Dasar-dasar Pemerintahan Islam

Dasar-dasar Pemerintahan Islam

# Kekuasaan perundang-undangan Ilahi, Ketauhidan, Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam menjalankan semua tindakan dan kebijaksanaannya, pemerintahan Islam berdasarkan pada prinsip ketauhidan, prinsip yang mengajarkan bahwa Tuhan adalah Esa, yaitu Allah swt, tiada sekutu bagiNya.

# Persamaan antara kaum Muslimin. Islam menetapkan bahwa seluruh manusia sama berasal dari satu keturunan yakni Nabi Adam as. Peredaan seseorang tergantung pada amal shaleh dan kebajikan yang dilakukannya. Undang-undang harus berlaku kepada semua orang tanpa pandang bulu, baik warna kulit, pangkat, kekayaan, keluarga atau kawan, juga dalam soal ideologi dan hal-hal yang selalu dipersoalkan orang. Segala tatacara, ketentuan dan prosedur yang ada dalam pengadilan diperlakukan sebagaimana mestinya bagi semua pihak yang terlibat. Tidak ada eda antara satu dengan yang lain. Bahkan musuh sekalipun menikmati keadilan dan sistim persamaan di hadapan pengadilan.

# Jaminan kebebasan. Islam menetapkan sejumlah hak, jaminan keebasan, antara lain : 1. Kebebasan diri, kebebasan individu. 2. Kebebasan akidah (beragama dan beribadat). 3. Kebebasan tempat tinggal (rumah tangga). 4. Kebebasan bekerja dan berusaha. 5. Kebebasan memiliki (mempunyai milik). 6. Keebasan berpendapat. 7. Kebebasan pendidikan dan pengajaran (mencari pengetahuan). 8. Kebebasan mendapatkan perlindungan negara.

# Tanggungjawab bersama untuk melaksanakan syari’at. Ummat Islam adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan undang-undang Islam dan menetapkan negara berdasarkan undang-undang Islam. Kedudukan kepala negaraa menurut undang-undang adalah sebagaia wakil dan mandataris ummat. Ummatlah yang memilihnya sebagai mandataris untuk menjalankan segala urusan kenegaraan sesuai dengan undang-undang Islam. Setiap rakyat berhak memilih kepala negara. Setiap warganegara berhak memilih untuk menentukan kepala negaraa.

Dalam hukum Islam tidak ditetapkan satu sitim tertentu dealam pemilihan kepala negara. Dasar pemilihan kepala negara adalah musyawarah. Di zaman Khulafa ar-Rasyidin, kepala negara dilantik oleh sekelompok ummat yang terdiri dari para alim ulama dan cendekiawan muslim. Ummat Islam di Madinah ketika itu mengikuti mereka dalam pelaantikan itu. Tidak ada bantahan mengenai sistim pemilihan itu dari ummat Islam yang berada di luar Madinah. Persoalan ini merupakan ijmak, persetujuan mereka tentang sahnya pemilihan secara tidak langsung dalam memilih kepala anegara. Al-Mawardi mengatakan ahwa “Imamah” atau “pemimpin negara” ditetapkan dengan dua cara, yaitu : 1. Hasil pemilihan ahlul ikhtiyar (ahlus sysura, majlis syura). 2. Penetapan/mandat dari pemimpin sebelumnya.

# Terlarang berusaha mencari kekuasaan untuk diri sendiri. Sebenarnya mencalonkan diri tidak boleh menurut ketentuan undang-undang Islam. Tapi jika keadaan memaksa dan untuk kepentingan undang-undang sendiri, maka hukumnya adalah boleh. Meminta jabatan, menurut pandangan syari’at tidaklah etis. Orang yang paling pantas untuk dipilih sebagai calon pegawai haruslah memenuhi standar umum : 1. Kemampuan (mampu dan cakap melaksanakan tugas). 2. Amanah (tepat dan cermat dalam menjalankan tugas, sesuai hukum Islam, bertakwa kepada Allah swt, berani membela kebenaran, bekerja semata-mata mencari keridhaan Allah).

# Amar bil Makruf, Nahyu ‘anil Munkar. Setiap warganegara mempunyai hak untuk mengawasi seluruh sikap dan tindak tanduk kepala negara, dan kabinet atau pemerintah serta aparat negara dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan kepentingan negara.

Salah satu sistim kontrol terhadap kepala negara ialah dengan memberikan nasehat yang baik dan ikhlas kepadanya. Hak ummat untuk mengawasi kepala negara dan gubernur daerah sangat dilindungi dan dihromati.

# Keta’atan dalam hal kebajikan. Ibnu Hazmin mengemukakan bahwa “Imam (penguasa) dita’ati selama ia melaksanakan kebijaksanaannnya menurut Kitab dan Sunnah Rasul saw. Tapi kalau menyeleweng sedikit dari padanya, maka wajiblah dicegah dan dikenakan sanksi dan tuntutan hukum. Kalau kerusakan tidak dapat dihindari, kecuali dengan memecatnya, maka ketika itu ia wajib dipecat dan diganti dengan orang lain”.

Ahli-ahli Fiqhi mengungkapkan bahwa “Ummat boleh memecat kepala negara dan menggantikannya, jika ia melakukan sesuatu yang merugikan dan membahayakan keadaan ummat Islam dan merusak agama”.

Terlarang menggulingkan penguasa dengan menggunakan kekerasan, kalau kekuatan belum cukup untuk melakukan revolusi dengan menggunakan senjata, karena akan menghasilkan pertumpahan darah, dan menimbulkan bencana kerusakan dan kelemahan negara.

Islam memerintahkan aghar setiap rakyat mentaati negara, suka atau tidak suka. Wajib ta’at selama negara tidak menyuruh maksiat. Kepatuhan terhadap negara yang melaksanakan ajaran Islam, pada hakikatnya adalah kepatuhan kepada Allah. Kewajiban ta’at kepada negara selama tidak bertentangan dengan agama Islam. Ummat Islam tidak boleh tunduk dan patuh terhadap pemerintahan yang zalim, yang menyeleweng dan bertentangan dengan hukum Allah.

# Permusyawaratan, Syura, Kedaulatan Rakyat. Semua urusan ummat Islam terutama yang berhubungan dengan masalah penting haruslah diselesaikan dengan musyawarah. Pemilihan kepala anegara adalah persoalan besar yang perlu dimusyawrahkan, karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat umum.

Ibnu ‘Athiyah berkata bahwa “Permusyawaratan adalah merupakan salah satu kaidah hukum dan dasar perundang-undangan. Pemimpin yang tidak bermusyawarah dengan ahali ilmu dan agama, wajiblah ia disingkirkan”.

Di dalam negara yang berasaskan Islam, tidak ada tempat bagi penguasa diktator. Kepala negara harus bermusyawarah dalam masalah agama dan dunia dengan ummat melalui wakil-wakilnya.

Hal-hal yang dapat dimusyawarahkan oleh ummat meliputi beberapa bidang urusan negara, dan juga dalam bidang hukum ijtihadiyah yang tidak ada nash atau nashnya tidak jelas. Orang-orang yang diajak bermusyawarah oleh kepala negara berlaina-lainan, berdasrkan kepada persoalan yang akan diselesaikan. Persoalan yang menyangkut kepentingan umum, maka kepala negara wajib mengadakan perundingan dengan ummat keseluruhannya, jika hal itu dapat dilakukan.

Al-Qurthubi berkata bahwa “Para penguasa wajib bermusyawarah dengan para alim ulama dalam persoalan agama yang mereka tidak atau kurang mengerti. Tentang masalah perang, dengan panglima perang, tentang kepentingan dalam negeri dengan pemuka-pemuka masyarakat, tentang cara memakmurkan dan membangun negara, dengan pegawai-pegawai, para menteri dan pekerja-pekerja”.

Undang-undang Islam pada umumnya, tidaklah menentukan satu cara tertentu mengenai pelaksanaan konsep musyawarah. Penyelesaian perbedaan pendapat antara kepala negara dengan Majelis Syura bisa dengan jalan tahkim, bisa dengan jalan referendum (plebesit), bisa dengan jalan ketetapan kepala anegara.

Kepala negara hanyalah sebagai wakil rakyat (ummat). Kepala negara memerintah atas nama ummat (mandataris). Kekuasaan ummat hanyalah sekedar kekuasaan melaksanakan sistim hidup yang sesuai dengan Islam, bukan kekuasaan membuat atau menyusun sistim. Jika ummat atau kepala anegara melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang Allah, maka perbuatan merke harus ditolak.

Al-Mawardi menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Majelis Syura, ahlus syura, ahlul ikhtiyar adalah : 1. Memenuhi seluruh syarat-syarat keadilan. 2. Mempunyai pengetahuan yang memungkinkan ia dapat mengetahui siapa yang berhak menjadi kepala negara. 3. Mempunyai pikiran yang sempurna dan kecakapan, berpandangan luas dan bijaksana, sehingga mampu memilih kepala negaraa yang berhak.

# Ta’awun ‘alal birri wat-taqwa. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan ahwa “Sekiranya akat itu tidak mencukupi keperluan fakir miskin, maka hendaklah dikeluarkan belanja untuk mereka dari harta Baitulmal, diutamakan dari keperluan yang lain”.

Imam Ibnu Hazmin berkata bahwa “Kewajiban para hartawan dalam negara Islam adalah menolong orang yang melarat. Negara bahkan boleh memaksa berbuat demikian, jika sekiranya Baitulmaal atau zakat tidak mencukupi keperluan itu. Bantuan hendaklah berupa makanan pokok dam pakaian, serta tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari hujan dan panas, dan gangguan lainnya”.

# Kewajiban rakyat sebelum mendapatkan hak dari negara. Sebelum mendapatkan hak dari negara, maka seseorang harus mampu berdikari, dan negara harus mempermudah rakyat dalam mencari sarana hidup, serta ada hak menerima bantuan dan hak menerima zakat.

# Keharusan adanya imamah. Imamah itu harus ada dengan alsan : 1. Ijma’ul Ummah. Ijmak shahabat untuk memilih dan mengangkat khalifah sesudah Rasulullah. 2. Untuk menolak bencana-bencana yang ditimbulkan oleh kacau balau keadaan. Tanpa pemimpin akan timbul kekacauan yang akan mengakibatkan bencana. 3. Untuk melaksanakan tugas-tugas keagamaan. Pelaksanaan syari’at memerlukan negara. 4. Untuk mewujudkan keadilan yang sempurna berdasrkan hukum Allah.

# Unsur-unsur negara Islam. Yang menjadi unsur negara dalam Islam adalah pemerintah (ulil amri dari kalangan kaum muslimin), rakyat dengan keta’atannya (pemerintah dan sistimnya), serta undang-undang organisasi negara (undang-undang yang adil, yakni syari’’t Islam).

# Tuyjuan pembentukan imamah. Pembentukan imamah itu bertujuan untuk menegakkan keadilan, menghentikan kezaliman, serta menegakkan sistim kehidupan Islam.

# Kewajiban umum (bersama). Di antara kewajiban bersama itu adalah : 1. Menegakkan pemerintahan Islam. 2. Mengadakan mahkamah (pengadilan). 3. Memerangi kezaliman, mempertahaankan negara Islam. Setiap rakyat wajaib mempertahankan tegaknya negara Islam. 4. Mengawasi pelaksanaan undang-undang. 5. Mengembangkan saaaaains-teknologi-budaya. 6. Mensejahterakan, memakmurkan kehidupan masyarakat.

# Dasar-dasar masyarakat Islam. Abdul Qadir Audah mengemukakan dasar-dasar masyarakat Islam sebagai berikut : 1. Persamaan yang merata di antara sengenap manusia. 2. Keadilan yang mutlak di dalam segala lapangan. 3. Kemerdekaan dalam arti yang luas. 4. Persaudaraan yang mendalam. 5. Persatuan yang bulat. 6. Saling membantu dan membela dari segala gangguan. 7. Memelihara kesopanan dan kehormatan, menjauhi segala yang terlarang. 8. Menjunjung akhlak yang mulia. Menghiasi diri dengan sifat-sifat yang utama. 9. Bersekutu memiliki, memanfa’atkan ciptaan Allah. 10. Meratakan kekayaan di antara segala manusia. Membagi-bagikan harta kekayaan. 11. Mengasihi sesama makhluk dan berbuat bakti kebajikan. 123. Memegang teguh prinsip musyawarah (dari berbagai sumber kepustakaan Islam, antaranya : Dr Abdul karim Zaidan : “Rakyat dan Negara dalam Islam”, 1984).

4 Pemikiran politik dalam Islam

Teori dan aliran politik pada awalnya tidak lansung terbewntuk, tapi mulai dari perselisihan, kemudian timbul pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. Setiap pendapat memisahkan diri. Penganut masing-masing pendapat semakin jelas. Akhirnya terbentulah aliran-aliran politik.

Perselisihan politik berkisar pada ; boleh tidaknya ada dua khalifah, keharusan orang Quraisy atau tidak, keharusan orang yang tidak pernah bermaksiat atau boleh yang pernah bermaksiat, keharusan dalam rumah Quraisy atau boleh lainnya.

Orang yang muali menulis kitab dalam bdang politik (dalam ilmu kalam) secara ilmiah ialah ulama Syi’ah. Untuk membantah teori politik Syi’ah (dalam ilmu kalam) tampillah Ulama Khawarij dan Mu’tazilah. Kemudian Ahlus Sunnah menyusun teori politik (dalam ilmu fiqih) untuk membantah teori politik Syi’ah. Menyusun teori politik dalam bentuk ilmiah adalah usaha/hasil karya ulama fiqih. Ulama hadits mengumpulkan hadits-hadits yang berpautan dengan politik di bawah judul : ahkaam, imaamah, khilafah fi quraisy, istikhlaaf, nahyu “anil thalabil imaarah.

Dalam masalah politik, seluruh ulama Islam terbagi dalam dua aliran besar. Yang pertama menyatakan bahwa tidak ada cara atau asas atau sumber apa pun bagi keimamahan, yakni kekhilafahan atau kekuasaan kecuali melalui pemilihan oleh ummat. Yang kedua menyatakan bahwa kekhilafahan atau imamah diperoleh melalui penunjukan oleh Rasul terhadap orang yang akan menggantikannya.

Syahrastani mengemukakan bahwa perselisihan dalam politik (keimamahan) terbelah dua rupa. Pertama yang menyatakan bahwa keimamahan itu ditetapkan dengan kesepakatan dan pemilihan. Kedua yang menyatakan bahwa keimamahan itu ditetapkan deengan nash dan penunjukan.

Seluruh ahli ijtihad dari golongan Islam selain dari golongan Syi’ah, menetapkan bahwa jalan mengangkat Kepala Negara ialah pemilihan dan persesuaian pendapat, bukan nash dan bukan ditentukan oleh Allah dan RasulNya.

Aliran pertama menyatakan bahwa sumber kekuasaan adalah pemilihan seorang khalifah oleh ummat yang direalisasikan dalam bentuk pembai’atan (pelantikan) yang benar atau melalui pemilihan umum. Aliran ini dianut oleh kalangan Ahlus Sunnah, Mu’tazilah, Murji:ah dan Khawarij. Menurut aliran ini, kekuasaan itu adalah ummat, artinya yang berdaulat adalah ummat (kedaulatan ummat). Imam atau khalifah memperoleh kekuasaannya dari kedaulatan ini sesuai dengan kesepakatan yang dicapai.

Aliran kedua, aliran Syi’ah yang menyatakan bahwa sumber keimamahan adalah nash dari Rasul. Dengan ituj mereka maksudkan bahwa Nabi saw telah mewasiatkan keimamahan sesudahnya kepada Ali ibn Abi Thalib, lalu Ali pun mewasiatkannya kepada puteranya, dan demikianlah seterusnya. Imam itu sendiri tidak memperoleh kedaulatannya dari Allah, melainkan dari undang-undang. Dia hanyalah pelaksana syari’at yang mesti ia pengangi. Ia harus pula amemperoleh perkenan dan bai’at ummat. Kalau tidak demikian, ia boleh diganti dengan memilih imam lain yang berasal dari Ahli al-Bait (keluarga Rasulullah). Haknya tidaklah bersifat sakral mapun samawi.

Ada aliran yang menyatakan, bahwa adanya imamah (pemerintahan), bukan suatu hal yang diharuskan. Aliran ini terdiri dari aliran Najdah pengikut Athiyah ibn Amir dari aliran Khawarij yang mula-mula memisahkan diri dari Ali. Juga dianut oleh seagian aliran Mu’tazilah yang dipelopori oleh Abu Bakar al-Ashar, Hisyam ibn Amr al-Fuathy. Abul Hassan al-Asy’ari berkata “Mereka berselisih paham tentang wajib adanya Kepala Negara”. Al-Ashar berkata “Andaikata manusia tidak saling beraniaya, tentulah mereka tidak memerlukan Kepala Negara”. Kapan dan di mana ada manusia aman, rukun, damai tanpa saling bentrokan satu sama lain ?

Tidak ada satu aliran pun yang pernah menyatakan atau menolak eksistensi kekhilafahan, tidak pada satu ketika dan tidak pula pada ketika yang lain. Tidak satu aliran pun yang menolak kekhilafahan. Semua menyatakan waajibnya hukum kekhilafahan. Semua mengakui eksistensi khilafah dan hukum wajibnya, sekalipun dengan cara yang berbeda-beda. Semua aliran yang ada dalam Islam mengakui eksistensi kehilafahan, sebab hal itu merupakan fakta historis (burhan-tarikhy) dalam Islam.

Tujuan membentuk khilafah ialah untuk memelihara agama Islam dan mengatur terselenggaranya urusan dunia ummat agar tercapai kesejahteraan lahir dan batin sesuai dengan ajaran Allah. “Penguasa dan agama bagaikan anak kembar, karena agama adalah dasar, dan penguasa jadi pengawal. Yang tak berdasar akan runtuh, dan yang tak berpengawal akan hilang” ungkap Imam Ghazali dalam Ihyaa. Kekhilafahan berfungsi melaksanakan syari’at Islam dan merealisasikan kewajiban-kewajibannya, serta memelihara agama, ummat dan kepentingan masyarakat.

Syahrastani menerangkan, bahwa menurut teori politik Syi’ah “imamah itu wajib menurut agama, baik pada akalnya maupun pada syara’, sebagaimana kenabian itu wajib menurut fitrah, baik pada akal, maupun pada syara’. Keperluan memelihara hukum-hukum syara’, sama dengan kebutuhan manusia kepada nabi, dan kebutuhan manusia kepada tetap berlakunya hukum-hukum syara’, sama dengan kebutuhan mereka kepada adanya syara’sendiri”.

Diantara teori politik Syi’ah itu adalah sebagai berikut :

1 Kita berhajat kepada Kepala Negara supaya terus menerus ada orang yang mendorong kita kepada menunaikan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh akal, supaya adda pula orang yang memelihara agama. Inilah teori aliran Imamah Istna Asyriyah.

2 Tak ada jalan untuk mengenal Allah, melainkan dengan ajakan Rasulullah dan Kepala Negara. Maka karenanya wajiblah Allah mengisi dunia ini dengan orang yang terpelihara dari kesalahan. Ini teori yang dianut aliran Ismailiyah dan Bathiniyah.

3 Bahwasanya manusia memerlukan seseorang imam untuk menerangkan kepada mereka pekerjaan dan keterampilan yang harus mereka ketahui untuk memelihara mereka dari hal-hal yang menakutkan dan bencana.

4 Menetapkan imamah dengan pilihan manusia sendiri, bukan dengan Allah yang menentukan, menimbulkan kekacauan. Untuk menghilangkan kekacauan ini, hendaklah orang yang diangkat sebagai Kepala Negara dinashkan oleh Allah sendiri.

5 Kepala Negara haruslah terpelihara dari maksiat, haruslah orang yang paling utama, haruslah orang yang paling pandai. Maka yang dapat mengetahui orang yang demikian itu, hanyalah Allah sendiri. Karena itu tidak dapat kita mengangkat seseorang menjadi imam, tanpa dinashkan oleh Allah sendiri.

6 Kalau Kepala Negara yang berkuasa itu berbuat salah, berati dia tidak maksum. Maka jika kita mengikuti orang-orang yang demikian, berartilah kita mengikuti dosa dan maksiat. Menyuruh kita mengikuti dosa dan maksiat tidak boleh bagi Allah. Kalau kita tidak mengikutinya, bukanlah dia Kepala Negara, padahal Kepala Negara orang yang harus kita ikuti.

7 Kalau Kepala Negara boleh membuat kesalahan, bahkan menumpahkan darah yang tidak halal, maka jika kita tidak boleh menghalanginya, berartilah kita menyalahi perintah Allah. Jika kita menyalahkan Kepala Negara yang sebenarnya diangkat untuk mencegah kemaksiatan, menjadilah dia orang yang mengembangkan kemaksiatan. Kalau kita katakan wajib mencegahnya, maka mencegahnya itu adalah suatu hal yang sangat sukar, karena rakyat banyak takut kepadanya.

8 Orang-orang yang memilih imam dengan jalan bai’at tidak dapat bertindak dengan sendirinya terhadap ummat Islam. Maka bagaimana mereka mempunyai kesanggupan untuk memberikan kekuasaan kepada orang lain terhadap isi dunia ini ?

9 Kepala Negara adalah naib (wakil) Allah dan RasulNya. Wakil seseorang adalah orang yang disukai oleh orang yang diwakilinya. Maka karena itu Kepala Negara harus yang dinashkan oleh Allah dan Rasulnya.

10 Kepala Negara adalah hujjah Allah akan makhlukNya, atau hujjah Allah di muka bumi ini, yakni keterangannya yang menerangkan bahwa Allah bermaksud menyampaikan agamaNya kepada hamba-hambaNya dan membuatkan mereka menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka kalau bukan karena dalil ini tentulah manusia boleh berbuat sekehendaknya.

Pemerintah yang bisa menjamin kelestarian agama Islam, memelihara kemashlahatan ummatnya, dan melaksanakan syari’atNya, hanyalah mempunyai satu bentuk : yakni pemerintah yang didsarkan atas dasar musyawarah yang demorkatis yang berada dalam batas-batas dustur Islam.

Pemerintah Islam adalah pemerintah yang dibangun atas asas musyawarah, baik dalam prinsip maupun praktiknya. Undang-undang adalah syari’at Islam. Pemerintah hanya sebagai pelaksana syari’at. Ummat adalah pemilik dan sumber kedaulatan (kedaulatan ummat), sebagai pengemban amanat khalifah.

Imam hanyalah wakil ummat. Negara Islam adalah negara yang mewakili tujuan yang bersifat moral kerohanian. Semobayan “Tak Ada Negara Islam” dalam Qur:an dan Sunnah adalah pantulan dari sikap yang tak menyukai Islam mengatur negaraa. Para mujtahaid telah menggariskan persyaratan-persyaratan, serta menentukan hak dan keajiban yang ada dalam negara Islam (obyeknya, rukunnya, hukumnya, syaratnya).

Pembentukan khilafah (pemerintah Islam) didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Ketauhidan, Ketuhanan Yang Maha Esa, kekuasaan Perundang-undangan Ilahi. 2. Keadilan Sosial yang merata, Keadilan antara manusia : a. Persamaan hak di hadapan undang-undang, b. Keadilan dan Kemakmuran, c. Keadilan bagi yang bukan Muslim. 3. Persamaan dan Persatuan. 4. Musyawarah, Kedaulatan Ummat, Permusyawaratan. 5. Pertanggungjawaban sosial bersamaa. Tanggungjawab pemerintah. 6. Ketaatan dalam hal kebajikan. 7. Terlarang mencari kekuasaan untuk diri sendiri. 8. Tujuan adanya negara. 9. Amr bil ma’ruf nahyu ‘anil munkar.

Tokoh-tokoh peletak dasar teori politik dalam Islam, di antaranya :

1 Ali ibn Ismail ibn Maitsam at-Tammar disebutkan sebagai tokoh pertama yang mula-mula menyusun teori politik dalam Islam, dengan hasil karyanya kitab al-IMAMAH dan al-ISTIHQAQ. Ia adalah seorang Imamiyah pengikut Ja’far as-Shadiq dan putranya Musa. Ia hidup dalam masa al-Rasyid dan al-Makmun. Pendapat-pendapatnya disebut dalam kitab-kitab yang menerangkan pendapat-pendapat aliran Syi’ah. Ia berpendirian tidak terlalu berat sebelah.

2 Hisyam ibn al-Hakam. Pada mulanaya ia pengikut Jahm ibn Safwan. Ia adalah salah seorang murid Ja’far. Ia hidup pada masa Abu Ja’far al-mansur sampai al-Makmun. Ia dipandang sebagai ulama kalam Syi’ah. Ia berpendapat bahwasanya imamah itu dinashkan oleh Allah dan RasulNya untuk Ali dan anak-anaknya. Di antara kitabnya adalah al-IMAMAH, IMAMATUL MAFDLUL dan al-MIZAN.

5 Al-Mawardi di mata Garaudy

Dalam ceramahnya di Kantor Perwakilan Rabithah ‘Alam Islami di paris awal Rabi’ul:awal 1406H Prof Raojiyah Garaudy (Roger Garoudi) menyebutkan, bahwa Al-Mawardi telah melakukan penyimpangan dalam bukunya AL-AHKAM AL-SULTHANIYAH. Buku tersebut menggariskan pranata hukum yang hanya merupakan teori, tidak bersandar pada nash-nash al-Qur:an (ALMUSLIMUN, No.196, Dzulqa’idah 1406H, hal 43-58).

Dalam teorinya, Garaudy menyebutkan, bahwa Al-Mawardi menghilangkan musyawarah dari tanggungjawab pemerintah demi memperluas pemerintahan imperial, yang memantulkan kemerosotan mutu pemikiran politik.

Garaudy mengagumi Ibnu Sina dan Maulwi dari Timur, ‘Abdil Ghazi dan Ibnu ‘Arabi di Spanyol sebagai genius Islam, pencetus pemikiran, kesenian, ilmu pengetahuan dan teknologi maju (YAUM ALQUDS, No.27, Dzulhijjah 1410H, hal 61-64).

Sehubungan dengan ceramah dan teori Garaudy tersebut timbul pertanyaan-pertanyaan. Apakah pemikiran Garaudy lebih tinggi mutunya dari Ibnu Taimiyah, Al-Mawardi ? Apakah Ibnu Sina, Ibnu ‘Arabi, Ibnu Hazmin, Ibnu Rusydi, Ibnu Tufail lebih genius dari Ibnu Malik, Ibnu Taimiyah, Al-Mawardi, Al-Ghazali ? Apakah teori Garaudy bersandar pada nash-nash Al-Qur:an ? Apakah Garaudy lebih memahami Islam dari mufassir ? (Tentang Al-Mawardi dan Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, dalam PESANTREN, No.2/Vol.II/1985, hal 52-60. Terjemahan Al-Ahkam Al-Sulthaniyah diterbitkan oleh Gema Insani Press April 2000 dengan judul “HUKUM TATANEGARA dan KEPEMIMPINAN dalam TAKARAN ISLAM”. Tentang Garaudy, dalam REPUBLIKA 19-1-1998, 3-5-1998).

1

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: