Forum Masyarakat Peduli Syari’at Islam

Forum Masyarakat Peduli Syari’at Islam

Widayat dari Tangerang mengajak SABILI agar mengadakan temu pembaca secra langsung Isilaturrahmi Akbar SABILI dan Pembaca) (SABILI, No.24, Th VIII, 23 Mei 2001, hal 6).

Topo Santoro dari FH-UI mengharapkan semua pihak yang meyakini akn tegaknya hukum Allah di muka bumi ini agar “Bersatu Menegakkan Syari’at Islam” (SABILI, No.1, Th IX, 4 Juli 2001, hal 77).

Umar Abduh, mantan Tapol kasus Woyla mengemukakan bahwa Mujahidin itu hanya mengenal satu piagam, yaitu Piagam Madinah yang akan direkonstruksikan sebagai satu-satunya piagam dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mujaahidin itu sama sekali tidak membutuhkan apa yang namanya itu PiaGAM Jakarta atau Piagam-Piagam lainnya dalam rangka menegakkan syari’at Islam (SABILI, No.7, Th VIII, 20 September 2000, hal 6).

Piagam Madinah – tegas Umar Abduh – adalah perundang-undangan Islam yang berlaku universal, bermuatan nilai asasi untuk terwujudnya Hayatan Mubarakan. Tercatat, bahwa belum pernah ada para Mujahid yang berani membuat pembaruan terhadap piagam Madinah, kecuali Kemal Attaturk, Kartosuwiryo, dan Kongres Mujahidin I Yogyakarta (5-7 Agustus 2000). Termasuk pula masyarakat Iran dan Dinasti Fathimiyah yang Syi’ah (SABILI, No.16, Th VIII, 31 Januari 2001, hal 6, SABILI, No.5, Th VIII, 23 Agbustus 2000, hal 30).

Zainal Abidin Ahmad dari MASJUMI menyebutkan penelitian ahli, bahwa Konstitusi (Kanun) dalam Negara Islam telah mengalami perkembangan. Ada Konstitusi Madinah (Piagam Madinah). Kemudian Konstitusi Abbasiyah (Namus), Konstitusi Mameluk, Kanun Asasi di Turki, Kanun Nizhami di Mesir, Kontitusi di Iran (Piagam Nabi Muhammad, 1973:131-132).

Aswab Mahasin menyebutkan bahwa di Semenanjung ada Kanun (Konstitusi) Melaka yang dikutip secara luyas, sebagian maupun secara utuh, pada beragai perundang-undangan, dan berlaku di Kedah, Pahang, Riau, Pontianak, dan malahan masih dianggap berlaku di Brunei sekarang. Di samping itu ada pula Kanun Aceh Darus Salam dan Kanun Patani Thailnd (PESANTREN, No.2/Vol II/1985, hal 21).

Hamka menukil bahwa Sulthan Hasan Bulqiyah Brunei (1605-1619) menyalim hampir keseluruhan “Kanun Mahkota Alam Aceh” untuk dijadikan Konstitusi Negeri Brunei (PANJI MASYARAKAT, No.197, 15 April 1976, hal 29, dan No.537, 21 April 1982, hal 60).

Imam Mahdi dari Sudan (Khalifah Abdullah bin Muhammad, pengganti Muhammad Ahmad) merasa “Cukuplah Qur:an dan Sunnah seagai Konstitusi” (Maryam Jamilah : “Para Mujahid Agung”, 1984:103,143).

Rizki Ridyasmara dari SABILI mengungkapkan bahwa di Gorontalo telah berdiri berbagai Forum Peduli dan Penegakan Syri’at Islam (SABILI, No.2, Th IX, 18 Juli 2001, hal 19).

Tertumpah harapan, kiranya SABILI dan MEDIA DAKWAH lain berkesempatan merintis, memelopori, mengambil prakarsa membentuk suatu wadah “Forum Masyarakat Syari’at Isl;am”, “Forum Memasyarakatkan Syari’at Islam” yang berikhtiar, berupaya mendakwahkan, memasyarakatkan penerapan syari’at Islam dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang dalam bidang kehidupan lain.

Misalnya dalam ekonomi, berupaya membentuk pendapat umum yang dapat mendorong para Menteri Keuangan Sedunia untuk merintis, memelopori, memprakarsai adanya mata uang tunggal untuk seluruh negara anggota PBB, seperti halnya mata uang Euro untuk masyarakat ekonomi Eropa daratan, sehingga uang kembali pada fungsinya hanya sebagai alat tukar, bukan seagai barang dagangan (komoditi bisnis) yang diperjualbelikan di bursa modal.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: