Pakar bicara UUD-45

Drs G J Wolhoff bicara tentang :

1 Konstitusi RI-1945

Konstitusi 19 Agustus 1945 terdiri atas “Pembukaan” (Mukaddimah), 16 bab yang seluruhnya terdiri atas 37 pasal, Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan satu Aturan Tambahan.

Dalam “Pembukaan” itu, proklamasi kemerdekaan dengan tegas didasarkan atas azas, bahwa “sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” dan bahwa ‘Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Selanjutnya ditegaskan bahwa negara nasional kita haruss tersusun sebagai republik yang berkedaulatan rakyat berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/pewakilan, dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sebagaia bentuk negara dipilih Republik Kesatuan yang berdesentralisasi territorial (pasal 1.i, pasal 18). Sistim pemerintahan sentral dan lokal didasarkan atas azas Kedaulatan Rakyat menurut sistim perwakilan (pasal 1.2, pasal 18) akan tetapi dalam pasal 18 ditentukan, bahwa susunan pemerintahan lokal harus ditetapkan (dengan Undang-Undang) dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistim pemerintahan sentral dan hak-hak asal usul dalam “daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Konstitusi TIDAK memuat suatu pasal yang menentukan territorium negara. Dalam “Pembukaan” hanaya dinyatakan bahwa maksud tujuan Konstitusi ialah “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia”” Dalam penjelasan resmi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “Indonesia”, akan tetapi sejak 17 Agustus 1945 oleh Pemerintah Republik Indonesia berulang-ulang dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan “Indonesia” ialah “seluruh bekas wilayah Hindia Belanda”.

Dalam pasal 26 dimuat azas bahwa “yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia aseli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warganegara” (ayat 1). Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan harus ditetapkan dengan Undang-Undang (ayat 2). Dalam pasal 27 dimuat azas bahwa “segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”, akan tetapi pasal 6 ayat 1 memuat suatu pengecualian yaitu bahwa Presiden harus bersatus “Orang Indonesia ASELI”. Dalam Konstitusi-Konstitusi yang berikut (UUDS-50) ayat diskriminatip itu dilenyapkan.

Dalam pasal 35 dab 36 ditentukan Sang Merah Putih sebagai Bendera Nasional dan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa (resmi) negara.

Prosedur-prosedur sistim demokrasi langsung seperti inisiatip rakyat, referendum dan recall TIDAK dikenal oleh Konstitusi 19 Agustus 1945.

Konstitusi itu hanya memuat beberapa hak azasi saja (pasal 27, 28, 29 dan 31). Sebaliknya pasal 33 menuntut suatu ekonomis yang demokratis. Pasal itu menuntut supaya perekonomian disusun sebagai usaha berdasarlan azas kekeluargaan (ayat 1) dana bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandudng di dalamnya, dan cabang-cabang produksi yang terpneting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (ayat 2 dan 3).

Mengenai susunan DPR, Konstitusi hanya menuntut supaya susunan itu ditetapkan dengan Undang-Undang (pasal 19 ayat 1), DPR itu hartus bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Dari hak-hak parlementer (inisiatip, amandemen, interpelasi, menanya, angket) hanya disebut hak inisiatip (pasal 21 ayat 1).

Hubungan Presiden, Menteri-Menteri, DPR dan Rakyat (Korps pemilih) TIDAK diatur menurut “sistim parlementer”, tetapi menurut “sistim presidensiil”, tetapi dengan catatan bahwa Presiden disubordinasikan kepada Kongres Rakyat.

Dalam Konstitusi itu TIDAK terdapat pasal yang menentukan bahwa Presiden betanggungjawab terhadap MPR. Benar ia dipilih oleh MPR (pasal 6 ayat 2), akan tetapi ia amemegang jabatannya selama masa lima tahun (pasal &) dan TIDAK terdapat ketentuan yang menentukan bahwa MPR berhak melepaskannya dalam jangka waktu 5 tahun itu. Kecuali bila dianggap bahwa hak itu termuat dalam “Kedaulatan Rakyat” yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2).

Konstitusi TIDAK memuat pasal-pasal yang menentukan, bahwa “Presiden tak dapat diganggu-gugat, Menteri-Menteri yang bertanggungjawab”, atau “Presiden berhak membubarkan DPR dan mengadakan pemilihan untuk membaharui DPR itu”, ataupun ketetntuan yang mengatur prosedur pembentukan Kabinet melalui seorang formatir (pembentuk kabinet) ataupun ketentuan yang menuntut kontrasain Menteri untuk tiap-tiap tindakan Presiden. Akan tetapi tidak adanya ketentuan-ketentuan itu belum berarti bahwa Konstitusi melarang perkembangan sistim parlementer dengan cara pertumbuhan “konvensi-konvensi” penambah Konstitusi tertulis. (“Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara Republik Indonesia”, 1955:67-69).

2 Sistim Unikameral dan Bikameral

Dalam beberapa negara DPR-sentral bersiafat Bdan Tunggal (Uni Kameral) sedang dalam beberapa negara lain DPR itu terbagi atas dua bagian seperti di Inggeris dan Belanda (Monarsi Kesatuan, di USA dan USSR (Republik Federal).

Sistim Unikameral berdasarkan teori Revolusi Percancis yang memandang seluruh Bangsa sebagai ssuatu Massa Individu-Individu yang bersifat sama yang tidak berorganisasi kecuali dalam organ-orgaan sentral negaranya. Kedaulatan atau dengan perkataan lain keehendak kollektip Massa itu, melalui pemilihan umum, terjelma dalam suatu DPR Nasional yang menterjemahkan Kehendak Nasional Kollektip. Teori ini bertalian dengan konsepsi ekstrim Negara Kesatuan Nasional yang dikembangkan dalam Revolusi Perancis dimana kedaulatan tak dapat dibagi-bagi dan dipusatkan seluruhnya pada organ-organ sentral Negara, khususnya DPR-sentral. Desentralisasi kekuasaan dari Pusat kepada organisasi-organisasi territorial atau funksionil bawahan dalam konsepsi itu tidak dikenal.

Sistim Bikameral berdasarkan teori yang khususnya berkembang di negara-negara Angelsaksis, bahwa bangsa itu bukan suatu Massa Inddividu-Individu yang bersifat sama dan tidak berorganisasi (kecuali dalam organ-organ sentral negaranaya). Menurut teori itu, dalam rangkapan Negara, bangsa itu berorganisasi dalam organisasi-organisasi genealogis, territorial atau funksionil, yang sebagai organisasi harus diwakili dalam organ-organ sentral Negara.

Karena itu dalam Negara Federal di samping Kamar yang mewakili seluruh Rakyat (Kamar Rakyat), terwujudlah suatu Kamar yang khususnya mewakili Negara-Negara Bagian (Senat USA), atau Daerah-Daerah dan Suku-Suku Bangsa otonom (Kamar “Nasionalitas-Nasionalitas USSR).

Dalam Negaraa Kesatuan sebaliknya di samping kamar yang mewakili kollektivitas seluruh Rakyat 9Kamar Rakyat terwujudlah suatu Kamar yang khususnya mewakili golongan atau lapisan tertentu dalam Masyarakat (Di Inggeris : “House of Lords” di samping “House of Commons”).

Di Indonesia aliran “Revolusi Perancis” dianut oleh kaum “Unitaris”, sedangkan aliran “Angelsaksis” (khususnya USA) dianut oleh kaum “Federalis”.

“Aliran Federalistis” nampak juga dalam pasal 2 Konstitusi 19 Agustus 1945 yang mengatur susunan “Majelis Permusyawaratan Rakyat” yang dimaksudkan sebagai Perwakilan Rakyat Tertinggi, pengendali kedaulatan Rakyat Indonesia yang menetapkan Konstitusi dan merobahnya, yang memlih Presiden dan Wakil Presiden, dan menentukan garis-garis besar halauan Negara. (Idem, 1955:172)

3 Sistim perseorangan dan sistim daftaran

Dalam UUDS-50 seorang yang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota Konstituante atau Parlemen dan menyatakan kesediannya untuk dicalonkan dengan cara yang dikehendaki oleh yang mencalonkannya (UUDS-50 pasal 39), dapat dicalonkan sebagai orang-seorang dalam satu daftar perseorangan atau bersama-sama calon-calon lain (menurut urutan tertentu) dalam satu daftar kumpulan (pasal 36.1).

Seorang calon perseorangan atau calon pertama dari daftar kumpulan harus dikemukakan sebagai calon oleh sedikit-dikitnya 200 orang pemilih yang terdaftar sebagai pemilih dalam Daerah Pemilihan di mana calon itu dicalonkan. Calon-calon lain dari daftar kumpulan masing-masing cukup dikemukakan sebagai calon oleh sedkit-dikitnya 25 orang pemilih yang terdaftar dalam Daerah itu (pasal 38.1). (Idem, 1955:292)

Liek Wilardjo bicara sila negara kita

Ayatrohaedi, guru besar sastra dan bahasa meninjau Pembukaan UUD-1945 dari segi kebahasaan di rubrik “Bahasa” KOMPAS. Ia menyimpulkan kempat sila yang pertama adalah dasar negara kita, sedangkan yang kelima bukan dasar melainkan tujuan. Maka bila dalam proses pemindahan UUD-1945 yang tengah berlangsung sekarang, perumusan pembukaan tidak boleh diubah sedikit pun, dasar negara kita bukan Pancasila melainkan Catursila.

Saya mengamini catatan kritis Ayatrohaedi, tetapi bila hendak meluruskan kebiasaan yang kurang tepat, yang harus kita lakukan ilah BERHENTI menyebut Pancasila sebagai dasar negara kita. Sebut saja ia “sila negara kita”

Saya jadi teringat pada Trisila dan Ekasila yang pernah dilontrkan Bung Karno sebagai Pancasila yang diperas ke saripati dan intisarinya. (KOMPAS, Sabtu, 15 Juni 2002, Rubrik “Bahasa).

1

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: