Kesehatan Soeharto dan Resolusi PBB

Menyoal Kesehatan Soeharto dan Resolusi PBB

1 Kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto

Dalam sidang pengadilan mantan Presiden Republik
Indonesia kedua Haji Mohammad Soeharto oleh Tim Dokter
Pemeriksa, berdasarkan hasil pemeriksaan klinis
disimpulkan bahwa kondisi kesehatan HM Soeharto unfit
permanen, tidak layak disidangkan. Salah satu keluhan
kesehatan HM Soeharto dinyatakan sesak, berdebar-debar
melihat orang yang tak disenangi, yang tak disukai.
Namun keluhan kesehatan ini tak pernah
dipermasalahkan, baik oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun
oleh Penasehat Hukum, bahkan oleh Majlis Hakim. Tak
pernah dipertanyakan, apakah keluhan ini merupakan
penyakit psikosomatik, ataukah ini merupakan petunjuk,
indikasi kejiwaan, tanpa memerlukan suatu detektor
canggih ? Kini, seseorang yang bersalah sudah dapat
dideteksi dengan menggunakan pemeriksa kesalahan (lie
detector). Tapi bagaimana pun di samping yang dapat
terkena, terjerat hukum, ada pula yang kebal, tak
terjamah, tak terjangkau hukum. Di dunia yang ada
hanyalah like and dislike. Domba-domba tak akan mampu
menyidangkan singa. (Bks 28-9-2000)

2 Menyoal fungsi jaksa

Dalam sidang pengadilan mantan Presiden Soeharto
terbersit keragu-raguan tentang status Jaksa Penuntut
Umum. Apakah Jaksa Penuntut Umum itu mewakili Negara,
ataukah mewakili Rakyat. Siapakah Klayen dari Jaksa
Penuntut Umum itu. Apakah Negara, ataukah Rakyat.
Berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum, maka Penasehat
Hukum jelas Klayennya, yaitu mantan Presiden Soeharto.
Keragu-raguan ini muncul ketika Jaksa Penuntut Umum,
Mukhtar Arifin bersikeras berupaya agar pengadilan
mantan Presiden Soeharto ini dapat dilanjutkan demi
memenuhi tuntutan aspirasi rakyat. Maksud Jaksa
Penuntut Umum tersebut lansung diprotes, ditolak oleh
Penasehat Hukum, OC Kaligis. yang keberatan dengan
Pengadilan Rakyat. Tampaknya bagi Penasehat Hukum OC
Kaligis, Pengadilan Rakyat itu berkonotasi negatif.
Tegasnya Rakyat itu berkonotasi negatif, sedangkan
Negara berkonotasi postif. Tapi dalam kondisi nyata
(bukan dalam tataran teoritis-akademis) tak begitu
jelas apakah hukum itu ditegakkan atas nama Tuhan
(Tuhan yang mana ?), atau atas nama Negara, atau atas
nama Rakyat (Rakyat yang mana ?), atau atas nma Hukum
(hukum yang mana ?). (Bks 29-9-2000)

3 Resolusi yang keliru

Dalam berbagai kesempatan dinyatakan bahwa melalui
jalur diplomasi, dunia diyakinkan akan kesungguhan
Indonesia mematuhi dan melaksanakan resolusi DK-PBB
sehubungan dengan kasus Atambua. Transparan sekali,
Indonesia kehilangan jati-dirinya. Sama sekali tak
pernah ada upaya diplomasi meyakinkan dunia bahwa
tindakan DK-PBB mengelurkan resolusi tersebut sungguh
merupakan tindakan yang berlebih-lebihan (over
acting), bagaikan membunuh nyamuk dengan menggunakan
kampak. Ini menunjukkan sikap arogansi, kecongkakan,
keangkuhan DK-PBB mendiktekan memaksakan kehendaknya,
khususnya untuk kepentingan Amerika Serikat dan
sekutu-sekutunya. Dalam membela menegakkan
jati-dirinya, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden
Soekarno pernah menyatakan “go to hell” kepada PBB.
Namun sayang, kini seluruh dunia bertekuk lutut ke
bawah DK-PBB, tak terkecuali Irak, Iran, Libya, dan
lain-lain. Sungguh ironis, anggota PBB hanya
dikendalikan oleh big-five DK-PBB untuk kepentingan
politik, ekonomi, militernya. (Bks 29-9-2000

4 TNI/POLRI dan UUD-45

UUD-45 tidak mengenal terminologi ABRI. Pasal 10 hanya
menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuatan tertinggi
atas AD, AL dan AU. UUD-45 juga tidak mengenal
terminologi POLRI, KAMTIB. Bereda dengan UUD-45, maka
dalam UUDS-50 disebutkan bahwa untuk memelihara KAMTIB
diadakan suatu alat kekuasaan Kepolisian yang diatur
dengan UU (pasal 130).

Jiwa, semangat, amanat UUD-45, baik eksplisit maupun
inplisit tidak ada mengisyaratkan kedudukan TNI/POLRI
baik dalam DPR maupun MPR. Yang disebut
“golongan-golongan” menurut penjelasan UUD-45 (pasal 2
ayat 1) ialah badan-badan kolektif seperti koperasi,
serikat sekerja dan lain-lain badan-badan ekonomi.

Penjelasan pasal 2 ini juga menyebutkan bahwa maksud
penambahan golongan dan utusan daerah pada DPR adalah
agar MPR betul-betul dapat dianggap representatif
sebagai penjelmaan rakyat. Disadari atau tidak “utusan
daerah” ini membuyarkan konsep negara kesatuan (pasal
1). Bahkan konsep dua lembaga legislatif (DPR dan MPR)
itu sendiri meluluh-lantkakan negara kesatuan.

Rumusan hasil seminar Angkatan Darat II di Bandung,
1966 yang dikembangkan dari konsep “jalan tengah” KSAD
Mayjen AH Nasution, November 1958, yang kemudian
diperkuat dengan UU No.20 tahun 1982, sungguh sangat
bertolak belakang dengan jiwa, semangat, amanat pasal
30 UUD-45.

Rumusan seminar menyatakan bahwa “TNI-Ad yang lahir
dalam kancah Revolusi tidak pernah merupakan suatu
alat pemerintah yang mati, suatu alat penjaga keamanan
belaka. TNI-AD sebagai pejuang kemerdekaan tidak dapat
berdiri netral terhadap jurusan haluan Negara,
terhadap baik-buruknya Pemerintah, dan terhadap
keselamatan Negara dan masyarakat Pancasila. TNI-AD
tidak hanya mempunyai tugas pokok teknis-kemiliteran
belaka, melainkan juga di segala bidang kehidupan
sosial”.

Padahal sejarah mencatat, bahwa pejuang kemerdekaan
pada masa revolusi hanyalah rakyat. Pada waktu itu tak
dikenal TNI, apalagi TNI-Ad, juga tak dikenal
Pancasila. Bahkan BPUUPKI sama sekali mengabaikan
usulan nama dasr negara Indonesia. Paling-paling yang
dikenal Tentara Rakyat atau TKR, Sabilillah,
Hizbullah.

Sedangkan pasal 30 UUD-45 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap
warga-negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan negara”. Ini berarti bahwa rakyatlah (warga
sipil) yang berhak merangkap (berdwifungsi) tugas
teknis-kemiliteran, dan bukan warga militer yang
berhak merangkap (berdwifungsi) tugas di bidang
kehidupan soisl. Ini suatu manipulatif.

Tentara di mana pun adalah alat negara, sebagai
penjaga keselamatan pemerintah, rakyat dan wilayah,
bukan sebagai alat penguasa semata, apalagi merangkap
sebagai penguasa. Karena TNI/POLRI bukanlah termasuk
pada kriteria golongan ataupun utusan seperti yang
dikehendaki UUD_45 (pasal 2 ayat 1), maka seyogianya
kedudukan TNI/POLRI dalam Pemilu sama dengan warga
lainnya, tidak diistemewakan, yaitu sama-sama punya
hak memilih dan dipilih, bukan sebagai warga kelas
satu yang istimewa yang punya hak khusus. Kalau
TNI/POLRI menghendaki kdudukan sebagai warganegara
istimewa, maka sebaiknya disisipkan amandemen pada
UUD-45. Bahkan sudah masanya UUD-45 direvisi total
secara menyeluruh sesuai dinamika aspirasi dan
tuntutan rakyat banyak yang berkembang dalam era
refoirmasi. UU Pemilu haruslah punya jiwa dan semangat
jurdil, bukan kepentingan sepihak, apalagi bertahan
dengan status quo, mempertahankan alat negara
(TNI/POLRI) sebagai alat penguasa, bahkan sebagai
penguasa. Pengangkatan unsur eksekutif (TNI/POLRI)
jadi anggota legislatif merupakan bentuk
ketakjurdilan. (Bks 13-1-1999)
1

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: