Revolusi Islam dalam Pandangan Imam Kartosoewirjo dan Perang yang Dipaksakan atas NII

Revolusi Islam dalam Pandangan Imam Kartosoewirjo

dan Perang yang Dipaksakan atas NII

AlChaidar

Revolusi Islam dalam pandangan Imam pertama Negara Islam Indonesia (Asy Syahid Kartosoewirjo) bukanlah sebuah pemberontakan, bukan sebuah ‘pesta darah’ yang mendirikan bulu roma, tetapi sebuah perubahan yang indah. Sebuah hijrah (perpindahan) dari apa yang dilarang Allah (Pemerintahan non Wahyu) pada apa yang diperintahkan Ilahi (Menegakkan Keadilan Islam dalam ujud Negara yang Baldatun Thayyibatun wa Robbun Ghafur).

Andai bukan karena peperangan yang dipaksakan “RI-Djokja” kepada NII, andai “RI-Djokja” tidak menganggap Negara Pasundan boneka buatan belanda lebih pantas dijadikan kawan seiring dari pada NII yang gigih melawan belanda semenjak Jawa Barat ditinggalkan RI. Andai “RI-Djokja” mau melakukan perundingan jujur dengan negara baru yang menjadikan Al Quran dan Hadits sebagai hukum tertinggi ini, tentu sejarah Nusantara pasca 1945 tidak akan belepotan amis darah seperti sekarang ini. Perlu diketahui bahwa, NII tidak mempermaklumkan “RI-Djokja” sebagai musuh. Musuh NII adalah Negara Belanda, bahkan Imam tidak henti hentinya memberikan masukan pada “RI-Djokja” agar berdiri tegar menghadapi belanda. Namun sayang “RI-Djokja” malah balik melanggar wilayah kedaulatan NII dan menyerangnya, barulah perang yang dipaksakan dan tidak dikehendaki itu terjadi, dan berkepanjangan hingga sekarang.

Ini dapat kita telusuri dengan sikap dan pandangan Imam sejak tahun 1945 yang memberikan dukungan penuh terhadap RI. Apa yang Asy Syahid lakukan adalah sikap matang seorang negarawan dalam membela rakyat, sayangnya konspirasi internasional dengan Belanda sebagai pelaku utama, berhasil menyihir “RI-Djokja” bersama negara negara boneka belanda lainnya menjadi pasukan Ahzab yang mengepung NII.

Jika bayi Republik Islam Iran yang dijerat tali gantungan Pemerintahan Marxist Irak sebagai perpanjangan tangan Konspirasi di tahun 1978, namun Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah berhasil melepaskan diri. Seperti itu pula yang terjadi pada “Kakak sulung”nya di tahun 1949. Mari kita telusuri, betapa niat baik Imam NII beserta seluruh rakyat Islam dikhianati oleh saudara seetnis mereka, sebuah tragedi mengenaskan. Kebangkitan ideologi Islam di Nusantara harus bersimbah darah ditusuk dari belakang oleh saudara serumpun melayu sendiri.

Pada pertengahan bulan Juli 1946 di Garut – Jawa Barat, SMK memberikan pidato dihadapan rapat lengkap Partai Politik Islam Masyumi daerah priangan, yang bukan saja dihadiri oleh anggota partai tersebut, tetapi juga perwakilan dari GPII, Hizbullah, Sabilillah, Muslimat, GPII Puteri dan undangan lainnya. Pidatonya yang terkenal tersebut kemudian diringkas sebulan kemudian dalam sebuah buku yang berjudul « Haloean Politik Islam » yang diterbitkan Dewan Penerangan Masjoemi daerah Priangan. Dari buku ini tampak jelas apa yang dimaksud SMK tentang cara melaksanakan syari’at Islam di Indonesia secara menegara, diawal lahirnya RI yang disebut SMK sebagai « Jembatan Emas » dan sebelum beliau memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Antara lain :

S.M. Kartosoewirjo menerima keberadaan RI sebagai sebuah awal kebaikan, yang harus dipelihara dan dipertahankan, sebagai sebuah suasana yang kondusif untuk memasyarakatkan Islam sebagai rahmat bagi semesta :

Sekarang, Negara dan Ra’yat indonesia soedah merdeka, hampir tjoekoep setahun oemoernja. Kini baroe merdeka « de facto » (njata menurut boekti) dan tidak lama lagi insja Allah menjadi merdeka « de jure » bila mana waktoe waktoe salah satoe negeri loear mengesahkan kemerdekaan negara kita. Pada sa’at itoelah kemerdekaan Indonesia menjadi boelat 100 pct penoeh, tidak lebih dan tidak koerang, sehingga dalam ikatan dan persatuan bangsa bangsa di doenia, negara kita akan mendapat kedoedoekan jang sederadjat dan sedjadjar dengan negara2 merdeka lainnya.

S.M Kartosoewirjo mengajak muslimin untuk terus bersetia pada perjuangan politik, dengan tetap berpegang pada dua hal : ideologi dan realita. Tetap harus setia dengan apa yang diinginkan (sebagai hamba Alah tentunya Darul Islam di dunia dan Darus Salam di akhirat), dan tidak buta dengan kemungkinan kemungkinan yang bisa dilakukan untuk menghantarkankeinginan itu di alam nyata :

Seorang ahli perdjoeangan jang berideologi tidak pernah terhenti –djangankan sengadja menghentikan diri– dalam oesahanja mendekati dan mentjapai tjita-tjitanja. Moemkin pada soeatoe waktoe ia tampak lari “milir-moedik”, melompat kekanan dan kekiri, terbang kebarat atau ketimoer –karena keadaan dan kenjataan masjarakat tidak memberi kemoemkinan atau kelapangan lebih daripada itoe–, tetapi dalam pada ia terombang-ambing oleh gelombang masjarakat dan terdampar diatas pantai kesengsaraan, maka mata-hatinja tidak pernah lepas dari Ideologi. Tiap-tiap langkah dan geraknja selaloe diarahkan kepada tertjapainja ideologi. Ia hidoep dengan ideologinja dan ingin mati poen dalam djalan dan oesaha menoedjoe tertjapainja ideologi itoe.

Djiwa perdjoeangan jang seroepa itoe tiadalah ternilai harganja. Djiwa jang seroepa itoe adalah moestika bangsa, jang mendjadi benih kemoeliaan dan keloehoeran sesoeatoe Oemmat dan Agama.

S.M. Kartosoewirjo pun mengingatkan jangan sampai terjebak dalam dua sisi ekstrim, berideologi tapi tidak melihat kenyataan, atau pasrah pada kenyataan dan kehilangan ideologi. Bahkan kesadaran ideologi ini pun tidak boleh membutakan diri akan adanya ideologi lain yang harus dihadapi sebagai competitor yang disikapi secara cerdas dan cermat. Jangan sampai semangat memperjuangkan ideologi Islam di tengah perkembangan negara muda RI yang masih rentan itu, melahirkan konflik horizontal antara sesama warga RI, yang akhirnya menjadi perlemahan ke dalam dan membuka peluang pada musuh untuk kembali menjajah RI:

Poen sebaliknja, kita haroes poela bertjermin kepada pelbagai peristiwa, jang orang boleh demikian jakin kepada sosoeatoe ideologi, sehingga loepa kepada realiteit “tergila-gila kepada ideologi sendiri”, mabok kepada kebenaran sendiri, sehingga sering loepa- bahkan kadang-kadang tidak barang sedikit menaroeh perhatian atau pengharga-an-kepada ideologi jang lainnja.

Penjakit “fanatisme” jang seroepa inilah jang moedah sekali jang membahajakan persatoean bangsa dan persatoean perdjoeangan, jang kesoedahannja bernatidjahkan kepada perpetjahan dan pertjideraan jang tidak diharapkan, teroetama sekali pada masa genting-roenting seperti sekarang ini, dimana tiap-tiap warga Negara seharoesnja merasa wadjib ikoet serta menjempoernakan perdjalanan Revolusi Nasional, jang lagi tengah kita hadapi bersama. Lebih-lebih lagi, kalau kita jakin, bahwa tiap-tiap perpetjahan antara kita dengan kita, adalah satoe keoentoengan bagi moesoeh. Tentang hal ini, lebih landjoet akan kami sadjikan dibagian jang lain.

Wal-hasil, keterangan dan penerangan ringkas diatas tjoekoeplah kiranja menoendjoekkan tentang wadjib kita, selaloe haroes berpegangan kepada kedoea “akidah politik itoe” djika kita hendak melaloei djalan jang sebaik-baiknja dalam per-djoeangan, menoedjoe dan mentjapai kemoeliaan dan keloehoeran Noesa, Bangsa dan Agama, tegasnja: Menegakkan Repoeblik Indonesia.

S.M. Kartosoewirjo mengingatkan bahwa ada dua jenis revolusi yang harus dilangsungkan, pertama revolusi nasional, yang bertujuan mempertahankan RI dari pencaplokan kembali bangsa asing, dan terus membangunnya hingga berdiri sejajar dengan bangsa bangsa lain. Dan kedua adalah revolusi sosial, yakni perubahan di dalam negara RI sendiri, dimana dengan menyadari besarnya pengaruh dukungan rakyat, setiap pejuang ideologi harus berusaha menarik dukungan rakyat, dan membuka kesadaran rakyat pada ideologi yang ditawarkannya. Dan tanggung jawab muslimin adalah mengembangkan ideologi Islam sehingga memperoleh kesempatan menerima kepercayaan rakyat untuk menjalankan kekuasaan negara berdasarkan syari’at Islam :

Pada waktoe itoelah orang berdjoeang dengan sepenoeh-penoeh kekoeatannja, oentoek membela dan mempertahankan kejakinan dan ideologinja masing-masing. Tiap-tiap golongan dan party berichtiar dan berdaja-oepaja dengan segenap oesahanja, oentoek mengembangkan ideologi dalam kalangan ra’jat. Dan oleh karena Repoeblik Indonesia berdasarkan Kedaulatan ra’jat, maka soeara ra’jat jang terbanjak itoelah, jang akan memegang kekoeasaan Negara. Djika kommunisme, jang diikoeti oleh seba-gian besar daripada ra’jat, maka pemerintah Negara akan mengikoeti haloean politik, sepandjang adjaran kommunisme. Dan bila Sosialisme atau Nasionalisme jang “menang soeara”, maka Sosialisme dan Nasionalismelah jang akan menentoekan haloean politik Negara.

Demikian poela, djika Islam jang mendapat koernia Toehan “menang dalam perdjoeangan politik” itoe, maka Islam poelalah jang akan memegang tampoek Pemerintahan Negara. Sehingga pada waktoe itoe terbangoenlah Doenia Islam atau Dar-oel-Islam, jang tetap bersendikan kepada kedaulatan Ra’jat, jang tidak menjimpang seramboet dibelah toedjoeh sekalipoen daripada adjaran-adjaran Kitaboellah dan soennatoen-Nabi Moehammad Clm.

Pada sa’at itoelah kita hidoep didalam Doenia Baroe, jang boleh kita gelari: “Al-Daulatoel-Islamiyah”. Selandjoetnja, tentang hal ini akan kami bentangkan dibagian lain. Oleh sebab itoe, maka dalam perdjoeangan kedoea ini bolehlah dinamakan: ‘Alam perdjoeangan ideologi.

Target Revolusi sosial itu adalah :

Hendaklah Republik Indonesia menjadi Republik jang berdasar Islam;

Hendaklah pemerintah dapat mendjamin berlakoenja hoekoem sjara’ Agama Islam; dalam arti jang seloeas-loeas dan sesempoerna-sempoernanja;

Kiranja tiap-tiap Moeslim dapat kesempatan dan lapangan oesaha, oentoek melakoekan kewadjibannja, baik dalam bagian doeniawy maoepoen dalam oeroesan oechrowy;

Kiranja ra’jat Indonesia, teristimewa sekali Oemmat Islam, terlepaslah daripada tiap-tiap perhambaan jang mana poen djoea.

Dengan ringkas tapi tegas bolehlah kita katakan, bahwa tjita-tjita Oemmat Islam (Ideologi Islam) ialah: hendak membangoenkan Doenia Baroe, atau Doenia Islam, atau dengan kata-kata (terminologi) lain: Dar-oel-Islam.

Sebab, sepandjang kejakinan dan pendapat Oemmat Islam, maka hanya dengan Islam didalam bangoenan Dar-oel-Islam sadjalah masjarakat Indonesia choesoesnja dan segenap perikemanusiaan oemoemnja dapat terdjamin keselamatannja, baik jang behoeboengan dengan hidoep dan peripenghidoepannja maoepoen jang bersangkoetan dengan kepentingan dan keperloean kedoeniaan jang lainnja.

…….

Tjita-tjita jang seroepa itoe tertanam dalam-dalam dan berakar koeat-koeat dalam kalboe Oemmat Islam, sehingga tiap-tiap Moeslim dan Moe’min menganggap hidoepnja tiada berguna (moebadzir), bahkan ia merasa menanggoeng dosa jang sebesar-besarnja, djika ia menghentikan ichtijar dan oesahanja, bagi mentjapai Dar-oel-Islam, Dar-oes-Salam!

S.M.Kartosoewirjo mengamanatkan agar revolusi sosial ini dilakukan secara hati hati, sehingga tidak merusak tatanan yang sedang dibangun :

Djawa pada dewasa ini, Revolusi Sosial moemkin dapat berlakoe –bersamaan dengan waktoe berlakoenja Revolusi Nasional–, djika keadaan ditempat atau daerah itoe menoen-toet dan menghendakinja. Dan bilamana terpaksa terdjadi jang seroepa itoe, maka hendaknja didjaga beberapa perkara, diantaranja ialah:

Peliharalah eratnja persatoean antara Pemerintah dan Ra’jat, dan djagalah persatoean antara golongan dengan golongan, antara berbagai-bagai Lapisan ra’jat, sehingga moemkin terdjadi pertjideraan, pertikaian atau pertengkaran, jang kadang-kadang menimboelkan koerban. Sebab, setiap oesaha jang mereng-gangkan kita sama kita, tiap-tiapnja itoe mendjadi keoentoengan moesoeh, maka hendaknja kita haroes lebih tambah berhati-hati, tertib dan teliti dalam tiap-tiap gerak dan langkah kita.

Revolusi Sosial itoe djangan hendaknja hanja memberi keoentoengan kepada tempat atau daerah itoe sendiri sadja, tetapi djoega menimboelkan keoen-toengan nasional. Tegasnja, Revolusi Sosial jang berlakoe itoe dapatlah kiranja menambah pesatnja kekoeatan, boeat menjelesaikan Revolusi Nasional.

Sebaliknja, djika disoeatoe tempat terdjadi Revolusi Sosial, dan ternjata meroegikan kepada tempat atau daerah itoe sendiri, djangankan meroegikan perdjoeangan Oemmat (nasional), teranglah, bahwa Revolusi jang seroepa itoe boekanlah Revolusi jang kita harapkan, jang boleh membawa ra’jat bangsa kita kepada Kemerdekaan jang sedjati.

Adapoen Revolusi jang kita harapkan ialah Revolusi jang membangoen (konstruktif) dan boekan Revolusi jang membongkar (destruktif), jang menoemboehkan “hoeroe-hara” atau “perang saudara” dalam kalangan bangsa kita sendiri. Padahal tiada-lah mara-bahaja jang lebih hebat dan dahsjat, jang boleh menimpa Oemmat dan Negara, melainkan toemboehnja “hoeroe-hara” dan “perang saudara” itoe, teristimewa sekali pada masa jang segenting ini, dimana nasibnja bangsa dan Negara kita hanja tergantoeng kepada kekoeatan diri sendiri semata-mata dan pada hakikatnja hanja terkandoeng kepa-da tolong dan koernia Ilahy.

Oleh sebab itoe, kami berharap, moega-moega kejakinan jang seroepa ini dan taktik perdjoeangan jang kita lakoekan itoe, tidak hanja mendjadi milik kita sendiri sadja, miliknja Party Politik Islam Masjoemi dan Oemmat Islam oemoemnja, melainkan djoega merata kepada sekalian ahli perdjoeangan, jang sama-sama menghendaki kemoeliaan noesa, bangsa dan teroetama Agama, dalam melakoekan wadjib kita bersa-ma, menegakkan Kedaulatan Repoeblik Indonesia. Kalau kita selaloe mendjaoehkan masalah -masalah jang ketjil (far’iyah) dari pandangan kita dan melihat kewadjiban2 jang besar (oesoel), jang selamanja menantikan kita, insja Allah segala sesoeatoe akan dapat kita selesaikan bersama-sama, dengan tjara jang sebaik-baiknja.

Dari uraian di atas tampak S.M. Kartosoewirjo menghendaki bahwa Revolusi Islam yang dicita citakannya bersifat membangun, sejalan dengan pembangunan negara RI yang baru berdiri. Barangkali bisa disamakan dengan I’tikad baik pemuda Muhammad, sebelum menjadi nabi (Saaw) yang bergabung dengan Hilful Fudlul, untuk menggalang kebaikan bagi segenap penduduk Makkah.

Pada konferensi tersebut Kartosoewirjo mengucapkan sebuah pidato tentang haluan politik Islam tentang pertanyaan siapa yang akan berkuasa di Indonesia. Masih juga ia menganjurkan persatuan dalam cita-cita perjuangan, ia memperingatkan para pendengarnya sekaligus pendukungnya bahwa konflik antara sesama bangsa Indonesia hanyalah akan menguntungkan Belanda, dan ia mendesak menghentikan perbedaan-perbedaan ideologi. Segera setelah tercapai kemerdekaan penuh, perbedaan-perbedaan ini dapat dicari penyelesaiannya secara demokratis, menurut kedaulatan rakyat.

Tanggal 10 November 1946 diparaf naskah « Persetujuan Linggarjati » yang pokok pokoknya sebagai berikut :

Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949.

Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengna nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia.

Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia – Belanda dengan ratu Belanda sebagai ketuanya.

DR. H.J. Van Mook kepala Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang kemudian diangkant sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda, dengan gigih memecah RI yang tinggal 3 pulau ini, bahkan sebelum naskah itu ditandatangani, ia telah memaksa terwujudnya Negara Indonesia Timur, dengan presiden Sukowati. Lewat Konferensi Denpasar tanggal 18 – 24 Desember 1946.

Pada bulan Februari dan Maret 1947 di Malang, Kartosoewirjo ditunjuk sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam komite Eksekutif, yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), dalam sidang tersebut membahas apakah Persetujuan Linggarjati yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik dan Belanda pada bulan November 1946 akan disetujui atau tidak. Kartosoewirjo sendiri termasuk para politikus Masyumi yang menolak persetujuan Linggarjati tersebut tanpa kompromi. Karena memang jelas sekali bahwa dengan diadakannya perundingan Linggarjati itu sangat menguntungkan pihak Belanda dalam usaha-usahanya menancapkan kuku penjajahannya kembali. Betapapun Belanda tidak menunjukkan I’tikad baik untuk memelihara perjanjian ini (lihat kasus NIT), namun para petinggi Republik tetap menaandatangani Naskah tersebut pada tanggal 25 Maret 1947. Belanda menolak tuntutan RI atas Irian Barat, dengan alasan bahwa penduduk Irian Barat ingin berdiri sendiri.

Pada tanggal 4 Mei 1947, Ketua Partai Rakyat Pasundan, Soeria Kartalegawa, memproklamasikan Negara pasundan. 21 Juni 1947, namun negara, secara militer sangat lemah, ia benar benar sangat tergantung pada Belanda, tebukti ia baru eksis ketika Belanda melakukan Agresi dan kekuatan RI hengkang dari Jawa barat.

Tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari berisi :

Membentuk pemerintahan ad interim bersama.

Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama.

Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah daerah yang diduduki Belanda.

Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama) dan ;

Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor.

Perdana mentri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama. Jawaban ini mendapatkan reaksi keras dari kalangan parpol parpol di Republik da berakibat jatuhnya Kabinet Sjahrir. Pengganti Sjahrir adalah Amir Syarifudin yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, dia menggaet anggota PSII yang dulu untuk duduk dalam Kabinetnya. Termasuk menawarkan kepada Kartosoewirjo untuk turut serta duduk dalam kabinetnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan kedua. Namun apa jawaban Kartosoewirjo? Seperti yang dijelaskan dalam sepucuk suratnya kepada Soekarno dan Amir Sjarifudin, dia menolak kursi menteri karena “ia belum terlibat dalam PSII dan masih merasa terikat kepada Masyumi”. Kartosoewirjo menolak tawaran itu bukan semata-mata karena loyalitasnya kepada Masyumi. Penolakan itu juga ditimbulkan oleh keinginannya untuk menarik diri dari gelanggang politik pusat. Akibat menyaksikan kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi Bangsa Indonesia disebabkan berbagai perjanjian yang diadakan pemerintah RI dengan Belanda, di samping itu Kartosoewirjo tidak menyukai arah politik Amir Sjarifudin yang kekiri-kirian. Kalau dilihat dari sepak terjang Amir Syarifudin selama manggung di percaturan politik Nasional dengan menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan sangat jelas terlihat, bahwa Amir Syarifudin membawa arah politik Indonesia kepada arah Komunisme.

Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam mulailah pihak Belanda melancarkan ‘aksi polisionil’ mereka yang pertama. Situasi yang kacau pada saat itu yang diakibatkan oleh agresi militer Belanda membuat Kartosoewirjo lebih memfokuskan perjuangannya. Dalam suatu rapat Masjumi di Garut, yang dipimpin oleh Kartosoewirjo sendiri dan di mana semua organisasi yang bergabung dalam Masjumi harus mengirimkan wakilnya, diputuskan, bahwa Masjumi tjabang Garut diganti namanya menjadi Dewan Pertahanan Oemat Islam (DPOI).

Dengan ditanda-tanganinya perjanjian Renville (17 Januari 1948) antara pemerintah Republik dengan Belanda. Dimana pada perjanjian tersebut berisi antara lain gencatan senjata dan pengakuan garis demarkasi van Mook. Sementara pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, maka menjadi pil pahit bagi Republik adalah bahwa tempat-tempat penting yang strategis bagi pasukannya di daerah-daerah yang dikuasai oleh pasukan Belanda harus dikosongkan, dan semua pasukan harus ditarik mundur ke Jawa Tengah. Wilayah RI tinggal Yogya dan 8 keresidenan berdasarkan Perjanjiian Renville. Bung Hatta juga sedih Perjanjian Renville menyebabkan Jawa Barat di-tinggalkan TNI. Hatta menilai hijrah TNI akibat ulah Perdana Menteri Amir Syarifuddin (PKI) yang tanpa pikir panjang menyerahkan Jawa Barat begitu saja kepada Belanda. Dan begitu sekitar 35.000 tentara Divisi Siliwangi meninggalkan Jawa Barat, sehingga daerah-daerah yang telah ditinggalkan menjadi daerah vacum of power (kosong kekuasaan). Dan kemudian pihak Belanda yang menguasai daerah koloninya dengan mengokohkan cengkraman negara-negara “boneka” buatannya sendiri. Bukan hanya Dr. Moh. Hatta, Letnan Jendral Oerip Soemohardjo pun sangat kecewa dengan hal ini, sehingga akhirnya ia mengundurkan diri dari TNI.

Mundurnya RI ke Jogja sebagai konsekwensi logis dari perjanjian renville yang mengakui bahwa Jawa Barat bukan lagi daerah Republik. Karena persetujuan ini Tentara Republik resmi “Divisi Siliwangi” mematuhi ketentuan-ketentuannya. Hal yang berbeda dengan pasukan gerilya Hizbullah dan Sabilillah bagian yang cukup besar dari kedua organisasi gerilya Jawa Barat (lebih dari 4000 personil), menolak untuk mematuhinya.

Adapun reaksi Kartosoewirjo dengan adanya perjanjian Renville itu membuat suatu pernyataan bahwa “Amir Sjarifoedin la’natoellah” dituduh telah berbuat khianat dan menjual Jawa Barat kepada Belanda dan mengangkut semua senjata ke daerah Republik “soepaya Oemat Islam khoesoesnja dan rakjat Djawa Barat semoeanja tidak dapat mengadakan perlawanan terhadap Belanda”. Analisa ini benar benar tepat sebab Belanda memang hendak mengokohkan posisi Negara Bonekanya di Jawa Barat “Negara Pasundan” dimana pada tanggal 26 April 1948 R..A.A Wiranata Kusumah dipilih menjadi Wali Negara disaksikan Dr. H.J. Van Mook.

Untungnya, jauh sebelum semua itu terjadi, pada tanggal 10 -11 Februari 1948 di desa Pangwedusan Distrik Cisayong, pada saat itu Dahlan Lukman menerangkan, bahwa persatuan di masa lampau merupakan “persatuan ayam dan musang”, dan kini ummat Islam memerlukan pimpinan yang baru dan kuat, yaitu seorang Imam. Pimpinan ini harus meliputi seluruh Jawa Barat. Affandi Ridhwan dari GPII mengusulkan supaya pemerintah di Yogyakarta didesak agar Jawa Barat diserahkan kepada ummat Islam. Dan dia usulkan kepada Pengurus Besar Masjumi di Yogyakarta “soepaja Soekarno ditoereonkan, baik sandiwara atau tidak kalau perloe “Coup d’etat.

Menanggapi hal tersebut Kartosoewirjo menjawab sebagai berikut, Jawa Barat bukanlah Shanghai, bukan negara internasional, dan kudeta hanya didjalankan oleh golongan ilegal, sedangkan Masjumi adalah sebuah partai yang legal. Lihat, Kartosoewirjo memiliki wawasan yang sangat matang dalam urusan perjuangan menegara, beliau menolak bentuk bentuk pemberontakan atau kudeta, secara bertanggung jawab beliau malah terus mempersiapkan negara alternatif, sebagai langkah antisipatif bila RI yang banyak mengkhianati ummat Islam itu akhirnya harus mati di tangan belanda.

Keputusan terpenting yang diambil dalam konferensi di Cisayong adalah membekukan Masjumi di Jawa Barat dan semua cabangnya dan “membentuk pemerintah daerah dasar di Jawa Barat yang harus dita’ati oleh seluruh umat Islam di daerah tersebut”, ini merupakan keputusan yang tepat, sebagai jawaban terhadap Belanda. Bahwa sekalipun Jawa Barat ditinggalkan RI, Ummat Islam tidak sudi berada di bawah pengaturan Negara Pasundan (Boneka Belanda) itu. Dengan tegas penolakan ini dibuktikan dengan membentuk pemerintahan sendiri, bahkan mendirikan Tentara Islam Indonesia (TII).

Pada tanggal 1-2 Maret 1948 diadakan konferensi di Cipeundeuy/Banturujeg di daerah Cirebon, kemudian dari hasil rapat tersebut juga ditetapkan suatu “Program Politik Umat Islam” yang terdiri dari butir-butir berikut ini:

Memboeat brosoer tentang pemetjahan politik pada dewasa ini ja’ni perloenja lahir satoe negara baroe, ja’ni Negara Islam. Pengarang Kartosoewirjo (oentoek disiarkan ke seloeroeh Indonesia).

Mendesak kepada pemerintah Poesat Repoeblik Indonesia agar membatalkan semoea peroendingan dengan Belanda. Kalau tida’ moengkin, lebih baik Pemerintah diboebarkan seloeroehnja dan dibentoek soeatoe pemerintah baroe dengan dasar Democratie jang sempoerna (Islam).

Mengadakan persiapan oentoek membentoek soeatoe Negara Islam jang akan dilahirkan, bilamana: Negara Djawa Barat a la Belanda lahir, atau Pemerintah Repoeblik Indonesia boebar.

Tiap-tiap daerah jang telah kita koeasai sedapat-dapat kita atoer dengan peratoeran Islam, dengan seidzin dan petoendjoek Imam.

Selain itu dibuat juga suatu “Daftar Oesaha Tjepat” yang harus menerangkan kepada rakyat bahwa perjanjian dengan Belanda tidak akan membawa kemerdekaan bagi Indonesia. Juga seluruh pegawai Republik dan semua Umat Islam yang bekerja untuk Belanda, begitu juga semua kepala desa yang berada atau tidak berada dibawa kekuasaan Belanda, supaya secepat mungkin “berjiwa Islam”.

Ditetapkan juga untuk memperhebat penerangan tentang tauhid, amal saleh dan semangat berkorban hingga rakyat patut menjadi “warga negara Islam”. Selain itu dengan segala daya upaya faham Jihad dan ‘amal saleh harus diperdalam dan dipertinggi.

Sampai pada saat itu Kartosoewirjo beserta umat Islam masih berharap untuk dapat merealisasikan cita-citanya, yaitu pendirian Negara Islam secara legal, walaupun belum diproklamasikan secara terang-terangan, namun tidak pernah lenyap dari rencana umat Islam Jawa Barat yang akan dipersiapkan kelahirannya. Struktur militer dan pemerintah yang disusun Kartosoewirjo dan Oni, jelas dimaksudkan sebagai sebuah pemerintahan Islam yang akan menggantikan Pemerintahan Republik jika kalah dalam perang melawan Belanda.

Dengan demikian, sekalipun RI meninggalkan Jawa Barat, di Jawa Barat telah tersusun sebuah pemerintahan baru yang independen dan tegar menolak kedaulatan Belanda. Pada tanggal 1-5 Mei 1948 kembali diadakan konferensi yang ketiga di Cijoho, hasil terpenting yang diputuskan dalam rapat tersebut adalah perubahan nama Madjelis Islam Pusat menjadi Madjlis Imamah (kabinet) di bawah pimpinan Kartosoewirjo sebagai Imam.

Pada tanggal 8 Juli 1948 Kartosoewirjo mengutus para kurir di antaranya Abdul Hadi, Soelaiman dan Nanggadisoera untuk membawa pesan-pesan pribadi berupa rencana akan mendirikan Negara Islam kepada sejumlah politikus di Yogyakarta. Dua hari sebelumnya, Kartosoewirjo juga memberitahukan rencananya kepada Komandan Divisi I/TII Tjakrabuana (Kamran), bahwa ia akan menyampaikan pesan kepada Pengurus Besar Masjumi di Yogyakarta. Dalam pesan tersebut dia ingin menghindarkan timbulnya salah pengertian di masa yang akan datang. Pesan lisannya disampaikan kepada Anwar Tjokroaminoto, Ramlan, A.M. Soebakin, Soedardjo, Soemadhi dan Abikusno Tjokrosujoso. Dalam surat pengantarnya Kartosoewirjo meminta agar mereka datang ke Jawa Barat untuk bersama-sama membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Surat pengantar yang singkat tersebut berisi pesan sbb :

Sedjak ditandatanganinja Renville kami Oemmat Islam di Djawa Barat telah menentoekan sikap jang tegas. Akibat daripada sikap itoe, terdjadilah Perdjoeangan jang dahsjat, sehingga darah sjoehada teroes mengalir. Tjita-tjita Perdjoeangan kami ini, tidak hanja meroepakan Perdjoeangan regional akan tetapi hendaknja merata keseloeroeh kepoelauan Indonesia.

Dari itoe oentoek mensatoekan bentoek dan langkah Perdjoeangan kita, di samping keterangan-keterangan jang disampaikan oleh oetoesan kami, diharap soepaja di antara saudara-saudara (kaum “Repoeblikeinen” – pen) jang bertanggoeng djawab kepada Perdjoeangan oemmat di sini datang ketempat saja oentoek membitjarakan bentoek dan langkah Perdjoeangan oemmat pada dewasa ini. Semoga dengan djalan ini, koernia Allah, lahirnja Negara Islam jang merdeka, akan datang dengan setjepat-tjepatnja.Selesai

Dari surat Kartosoewirjo kepada Kamran juga dengan jelas dapat dilihat bahwa untuk suatu hubungan yang tidak terputus-putus dengan daerah Republik adalah penting sekali. Dia juga memberitahukan Kamran, bahwa dia telah mengirim surat kepada pemimpin-pemimpin di daerah Republik, di mana dia menjelaskan situasi politik dan militer agar supaya mereka “jangan salah paham dan dapat pula menghilangkan salah paham”.

Pada tanggal 25 Agustus 1948 keluarlah Maklumat yang pertama dari Pemerintah Islam Indonesia yang isinya “mengingat bahwa keadaan dewasa ini adalah keadaan perang menghadapi keganasan dan kezaliman jang dilakoekan oleh tentara Belanda serta menimbang bahwa tiap-tiap Oemmat Islam wadjib melakoekan Djihad fi sabilillah, oentoek menolak tiap-tiap kedjahatan dan kezaliman dan menegakkan keadilan dan kebenaran maka memoetoeskan seloeroeh pimpinan sipil dari Residen sampai kepala desa, begitoe poela pimpinan oemmat di daerah sampai di desa diberi toegas sebagai Komandan Pertahanan di daerahnja masing-masing. Seloeroeh kepala ketentaraan di desa, Ketjamatan dan selandjoetnja, diberi toegas sebagai Komando dan Pertempoeran di tempatnja masing-masing”.

Dan dua hari kemudian tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1948 diadakan penyusunan “Qanun Asasi” yaitu Undang-undang Dasar Negara Islam Indonesia dan telah selesai. Sementara itu dalam maklumat berikutnya yang keluar pada tanggal 28 Oktober 1948, diumumkan perubahan susunan Dewan Imamah. Berhubung dengan perubahan suasana politik dunia dan pergeseran serta peralihan lapangan, sifat dan corak perjuangan politik militer di Indonesia pada dewasa ini, maka dengan secara referendum antara anggota-anggota Dewan Imamah pada tanggal 6 Oktober 1948 telah diambil beberapa keputusan, yang mengubah seluruh susunan Pimpinan Negara dan Pimpinan Tentara, serta siasat perjuangan kedepan, menuju kepada Mardhatillah, yang berwujudkan Dunia Islam (Darul Islam) di dunia yang fana ini dan Darussalam di Akhirat yang baqa kelak.

Tanggal 18 September 1948 Front Demokrasi Rakyat, terdiri dari Partai Sosialis (Amir Syarifudin), Pesindo, Partai Buruh, PKI dan Sobsi merebut kota Madiun dan memproklamasikan berdirinya Negara Soviet Republik Indonesia. Keesokan harinya mereka mengumumkan berdirinya pemerintahan baru. Kekuatan baru ini berhasil ditumpas Kolonel Gatot Subroto yang diangkat pemerintah RI sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Surakarta dan sekitarnya. Berbeda dengan NII yang dipersiapkan di luar daerah RI, Negara Soviet Republik Indonesia didirikan di dalam wilayah RI.

Menanggapi peristiwa yang berkembang pada awal November 1948, Imam Kartosoewirjo menerangkan bahwa,

“Sitoeasi loear negeri pada dewasa ini, teroetama pertentangan antara blok Roesia dan blok Amerika (Komoenis dan Kapitalis) makin hari makin bertambah genting-roentjing, sehingga sewaktoe-waktoe boleh timboel mara bahaya doenia jang amat mendahsyatkan. Tingkat peroendingan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda telah mendekati kepada poentjak batas kemoengkinan, sehingga kata poetoes dengan cara damai hampir-hampir tidak dapat diperoleh, mengingat kekejaman dan keganasan jang dilakoekan oleh pihak Belanda dan kaki-tangannja soedah amat djaoeh melaloei batas-batas hoekoem kemanoesiaan dan hoekoem Agama. Oentoek menghadapi kemoengkinan jang sewaktoe-waktoe boleh timboel daripada kepentingan doenia loear dan dalam (Internasional dan Nasional), maka wadjiblah tiap-tiap Moeslim dan Moeslimat khoesoesnja serta seloeroeh Oemmat Islam Bangsa Indonesia oemoemnja, menjelesaikan dan menjempoernakan segala kelengkapan dan kekoeatan, oentoek melakoekan wadjib soetji jang berwoedjoedkan “Perang Soetji Moethlaq” atau “Perang Totaliter” melawan dan mengenjahkan semoea moesoeh Agama dan moesoeh Negara, hingga Allah berkenan menegakkan kerajaan-Nja di tengah-tengah masjarakat Oemmat Islam Bangsa Indonesia.

Di dalam Maklumat itu Kartosoewirjo mengeluarkan “Komando Umum” berupa kebulatan tekad dan niat bersama-sama untuk melenyapkan segala angkara murka, mulai benih sampai akar-akarnya, bahwa hanya Allah sajalah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Serta mengajak tiap-tiap masyarakat dan warga Negara mempersenjatai dirinya dengan alat apapun juga yang ada padanya.

Pada tanggal 18 Desember 1948, pukul 23.30 Dr. Beel Wakil Tinggi Mahkota Belanda, penganti Van Mook memberitahukan pada dekegasi RI dan KTN bahwa Belanda tidak lagi mengakui dan terikat pada persetujuan Renville. Dan pasukan Belanda menyerbu daerah Republik dan memulai Agresi Militer yang kedua. Kota Yogyakarta diserang oleh Belanda dari darat dan udara, dalam waktu yang cepat Belanda telah berhasil pula menawan anggota kabinet Republik di antaranya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta yang kemudian ditawan ke Rantau-Prapat dan Bangka. “…dia bersama banyak pemimpin lain termasuk Hatta, Syahrir dan Suryadarma memilih untuk mengibarkan bendera putih dan menyerah.”

Adapun reaksi Kartosoewirjo terhadap perkembangan terbaru ini, dia mengumumkan Jihad Fi Sabilillah, sampai semua musuh-musuh Islam, rakyat dan Allah berhasil diusir dan Negara Kurnia Allah, “Negara Islam Indonesia (NII), dapat didirikan. Melalui maklumat No.5 yang isinya adalah:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assa lamoe ‘alaikoem w.w.,

Mengingat:

Isi ma’loemat Imam No. 3, bertarich 1 Moeharram 1368 atau 2 Nopember 1948, tentang persiapan Perang Soeci, Perang Totaliter, Perang Ra’iat dan Revoloesi Ra’iat seloeroehnja, menghadapi pendjadjahan Belanda.

Serboean Belanda kedaerah Repoeblik Indonesia pada tanggal 18/19 Desember 1948. Dan

Ditangkap dan ditawannja beberapa Pemimpin besar, jang memegang tampoek Pemerintahan Repoeblik Indonesia, di antaranja: Presiden, Wk. Presiden, Ketoea KNIP, Menteri Loear Negeri, dll-nja lagi.

Berpendapat:

Bahwa kini telah tiba sa’atnja oentoek melakoekan :

PERANG SOETJI, PERANG TOTALITER, PERANG RA’IAT SELOEROEHNJA

Menghadapi Belanda.

Komando:

Diperintahkan kepada seloeroeh lapisan Oemmat Islam Bangsa Indonesia, oentoek moelai melakoekan Perang Soetji Moethlak, Perang Totaliter iteo, hingga pendjadjahan hilang moesna sama sekali. Dan diperintahkan kepada seloeroeh Angkatan Perang Negara Islam Inonesia, oentoek mempelopori dan membantoe ra’iat, hingga Revoloesi Islam selesai dan Negara Islam Indonesia berdiri dengan sempoernanja, di seloeroeh Indonesia.

Firman Allah:

Infiroe khifafan wa tsiqalan wa jahidoe bi amwalikoem wa anfoesikoem fi sabilillah!

Inna fatahna laka fat-han moebina…..!!!

Madinah, 19 Safar 1368.

20 Desember 1948.

Pemerintah Negara Islam Indonesia,

Imam:

S.M. Kartosoewirjo.

Dioemoemkan di Madinah,

Pada tanggal 19 Safar 1368/20 Desember 1948

Sekr. Negara:

BINTANG-BOELAN.

Kartosoewirjo menyerukan pentingnya satu kesatuan komando dan kesatuan pimpinan untuk menghindarkan politik “Divide et impera” Belanda di masa yang akan datang. Dan dia menerangkan, bahwa dia sebagai pimpinan Negara Islam Indonesia yakin akan sanggup untuk memegang kesatuan komando itu.

Maka diumumkan kembali melalui maklumatnya No.6 tanggapan mengenai kejatuhan pemerintah Republik Indonesia yang isinya antara lain:

“Pada tanggal 18-19 Desember 1948, tentara Belanda telah moelai menjerboe daerah Repoeblik dan pada tanggal 19 Desember 1948 Pembesar-pembesar Pemerintah Repoeblik soedah djatoeh di tangan Belanda, ditangkap dan ditawan. Dengan adanja kedjadian dan peristiwa jang amat pahit itoe, maka djatoehlah Repoeblik sebagai Negara.

Djangan dikira, bahwa dengan djatoehnja Pemerintah Repoeblik (Soekarno-Hatta) dan ditandatanganinja soeatoe naskah keadaan akan aman dan tenteram, rakjat akan makmoer dan soeboer.

Tidak, sekali-kali tidak!

Melainkan djatoehnja Pemerintah Repoeblik Soekarno-Hatta dan pil-pahit jang terpaksa ditelan oleh rakjat itoe, insja Allah bagi Oemmat Islam, jang masih berideologi Islam, akan mendjadi sebab bangkit dan bergeraknja, mengangkat sendjata, menghadapi moesoeh djahanam.

Oleh sebab itoe, tiada djalan lain bagi Oemmat Islam Bangsa Indonesia, istimewa jang tinggal di daerah Repoeblik, melainkan: sanggoep menerima Koernia Allah, melakoekan Djihad fi Sabilillah, melakoekan Perang Soetji, bagi mengenjahkan segenap moesoeh Islam, moesoeh Negara dan moesoeh Allah, dan “last but not least” mendirikan Negara Koernia Allah, ialah Negara Islam Indonesia.

Seroean Kami: Boelatkanlah niat soetji, niat membela Agama, Negara dan Oemmat. Dengan tekad “Joeqtal aoe Jaghlib” dan dengan kejakinan jang tegoeh, bahwa Allah akan memberi perlindoengan kepada orang-orang dan Bangsa serta Oemmat jang memperdjoeangkan Agama-Nja Insja Allah.

Kepada saudara-saudara dan handai taulan daripada Bangsa Indonesia, jang masih mengalir darah “Repoeblikeinen” dalam toeboehnja dan masih berdjiwa perdjoeangan: Ketahoeilah ! Bahwa perdjoeangan jang kami oesahakan hingga berdirinja Negara Islam Indonesia itoe adalah kelandjoetan perdjoeangan kemerdekaan, menoeroet dan mengingat Proklamasi 17 Agoestoes 1945! Sekarang soedahlah tiba sa’atnja, segenap Bangsa Indonesia jang mengakoe tjinta Kemerdekaan, tjinta Bangsa tjinta tanah air, tjinta agama, menanggoeng wajib soetji, melakoekan perlawanan sekoeat moengkin terhadap kepada Belanda. Ketahoeilah poela! Bahwa tiada soeatoe Kemerdekaan jang dapat direboet, hanja dengan gojang-gojang kaki di atas koersi belaka. Kemerdekaan kita, kemerdekaan Negara dan Kemerdekaan Agama, haroes dan wadjib direboet kembali dengan darah!

Hai, Pemimpin-pemimpin Islam dan Oemmat Islam seloeroehnja! Anggaplah serboean Belanda dan djatoehnja Pemerintah Repoeblik Soekarno-Hatta itoe, sebagai Koernia Toehan, jang dengan itoe terboekalah kiranja lapangan baroe, lapangan djihad dan kesempatan jang seloeas-loeasnja oentoek menerima Koernia jang lebih besar lagi daripada Azza wa Jalla, ialah: Lahirnja Negara Islam Indonesia jang merdeka. Terimalah Koernia Allah itoe, walau agak pahit ditelannja sekalipoen.”

Dengan berakhirnya Republik di Yogyakarta — dengan dikibarkannya bendera putih di Karesidenan Yogyakarta — sebenarnya telah terdapat vakuum kekuasaan, yang oleh Kartosoewirjo dipandang sebagai saat yang tepat untuk memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Namun dia masih tetap mencoba untuk memperoleh pimpinan komando tertinggi secara legal. Dan Kartosoewirjo sendiri telah menyatakan bahwa perjuangannya adalah lanjutan dari proklamasi 17 Agustus 1945. Dan dia berharap agar Negara Islam Indonesia yang sudah dia bentuk akhirnya akan dilegalisir meskipun tanpa proklamasi.

Agresi militer Belanda kedua yang dilancarkan kepada pemerintah RI punya akibat lain. Tentara Republik menganggap ini sebagai pelanggaran persetujuan Renville. Karena itu, Pimpinan Tentara tidak lagi merasa terikat pada Renville, dan memberikan perintah kepada Divisi Siliwangi yang telah mengungsi untuk kembali ke Pangkalan asalnya, Jawa Barat.

Long March pasukan-pasukan Siliwangi akhirnya kembali ke Jawa Barat, mereka disambut dengan meriah. Kepada mereka dianjurkan untuk bersama-sama bergabung dengan Tentara Islam Indonesia dalam rangka mempertahankan daerah Jawa Barat dari ancaman militer Belanda dan negara bonekanya yaitu “Negara Pasundan”.

Semua usaha dari pihak TII yang mencoba untuk mengarahkan ke arah kerja sama melawan Belanda, mengalami kegagalan. Kepada kesatuan TNI diberitahukan bahwa mereka sebaiknya menempatkan diri di bawah komando Tentara Islam Indonesia. Dan diberitahukan pula bahwa semenjak kaburnya mereka ke Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan perjanjian Renville, sesungguhnya yang memperjuangkan Jawa Barat adalah Tentara Islam Indonesia bersama-sama dengan rakyat Jawa Barat bahu membahu melaksanakan wajib sucinya mempertahankan bumi Indonesia dari kekerasan dan kezaliman tentara Belanda.

Maka terjadilah peristiwa yang dicatat sebagai awal dari pertikaian yang berlangsung pada tanggal 25 Januari 1949 di Antarlina. Kejadian ini sekaligus merupakan awal dari permusuhan antara TII dengan TNI dan Belanda yang oleh Kartosoewirjo di sebut “Perang Segi Tiga Pertama di Indonesia”.

Kartosoewirjo menyatakan dalam Maklumat Militernya bahwa, “Pelarian TNI Divisi Siliwangi kedaerah Djawa Barat, dan jang diseboet sebagai “tentara liar” mempoenjai sifat, thabiat dan perboeatan jang amat memperkosa hak milik rakjat, dan bertindak selaloe kedjam dan kedji sekali terhadap rakjat, teroetama kepada Oemmat Islam, di samping itoe mereka tidak pandai menghargai dirinja sebagai tamoe, melainkan ingin mengoesai daerah dan rakjat Negara Islam Indonesia. Padahal hari-hari pertama pihak Negara Islam Indonesia soedah tjoekoep menoendjoekkan perboeatan-perboeatan dan samboetan-samboetan baik atas kedatangan mereka itoe. Ditambah lagi mereka teroes meneroes melakoekan pelanggaran atas hak-hak Negara Islam Indonesia, sehingga mereka melepaskan tembakan dan menyerang Tentara Islam Indonesia dengan membabi-boeta tanpa perikemanoesiaan”.

“Maka wadjib dan perloenja tiap-tiap warga-negara Oemat Islam Bangsa Indonesia, mengangkat sendjata menghadapi tiap-tiap kemoengkinan daripada moesoeh jang khianat itu baik moesoeh Agama maoepoen moesoeh Negara Islam Indonesia serta wadjiblah bagi tiap-tiap Tentara Islam Indonesia, PADI, B.K.N., dan lain-lain alat kelengkapan Negara Islam Indonesia, melakoekan tindakan atas tentara liar dan golongan serta gerombolan pengkhianat itoe, sesoeai dengan hoekoem Islam di masa perang”.

Kartosoewirjo menjelaskan pula dalam Lampiran Maklumat Militernya mengenai kedudukan Negara Islam Indonesia. Dengan keterangan sebagai berikut: “Sejak berdirinja Negara Islam Indonesia di Djawa Barat sebelah Barat, maka hanja dikenal doea golongan jang bermoesoehan jakni “Kekoeasaan Belanda, Tentara Belanda dan alat-alatnja” dan “Negara Islam Indonesia dan segala kelengkapannja”. Serta dijelaskan pula bahwa yang dikatakan Tentara Liar ialah semua kesatuan Tentara yang keluar dari Daerah Republik dan masuk ke Daerah pendudukan Jawa Barat sebelah Barat, terutama kesatuan-kesatuan lain di luar kesatuan Tentara Islam Indonesia. Oleh karena itu tindakan yang diambil kepada Tentara Liar tersebut berupa melucuti Tentara liar itu dan merampas harat-benda hak kesatuan mereka yang perlu, bagi kepentingan Negara Islam Indonesia. Dan apabila mereka melakukan perlawanan maka seluruh gerombolan itu dianggap dan diperlakukan sebagai musuh Negara Islam Indonesia dan Agama Islam tanpa memandang jenis, pangkat dan tingkatannya. Dilakukan pengawasan dan pemeriksaan yang teliti kepada mereka, dan bagi Tentara Islam Indonesia beserta unsur yang lain boleh melakukan segala tindakan, sesuai dengan hukum militer di masa revolusi.

Dengan adanya Maklumat Militer No 1 ini, Kartosoewirjo sudah tidak lagi mengizinkan di daerahnya ada kesatuan-kesatuan militer yang tidak menempatkan diri di bawah komandonya. Termasuk juga divisi Siliwangi yang dianggapnya telah menyerahkan Jawa Barat kepada Belanda. Oleh karena itu kesatuan-kesatuan ini tidak lagi punya hak untuk menduduki kembali daerah Jawa Barat.

Upaya TNI untuk menghindarkan terjadinya peristiwa seperti perlucutan senjata dan peperangan dengan TII. Maka mereka mengusahakan sebuah pertemuan dengan Kamran sebagai Komandan Divisi TII di Darma. Ketika Kamran menolak usul-usul yang disodorkan padanya, pihak TNI berkhianat dengan mencoba untuk menyergap Kamran dan rombongannya. Namun Kamran dapat meloloskan diri, hanya Hamid yang tertangkap. Dan pertengahan Februari seorang Komandan TII yang lain dari daerah Cirebon yang bernama Agus Abdullah ditangkap oleh TNI.

Disini tampak sekali sikap tidak satria dari pada “RI-Djokja” alih alih menyadari kesalahannya meninggalkan Jawa Barat, kemudian bekerja sama dengan TII untuk mengusir Belanda, malah berbalik menyerang NII. Mengapa “RI-Djokja” tidak menghargai eksistensi NII yang lahir di daerah kosong Jawa barat. “RI-Djokja” menerima tekanan Belanda untuk merangkul Negara Pasundan sebagai bagian dari RIS, memang begitulah skenarionya Belanda. Nyata di sini bahwa peperangan pada NII adalah suatu yang dipaksakan, dimana TII dan seluruh rakyat Islam tidak punya pilihan lain, kecuali membela negara. Membela negara bukanlah tindakan kriminal, bahkan dunia mengakuinya sebagai satu tindakan heroik yang mulia, apatah lagi yang dibela adalah Negara Islam.

Pada tanggal 23 Februari 1949 TNI (diwakili oleh Adimertapraja) ingin mengadakan perundingan kembali dengan TII (diwakili oleh Agus Abdullah dan Abdul Hamid), di mana isi perjanjian tersebut mengenai pembagian daerah di sekitar Cirebon. Masing-masing kekuatan TNI dan TII mendapat sebuah daerah kekuasaan, begitu juga direncanakan pelaksanaan sebuah komando bersama. Akhirnya perjanjian itu tidak jadi ditandatangani, karena Pihak TII berpendapat perjanjian itu diadakan dalam keadaan terpaksa karena sebelumnya Agus Abdullah dan A. Hamid ditahan oleh TNI.

Pada tahun 1949 ini Keberadaan NII merupakan ancaman yang semakin gawat bagi Republik dan Negara Pasundan yang didukung Belanda. Terutama sekali Negara Pasundan, keadaan dirinya repot sekali. Negara ini tidak mempunyai tentara sendiri dan harus mengandalkan dari pada pasukan-pasukan Belanda dan Divisi Siliwangi untuk melindungi para warga negaranya. Keadaan menjadi begitu gawat bagi Pasundan ketika Tentara Belanda bersiap ditarik mundur sehubungan dengan pengakuan kemerdekaan mendatang. Posisi Belanda diambil alih pasukan Republik, yang akan menjadi inti Tentara federasi Indonesia yang merdeka. Untuk mencegah tercapainya persetujuan apapun yang merugikan eksistensi Negara Pasundan dan keutuhan wilayahnya, mereka mengusahakan kerja sama dengan kesatuan-kesatuan Siliwangi dalam melawan NII.

Kini terdapat keresahan yang kian meningkat di dalam Negara Pasundan, di mana mereka harus menyandarkan diri benar-benar pada pasukan Republik untuk melawan pasukan TII, terutama di daerah-daerah yang pasukan-pasukan TII-nya paling kuat kedudukannya. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi sesudah Tentara Belanda ditarik mundur, dan rakyat meragukan apakah pasukan Republik yang menggantikannya akan cukup kuat memukul mundur serangan TII. Karena pada tahun 1949 dilaporkan bahwa aktivitas jihad NII sudah membumi di hampir setiap pojok di Jawa Barat, bahkan sebelah timur laut dan tenggara Jawa Barat, terutama Kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, dan daerah Banten.

Ketika tekanan Internasional datang, terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Pada tanggal 7 Mei 1949, Republik Indonesia dan Belanda menyepakati persetujuan “Roem – Royen” yang isinya : Pihak RI bersedia untuk :

Mengeluarkan perintah kepada “pengikut Republik yang bersenjata” untuk menghentikan perang gerilya.

Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan ketertiban dan keamanan.

Turut serta dalam KMB di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat “penyerahan” kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.

Sementara dari Pihak belanda :

Menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogjakarta.

Menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik.

Tidak akan mendirikan atau mengakui negara negara yang ada di daerah yang dukuasai Republik (Yogya plus 8 keresedinan –pen) sebelum 19 Desember 1948, dan tidak akan meluaskan daerah atau negara yang merugikan Republik.

Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat; dan

Berusaha dengan sungguh sungguh supaya KMB segera diselenggarakan sesudah pemerintah RI kembali ke Yogja.

Dalam perjanjian tersebut Belanda menjanjikan untuk mendirikan kembali pemerintahan Republik Indonesia dan menghentikan semua permusuhan. Sebaliknya, pihak Indonesia harus dapat menghentikan semua aksi gerilyanya terutama aksi yang dilakukan oleh NII. Dan harus bersedia pula mengikuti Konferensi Meja Bundar untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Bahkan “cerita di balik layar” bahwa di balik KMB tersebut muncul persyaratan tidak tertulis, bahwa pihak Belanda baru mau menyerahkan kedaulatan kepada “RI-Djokja” bila [1] Presidennya harus Soekarno, [2] tidak boleh menghalangi misi kristen di Indonesia dan [3] Sanggup menghancurkan NII.

Mudah dimengerti bila persyaratan tidak tertulis ini hadir, menjadi daya pikat “RI – Djokja” untuk memperoleh ‘kasih sayang’ Belanda, sebab dibanding NII yang terang terangan menegakkan Al Quran dan Hadits yang shohih, RI masih bisa diharap bekerja sama, sebab bukan saja memiliki sejarah mencoret kewajiban menjalankan syari’at Islam, tetapi masih mengakui Burgelijk wetboek (Hukum Perdata) dan Wetboek van Strafrecht (Hukum Pidana) kepunyaan belanda sebagai hukum resmi dalam negara RI. Soal anti negara Islam, tidak perlu diragukan lagi, pada pertengahan tahun 1949 terjadi “Perjanjian Stikker – Hatta” yang isinya : “RI dengan karena kesanggupannya sendiri, minta bantuan alat senjata kepada Belanda, untuk menghancurkan pihak NII.” Dan dalam Naskah KMB, disebutkan bahwa bantuan senjata dari pihak Belanda itu berjumlah 2.000.000 gulden.

Tanggal 14 Desember 1949 berlangsung penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan konstitusi ini, negara berbentuk Federasi dan meliputi seluruh daerah Indonesia, yaitu daerah bersama, sebagai berikut :

A. 1. Negara Republik Indonesia, yang meliputi daerah menurut status Quo seperti dimaksud dalam perjanjian Renville (Yogya plus 8 keresidenan- pen);

Negara Indonesia Timur;

Negara Psundan, termasuk Distrik Federal Jakarta;

Negara Jawa Timur;

Negara Madura;

Negara Sumatra Timur termasuk daerah status quo Asahan Selatan dan Labuhan Batu; dan

Negara Sumatra Selatan

Satuan satuan kenegaraan yang tegak sendiri, seperti : Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimanatan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur.

Daerah daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah daerah bagian.

Tanggal 17 Desember 1949, Ir. Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS, dan Dr. Moh. Hatta sebagai Perdana Mentri. Sedangkan “RI-Djokja” jabatan kepresidenan dipangku oleh Mr. Asaat serah terima jabatan ini berlangsung tanggal 27 Desember 1949.

Pada hari yang sama, di Belanda, di ruang Istana Kerajaan Belanda, Ratu Juliana, perdana menteri Dr. Willem Drees dan menteri Sebrang Lautan Mr.J.A.Sassen dan ketua Delegasi RI-Djokja Mohammad Hatta bersama sama membubuhkan tanda tangan pada pengakuan kedaulatan Belanda untuk RI-Djokja. Di Jakarta, Sri Sultan Hamenkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J Lovink dalam suatu upacara bersama sama membubuhkan tanda tangannya pada Naskah Penyerahan Kekuasaan. Sedang di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan dari RI-Djokja kepada Republik Indonesia Serikat. Benar benar mengagumkan, dalam satu hari terjadi 3 peristiwa besar, di Belanda, di Jakarta dan di Jogjakarta. Menarik untuk dicermati setelah Ir. Soekarni dan Hatta dilantik sebagai Presiden dan Perdana Mentri RIS, RI Djokja tidak memiliki Presiden dan Wakil Presiden, sampai terpaksa dilantik mendadak pada tanggal persis dimana penyerahan kedaulatan dari Belanda untuk RI-Djokja dilangsungkan.

RIS ini memiliki angkatan Perang yang disebut APRIS dan TNI menjadi inti kekuatan angkatan perang ini bersama KNIL, VB (veiligheids Bataljon) dan kekuatan kekuatan tentara belanda lainnya. APRIS inilah yang menggempur kekuatan NII, Jawa Barat harus dibersihkan dari kekuatan negara Islam, karena wilayah ini adalah wilayah saudara satu federalnya “RI-Djokja” yakni Negara Pasundan. Benar benar satu pasukan Ahzab yang mengepung kekuatan Islam.

S.M. Kartosoewirjo dengan tabah menghadapi konspirasi internasional ini, beliau malah menggambarkan bahwa hambatan dan peperangan yang dipaksakan ini sebagai jalan bagi terintegrasinya Islam ke dalam jiwa rakyat Islam berjuang dan masyarakat muslimin umumnya :

“Seperti air dengan kopi tidak begitoe sadja laloe mendjadi air kopi, sehingga tiap-tiap anasir air bersatoe dengan anasir kopi, melainkan airnja dimasak hingga 100 graad Celcius. Maka tidak loepa moengkin Negara dan Agama, Manoesia dan Agama, dapat bersatoe dalam arti kata jang seloeas-loeas dan sesempoerna-sempoernanja, melainkan apabila Negara dan Masjarakat serta segenap anasir jang termasoek di dalamnja dapat dipanaskan sampai kepada tingkatan jang setinggi-tingginja.

Djadi, oentoek membina dan menggalang Negara Koernia Allah itoe, perloe dan wadjiblah bergeloranja Revoloesi, lebih-lebih lagi Revoloesi Islam jang akan memasak masjarakat sampai kepada tingkat mateng jang baik dalam arti kata politis, militer, agama maoepoen dalam arti kata jang lainnja. Djadi kalau kita menghendaki berdirinja Negara Koernia Allah itoe, djangan sekali-kali takoet terdjilat oleh api revoloesi. “Tiada baji jang lahir, melainkan disertai tjoerahan darah!” Inilah satoe-satoenja djalan menoedjoe kepada Mardhotillah doenia dan Mardhotillah achirat, kelak”.

Situasi yang demikian menjepit, dimana rakyat yang semula berpartisifasi aktif dalam mempertahankan berdirinya negara Islam Indonesia, perlahan lahan menarik bantuannya. Hal ini disebabkan oleh dua hal ; pertama, akibat adanya usaha usaha musuh NII yang membuat satuan satuan TII palsu yang melakukan tindakan tindakan kejam terhadap rakyat, dimana mereka membunuh, membakar dan merampok, sedang pada saat melakukan tindakan keji itu mereka menggunakan tanda tanda yang membuat mereka dikenal sebagai gerilyawan NII. Ke dua, akibat tekanan APRIS, dimana seluruh rakyat harus terlibat dalam gerakan “Pagar Betis”, jika menolak, maka langsung dituduh sebagai pendukung NII. Tetapi Kartosoewirjo tidak menyerah, meskipun dia sadar bahwa akhir perjuangan sucinya telah dekat. Bahkan dengan semangat juang yang tinggi Kartosoewirjo masih berpidato di markasnya di daerah gunung Galunggung untuk meneguhkan moral para pejuang mujahidin, dan dia mengatakan antara lain bahwa “untuk memasuki gedung Darul Islam itu tidak tanpa melalui proses pengaliran darah secara besar-besaran”. Dalam sindiran terhadap tauhid, Kartosoewirjo mengatakan bahwa kalau di dalam suatu negeri terdapat dua kepala negara, maka salah satu dari mereka, Soekarno atau dia harus menyingkir. Pada saat saat genting itu Imam Kartosoewirjo mengeluarkan sebuah “washijat” sebagai berikut. :

WASHIJAT IMAM NEGARA ISLAM INDONESIA S.M. KARTOSOEWIRJO

Bismillaahirrohmaanirrohiem

Washijat Imam pada pertemuan dengan para Panglima/Pradjurit (Mudjahid) pada tahun 1959 diantaranja berbunyi begini : “saja (Imam) melihat tanda tanda bentjana angin jang akan menjapu bersih seluruh mudjahid ketjuali jang tertinggal hanya serah/bidji mudjahid yang benar2 memperdjuangkan/mempertahankan tetap tegaknja Negara islam Indonesia sebagaimana diproklamasikan tanggal 7 Agustus 1949. Disa’at terdjadinja bentjana angin tersebut ingatlah akan semua Washijat saja ini :

Kawan akan mendjadi lawan, dan lawan akan mendjadi kawan.

Panglima akan mendjadi Pradjurit, Pradjurit akan mendjadi Panglima.

Mudjahid djadi luar Mudjahid, luar Mudjahid djadi Mudjahid.

Djika mudjahid telah ingkar, ingatlah; “Itu lebih djahat dari iblis”, sebab dia mengetahui Strategi dan Rahasia perdjuangan kita, sedang musuh tidak mengetahui. Demi kelandjutan tetap berdirinja Negara Islam Indonesia, maka tembaklah dia.

Djika Imam berhalangan, dan kalian terputus hubungan dengan Panglima, dan jang tertinggal hanja Pradjurit petit sadja maka Pradjurit petit harus sanggup tampil djadi Imam.

Djika Imam menjerah tembaklah saja, sebab itu berarti iblis. Djika Imam memerintahkan terus berdjuang, ikutila saja sebagai hamba Alloh SWT.

Djika kalian kehilangan sjarat berdjuang, teruskanlah perdjuangan selama Pantja sila masih ada, walaupun gigi tinggal satu, dan gunakanlah gigi jang stu itu untuk mengigit.

Djika kalian masih dalam keadaan djihad, ingat rasa aman itu, sebagai ratjun.

Di akhir washiyat itu beliau mengatakan : “Bila kalian ingin Indonesia ini makmur setausa dalam ridho Alloh, maka lawanlah Soekarno. Bila kalian ingin Indonesia makmur sentausa tetapi dalam laknat Allah, maka tembaklah saya dan berpihaklah pada Soekarno. Mana yang akan kalian pilih ?” Ketika itu semua perwira dan prajurit yang tersisa menangis haru dan bertekad bulat untuk tetap berdiri di belakang Imam mempertahankan NII dari serangan militer RIS.

Washijat di atas seharusnya dipegang oleh setiap Tentara Islam, sebagai amanat perpisahan, dimana sekalipun setelah ini mereka tidak lagi bertemu dengan Imam. Perjuangan tidak boleh terhenti apalagi menyerah, sebab selama kebathilan masih tegak, maka selama itu perlawanan harus dilanjutkan, sekalipun yang tersisa tinggal satu gigi, maka gunakanlah gigi yang tinggal satu itu untuk menggigit !

Pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen (DPR) dan Senat RIS mengeluarkan Undang Undang Darurat No. 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Keenegaraan RIS. Berdasarkan undang undang darurat tersebut, berturut turut negara negara bagian menggabungkan diri dengan Republik Indonesia – Yogyakarta. Sehingga pada tanggal 5 April 1950 RIS hanya tinggal terdiri dari tiga negara Bagian, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatra Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT). Selanjutnya untuk menanggapi keinginan rakyat yang semakin meluas di negara negara bagian yang masih berdiri, Pemerintah Republik Indnesia menganjurkan kepada pemerintah RIS, agar mengadakan perundingan kepada NST dan NIT tentang pembentukan Negara Kesatuan. Setelah pemerintah RIS mendapat kuasa penuh dari NST dan NIT untuk berunding dengan RI, maka dimulailah perundingan tersebut. Pada tanggal 19 Mei 1950 tercapai persetujuan antara kedua pemerintah yang dituangkan dalam satu “Piagam Persetujuan”.

Ajaib, 4 hari sebelum persetujuan itu ditanda tangani dalam rapat gabungan Parlemen dan Senat RIS; Tanggal 15 Mei, Presiden RIS Ir. Soekarno sudah membacakan Piagam Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu juga Presiden Soekarno terbang ke Yogyakarta mengambil kembali jabatan Presiden Republik Indonesia dari Pemangku sementara Jabatan (Acting) Presiden Republik Indonesia Mr. Asaat. Dan besoknya Soekarno melantik anggota DPR NKRI di Jakarta. Dengan cara demikian, tamatlah riwayat RIS dan lahirlah NKRI.

Bila tahun 1945 diproklamasikan negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan, paka pada tanggal 15 Agustus 1950, walaupun persetujuan RIS – RI untuk hal ini belum ditandatangani, dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang menyangka bahwa NKRI adalah RI, padahal tidaklah demikian, sebab RI berakhir (tamat riwayatnya) bersama dengan berakhirnya RIS. Tidak ada orang yang mempermasalahkan keajaiban di atas, sebab yang lebih penting adalah memenangkan perang atas NII.

Namun hancurnya pasukan Ahzab ini (RIS) tidak membuat NII mendapat napas dan peluang baru. Ini menarik untuk dicermati, mengapa demikian ? Karena NII tidak sempat memiliki Lobi yang kuat di dunia internasional untuk terus mengukuhkan keberadaan dirinya dalam masyarakat Internasional. Berbeda dengan negara negara Non Islam (termasuk RI, negara negara federal di Nusantara, KTN, Inggris dan Belanda) yang satu sama lain saling bahu membahu (lihat S.5:51). Tetapi Negara Negara Islam masih terpuruk dalam problema “intern nasional” masing masing, ini menjadi bukti bahwa kekuatan ideologis Islam belum tidak mengakar dalam negara negara Islam yang ada ketika itu, maka wajar kalau yang terjadi adalah fitnah dan kerusakan yang besar (S.8:73), dan NII merasakan akibat ini. Semoga gerilyawan Negara Islam Indonesia mampu mengambil pelajaran dari sejarah ini, Amin.

Ke dua, perubahan perubahan di front lawan, merupakan metamorfosis yang walaupun terkesan janggal dan dipaksakan, namun memperkuat posisi mereka. Mereka berhasil menredam gejolak intern demi soliditas yang terus dibangunnya. Peristiwa APRA di bandung. Pemberontakan Andi Azis Berdirinya Republik Maluku Selatan (25 April 1950) tidak menghalangi mereka untuk terus merajut kesatuan dan persatuan (Al Kufru Millatu Wahidah), sedangkan kekuatan muslimin baik di RIS maupun rakyat Islam di NII, bukannya semakin solid, malah jadi makanan adu domba lawan (lihat S.49:6). Sebagai contoh, Masyumi partai Islam paling garang di RIS, untuk menegakkan Islam mereka memilih cara kooperatif melalui kekuatan suara lewat pemilu untuk mengisi parlemen; karena langkah ini mereka hanya melirik dengan setengah hati terhadap perjuangan NII. Tetapi ketika menyangkut soal perut, dalam hal ini masalah otonomi serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, maka tanggal 15 Februari 1958 mereka berubah menjadi singa singa yang garang, memberontak pada pemerintahnya sendiri dan memaklumkan berdirinya “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia”. Sayang karena basis perlawanannya ekonomis, bukan ideologis, dengan mudah mereka dilumpuhkan dan kembali kepada pangkuan RIS. Akibatnya senjata yang mereka beli untuk melawan RIS malah berbalik menjadi milik APRIS untuk menghantam TII.

Hari hari pahit bagi perjuangan Islam ini benar benar seperti mengulang peristiwa perang Khandaq (Ahzab) itu, walaupun dengan hasil akhir yang berbeda. Dan ini menarik untuk kita ambil pelajaran daripadanya :

Saat mukminin melihat pasukan sekutu itu datang, ancaman kematian terasa nyata bagi mukmini, sampai sampai hati serasa menyesak ke kerongkongan. Berbagai gambaran buruk mulai membayang, di saat itulah orang orang beriman benar benar diuji hatinya. (S.33:10-11). Namun demikian, mereka yang murni imannya, menyadari bahwa inilah yang dijanjikan Ilahi, bahwa Iman memang harus dibuktikan lewat ujian (S.33:22. S.29:1-3). Banyak diantara mereka yang syahid, ada juga yang selamat namun, sama sekali tidak merubah janjinya (S.33:23-24).

Adapun yang berpenyakit dalam hatinya, menganggap serangan sekutu ini sebagai lonceng kematian, ia tidak percaya lagi pada pertolongan Allah dan pentingnya lolos menembus moment ujian yang berat ini (S.33:12), mereka mulai mencari cari alasan untuk lari dari medan tempur (S.33:13) bahkan kalau ada tawaran untuk mundur dari perjuangan, keluar dari barisan Islam, maka mereka tanpa pikir panjang lagi akan segera keluar dari barisan perjuangan Islam (S.33:14). Akhirnya mereka pun mundur satu demi satu dari medan juang, menjadi penonton dari tempat yang aman, mereka tidak bertahan digelanggang tempur melainkan hanya sebentar saja (S.33:20), Walaupun sebelumnya telah bersumpah untuk tidak akan mundur (S.33:15), bahkan bukan hanya dirinya yang mundur, malah mengajak kawan kawan seperjuangannya untuk mundur juga (S.33:18), dan dalam keadaan merasa aman itulah mereka kini balik mencaci para pejuang Islam yang istiqamah (S.33:19)

Sayangnya di Nusantara ini, justru yang dominan adalah yang disebutkan dalam kelompok ke dua di atas, jalan mencapai kemenangan nampak lebih panjang. Beberapa kesempatan hilang, sampai Imam pernah mengatakan, sepanjang pengamatan beliau atas situasi saat itu : “Belum tentu seribu tahun lagi pun ada kesempatan seperti kemarin kemarin.”

Pada tanggal 2 Januari 1962 Panglima Siliwangi Ibrahim Adjie mengeluarkan perintah harian kepada pasukannya. Sementara itu kesatuan-kesatuan TII yang bermarkas di Cakrabuana dan Galunggung, dimana diperkirakan juga terdapat markas Kartosoewirjo, menghadapi pengepungan total. Pengepungan terhadap para pejuang mujahidin TII hanya dimungkinkan berdasarkan partisipasi rakyat dalam sistem Pagar Betis. Dengan demikian di Kecamatan Ciawi dikerahkan 5653 orang yang dibagi atas 1127 pos penjagaan. Sementara itu perwira TII, diantaranya Zainal Abidin dan Ateng Djaelani telah menyerah kepada pasukan pemerintah NKRI.

Pada tanggal 1 April 1962 mulai dilancarkan Operasi Brata Yudha I. Dalam operasi ini daerah operasi dibagi menjadi 4 Kuru Setra, suatu istilah yang diambil dari epos Brata Yudha. Yakni: Kuru Setra I (DO-C-5) yang meliputi seluruh kompleks Gunung Galunggung; Kuru Setra II (DO-C 8-9) meliputi kompleks Guntur dan Batara Guru; dalam Kuru Setra III (DO-C 6) termasuk Rangas dan Baroko dan Kuru Setra IV (DO-C 12) meliputi kompleks Cimareme. Pada tanggal 24 April 1962 terjadi pertempuran antara pasukan TII dengan pasukan TNI di daerah Bandung Selatan tepatnya di Gunung Pedang dekat desa Cipaku. Dalam pertempuran tersebut Kartosoewirjo tertembak di pantatnya. Perjuangan yang penuh dengan segala resiko tetap diperlihatkan Kartosoewirjo dengan para pejuang mujahidin TII untuk mempertahankan cita-cita bersama, agar tetap tegaknya negara yang sudah diproklamasikan.

Pada bulan Mei 1962 Toha Machfoed dan Danoe Moehammad Hasan —yang sementara itu telah meletakkan senjata— menyerukan kepada Kartosoewirjo, Agus Abdullah dan Adah Djaelani Tirtapradja agar mereka menghentikan perlawanannya setelah banyak pemimpin ‘gerilyawan setengah hati’ bersama-sama dengan pasukannya menyerahkan diri kepada tentara NKRI. Satu-satu pejuang turun dan menyerahkan diri, mereka lebih memilih menjadi murtad, fasiq dan dzhalim ketimbang menghadapi kenyataan “terbunuh” atau “menang”. Spirit untuk menang begitu terbatas sehingga satu-per-satu pejuang-pejuang itu berusaha untuk melepaskan diri dari tali Allah dan mulai meyakini tali NKRI yang dirajut oleh Soekarno dan tokoh-tokoh jahilayah lainnya. Pada akhir bulan Mei, Adah Djaelani Tirtapradja, panglima Komandemen Wilayah Jawa Barat, menyerahkan diri kepada Pos Pagar Betis di Gunung Cibitung. Disini terbukti, seperti dalam washiyat Imam, bahwa ternyata di saat badai melanda jiwa perwira seseorang bisa luntur, lebih rendah dari seorang prajurit bahkan jadi luar mujahid.

Maka dengan menyerahnya Adah Djaelani, tokoh-tokoh mujahid gerilyawan NII yang masih tinggal di hutan hanyalah Kartosoewirjo dan sedikit pengikutnya yang setia. Bagi mereka, tidak ada istilah menyerah terhadap musuh, juga tidak ada istilah bunuh diri jika menghadapi musuh dengan kekuatan besar. Yang ada hanya maju terus untuk syahid atau tertawan dan tetap konsisten mempertahankan keyakinan hingga ajal merenggut. Itulah kemenangan terbesar bagi mujahidin yang berperang di jalan Allah. Inilah pilihan-pilihan yang sangat terbatas dalam etika perang Islam.

Setelah Negara Islam Indonesia ditinggal syahid para ideolognya, ummat satu persatu luntur daya tahan juangnya. Warga Negara Islam Berjuang yang tadinya telah berjanji, “sungguh sungguh dan setia hati akan membela pimpinan dan komandan tentara Islam daripada bencana dan khianat dari mana dan apapun juga” satu demi satu melupakan janjinya, dan turun meninggalkan Imam. Mereka seakan akan Ummat Nabi Musa AS yang berkata kepada nabi mereka : “.. Pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja.” Apa yang dialami Cucu Rasululloh SAW terulang pada dirinya. Ribuan orang berbai’at pada saat perjuangan hendak dimulai, tapi ribuan orang pula melepas bai’atnya ketika ancaman kematian telah di depan mata. Namun sebagai pejuang yang istiqomah, yang ditempa oleh tekad yang bulat, bukan sekedar terombang ambing keadaan. Kita akan melihat nanti, dalam kesendiriannya pun Kartosoewirjo tetap kukuh dengan prinsip prinsipnya.

Setelah S.M. Kartosoewirjo berhasil ditangkap dan ditawan, beliau pernah ditawari 3 hal : [1] Batalkan Proklamasi NII, [2] Cabut perintah Jihad dan [3] Nyatakan menyerah, dengan tegar beliau mengatakan bahwa :

Proklamasi NII tidak mungkin bisa dibatalkan, sebab NII adalah milik Ummat Islam Bangsa Indonesia, saya hanya mewakili mereka (yang mencintai tegaknya hukum Allah).

Jihad adalah perintah Allah, bagaimana bisa dicabut, sedangkan saya hanya hambaNya.

Saya tidak akan pernah menyerah, yang menyerah adalah (bekas) anak buah saya.

Keteguhan pejuang seperti inilah yang mengantarkannya ke derajat mulia, menemui Allah bersimbah darah syahid. Atas hukuman mati yang ditimpakan terhadap Imam Negara Islam Indonesia, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada 17 Agustus 1962 adalah tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum internasional. Kalaupun Imam Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo ingin dituntut oleh RI karena kejahatan perang, maka yang berhak memutuskan adalah Mahkamah Internasional. Bukan Mahkamah Angkatan Darat, sebab SMK bukan anggota TNI yang melakukan tindakan kriminal. Sebuah ketidak adilan yang lucu dan memilukan, yang bisa membuat janda baru ditinggal mati pun tertawa dan menangis sekaligus karenanya.

Tanggal 14 Aguatus 1962 Imam Kartosoewirjo diajukan ke muka Mahkamah Angkatan Darat, tanggal 15 Agustus 1962 Kerajaan Belanda setuju untuk menyerahkan Irian Barat kepada NKRI. Tanggal 16 Agustus 1962 Imam SMK dijatuhi hukuman Mati. Memilukan, melemahnya kekuatan NII berbanding terbalik dengan semakin utuhnya NKRI.

Hari ini perjuangan menegakkan Islam ditegakkan oleh muslimin, baik di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun di Negara Islam Indonesia terus dilakukan. Apakah mereka akan bersinergi untuk tegaknya hukum Allah, atau apakah muslimin di NKRI tetap ‘rela dibodohi’ diperalat untuk menekan geliat para gerilyawan NII ? Wallahu A’lam. Namun ingin penulis ingatkan pada partai partai Islam yang masih percaya bahwa mereka bisa melakukan islamisasi di NKRI lewat parlemen. Ada preseden bahwa pemerintah bisa memaksa untuk membubarkan kekuatan partai politik yang bermaksud merubah kepribadian negara. Presiden NKRI berwenang melakukan hal ini, seperti yang diatur dalam Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959. Dimana pada pasal 9 ayat (1) menetapkan bahwa :

“Presiden, sesudah mendengar Mahkamah Agung, dapat melarang dan/atau membubarkan partai yang :

Bertentangan dengan asas dan tujuan negara;

Programnya bermaksud merombak asas dan tujuan negara;

Sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau telah jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota aggotanya itu; dan

Tidak memenuhi syarat syarat lain yang ditentukan dalam Penetapan Presiden itu”.

Ini menjadi indikasi bahwa perjuangan masih panjang (lihat S.9:42). Alhamdulillah masih ada mujahid yang istiqamah hingga sekarang. Kesempatan buat angkatan baru, aktivis harakah, intelegensia muda yang revolusioner, progressif, reformis dan radikal untuk berfikir dalam dalam, bertindak cerdas dan bekerja keras untuk menentukan langkah perjuangannya.
1

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: