Negara Islam tak perlu?

Negara Islam tak perlu?

Meskipun buku Abdul Qadir Audah “Kritik Terhadap Undang-Undang Ciptaan Manusia” (“Islam dan Perundang-undangan’) memuat anjuran, seruan agar berupaya memperjuangkan berlakunya Hukum Allah, Hukum Islam sebagai hukum Positif dalam negara, namun penerjemah Jamaluddin kafie memerlukan mengawali Kata Pengantarnya (1982) dengan pernyataan “Usaha kami menerjemahkan buku karangan seorang tokoh terkemuka “Abdul Qadir asySyahid” ini, tidak bermaksud menjual konsep bagaimana mendirikan Negara Islam”. barangkali lebih baik diawali dengan pernyataan ‘Tujuan kami menterjemahkan buku karangaan seorang tokoh terkemuka “Abdul Qadir asSyahid” ini, selain dakwah dan pengajaran, adalah supaya kita semuanya, terutama para pembesar negara tidak salah mengerti tentang Islam”.

Dalam ceramah, kuliah ba’da zhuhur di mushalla dalam komplek Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun pada hari Rabu, 28 Juli 2004, seorang ustadz tua (sepuh) dengan bersemangat memaparkan keunggulan Hukum Qishash, hukum Rajam, serta Hukum hudud lain. Dari sudut pandang Ustadz Penceramah, di indonesia sudah berjalan syari’at Islam. Umat Islam sudah melaksanakan yang disyari’atkan Allah, antara lain sudah melakukan rukun Islam. hanya Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Tatanegara, hukum Tataniaga yang belum. Yang diperlukan adalah upaya untuk memberlakukan Hukum Allah, Hukum Islam sebagai Hukum positif secara konstitusional melalui jalur parlementer. Tak perlu mendirikan Negara Islam. Padahal negara yang menerapkan, memberlakukan Syari’at Islam sebagai Hukum Positif, itulah negara Islam.

Dalam tulisannya “pemimpin Islam Belum Siap Mengisi Kebangkitan Islam”, menurut Abdul Manan Salam “Seruan-seruan sumbang justru datang dari kaum intelektual Muslim sendiri. Misalnya sebagaimana dikatakan oleh Dr Amien Rais, bahwa tidak ada negara Islam dalam alQur:an dan asSunnah. Dan pendapat inipun mendapat dukungan dari bapak Mr Muhammad Roem” (KIBLAT, No.10, Th.XXXI, 5-2- Oktober 1983, hal 23).

Meskipun dalam tulisannya “Hubngan Antara Politik Dan Dakwah” (1995) membahas secara ilmiah tentang Persaudaraan, Persamaan, Permusyawaratan, Keadilan, hukum Islam, namun Dr HM Amien rais mengatakan bahwa di dalam alQur:an dan Sunnah tidak ada perintah yang mengatakan :Dirikanlah negara Islam” (pernyataan seorang sekularis). dalam keseluruhan tulisannya itu, tampaknya Dr HM Amien Rais bersikap mendua (aambivalen). Di satu sisi seolah-olah menghendaki adanya Negara Islam. namun di sisi lain menolak adanya Negara Islam.

Dalam sebuah kesempatan, saya – kata Amien Rais – pernah mengatakan bahwa di dalam alQur;an dan Sunnah tidak ada perintah yang mengatakan “Dirikanlah Negara Islam”. tidak ada perintah dalam alQur:an dan Sunnah agar mendirikan Negara Islam (Daulah Islamiyah). Jika umpamanya ada perintah tegas untuk mendirikan Negara Islam, maka alQur:an dan Sunnah juga akan memberikan tuntunan terinci tentang struktur institusi-institusi negara yang dimaksudkan, sistim perwakilan rakyat, hubungan antara badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, sistim pemilihan umum dan detil-detil lain yang terinci (Seyogianya Dr HA Amien Rais sebagai pakar politik mengunakan kacamata politik membaca Sunnah Rasulullah, aktivitas Rasulullah selama di Madinah, membaca secara cermat esensi dan konstelasi Negara Kota Madinah).

Pernyataan tersebut – papar Dr HM Amien Rais – segera saya ikuti dengan pernyataan berikutnya, antara lain bahwa Islam – sebagai agama wahyu – memberikan etika yang terlalu jelas bagi pengelolaan seluruh kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara dan berpemerintahan (‘Hubungan Antara Politik Dan Dakwah”.

“Suatu pemerintahan yang didirikan oleh masyarakat Muslim haruslah mengindahkan dasar-dasar yang telah diberikan oleh Islam”, “Kadangkala Islam malah disubordinasi pada suatu ideologi buatan manusia (man-made). Pandangan ini merupakan pandangan sekularistis, yang tidak dapat menerima Islam secara utuh (kaffah)”, “Negara dan masyarakat harus dibangun atas dasar Islam. Harus ditegakkan di atas dasar keadilan, musywarah dan persaudaraan/ukhuwah”, ungkap Amien Rais (idem).

Namun Dr HM Amien Rais bersama almarhum mr Mohammad Roem mengingatkan bahwa aspirasi hukum islam dapat ditampung dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila & UUD-1945 (idem).

Benar – kata Abdul Qadir Audah – memang tidak terdapat dalam alQur:an, nash sharih yang menyuruh agar kaum Muslimin mendirikan “negara” atau “pemerintahan”, namun nash-nash yang memberi petunjuk kepada keharusan wujudnya suatu bentuk ‘negara” atau ‘pemerintahan” di tengah-tengah Islam, cukup jelas. di antaranya alQur:an mewajibkan dilaksanakannya sistem musyawarah dalam menanggulangi persoalan-persoalan umat. Ditegakkannya keadilan hukum di kalangan umat. Ditegakkannya amar makruf nahi munkar. ditegakkannya urusan agama dan dunia atas dasar Islam. Untuk mewujudkan terlaksananya kewajiban tersebut, diperlukan adanya negara dan kepemerintahan (“Islam di antara kebodohan umat dan kelemahan Ulama”, 1985:53-58, simak juga : Dr Abdul Karim Zaidan : “Rakyat dan Negara dalam Islam”, 1985:3).

“Negara Islam harus diadakan untuk terlaksananya undang-undang Islam, kata Ibnu Taimiyah”, Penamal alQur:an sebagai satu-satunya asas hidup, memerlukan negara yang sesuai dengan prinsip Islam ( Dr Abdul Karim Zaidan : “Rakyat dan Negara dalam Islam”, 1984:3, 5). Tanpa adanya negara/pemerintah, ayat-ayat alQur:an akan sia-sia belaka (Abdul Qadir Audah : ‘Islam di antara kebodohan umat dan kelemahan Ulama”, 1985:55). tanpa adanya kekuasaan pemereintah, sia-sia mempergunakan teori apa saja, tidak ada artinya konstitusi halal, haram dan tassyri’ (Abul a’la almaududi : “Sejarah Pembaruan dan Pembangunan Kembali alam Pikiran Agama”, 1984:37).

Di kalangan sarjana Hukum Islam (para Fuqaha) ada suatu kaedah ushul fiqih (prinsip dasar hukum) ahwa “Maa laa utimma illa bihi fa huwa waajib”, “kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib” (Abdul Hamid Hakim ; “AlBayan”, hal 169), fasal “Sadd adzdziraai'”, Karena merealisaskan masyarakat Islam dengan berlandaskan undang-undang yang dari Allah itu pada dasarnya wajib, maka berdasarkan kaedah ushul fiqih tersebut, berbuat dan berbakti kepada Islam untuk mewujudkan ke alam nyata hukumnya adalah wajib juga (Masrur Zaenuddin : “Saya dan gerakan Islam”, hal 123).

Ada lima dasar pokok yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan pembinan sebuah negara. Pertama; Semua kekuasaan di bumi ini adalah milik Allah. Kedua; Agama dan politik merupakan kesatuan yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan. ketiga; politik Islam dan politik kafir adalah dua hal yang sangat bertentangan. Keempat; Sistim kepartaian dan golongan yang dlaksanakan oleh Demokrasi barat tidak sesuai dengan ajran Islam. kelima; Jihad adalah merupakan kewajiban setiap Muslim (Muttahid Ajwar : catatan kaki “Rakyat dan Negara dalam Islam”, 1984:1-3, simak juga Abul A’la alMaududi : ‘Khilafah dan Kerajaan”, 1984:45-91, “Ajaran-Ajaran AlQur:an Di Bidang Politik Pemerintahan”.

Selain melalui jalur politik-parlemen-konstitusional, Dr Yusuf Qardhawi mengemukakan beberapa jalan yang pernah diperbincangkan sebagai strategi dakwah, jihad bagi berlakunya Hukum Allah, Hukum Islam. Pertama; jihad dengan dekrit pemerintah, pengumuman pemerintah. Kedua; jihad dengan kekuatan militer, dengan kekuatan senjata. Ketiga; jihad dengan pendidikan dan bimbingan (tarbiyah wa taklim). Keempat, jihad dengan pengabdian masyarakat (aksi sosial). Di samping itu ada pula jihad dengan harta (amwal).

Dalam sidang BPUUPKI tanggal 1 Juni 1945 Ir Soekarno mengajak pemuka Islam bekerja sehbat-hebatnya agar supaya sebagian terbesar kursi DPR diduduki oleh utusan-utusan Islam, sehingga hukum-hukum yang dihasilkan DPR itu adalah Hukum Islam. Namun sayang, dalam praktek perjuangan Ir Soekarno sebenarnya sama sekali tak terarik memperjuangkan berlakunya Hukum Allah, Hukum Islam, Syari’at Islam..

Berbeda dengan Soekarno, Kartowuwirjo lebih maju, sangat kommit dengan Islam, dan memilih perjuangan bersenjata agar tak ada lagi fitnah, gangguan bagi kebebasan berlakunya Hukum Allah, Hukum Islam, Syari’at Islam (Simak QS 2:193, 8:39), sehingga kalimat Allah itu benar-benar berdaulat (hiya al’ulya). Ini harus diperjuangkan (bij jihad) dengan mengorbankan harta (amwal) dan nyawa (anfus).

Negara Islam dalah negara ang setiap orang bebas-merdeka melaksanakan ibadahnya menurut agama masing-masing. yang Yahudi bebas-merddeka menjalankan hukum, ajaran Taurat. Yang Nasrani bebas-merdeka menjalankan hukum, ajran Injil. Yang Muslim bebas-merdeka menjalankan hukum, ajaran Qur:an (Simak Prof Dr Hamka : ‘Tafsir Al-Azhar”, tentang tafsir ayat QS 5:66). Di mana-mana, di biara-biara, di gereja-gereja, di masjid-masjid bebas-merdeka menyebut nama Allah, mensucikanNya, memujiNya, mengagungkanNya (QS 22:40).

(BKS0408020645)
1

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: