Kepemimpinan Imamah

Kepemimpinan Imamah

Prof Dr H Azyumardi Azra MA – Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta – menyebutkan bahwa kepemimpinan imamah dalam Syi’ah adalah kepemimpinan yang sentralistik (terpusat), tunggal. Kedudukan imam itu sangat sentral, tidak hanya dalam bidang keagamaan, teapi juga dalam bidang politik. Dalam Syi’ah, imam bukan hanya sebagai orang yang memiliki otoritas di dalam keagamaan (imam shalat) saja, tetapi sekaligus juga sebagai pemimpin politik. Menurut Syi’ah, poltik atau kekuasaan itu adalah milik dari imam.

Dalam tradisi Syi’ah terdapat suatu lembaga yang disebut wilayah al-faqih, semacam Dewan atau Majelis Permusyawaratan Ulama Syar’iyah (Fuqaha). Untuk mencetak calon Ulama Syar’iah yang dipersiapkan menjadi Mujtahid, dalam Syi’ah terdapat madrasah khusus. Wilayah al-faqih ini beranggotakan tiga sampai lima orang fuqaha yang antara lain berwewenang mengangkat Ketua Pengadilan Tinggi, mengangkat dan memberhentikan seluruh Pimpinan Angkatan Bersenjata, mengangkat anggota Dewan Pelindung Konstitusi, membentuk Dewan Pertahanan Nasional (Nasir Tamara : “Revolusi Iran”, 1980:289).

Di dalam Sunni tidak ada kepemimpinan imamah tunggal. Tradisi kepemimpinan imamah dalam Sunni adalah kepemimpinan shalat (imam masjid). Imam, menurut Sunni tidak memainkan peranan kepemimpinan sosial dan politik, tidak berfungsi sebagai social and politics leadership (AJAKAN TAQWA INDAH MULYA. No.117, 22 Juli 2001).

Prof Dr A Syalabi menyebutkan bahwa Imam dalam Syi’ah berperan sebagai pemimpin rohani-spiritual dan sekaligus pemimpin sosial politik. Imam itu memegang kendali urusan-urusan agama dan kekuasaan duniawiah. Di tangan Imam itu terkumpul dua macam kekuasaan, yaitu kekuasaan dalam bidang agama dan kekuasaan di bidang duniawi (“Sejarah Dan Kebudayaan Islam” 2, 1982:209).

Pemimpin rohani-spiritual di kalangan Sufi dikenal dengan sebutan Mursyid atau Darwisy. Sikap terhadap pemimpin rohani-spiritual itu dapat disimak dari untaian syair Hafiz : “Basahilah sajadahmu dengan anggur (minuman keras) jika guru rohanimu memerintahkan egitu” (Maryam Jamilah : “Para Mujahid Agung”, 1984:16.29, Abul A’la al-Maududi : “Sejarah Pembaruan Dan Pembangunan Kembali Alam Pikiran Agama”, 1984:112).

Abu Hasan al-Mawardi (wafat 450H) menyebutkan bahwa Imamah itu adalah pelaksana pengganti kenabian dalam urusan memelihara agama dan mengendalikan politik duniawi. Imam itu berkewajiban antara lain : Menjaga ajaran pokok agama. Melaksanakan hukum. Menjaga keamanan. Memungut zakat, sedekah, pajak. Mengamati keadaan ummat. Dan lain-lain (Prof Dr TM Hasbi ash-Shiddieqy : “Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam”, 1991:105-107, Drs M Umar dkk : “Fiqih – Ushul Fiqih – Mantiq” 3, 1984/1985:54-55, KODI : “Materi Dakwah Terurai” 5, 1989/1990:18-19, H Sulaiman Rasyid : “Fiqih Islam”, 1976:472-473).

Ibnu Khaldun (t32-808H) menyebutkan bahwa hakikat kepemimpinan itu adalah merupakan pengganti kedudukan pembawa syara’ (Rasul) dalam memelihara agama dan politik keduniawian.

Dr Dhiya’ud-Din ar-Rais menegaskan kembali pandangan para ulama bahwa tugas imam itu adalah sebagai pemimpin kaum Muslimin dalam memelihara kepentingan mereka dan melaksanakan syari’at bagi mereka. Sedangkan persoalan agama adalah wewenang allah, dan persoalan ijtihad adalah wewenang para ulama Mujtahid (“Islam Dan Khilafah”, 1985:159-160, 202-203).

Prof Dr Jimly Ash-Shiddiqie SH melukiskan bahwa Imam (Raja, Legislator) itu berwewenang sebagai Kepala Negara (Pemimpin Politik) dan sebagai Kepala Agama (Pendeta Keagamaan) (“Islam Dan Kedalatan Rakyat”, 1995:22,25,29).

Dengan mengacu pada QS 22:41, disebutkan bahwa kewajiban imam, penguasa negara itu adalah : Mempertinggi mutu kerohanian rakyat, memberikan kemudahan beribadah kepada arakyat. Melaksanakan jaminan sosial, memungut dan membagikan zakat. Melindungi Hak Asasi Manusia, melindungi kepentingan rakyat (Dr Musthafa as-Siba’I : “Sistem Masyarakat Islam” 1987:137, Dr Abdul karim Zaidan : “Rakyat Dan Negara Dalam Islam”, 1984:18-19, Abul A’la al-Maududi : “Khilafah Dan Kerajaan”, 1984:104-106, Prof Dr A Syalabi : “Sejarah Dan Kebudayaan Islam” 1, 1983:328).

Fuqaha menyebutkan bahwa imam itu hendaklah mempunyai sifat dan kepribadian antara lain : Berpengetahuan luas, baik dalam bidang agama, maupun dalam bidang politik. Adil. Cakap. Sehat fisik, mental, sosial (H Sulaiman Rasyid : “Fiqih Islam”, 1976:470-471, dari Muhammad al-Hudari : “Itmamul Wafa”, dan dari Ibnu Khaldun : “Muqaddamah”, Abi Syuja’ : “Matan al-Ghayah wa at-Taqrib”).

H Mawardi Noor menyebutkan bahwa yang harus dipilih dan diangkat sebagai imim, pemimpin itu adalah orang yang benar-benar taqwa, yang terlihat dalam sikap, amal perbuatan, akhlak dan tindak tanduknya. Dan terlarang memilih, mengangkat orang-orang yang punya indikasi kafir (membangkang terhadap Allah), fasiq (amal dan tindakannya bertentangan dengan perintah dan ajaran Allah), memusuhi Islam dan ummatnya (Islamophobi), pengadu-domba (pemecah-belah), mempermain-mainkan atau mengolok-olokkan Islam, munafiq (Islam pura-pura), mencintai kekafiran dari pada keimanan (“Memilih Pemimpin”, 1971:15-16).

Imam Bukhari dari Abi Bakrah meriwayatkan bahwa Rasulullah mencela suatu kaum (bangsa) yang mengangkat wanita sebagai penmguasa negara dengan memperingatkan bahwa ‘Tidak akan pernah sukses suatu kaum (bangsa) yang menyerahakan kekuasaan pemerintahan mereka kepada wanita” (SABILI, No.16, 31 Januari 2001, hal 15, SABILI, No.23, 9 Mei 2001, hal 8).

1

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: