Pemikiran politik dalam Islam

Pemikiran politik dalam Islam

Teori dan aliran politik pada awalnya tidak lansung terbewntuk, tapi mulai dari perselisihan, kemudian timbul pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. Setiap pendapat memisahkan diri. Penganut masing-masing pendapat semakin jelas. Akhirnya terbentulah aliran-aliran politik.

Perselisihan politik berkisar pada ; boleh tidaknya ada dua khalifah, keharusan orang Quraisy atau tidak, keharusan orang yang tidak pernah bermaksiat atau boleh yang pernah bermaksiat, keharusan dalam rumah Quraisy atau boleh lainnya.

Orang yang muali menulis kitab dalam bdang politik (dalam ilmu kalam) secara ilmiah ialah ulama Syi’ah. Untuk membantah teori politik Syi’ah (dalam ilmu kalam) tampillah Ulama Khawarij dan Mu’tazilah. Kemudian Ahlus Sunnah menyusun teori politik (dalam ilmu fiqih) untuk membantah teori politik Syi’ah. Menyusun teori politik dalam bentuk ilmiah adalah usaha/hasil karya ulama fiqih. Ulama hadits mengumpulkan hadits-hadits yang berpautan dengan politik di bawah judul : ahkaam, imaamah, khilafah fi quraisy, istikhlaaf, nahyu “anil thalabil imaarah.

Dalam masalah politik, seluruh ulama Islam terbagi dalam dua aliran besar. Yang pertama menyatakan bahwa tidak ada cara atau asas atau sumber apa pun bagi keimamahan, yakni kekhilafahan atau kekuasaan kecuali melalui pemilihan oleh ummat. Yang kedua menyatakan bahwa kekhilafahan atau imamah diperoleh melalui penunjukan oleh Rasul terhadap orang yang akan menggantikannya.

Syahrastani mengemukakan bahwa perselisihan dalam politik (keimamahan) terbelah dua rupa. Pertama yang menyatakan bahwa keimamahan itu ditetapkan dengan kesepakatan dan pemilihan. Kedua yang menyatakan bahwa keimamahan itu ditetapkan deengan nash dan penunjukan.

Seluruh ahli ijtihad dari golongan Islam selain dari golongan Syi’ah, menetapkan bahwa jalan mengangkat Kepala Negara ialah pemilihan dan persesuaian pendapat, bukan nash dan bukan ditentukan oleh Allah dan RasulNya.

Aliran pertama menyatakan bahwa sumber kekuasaan adalah pemilihan seorang khalifah oleh ummat yang direalisasikan dalam bentuk pembai’atan (pelantikan) yang benar atau melalui pemilihan umum. Aliran ini dianut oleh kalangan Ahlus Sunnah, Mu’tazilah, Murji:ah dan Khawarij. Menurut aliran ini, kekuasaan itu adalah ummat, artinya yang berdaulat adalah ummat (kedaulatan ummat). Imam atau khalifah memperoleh kekuasaannya dari kedaulatan ini sesuai dengan kesepakatan yang dicapai.

Aliran kedua, aliran Syi’ah yang menyatakan bahwa sumber keimamahan adalah nash dari Rasul. Dengan ituj mereka maksudkan bahwa Nabi saw telah mewasiatkan keimamahan sesudahnya kepada Ali ibn Abi Thalib, lalu Ali pun mewasiatkannya kepada puteranya, dan demikianlah seterusnya. Imam itu sendiri tidak memperoleh kedaulatannya dari Allah, melainkan dari undang-undang. Dia hanyalah pelaksana syari’at yang mesti ia pengangi. Ia harus pula amemperoleh perkenan dan bai’at ummat. Kalau tidak demikian, ia boleh diganti dengan memilih imam lain yang berasal dari Ahli al-Bait (keluarga Rasulullah). Haknya tidaklah bersifat sakral mapun samawi.

Ada aliran yang menyatakan, bahwa adanya imamah (pemerintahan), bukan suatu hal yang diharuskan. Aliran ini terdiri dari aliran Najdah pengikut Athiyah ibn Amir dari aliran Khawarij yang mula-mula memisahkan diri dari Ali. Juga dianut oleh seagian aliran Mu’tazilah yang dipelopori oleh Abu Bakar al-Ashar, Hisyam ibn Amr al-Fuathy. Abul Hassan al-Asy’ari berkata “Mereka berselisih paham tentang wajib adanya Kepala Negara”. Al-Ashar berkata “Andaikata manusia tidak saling beraniaya, tentulah mereka tidak memerlukan Kepala Negara”. Kapan dan di mana ada manusia aman, rukun, damai tanpa saling bentrokan satu sama lain ?

Tidak ada satu aliran pun yang pernah menyatakan atau menolak eksistensi kekhilafahan, tidak pada satu ketika dan tidak pula pada ketika yang lain. Tidak satu aliran pun yang menolak kekhilafahan. Semua menyatakan waajibnya hukum kekhilafahan. Semua mengakui eksistensi khilafah dan hukum wajibnya, sekalipun dengan cara yang berbeda-beda. Semua aliran yang ada dalam Islam mengakui eksistensi kehilafahan, sebab hal itu merupakan fakta historis (burhan-tarikhy) dalam Islam.

Tujuan membentuk khilafah ialah untuk memelihara agama Islam dan mengatur terselenggaranya urusan dunia ummat agar tercapai kesejahteraan lahir dan batin sesuai dengan ajaran Allah. “Penguasa dan agama bagaikan anak kembar, karena agama adalah dasar, dan penguasa jadi pengawal. Yang tak berdasar akan runtuh, dan yang tak berpengawal akan hilang” ungkap Imam Ghazali dalam Ihyaa. Kekhilafahan berfungsi melaksanakan syari’at Islam dan merealisasikan kewajiban-kewajibannya, serta memelihara agama, ummat dan kepentingan masyarakat.

Syahrastani menerangkan, bahwa menurut teori politik Syi’ah “imamah itu wajib menurut agama, baik pada akalnya maupun pada syara’, sebagaimana kenabian itu wajib menurut fitrah, baik pada akal, maupun pada syara’. Keperluan memelihara hukum-hukum syara’, sama dengan kebutuhan manusia kepada nabi, dan kebutuhan manusia kepada tetap berlakunya hukum-hukum syara’, sama dengan kebutuhan mereka kepada adanya syara’sendiri”.

Diantara teori politik Syi’ah itu adalah sebagai berikut :

1 Kita berhajat kepada Kepala Negara supaya terus menerus ada orang yang mendorong kita kepada menunaikan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh akal, supaya adda pula orang yang memelihara agama. Inilah teori aliran Imamah Istna Asyriyah.

2 Tak ada jalan untuk mengenal Allah, melainkan dengan ajakan Rasulullah dan Kepala Negara. Maka karenanya wajiblah Allah mengisi dunia ini dengan orang yang terpelihara dari kesalahan. Ini teori yang dianut aliran Ismailiyah dan Bathiniyah.

3 Bahwasanya manusia memerlukan seseorang imam untuk menerangkan kepada mereka pekerjaan dan keterampilan yang harus mereka ketahui untuk memelihara mereka dari hal-hal yang menakutkan dan bencana.

4 Menetapkan imamah dengan pilihan manusia sendiri, bukan dengan Allah yang menentukan, menimbulkan kekacauan. Untuk menghilangkan kekacauan ini, hendaklah orang yang diangkat sebagai Kepala Negara dinashkan oleh Allah sendiri.

5 Kepala Negara haruslah terpelihara dari maksiat, haruslah orang yang paling utama, haruslah orang yang paling pandai. Maka yang dapat mengetahui orang yang demikian itu, hanyalah Allah sendiri. Karena itu tidak dapat kita mengangkat seseorang menjadi imam, tanpa dinashkan oleh Allah sendiri.

6 Kalau Kepala Negara yang berkuasa itu berbuat salah, berati dia tidak maksum. Maka jika kita mengikuti orang-orang yang demikian, berartilah kita mengikuti dosa dan maksiat. Menyuruh kita mengikuti dosa dan maksiat tidak boleh bagi Allah. Kalau kita tidak mengikutinya, bukanlah dia Kepala Negara, padahal Kepala Negara orang yang harus kita ikuti.

7 Kalau Kepala Negara boleh membuat kesalahan, bahkan menumpahkan darah yang tidak halal, maka jika kita tidak boleh menghalanginya, berartilah kita menyalahi perintah Allah. Jika kita menyalahkan Kepala Negara yang sebenarnya diangkat untuk mencegah kemaksiatan, menjadilah dia orang yang mengembangkan kemaksiatan. Kalau kita katakan wajib mencegahnya, maka mencegahnya itu adalah suatu hal yang sangat sukar, karena rakyat banyak takut kepadanya.

8 Orang-orang yang memilih imam dengan jalan bai’at tidak dapat bertindak dengan sendirinya terhadap ummat Islam. Maka bagaimana mereka mempunyai kesanggupan untuk memberikan kekuasaan kepada orang lain terhadap isi dunia ini ?

9 Kepala Negara adalah naib (wakil) Allah dan RasulNya. Wakil seseorang adalah orang yang disukai oleh orang yang diwakilinya. Maka karena itu Kepala Negara harus yang dinashkan oleh Allah dan Rasulnya.

10 Kepala Negara adalah hujjah Allah akan makhlukNya, atau hujjah Allah di muka bumi ini, yakni keterangannya yang menerangkan bahwa Allah bermaksud menyampaikan agamaNya kepada hamba-hambaNya dan membuatkan mereka menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka kalau bukan karena dalil ini tentulah manusia boleh berbuat sekehendaknya.

Pemerintah yang bisa menjamin kelestarian agama Islam, memelihara kemashlahatan ummatnya, dan melaksanakan syari’atNya, hanyalah mempunyai satu bentuk : yakni pemerintah yang didsarkan atas dasar musyawarah yang demorkatis yang berada dalam batas-batas dustur Islam.

Pemerintah Islam adalah pemerintah yang dibangun atas asas musyawarah, baik dalam prinsip maupun praktiknya. Undang-undang adalah syari’at Islam. Pemerintah hanya sebagai pelaksana syari’at. Ummat adalah pemilik dan sumber kedaulatan (kedaulatan ummat), sebagai pengemban amanat khalifah.

Imam hanyalah wakil ummat. Negara Islam adalah negara yang mewakili tujuan yang bersifat moral kerohanian. Semobayan “Tak Ada Negara Islam” dalam Qur:an dan Sunnah adalah pantulan dari sikap yang tak menyukai Islam mengatur negaraa. Para mujtahaid telah menggariskan persyaratan-persyaratan, serta menentukan hak dan keajiban yang ada dalam negara Islam (obyeknya, rukunnya, hukumnya, syaratnya).

Pembentukan khilafah (pemerintah Islam) didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Ketauhidan, Ketuhanan Yang Maha Esa, kekuasaan Perundang-undangan Ilahi. 2. Keadilan Sosial yang merata, Keadilan antara manusia : a. Persamaan hak di hadapan undang-undang, b. Keadilan dan Kemakmuran, c. Keadilan bagi yang bukan Muslim. 3. Persamaan dan Persatuan. 4. Musyawarah, Kedaulatan Ummat, Permusyawaratan. 5. Pertanggungjawaban sosial bersamaa. Tanggungjawab pemerintah. 6. Ketaatan dalam hal kebajikan. 7. Terlarang mencari kekuasaan untuk diri sendiri. 8. Tujuan adanya negara. 9. Amr bil ma’ruf nahyu ‘anil munkar.

Tokoh-tokoh peletak dasar teori politik dalam Islam, di antaranya :

1 Ali ibn Ismail ibn Maitsam at-Tammar disebutkan sebagai tokoh pertama yang mula-mula menyusun teori politik dalam Islam, dengan hasil karyanya kitab al-IMAMAH dan al-ISTIHQAQ. Ia adalah seorang Imamiyah pengikut Ja’far as-Shadiq dan putranya Musa. Ia hidup dalam masa al-Rasyid dan al-Makmun. Pendapat-pendapatnya disebut dalam kitab-kitab yang menerangkan pendapat-pendapat aliran Syi’ah. Ia berpendirian tidak terlalu berat sebelah.

2 Hisyam ibn al-Hakam. Pada mulanaya ia pengikut Jahm ibn Safwan. Ia adalah salah seorang murid Ja’far. Ia hidsup pada masa Abu Ja’far al-mansur sampai al-Makmun. Ia dipandang sebagai ulama kalam Syi’ah. Ia berpendapat bahwasanya imamah itu dinashkan oleh Allah dan RasulNya untuk Ali dan anak-anaknya. Di antara kitabnya adalah al-IMAMAH, IMAMATUL MAFDLUL dan al-MIZAN.

1

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: