Lelemahan UUD-45

1Kita tak pernah baca konstitusi

(Gus Dur dan DPR dalam UUD-45)

Kita semua tak pernah memahami konstitusi UUD-45, bahakan tak pernah membaca UUD-45. Gus Dur mengingatkan agar kita semua berpegang pada konstitusi, agar tak menyimpang dari konstitusi. Namun Gus Dur sendiri tak memahami UUD-45. Gus Dur mengancam akan mengeluarkan Dekrit Pembubaran DPR. Padahal dalam UUD-45 tak satu pun pasal yang memberi hak wewenang kepada Presiden untuk membubarkan DPR. DPR dan MPR sendiri juga tak memahami UUD-45. Gus Dur sama sekali tak dapat dituduh melanggar UUD-45. Karena itu

Sidang Istimewa MPR untuk minta pertanggungjawaban Presiden atas pelanggaran konstitusi tak dapat diselenggarakan. Dalam UUD-45 tak satu pasal pun yang membatasi kekuasaan Presiden, tak satu pasal pun larangan bagi Presiden. Presiden itu berkuasa penuh, berkuasa mutlak, tanpa batas. UUD-45 itu hanya cocok untuk sistim pemerintahan otoriter, untuk sistim pemerintahan totaliter. Menurut Mr Muhammad Yamin, Pembukaan UUD-45 menjamin demokrasi, tetapi pasal-pasalnya benci akaan demokrasi (Proklamasi dan Konstitusi RI, 1952:90). UUD-45 itu bersikap mendua. UUD-45 itu sudah sangat mendesak untuk direformasi. Mempertahankan UUD-45 berarti mempertahankan otoriter, mempertahankan totaliter. Selama UUD-45 diberlakukan, yang terjadi hanyalah diktator konstitusional.

2 Persatuan dan kesatuan semu

(Rekayasa Sakralisasi Pancasila)

Secara sistimatis berkesinambungan, lebih intensif tiga dekade belakangan ini ditanamkan keyakinan bahwa bangsa Indonesia yang maajemuk (pluralis) ini hanya dapat disatukan dan dipersatukan dengan Pancasila dan UUD-45. Berbagai upaya dan rekayasa dilakukan. Bisa dalam rangka indoktrinasi atau enataran. Pancasila tampak terpisah dari UUD-45. Biangnya berpangkal dan beawal dari penerimaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kembali ke UUD-45. Pemantapannya dikukuhkan dengan penetapan Pancasila sebagai Asas Tunggal. Dengan Asas Tunggal itulah digalang persatuan dan kesatuana bangsa Indonesia. Mengenai Asas Tunggal ini, Tajuk Rencana KOMPAS 4 Juli 1983 mengingatkan bahwa pemerintah dengan surplus kekuasannya dapat saja memaksa masyarakat menerima Asas Tunggal secara formal selama struktur kekuasaan yang menunjangnya tetap efektif. Namun sekedar akseptasi formal tidaklah akan memadai. Nanti persatuan dan kesatuan yang dicapai hanyalah persatuan dan kesatuan semu, tak berakar kuat sama sekali. Dengan berantaakan struktur kekuasaan yang menunjang Asas Tunggal, maka buyar berantakan pula bangunan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Seandainya persatuan dan kesatuan yang diperoleh dengan Asas Tunggal itu adalah persatuan dan kesatuan yang hakiki, maka tak akan bermunculan kepermukaan berbagai macam tindak kerusuhan secara sporadis di mana-mana dalam bentuk bentrokan fisik massal yang bersifat SARA. Sudah waktunya untuk mengkaji ulang segala upaya dan rekayasa sakralisasi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Baik “Bhinneka Tunggal Ika” ataupun “E Pluribus Unum” adalah sama-sama moto keseragaman dalam keberagaman (unity in variety) (kesatuan dalam persatuan).

1

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: