Kekayaan berbau KaKaEn

Kekayaan berbau kaKaEn

Pernah didengungkan, bahwa para poly-tikus (sekawanan tikus) berkumpul bermusyawarah menemukan solusi untuk mengamankan diri dari sasaran kerakusan sang kucing-garong. Seekor tikus muda mengusulkan, agar kehadiran sang garong dapat dipantau, maka sebaiknya pada pundah/leher sang garong dikalungkan lonceng. Semua peserta musyawarah sepakat menyetujui usul yang cemerlang itu. Haanya seekor tikus tua yang tak sependapat. Ia menanyakan siapa yang bwerani mengalungkan lonceng itu pada sang garong ? Semuanya terpana, terperangah, bungkem seribu basa. Akhirnya pertemuan bubar tanpa hasil (Disimak dari “AlMuthala’ah alHaditsah”, oleh Mahmud Yunus, jilid III, hal 48, dibawah judul “Pikir dulu sebelum beraksi”).

Hubungan simbiosis-mutualis KakaEn berlangsung secara rapi, mesara dan rahasia. “Mengusut harta kekayaan yang berabu KaKaEn dari pejabat, mantan pejabat, konglomerat, bak peribahasa “mecari jarum dalam jerami”. “Instrumen lembaga pengawasan yang ada tidak lagi mampu berfungsi secara efektif. Mulai dari kelurahan sampai tingkat pusat, mental penyelenggara-kekuasaan sudah keropos. Untuk memberantas KaKaEn secara efektif diperlukan lembaga pengawasan independen yang tidak terikat rutinitas. Mental pejabatnya bersih, kesejahteraannya cukup, pengawasan efektif, sanksinya tanpa pilih kasih. Pejabatnya digilir bertugas tidak lebih dari dua tahun”.

Pernah muncul suara agar setiap aparat/pejab at (mulai dari Kepala Negara sampai Kepala Desa) melaporkan data rinci, serta asal usul kekayannya, baik pada saat menerima jabatan maupun pada saat menyerahkan jabatan. Bahkan juga dinyatakan sudah ada ketentuan serta aturan yang berlaku, dan perinciannya pada formulir laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P). Kekayaan itu biasa berupa aset dalam yayasan, dalam badan hukum (PT, baik berbentuk PMA, PMDN, biasa atau publik), berupa tanah dan bangunan (baik milik perorangan, badan hukum, yayasan), berupa sarana transportasi (seperti kapal laut, tanker, pesawat udara, baik milik perorangan atau badan hukum), simpaanan deposito di bank ( didalam maupun diluar negeri). Peraturan Pemerintah No.6 dan No.10 Tahun 1974, antara lain melarang pejabat berbisinis (GATRA, No.37, 1 Agustus 1998, hal 27).

Namun masalahnya “selama masih belum ada akejujuran (al-amin), tak mungkin KaKaEn bisa dihapuskan”. Di samping itu diperlukan “kultur rasa malu untuk hidup bermegah-megahan di atas penderitaan rakyat”. Dalam hubungan inilah perlunya “reformasi mental-spiritual” yang menuntut para pemimpin bangsa ini bersifat amanah, jujur, bertanggungjawab (kepada Tuhan dan kepada rakyat) dan bertakwa, sekaligus juga menuntut perbaaikan moral bangsa yang sudah porak poranda. Selama ini semuanya hanya berorientasi materi. Mengejar target pertumbuhan pembangunan ekonomi, sedangkan pemerataannya diabaikan, tak adanyaa keadilan (sosial). Cenderung kaya individual (individualis) tapi miskin kolektif. Akaibatnya negara miskin (terbelit hutang), gaja apegawai dan militer tak mencukupi KHL (Kebutuhan Hidup Layak), latihan militer tak berjalan rutin dan profesional, malah ikut-ikutan dalam usaha penyelenggaraan negara (politik sipil), sampai-sampai masuk desa (AMD), hasil pendidikan tak berkualitas, sarana umum tak memadai, warganegara tak punya rasa aman, senantiasa dibayangi bahaya laten.

1

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: