UUD-45 di mata pengamat

UUD-45 di mata pengamat

1 Adnan Buyung Nasution berpandangan bahwa secara ideal, harus ada pemikiran untuk mengkaji ulang materi UUD-45. Ia telah mempelajari lebih dari 200 konstitusi di berbagai negara, dan ternyata tak ada yang statis. Semua berubah mengikuti perkembangan. Menurutnya UUD-1945 terlalu besar memberi peluang bagi pemerintah, untuk memberi pengertian berdasarkan kepentingan politiknya. Dalam pandangannya, yang menjadi patokana adalah aspirasi rakyat disertai dengan pertimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif (REPUBLIKA, Minggu, 6 Mei 1998, hal 1, “Reformasi tak bisa Ditunda”).

2 UUD-45 dibuat saat zaman Jepang. Pertama berlaku dari 18 Agustus 45 selama tiga bulan. UUD-45 menganut sistem presidensil. Ketika dipraktekkan selama tiga bulan ternyata UUD-45 tidak demokratis. Sistim UUD-45 “concentration of power” sangat memungkinkan terjadi diktator. Akibatnya muncul malapetaka politik, ekonomi, dan sebagainya. Setiap UUD-45 diberlakukan, yang muncul adalah ketidak adilan, kesewenang-wenangan, pemerintahan diktator (Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila). Menurut PPKI, UUD-45 tidak lengkap, kurang sempurna, dan kalau negara sudah dalam situasi memungkinkan, maka UUD-45 diganti dengan yang lebih baik. Yang paling berperan dalam pembuatan UUD-45 adalah BPUPKI. UUD-45 selesai dibuat 16 Juni 1945. BPUPKI bertugas merancang konstitusi, sedangkan PPKI bertugas melakukan pemindahan kekuasaan, bukan mensahkan UUD. Yang paling menentukan pembuatan UUD-45 adalah Prof Dr Soepomo, pakar hukum adat (bukan pakar hukum tatanegara), Mr Wongsonegoro dan Mr Yamin yang paling mengerti sistem pemerintahan Hindia Belanda. Ide pembentukan MPR muncul dari pemikiran perlunya lembaga pertanggungjawab Presiden, seperti pertanggungjawab Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada Ratu Belanda. Ide adanya MPR mengacu sistem pemerintahan Hindia Belanda. Dalam mengembalikan pemberlakuan UUD-45 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terdapat persekongkolan atau kerjasama antara Soekarno dan militer. Kembali ke UUD-45 itu adalah agar Presiden Soekarno dapat berkuasa dan dapat menerapkan konsepnya, yaitu Demokrasi Terpimpin. Dekrit 5 Juli 1959 adalah Keppres No.150 tahun 1959 yang kedudukannya lebih rendah dari Konstituante (Prof Dr Harun al-Rasyid : UUD-45 Bisa Diganti”, SABILI, No.5, Th.VI, 16 September 1998, hal 22-24).

3 Dalam SUARA PEMBARUAN 7 Juli 1998, Christianto Wibisono mengemukakan bahwa UUD-1945 dibikin secara instan (tergesa-gesa, terburu-buru, terdesak oleh waktu) oleh BPUPKI dan PPKI dalam waktu hanya beberapa bulan. Padahal untuk memperoleh konstitusi yang tersusun secara tuntas, lengkap, sempurna memerlukan waktu yang cukup panjang. Para pendiri Republik pun mengakui bahwa UUD-1945 itu perlu disempurnakan. UUD-1945 itu mengacu kepada pola Gubernur Jenderal VOC dan rezim kolonial Belanda. Dengan sikap paranoid politik, pola VOC diteruskan dengan kebanggaan dan sikap kepala batu yang keblinger dan tidak rasional sama sekali. Dekrit Presiden Soekarno 5 juli 1959 telah mengambalikan jarum RI mundur ke 18 Agustus 1945, yaitu dengan kembali ke UUD-1945. Dalam perkembangannya UUD-1945 yang tidak sempurna itu dikeramatkan (dikuduskan, disakralkan) dan nyaris diberhalakan, tidak boleh diganggu-gugat. Padahal hakikat dan substansi dari revolusi demokratis (yang berpangkal pada Asas Trias Politika) adalah mutasi sistem politik dari pola biadab primitif (intimidasi, buldorisasi) menjadi pola beradab demokratis modern (jurdil), menjamin rakyat tidak diperintah secara sewenang-wenang oleh penguasa, menghormati hak-hak asasi manusia dan properti individu. (“Dwifungsi Model George Washington”)

4 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pada hakikatnya berakar pada sudut pandang politik Presiden Sukarno sendiri, dan juga dari pimpinan militer Nasution. Dalam pandangan Presiden Sukarno, juga pimpinan militer Nasution, bahwa Sistem Demokrasi Parlementer dengan UUDS-50 nya telah melecehkan peranan mereka dan tak menguntungkan mereka. Mereka menggusur, menumbangkan sistem Demokrasi Parlementer dengan UUDS-50 nya, dan menggantinya dengan sistem Demokrasi Presidentil dengan UUD-45 nya adalah demi kepentingan kekuasaan mereka, bukan demi kepentingan rakyat. Bagi Presiden Sukarno, UUD-45 itu membuka peluang baginya untuk memiliki kekuasaan yang luar biasa besarnya (akumulasi kekuasaan). Sedangkan bagi pimpinan militer Nasution (petinggi ABRI paling berambisi kembali dari UUDS-50 kepada UUD-45), UUD-45 (konstitusi zaman revolusi) itu akan membuka peluang bagi militer untuk mendapatkan legalitas berpolitik sebagai golongan, meskipun golongan dalam penjelasan UUD-45 adalah badan-badan seperti koperasi, serikat sekerja, dan lain-lain bada n ekonomi. Kerjasama (konspirasi dan koalisi) Nasution dan Sukarno itu menghasilkan Dwifungsi dan Demokrasi Terpimpin (Salim Said : “Kisah Tiga Zaman”, GATRA, No.38, 8 Agustus 1998, hal 44-45).

5 Pernah dikemukakan bahwa dengan dicanangkannya kembali ke UUD-45 pada tanggal 20 Februari 1959, maka memungkinkan terwujudnya suatu kepemimpinan nasional yang kuat. Presiden bisa bertindak mengangkat dan memberhentikan para Menteri yang merupakan pembantunya (Soegiarso Soerojo : “Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai”, 1988:101). Bahasa awamnya, dengan memanfa’atkan kesupelan, keelastisan UUD-45 untuk mengakumulasi kekuasaan. (Pasal 17 UUD-45 tentang Kementerian Negara sangat simpel, supel sekali dibandingkan dengan pasal 50-55 UUDS-50 tentang Pembentukan Kementerian). Padahal fungsi utama konstitusi itu adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah/negara. Namun setelah kekuasaan di tangan, maka yang dikuasai dengan senang hati sepakat mengangkat sebagai Presiden seumur hidup, dalam sidang umum MPRS di Bandung pada tanggal 15-22 Mei 1963 dengan TAP-MPRS No.III/MPRS/1963.

6 Dalam “Proklamasi dan Konstitusi RI”, Mr muhammad Yamin mengemukakan (apologi, oto-koreksi) bahwa “Tuntutan Revolusi yang membawa kepada kemenangan seluruh manusia di atas dunia kurang dirasakan oleh perancang Konstitusi Indonesia 1945 sebagai nikmat makhluk yang merebut haknya dalam pergolakan Revolusi Perancis. Konstitusi Indonesia 1945 ditulis tidaklah pada ketika pergolakan akan dimulai”. “Waktu undang-undang Indonesia dirancang, maka kata pembukaannya menjamin demokrasi, tetapi pasal-pasalnya benci kepada kemerdekaan diri dan menentang liberalisme dan demokrasi revolusioner. Bagi Republik Indonesia 1945 yang mengakui demokrasi dalam kata pembukanya sebagai dasar negara, maka menyolok mata benar hak-kemerdekaan warganegara terlalu terbatas ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Hanyalah tiga pasal yang menjamin hak itu, yaitu pasal 27, 28, 29” (Hak Asasi Kemanusiaan). Pada halaman berikutnya, Yamin mengemukakan bahwa “Konsatitusi RIS dan TI-1950 ialah satu-satunya daripada segala Konstitusi sedunia yang telah berhasil memasukkan Hak asasi seperti putusan UNO/PBB ke dalam Piagam Konstitusi. Dalam bahasa awam, tampaknya UUD-45 itu bersifat mendua (mengadung konflik/kontradiksi dalam dirinya). Pada Pembukaannya rakyat yang berdaulat, yang berkuasa (demokrasi), tapi dalam batang tubuhnya negara yang berdaulat, yang berkuasa (kedaulatan negara).

7 Dalam UUD-45 tidak terdapat hal yang mengatur tentang yang terlarang dilakukan oleh penguasa. Juga tak ada pasal yang mengatur tentang wewenang dan tata-cara mengadili penguasa yang berbuat salah, seperti melakukan praktek KaKaEn yang dilegalisasi dengan memanipulasi konstitusi, atau menetapkan kebijakan, atau pemberian fasilitas yang menguntungkan diri sendiri, atau keluarga, atau kolega, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Berbeda dengan UUD-45, dalam UUDS-50 terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan yang terlarang dilakukan oleh penguasa (pasal 11-12). Juga dalam UUDS-50 terdapat pasal yang mengatur tentang wewenang dan tatacara mengadili penguasa yang melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran jabatan (pasal 106). Dalam UUD-45 tidak ada aturan yang menyebutkan konsekuensi pelanggaran pelaporan keuangan. Pelanggaran pelaporan keuangan tidak diatur dalam UUD-45. Dalam UUD-45 tidak tercantum sanksi apa yang diberikan pada pelanggaran. Demikian ungkap praktisi dan pakar hukum Adnan Buyung Nasution. BPK mempunyai kekuasaan dan kewenangan, tapi tidak bisa menindaka lanjutinya, ungkap Faisal Basri (MERDEKA, Selasa, 3 November 1998, hal 8).

Asrir

1

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: