Sanksi Hukum dan Tindak Kejahatan

Sanksi Hukum dan Tindak Kejahatan

Sanksi hukum seharusnya (diharapkan, Das Sollen) dapat mengurangi volume (kuantitas dan kualitas) tindak kejahatan, seperti diungkapkan oleh Hakim Henry Burnett pada abad ke-18 di Inggeris ketika mengadili seorang pencuri domba. Selesai menyatakan putusan pidana mati, Hakim Burnett berkata kepada pencuri itu “Kamu dihukum gantung, bukan karena mencuri domba, tetapi agar orang-orang lain tidak lagi mencuri domba” (diungkapkan oleh Jaksa T Napitupulu SH dalam tuntutannya pada sidang Pengadilan Negeri Medan, Senin, 7 Mei 1981 dalam KOMPAS, Rabu, 9 Mei 1984, hal XII, Prof JE Sahetapy dalam Forum “Suatu Abracadabra”, pada Mingguan Berita EDITOR, No.11, Th.I, 7 November 1987, hal 14).

Tetapi kenyataannya (Das Sein), orang tetap saja berani membuat kejahatan, dan tindak kejahatan tak pernah berkurang. Tukang copet tak gentar dengan sanksi hukum. Mereka tak pernah berhenti dari mncopet. Pelaku kejahatan tak pernah kapok, tak pernah jera melakukan kejahatan, meskipun sudah berulangkali menerima sanksi hukum. Tindak kejahatan tak pernah berkurang, malah bertambah.

Kenapa orang tak takut dengan sanksi hukum? Di kalangan kriminologi, tindak kejahatan itu disebabkan karena bakat bakat dan lingkungan, seperti yang dikenal dengan Hukum Stern (R Siddik Soeriadiredja : Kriminologi”, 1955:22). Sebenarnya orang bisa berbuat nekat melakukan tindak kejahatan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang paling pokok, yang paling mendasar, yang harus segera dipenuhi tanpa tertunda. Ada dua kebutuhan yang paling pokok yang harus segera dipenuhi tanpa tertunda. Pertama, kebutuhan perut (pangan dan sandang). Kedua, kebutuhan akan gengsi

Disebutkan, manusia itu berbuat (baik atau jahat) karena ada faktor psikologik yang mendorong dan menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang disebut motif. Motif itu mengandung keinginan, hasrat, kemauan untuk memenuhi kebutuhan. Ada kebutuhan fisiologik (fisik), kebutuhan rasa aman (keamanan), kebutuhan ketergantungan dan cinta kasih (sosial), kebutuhan harga diri (ego), kebutuhan aktualisasi diri (realisasi diri) (SUARA PEMBARUAN, Jum’at, 19 September 1997, hal 2, Pemberdayaan Remaja Dalam Menanggulangi Pengangguran”, oleh Sudibyo Setyobroto).

Perlukah Pidana Mati
Prof J E Sahetapy menulis bahwa Hakim J Burnett mengadili seorang pecuri domba pada abad ke-18 di Inggeris. Selesai menjatuhkan putusan pidana mati, Hakim Burnett berkata kepada pencuri itu “Kamu dihukum gantung, bukan karena kamu mencuri domba, tetapi agar orang-orang lain tidak lagi mencuri domba”. Ucapannya yang terkenal ini ternyata meleset. Orang-orang Inggeris terus mencuri domba sampai sekarang.

Dalam abad ke-16 dan 18, pidana mati lazimnya dilaksanakan secara mural (di luar penjara) terhadap para pencopet. Ada ironisnya dari upacara penggantungana tukang copet. Sementara tukang copet dihukum gantung karena mencopet, tukang-tukang copet yang lain tidak gentar. Mereka terus mencopet di antara para kerumunan orang yang menyaksikan penggantungan tukang copet. sUngguh suatu pelaajaran sejarah yang berharga. —–

Ada orang yang mengira bahwa dengan ditembak mati Kusni Kasdut dan Henky Yupanwael secara intra muros (tidak di depan umum), kejahatan akan berkurang. Ternyata kenyataan telah berbicara untuk dirinya sendiri. Kejahatan tidak berkurang, malahan bertambah. Lalu ada yang mempersalahkan lembaga permasyarakatan karena telah menjadi fakultas kejahatan. Ada pula yang mempersalahkan penbgadilan, karena pengadilan tidak menjatuhkan piana ayang berat, termasuk pidana mati. Tentu masih ada sekeranjang kesalahan lain yang mudah diciptakan dan dilontarkan ke sana ke mari. —–

Sejarah pidana mati di seluruh dunia telah berbicara secara gamblang. Ternyata ia bukan senjata yang paling ampuh. Apa artinya semua itu? Orang lupa bahwa hukum pidana dan pidana mati bukan satu-satunya sarana yang paling ampuh untuk membasmi kejahatan, termasuk kejahatan korupsi. Untuk itu diperlukan cara dan sarana non-hukum yang teratur, berencana, tegas lagi berarah untuk menangani masalah kejahatan. Jadi diperlukan suatu social policy dan daripadanya dijabarkan suatu criminal policy yang dapat dipertanggungjawabkan. —– (EDITOR, No.11, Thn I, 7 November 1987, hal 14, “Suatu Abracadabra”).

Seorang pembaca memnpertanyakan “Perlukan hukum untuk menangkal kejahatan?”. Karena kenyataannya kejahatan tidak pernah berkurang, malah semakin berkembang; apakah masih perlu adanya upaya hukum untuk menangkal kejahatan, apakah masih diperlukan studi/kuliah hukum? Demikian pertanyaannya yang muncul ketika mengikuti alur pikir Guru Besar Hukum Pidana UNAIR Surabaya, J E Sahetapy, dalam KOMPAS”, Senin, 30 Mei 1994, hal 4, kol 5-9, “Pidana Cambuk”. Nada persepsinya tak lebih dari ulangan putaran kembali rekaman “Suatu Abdacadabra”, dalam Mingguan Berita “EDITOR”, No.11, Th.I, 7 November 1987, hal 14, Forum Eksekusi Mati (dikirimkan tanggal 27 Juli 1994 kepada redaksi KOMPAS).

Doktor hukum pidana Muladi (ketika menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang) berbicara bahwa perdebatan seru terjadi kala membicarakan pidana perampasan kemerdekaan (imprisonment) seperti penjara dan kurungan. Dan lebih seru lagi dalam membicarakan pidana mati (death penalty). Memang, bukan hal yang baru, sebab sudah terjadi ratusan tahun yang lalu.

Adalah Cesare Beccaria, pelopor aliran klasik dalam hukum pidana. Ia hidup pada abad ke-18, dan menentang pidana mati. Alasannya, pidana mati tidak dapat mencegah seseorang melakukan tindak pidana dan merupakan tindakan yang brutal serta kejam. Alasannya yang lain : pidana mati membuang-buang material berupa manusia, yang merupakan modal utama suatu negara. Kecuali itu pelaksanaan pidana mengguncangkan rasa susila masyarakat, yang sebenarnya oleh hukum justru harus diperkuat.

Sebaliknya adalah Raffaele Garofalo yang hidup di abad ke-19. Ia adalah tokoh aliran modern hukum pidana yang justru masih mempertahankan pidana mati. Yakni hukuman bagi mereka yang melakukan untuk pidana sebagai akibat kerusakan jiwa para yang permanen dan membahayakan masyarakat. —–

Dari penelitian yang meliputi 74 negara diketahui : sekalipun sebagian besar negara tetap mempertahankan pidana mati, tetapi pelbagai macam alat hukum diatur untuk lebih memanusiawikan pidana mati. Pengaturan ini antara lain mencakup penundaan pidana mati, perubahan atau penyimpangan pidana mati – misalnya atas dasar kondisi mental dan fisik terpidana dan lain-lain.

Hampir semua negara yang mempertahankan pidana mati memiliki pernyataan-pernyataan yuridis, yang mengatur hak-hak terpidanan untuk minta peninjauan kembali memohon grasi, perubahan dan penanggulangan pidanan mati. —-

Sehubungan dengan kenyataan di atas, seandainya piana mati dipertahankan di Indonesia (mungkin untuk sementara), maka yang penting adalah alsannya. Di samping itu perangkat hukum yang lebih memanusiawikan pidana mati harus disipakan. Hak-hak terpidanan matu harus diatur sejelas mungkin (EDITOR, No.11, Thn I, 7 Nopember 1987, hal 18 “Perlukan Pidana Mati”).

Kenyataan menunjukkan bahwa baik pendukung maupun penantang pidana mati sama sekali tidak menyukai hukum Allah, baik yang termuat dalam Taurat maupun yang termuat dalam Qur:an. Penantang pidana mati pun bersikap mendua, berupa kecenderungan menjadikan pidana mati sebagai “pidana eksepsional”, seperti pidana mati untuk Kartosuwirjo, Syam, Untung, Imran, Kusni Kasdut, Maman Kusmayadi, Salman Hafizd, Isto Sukarto, dan lain-lain. Termasuk Amrozi, Imam Samudra serta sebagian lagi yang terlibat kasus bom Bali, juga sebagai pengedar narkoba dituntut pidana mati. Pun para koruptor dituntut masyarakat dengan pidana mati. Tampaknya “pidana eksepsional” (pengeluaran pidana mati dari perangkat stelsel pidana) itu untuk menghilangkan kesan seolah-olah nilai sosial budaya bangsa Indonesia yang berdasar Pancasila menyukai pidana mati. Hukum Allah dalam Taurat dan Qur:an dipandang sadis, keja, tak manusiawi, tak mengandung nilai sosial-budaya, padahal Allah lebih tahun tentang masusia ciptaanNya itu.

1

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: