan yang tertindas oleh penguasa yang zalim. Umat Muslim akan dapat mengindentifikasai siapakah yang dimaksud sebagai golongan “yang terbelenggu” (firriqab) dalam system sosial-poltik sekarang (”

Wacana Ideologi Negara Islam”, 1999:89)

1

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: