Supermasi Hukum

Supermasi Hukum

Sayid Quthub menyebutkan bahwa Syari’at Islam itu adalah keseluruhan Hukum yang tetap, tidak berubah-ubah, yang ditetapkan Allah dalam Qur:an dan Sunnah, yang merupakan prinsip umum yang mendasar untuk membetk sistem masyarakat yang diridhai Allah. Sedangkan Fiqih Islam adalah hukum hasil ijtihad pemikira ulama Islam yang terbit dari upaya memahami, menafsirka dan menerapkan syari’at di dalam suasana terbatas (“Masyarakat Islam”, 1983:35-39).

Abul A’la al-Maududi menyebutkan bahwa al-Qur:an dan Sunnah menetapkan bagi masyarakat suatu undang-undang hidup yang dinamakan syari’at. Tujuan dari syari’at itu ialah untuk membangun kehidupan manusia atas dasar ma’rufat dan membersihkannya dari munkaraat.

Makrufaat adalah nama untuk segala kebajikan, yang sepanjang masa dikenal, diterima sebagai kebaikan oleh hati nurani mmat manusia. Sedangkan munkaraat adalah nama untuk segala kejahatan, yang sepanjang masa dikutuk oleh watak manusia sebagai kejahatan.

Syar’at menggariskan segala faktor-faktor yang merangsang pertumbuhan kebajikan, dan menganjurkan langkah-langkah yang harus diambil untuk membendung segala rintangan-rintangan yang dapat menghambat pertmbuhan dan perkembangannya (“Pokok-Pokok Pandangan Hidp Muslm”, 1983:29-35).

Prof Dr Syaikh Mahmoud Syaltout menyebutkan bahwa syari’at Islam umumnya dalam mencegah dilakukannya tindak kejahatan (sesuatu yang terlarang) lebih dulu dengan mempeirngatkan akan hukuman di akhirat dala bentuk yang dapat membangkitkan rasa takut yang cukup besar di dalam jiwa seorang mukmin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang itu. Dengan demikian, maka masyarakat dapat terhindar dar akibat buruk yang munkin terjadi. Setelah itu barulah syari’at menentukan hukuman bagi perbatan-perbuatan kriminil yang dapat mencegah terjadinya sesuatu pelaggaran itu.

Islam mendidik dan mengasuh jiwa manusia, mengarahkannya kepada kebaikan dan mencegah memikirkan perbuatan-perbuatan jahat dan keonaran. Orang-orang yang hatinya tertambat dengan ajaran-ajaran kerohanian akan tercegah untuk memikirkan kejahatan, dan menyakiti orang lain, betapapun dia akan kehilangan haknya. Sedang orang-orang ang nafsu kebendaannya lebih keras, akan dapat mengalihkan perhatian dan fikiran-fikiran ntk berbuat jahat dan kerusuhan.

Islam tidak membatasi diri pada menjelaskan hukuman-hukuman di akhirat saja. Islam mengetahui bahwa, bila tabi’at manusia sdah dikuasai oleh keinginan dan hawa nafsu, maka pada manusia itu kurang rasa takutnya terhada ancaman akhirat. Terhadap orang-orang yang lemah keimanan tentang adanya siksaan di akhirat itu, Islam menentukan, mensyari’atkan pula hukuman-hukuman duniawi (“Islam sebagai Aqidah dan Syar’iah”, Buku Ketiga, 1980:117,140-141,144).

Abu Daud, Tirmidzi meriwayatkan bahwa ketika Mu’adz bin Jabal akan diutus menjadi Qadhi di negeri Yaman, ditanya Rasulullah tentang cara memutuskan perkara, menentukan suatu hukum, ia menjelaskan akan menetaapkan hukum dengan Kitab Allah. Jika tidak didapati dalam Kitab Allah, akan menghukumi dengan Sunnah Nabi. Jika masih tidak didapati dalam Snnah, maka dilakukan ijtihad, usaha dengan pikiran (Prof A Wahhab Khallaf : “Ringkasan Sejarah Perundang-undangan Islam”, 1974:34, Sayid Sabiq : “Fiqih Sunnah”, 1990:402-403, ALMUSLIMUN, No.190, Januari 1986, hal 9-10, Gayung Bersambut).

Diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab memberikan instruksi kepada Qadhi Syuraikh agar memutuskan perkara dengan apa yang tersebut dalam Kitabullah. Jika tidak ada nash di dalamnya, maka diputuskan dengan apa yang terdapat daam Sunnah. Jika tidak ada nashnya di dalam Snnah, maka diputuskan dengan ijma’ kesepakatan para ahli ilmu. Jika tidak didapatkan juga, maka tidak salah bila tdak menghukum (ALMUSLIMUN, No.191, Februari 1986, hal 64).

Ahmad Zaki Yamani MCJ LLM menyebutkan bahwa syari’at Islam itu elastis (tidak kaku), berkembang, dan sanggup menghadapi masalah-masalah sulit yang selalu mengalami perkembangan dan pembaruan. Dalam pusaka (khazanah) perundang-undangan Islam terdapat prinsip-prinsiip tetap guna menyelesaikan soal-soal pelik yang tak dapat dipecahkan atau diselesaikan oleh undang-undang lain manapun.

Syari’at Islam dengan pengertian sempit, terbatas pada hukum-hkum yang tegas (qath’i) yang berasal dari al-Qur:an dan Sunnah yang sahih atau ditetapkan oleh ijma’. Sedangkan syari’at Islam dengan pengertian luas mencakup hukum fikih yang ditarik secara lansung dari Qur:an atau Sunnah atau dari sumber-sumber yurisprudensi lain, seperti ijma’, qiyas, istihsan, istishhab, mashalih mursalah (“Syari’at Islam Yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini”, 1986:32-35).

It is said that the letter of nstructions sent by Caliph ‘Umar to Ab Musa al-As’yari upon the letter’s appointment as judge in Basrah has been summarized as follows :

Administrations of justice is a (Dvne) ordinance and a practice (of the Prophet) which out to be followed.

If a suit is filed before you, decide it after careful consideration and execute it, of even the most rightful judgment without execution is useless.

Both parties shold be treated equally s that the poor might not despair of your justice and the tyrant might not long for your partiality.

The burden of proof lies upon the claimant, and the defendant can deny the claim on oath.

The parties may compromise out of the court, but the conditions of their compromise should not violate religious command or prohibitions.

Review of judgment is not disallowed in clear cases, since a revocation is always better than persistence in injustice.

In the absence of law and precedent (Qur:an and Sunnah) on some question, deductin should be made with analogy to similar cases, and after due consideration of everything such judgment be pronounced as be nearer to right and dearer to God.

A claimant must be given time to procure evidence. If he is thereafter unable to prove his case, his claim may be dismissed.

The evidence of every Muslim is admissible except of one who has received corporeal punishment for immorality (Majlul jihadd) or is notorious for false evidence. Again, one cannot give evidence for one’s own kind and relations.

The judge must nt behave n a haughty manner or evidence displeasure on the utterance of truth. God is All-Knowing and All-Hearing and with Him one must have clear accounte (Muhammad Hamidullah : “Admnistraton of Justice n Early Islam”, 1937, Robert Gullick Jr : “Muhammad The Educator”. 1969:65-66, Sayid Sabiq : “Fiqhus Sunnah” III, 1990:407, Ali Ahmad Jarjawi : “Hikmatt Tasyri’ wal Falsafah” II, 1931:136-138, Ahmad Zaki Yamani : “Syari’at Islam Yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini”, 1986:114, Abdul Karim Zaidan : “Rakyat dan Negara dalam Islam”, 1984:73, Prof Dr TH Hasbi ash-Shiddieqy : “Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam”, 1991:93, SABILI, No.24, Th VIII, 17 Mei 2000, hal 47, Sunan Daraquthni, juz Iv, hal 201, I’lamul Muwaqi’in, juz I, hal 72).

1

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: