Peran Aktivis Islam Di Lembaga Legislatif

Peran Aktivis Islam Di Lembaga Legislatif

Data statistik sensus penduduk bisa saja menunjukkan, ahwa angka umat Islam Indonesia lebih dari 80%, atau mungkin lebih dari 90% dari jumlah penduduk Indonesia. Tapi kondisi riil-politik umat Islam Indonesia sangat memprihatinkan, amat lemah (adz-dzillah), minoritas, tak lebih dari 30%, atau mungkin tak lebih dari 20%. Hal ini terlihat dari sidang-sidang wakil rakyat di lembaga legislatif (lembaga perundang-undangan) sejak menjelang Proklamasi Kemerdekaan sampai kini.

Ketika Panitia Konstitusi (Baan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) membicarakan UUD pada tanggal 13 Juli 1945, Wahid Hasyim mengajukan dua usul. Pertama, agar pada pasal 4 ayat 2 rancangan UUD diteapkan ahwa yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli yang beragama Islam. Kedua, agar pasal 29 berbunyi : “Agama negara adalah Islam dengan menjamin kemerdekaan orang-orang beragama lain untuk beribadat menurut agamanya masing-masing”. Semula, kedua usul Wahid Hasyim tersebut diterima oleh sidang. Namun kemudian, setelah Proklamasi Kemerdekaan, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pimpinan Sukarno-Hatta, kedua usul Wahid Hsyim tersebut yang telah diterima, akhirny diabaikan, sehingga pasal 6 ayat 1 berbnyi : “Presiden ialah orang Indonesia asli”, dan pasal 29 ayat 1 berbunyi : “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” (Dasrizal : “KH Wahid Hasyim Pemuda Yng Berhasil Meneruskan Kebesaran Para leluhurnya”, ESTAFET, No.12, Th.II, Edisi Oktober 1986, hal 25, Yang Muda Pada Masanya, Prof HJ Logemann : “Keterangan Baru Tentang UUD-45”, hal 21).

Dalam sidang Konstituante tahun 50-an, ada yang mengusulkan agar menjadikan Islam seagai Dasar Negara Indonesia. Namun usulan tersebut tak mendapat dukungan lebih dari 50%, apalagi lebih dari 70%. Situasi yang demikian dimanfa’atkan oleh Presiden Sukrno dengan dalih atas nama Rakyat Indonesia menetapkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, membubarkan Konstituante pilihan rakyat, dan memberlakukan kembali UUD-45.

Dalam sidang-sidang MPR di Era Reformasi ada yang kembali mengajukan usul yang pernah disampaikan oleh Wahid Hasyim. Namun teap saja tak mendapat dukungan lebih dari 50%, apalagi 70%. Amien Rais bersuara lantang ketika belum duduk di kursi MPR, namun bersuara minor, melempem ketika sudah duduk di kursi Ketua MPR. Berbeda dengan Khalid Bakdasy, satu-satunya wakil komunis di parlemen Suriah pada tahun lima puluhan dan enam puluhan, yang memiliki suara yang sedemikian lantang dengan lontaran gagasannya yang paling keras terdengar di antara seluruh fraksi lainnya (Musthafa muhammad Thahhan : “Rekonstruksi Pemikiran Menuju Gerakan Islam Modern”, 2000:112). Ini diseabkan oleh karen Amien Rais sebagaiamana juga almarhum Mohammad Roem berpendapat ahwa aspirasi hukum Islam sepenuhnya dapat ditampung dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD-1945 (“Hubungan Antara Politik Dan Dakwah”, oleh Amien Rais, dalam Panduan Umum Musyawarah Wilayah Muhammadiyah, Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah DKI Jkarta, Periode 1995-2000, hal 56).

Peran aktivis Islam di lembaga legislatif (MPR/DPR) dapat mengacu pada ajakan, himbauan, seruan Sukarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan tanggal 1 Juni 1945, meskipun Sukarno menciderai, mengkhianati ajakannya, yaitu agar Umat Islam memperjuangkan hukum Islam secara konstitusional. Sukarno berseru : “Marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam Badan Perwkilan Rakyat. Marilah kita bekerja sekeras-kerasnya agar supaya 60%, 70%, 80%, 90% utuan yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat itu orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Sehingga dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari Baan Perwakilan Rakyat itu, hukum Islam pula. Di dalam Badan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Krsiten bekerjalah sehebat-hebatnya. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam praturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian agar supaya sebagian besar dari pada utusan-utusan yang masuk Badan Prwakilan Rakyat itu ialah orang Kristen. Itu adil, fair play” (“Khirnya Pantja Sila”, 1949:31-32). Lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat, sebagai wakil-wakil rakyat bertugas untuk memusyawarahkan, mendiskusikan, menegosiasikan, merundidngkan, merembukkan tentang peraturanperaturan, perundang-undangan, termasuk dalamnya pencalonan/pemilihan wakil-wakil rakyat sendiri, dan pencalonan/pemilihan anggota lembaga eksekutif dan yudiktif.

Dalam kaitannya dengan kondisi riil-politik umat Islam dewasa ini, seharusnya aktivis Islam di lembaga legislatif (MPR/DPR) juga berperan sebagai “rem” yang menahan, mengawasi, mengontrol pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan rakyat agar tidak berbuat semena-mena, tidak melampaui batas. Dengan kata lain, peran keikutsertaan para aktivis islam alam pemerintahan adalah untuk mencegah, menghalangi terjadinya sistem yang zhalim (thagut, tirani), terjadinya kerusakan dan bahaya yang akan menimpa atau mengancam eksistensi bangsa dan megara (“Rekonstruksi Pemikiran …”, 2000:148). Dalam terminologi Islam adalah melakukan aktivitas nahi munkar, mencegah tindak kejahatan, kemaksiatan, kerusakan. Baik kerusakan aqidah, ibadah, akhlaq, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya,a tau kerusakan lain yang mengganggu keseimbangan dan keserasian berangsa, bernegara. Rujukannya apat ditemukan antara lain dari tugas yang diemban Nabi Musa. Allah menugaskan Nabi Musa untuk menuntun, membimbing, memimpin Fir’aun (Thagut, Tirani, Penguasa, Pemerintah, Pembesarnya, Rakyatnya) ke jaalan allah, ke jalan yang benar, jalan yang bebas dari kesesatan, agar takut akan siksaan allah di akhirat, agar tak berbuat semena-mena, tak melampaui batas (thaga), agar tak berbuat aniaya, tak berbuat kerusakan (QS 79:15-26). Dalam rangka memperbaiki/meningkatkan kondisi riil-politik umat Islam Indonesia, maka aktivis-aktivis Islam seyogianya juga aktif menyelenggarakan seminar-seminar untuk mensosialisasikan politik dan Islam, yang diikuti oleh berbagai pihak/kalangan, baik di pusat mapun di daerah, di kecamatan-kecamatan. Membicarakan, mendiskusikan sistim politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, baik yang Islami maupun yang jahili, sehingga terlihat perbedaanya yang tajam.
1

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: