Ulama Bicara Sistim Ekonomi Islam (Amwaal fil-Islam)

Ulama Bicara Sistim Ekonomi Islam
(Amwaal fil-Islam)
0. Apakah Ada Sistem Ekonomi Islam?

1. Meskipun diakuinya ada elemen-elemen ekonomi Islam, namun Prof Dr Ace Partadiredja meragukan aanya sistem ekonomi Islam. Dalam pandangannya, elemen-elemen ekonomi Islam adalah: HomoEconomicus, Lembaga Pemilikan, Lembaga Tukar Menukar (Lembaga Perdagangan), Lembaga Riba, Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah, Lembaga Keuangan, Lembaga Baitul-Mal. (Menurut B Herry-Priyono pada sifat multi dimensi hidup manusia, yang terjadi adalah imperialisme homo oeconomicus (manusia ekonomi) atas homo legalis (manusia hukum), zoon politikon (makhluk politik), homo socialis (makhluk sosial), animal rationalis (hewan berpikir), dan sebagainya. KOMPAS, Sabtu, 20 Desember 2003, hal 37, “Merawat Mimpi Globalisasi”).

Walaupun ada negara yang menyatakan sebagai “Republik Islam”, bahkan ada nama “Bank Islam”, “Ekonomi Islam”, dan lain sebagainya, namun “Negara Islam” itu tidak ada dalam kitab suci Al-Qur:an, demikian yang sering terbunyi menurut redaksi Majalah KIBLAT.

Drs Dochak latief dan yang sepaham merasa perlu adanya rumusan Sistem Ekonomi Islam. Sebaliknya Drs Marzuki dan yang sepaham meragukan perlu adanya rumusan sistem Ekonomi Islam. Di sisi lain Dr A Syafi’I Ma’arif merasa perlu pula adanya rumusan Sistem Etik Islam (KIBALT, No.23/XXX, hal 30-35).

2. Sistem ekonomi Islam yang bebas lepas berdiri sendiri tak akan mungkin dijumpai. Sedangkan Sistem Ekonomi Islam sebagai teori ilmu dalam karya ilmiah memerlukan penyelidikan, penelitian saksama. Tapi Sistem Ekonomi Islam sebagai praktek amaliah dapat dijumpai pada wajah kehidupan Muslim yang setia. Bilamana seseorang Muslim berusaha mendapatkan dan membelanjakan harta menurut cara-cara yang dibenarkan oleh Islam (berdasarkan prinsip-prinsip yang diletakkan oleh Islam), maka hakikatnya ia berada dalam Sistem Ekonomi Islam. Tapi sebaliknya, bila tak menuruti cara yang dibenarkan oleh Islam, maka sebenarnya ia berada dalam Sistem Ekonomi bukan Islam. Sebetulnya Islam itu sendiri tidak merasa perlu sibuk merumuskan sistem ekonominya.

Sistem Ekonomi, Politik, Sosial, Moral, Spiritual Islam, satu sama lainnya dan secara bersama-sama saling terkait, terjalin berkelindan, tunduk pada prinsip-prinsip akhlak karimah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad saw. Semuanya menyatu (integrated) secara menyeluruh(totalitas kaffah).

Dalam rangka upaya membawa manusia ke dalam masyarakat marhamah yang berakhlak mulia, maka Islam telah meletakkan prinsip moral, etik yang baku, yang tak perlu berubah sepanjang masa untuk semua sektor bidang kehidupan. Sedangkan berkenaan dengan methodik dan teknik yang berubah-ubah menurut masa, tempat, keadaan dan kebutuhan, oleh Islam dibukakan pintu kebebasan kepada kebijaksanaan, kecerdasan manusia sendiri dalam batas-batas yang mengikuti prinsip-prinsip yang diletakkannya. (Sayid Quthub menyebutkan bahwa Syari’at Islam itu tampil dalam bentuk prinsip-prinsip yang global dan kaidah-kaidah umum, sehingga di bawah naungannya dapat memancar berbagaia bentuk masyarakat yang hidup dan aktif bewrgerak dalam lingkarannya yang luas, tetapi tetap berpegang pada pokok dasarnya. Dan dalam praktek, akan terjadi pelbagai bentuk penyesuaian menyangkut urusan yang berupa cabang dari pokok tersebut, akan tetapi semua itu tidak akan menyimpang dari maksud dan tujuannya yang tetap, demi kepntingan manusia sebagai satu keseluruhan, di semua tempat dan sepanjang masa. “Masyarakat Islam”, AlMa’arif, Bandung, 1983:37).

3. Abu A’la Maududi pernah mengungkapkan Prinsip Ekonomi, Politik, Sosial, Moral, Spiritual Islam pada berbagai kesempatan dalam berbagai karyanya, di antara terjemahanya : “Petunjuk untuk juru dakwah”. ‘Dasar-dasar fikiran dan metoda untuk memahami Al-Qur:an”. ‘Bagaimana memahami Qur:an”> “Sejarah pembaharuan dan pembangunan kembali alam pikiran Islam”. “Prinsip-prinsip Islam”. “Pokok-pokok pandangan hidup Islam”. Problem-problem ekonomi dan pemecahannya dalam Islam”. “Riba”. ‘kemerosotan umat Islam dan upaya pembangkitannya”. “Hak Asasi manusia dalam Islam”.

Basannya tentang Lembaga Hak Milik, Zakat, Baitul-Maal dapat dijumpai di sela-sela, di celah-celah karyanya.

Di samping menampilkan Prinsip Syari’at Islam menurut pandangan Sayid Qutub dan Abdul Qadir Audah, penulis Ibnu Salamah pernah pula menampilkan Prinsip Hidup Islam dan Prinsip-prinsip Politik Islam menurut pandangan Abu A’la Maududi. (Majalah ALMUSLIMUN, No.183, 186-191, 193, 201-202).

Untuk telaah-studi, kita (setidak-tidaknya di antara kita) merasa perlu memperoleh sajian kajian (kupasan, ulasan, syarah) tenang Prinsip Ekonomi, Politik, Sosial, Moral, Spiritual Islam menurut pandangan Maududi dalam karangannya yang hampir 140 buah. (ALMUSLIMUN, No.216, “Surat Anda”). (Z A Ahmad menyebutkan bahwa pada akhir November 1949 di Karachi, ibukota negara Pakistan, dilansungkan Konferensi Ekonomi Islam Internasional ke-I. “Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam”, Pustaka Antara, Djakarta, 1952:4).

1. Sayid Rasyid Ridha bicara Konsepsi Dasar Sistem Ekonomi Islam

Dalam Tafsir Juzuk ke-XI, hal 30 (cetakan AlManar, Mesir, 1953), Sayid Rasyid Ridha menulis tentang Konsepsi pokok-pokok perbaikan mengenai soal harta-benda dalam Islam, seperti berikut :

1. Islam mengakui hak milik pribadi, dan melarang memakan harta manusia dengan jalan yang bathil.

2. Dilarang melakukan Riba dan segama macam perjudian.

3. Dilarang menjadikan harta benda hanya beredar di tangan orang-orang kaya saja. Belum pernah terjadi suatu zaman yang peredaran harta hanya beredar di tangan orang-orang kaya saja sebagai yang terdapat dalam bangsa-bangsa Barat sekarang ini, dengan adanya peraturan Bank, dan perkongsian-perkongsian dari spekulasi, yang semuanya ini telah menimbulkan berontaknya kaum buruh kepada kaum modal. Lalu Marx mengajarkan pertentangan kelas.

4. Orang-orang bodoh dan goblok yang tidak pandai mengatur harta-benda sendiri sehingga bisa hancur licin-tandas, yang membawa rugi bagi dirinya sendiri dan uamtnya, tidaklah boleh memegang harta itu, melainkan dikuasai oleh penguasa.

5. Wajib mengeluarkan zakat. Pada mulanya di zaman Makkah, zakat adalah sebagai anjuran keras saja, sebagai alamat Iman, dipungut dan dibagikan secara isytirakiyah, gotong-royong (sosialisme). Tetapi setelah Islam berbentuk sebagai kekuasaan, maka diadakanlah pungutan paksa. Maksud Isytirakiyah atau Sosialisme zaman makkah itu ialah, kalau terdapat suatu Jama’ah Islamiyah yang terkurung (terisolir) di suatu tempat, yang di sana berkumpul yang kaya dengan yang miskin, wajiblah hukumnya atas yang kaya tadi menjamin seluruh hidup yang miskin itu. Yaitu apabila zakat yang telah tertentu tidak mencukupi buat hidup si miskin itu.

6. Islam mngatur zakat yang tertentu itu ialah dua setengah persen untuk emas dan perak dan perniagaan. Dan sepersepuluh atau seperlima dari hasil pertanian makanan pokok. Demikian pula zakat binatang-ternak yang telah ada ketentuan-ketentuannya di dalam kitab-kitab Fiqih. (Sayid Muhammad Rasyid Ridha di dalam buku tafsirnya “Almanaar”, juzuk X, di antara penggunaan pos zakat seperti berikut : Pos “muallafati qulubuhum” dianggarkan untuk orang-orang yang dihibur hatinya, dipergunakan untuk membelanjai perjuangan menentang aliran anti-agama dan anti-Tuhan. Pos “fir riqab”dianggarkan untuk pembebasan dan kemerdekaan, dipergunakan untuk perjuangan memerdekakan bangsa-bangsa ang terjajah dari penjajahan. Pos “fi sabilillah” dianggarkan untuk kepentingan umum, masyarakat dan negara, dipergunakan untuk penghidupkan kembali hukum-hukum dan syari’at Islam (Ihya Ulumuddin), untuk menjalankan dakwah Islam dan pembelan atasnya dengan pena, lisan dan senjata “Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam”, oleh Z A Ahmad, terbitan Pustaka Antara, Djakarta, 1952:54, simak juga “100 Soal Jawab tentang Bank Islam”, oleh Dr Ahmad Abdul aziz Annajjar dkk, trbitan AlMa’arif, Bandung, 1987:25-26).

7. Perbelanjaan (nafaqah) isteri dan keluarga-krabat adalah wajib.

8. Wajib membela orang yang kesukaran, dari bangsa apapun dan dari agama apapun. Wajib memberi makan dan penginapan tetapu yang datang dari negeri lain, kalau dia datang minta diterima, karena tidak ada tempat bermalam atau penginapan. Kecuali terhadap penjahat yang tengah dicari polisi atau orang yang tengah memerangi kaum Muslimin.

9. Menjadi Kaffarah, yaitu dengan keagamaan karena berbuat suatu dosa tertentu.

10. Selalu dianjurkan dan dipujikan memperbanyak shadaqah Tathawwu’ (derma, hibah, hadiah dan sebgainya).

11. Dicela keras boros, royal dan tabdzir (berfoya-foya). Dicela keras bakhil, kedekut, kikir, sempelit. Dinyatakan bahwa semuanya itu menyebabkan kehancuran dan keruntuhan, baik untuk diri orang seorang ataupun ummat, ataupun negara.

12. Dibolehkan Ibaa-hah (berhias, berharum-harum dengan rezeki yang baik (halal), dengan syarat jangan boros dan menyombong, yang akn membawa kepada penderita penyakit bagi diri, atau membuat harta jadi punah, dan menimbulkan dengki, permusuhan dan segala gejala penyakit masyarakat. Dan keizian berhias berindah-indah yang seperti tersebut itu aalah salah satu dari sebab meningkatnya kekayaan (produksi).

13. Dipuji orang yang ekonomis dan sederhana di dalam memberi nafaqah untuk diri sendiri dan keluarga.

14. Orang yang kaya tetapi bersyukur dipandang lebih utama daripada orang miskin yang shabar. Dipujikan lagi bahwa tangan yang diatas (memberi) lebih mulia dari tangan yang dibawah (menerima pemberian). Dan amal kebajikan yang merata manfa’atnya bagi banyak orang, lebih afdhal daripada amalan-amalan yang manfa’atnya hanya terbatas kepada yang membuatnya. Dan dijadikan pula suatu shadaqah-jariyah (Waqaf) sebagai suatu sumber pahala yang tidak putus-putus. (Prof Dr Hamka : “Tafsir AlAzhar”, juzuk XI, hal 32-33, re QS 9:103).

2. Yusuf Qardhawi bicara tentang Ekonomi dan Islam

Ekonomi Islam bagi Qardhawi adalah yang menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah, serta menunaikan apa yang diwajibkan Allah. Ekonomi Islam itu mampu menggabungkan antara mempertahankan fakta dengan memelihara kelestarian unsur akhlak. Ekonomi Islam itu memiliki keistimewaan jalan tengah, faktual lagi luhur. Pemikiran Islam menyusun sepeangkat cara penanaman dan pngembangan modal yang bebas dari sistim yang diharamkan. Islam mengharamkan riba (bunga bank). bank bertindak sebagai makelar rentenir yang juga memakan riba dan memberi makan riba. (di tahun 1936, ekonom John Maynard Kenes mengingatkan agar pasar modal itu sebagai sumber investasi bagi enterprepreneurs dan bukan arena judi. Namun dalam globalisasi – kata B Herry-Priyono – pasar modal justru tumbuh menjadi pasar judi. KOMPAS, Sabtu, 20 Desember 2003, hal 37, “Merawat Mimpi Globalisasi”).

Sistem Kapitalis hidup berdasarkan riba yang merajalela ke seluruh penjuru dunia. Krisis ekonomi yang melanda dunia, sebagiana besar adalah disebabkan oleh akrena sistem riba (bunga bank). Ekonomi dunia hanya akan bisa membaik bila suku bunga bank diturunkan sampai ketitik nol, artinya semua bentuk bungan bank harus dihapuskan sama sekali (Ekonomi tanpa bunga). Qardhawi menasehatkan kepada pencari kekayaan, dengan membawakan kata hikmat, bahwa “Sedikit tetapi lebih mencukupi lebih baik dari pada banyak yang melalaikanmu”. Ijtihad Qardhawi belum sampai pada fatwa : “Apakah bank itu termasuk lembaga riba, yang berbasis riba, yang berpraktek riba, ataukah bukan?”. “Apakah Burs Valuta Asing, Money Changer termasuk prakek riba ataukah bukan?”. “Apakah motivasi yang mendorong orang menukarkan mata uang yang sama, dan apakah maksud tujuannya?”. “Apakah Menteri-Mentri Keuangan Negara-Negara berpenduduk mayoritas Muslim perlu merintis penyatuan mata uangnya seperti Euronya Eropah?”. “Apakah Baitul-maal dapat menggantikan peran Bank, dan bagaimana bentuknya?”. “kapan neara bisa canpur tangan mnetapkan harga pasar?”

3. Maududi bicara tentang Baitul-maal

Baitul-maal bagi Maududi harus berfungsi sebagai asuransi, bertanggungjawab memenuhi keperluan jaminan sosial. Sumber dana jaminan sosial itu diatur oleh Islam dalam berbagai aturan, seperti aturan (undang-undang) zakat, infaq, waqaf, wasiat, rikaz, nadzar, kafarat, qurban, fitrah, dan lain-lain. (Mengenai “Dana Untuk Jaminan sosial”, simak juga Dr Musthafa AsSiba’i : “Sistem Masyarakat Islam”, Pustaka AlHidayah, Jakarta, 1987:89-110)Baitul-maal bagaikan “Bak Penampungan Infaq dan sebagainya” yang kokoh, tahan bocor yang dibuat bersama-sama. Bak tersebut diisi bersama-sama secara kontinu dengan infaq dan lainnya. Yang memerlukan, silakan mengambilnya sekedar yang dibutuhkannya. Bilamana Bak kering, tunggu dengan sabar sampai berkemampuan mengisinya. Dana jaminan sosial itu digunakan untuk yang jatuh melarat, yang kena musibah, kecelakaan atau jatuh sakit, atau terkena petaka kebakaran atau kebanjiran, atau yang habis perbekalan di jalanan, atau lainnya. (Mengenai “Fungsi sosial-ekonomis zakat” simak juga Dr Ahmad Abdul Aziz AnNajjar dkk : “100 Soal-Jawab tenang Bank Islam”, AlMa’arif, Bandung,1987:25-26). Pokoknya untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukannya. Asuransi ini tak mengenal polis atau premi. Intinya, bahwa setiap yang beroleh kekayaan agar menyalurkan kekayaannya itu untuk kepentingan sosial. Baitul-maal sangat berbeda dengan Baitut-tamwil yang kini marak dimasyarakatkan. Baitul-maal merupakan lembaga sosial (dana jaminan sosial). Sedangkan Baitut-tamwil merupakan lembaga keuangan-bisnis-ekonomi yang berorientasi profit dunaiwi, dengan melakukan rancang bangun (rekayasa) unsur-unsur bisnis baku, seperti mudharabah, musyarkah, murabahah, qardhul-hasan, dan lain-lainnya, yang sama sekali tak dikenal dalam Baitul-maal. Baitul-maal juga merupakan Bank yang dikemas jadi Bank Syar’iyah.

4. Maududi Bicara Pembenhan Ekonomi

“Salah satu dari kekacauan-kekacauan (krisis) masa kini ialah kekacauan yang ditimbulkan oleh golongan ahli (spesialisasi) yang tidak mau mengetahui peri kehidupan manusia secara menyeluruh (totalitas) dan enggan untuk melihat segala kesulitannya dengan penglihatan yang tajam dan pertimbangan yang tepat, hingga manusia yang malang itu seolah-olah menjadi suatu permainan (komoditi intelektual) di tangan kaum spesialis itu, dimana tiap-tiap kelompok dari mereka hanya mau melihatnya dari sudut keahliannya (disiplin ilmunya), seolah-olah merupakan suatu keseluruhan yang tidak ada hubungannya dengan yang lain”.

“Padahal semua masalah kehidupan dan problemanya (termasuk masalah ekonomi) adalah merupakan segi-segi yang berbeda-beda dari suatu keseluruhan yang menyeluruh (integrated) dan tiap-tiap segi dari padanya mempunyai tempatnya sendiri di dalam kesatuan yang menyeluruh itu”.

“Kehidupan manusia akan mengalami kegoncangan yang hebat (krisis), apabila mereka amengutamakan faktor ekonomi dari pada faktor-faktor kesusilaan, kerohaniaan, idealisme dan ilmu pengetahuan yang bersangkut-paut dengan peri kehidupan manusia. Apabila akhlak yang luhur bertukar dengan moral yang bejat, kerohanian bertukar dengan pemujaan benda (materialis), idealisme bertukar dengan bahan makanan, dan susunan urusan kemasyarakatan menjadi terbalik, hingga tujuan-tujuan yang bersifat kebendaan menggantikan tujuan-tujuan yang bersifat kesosialan, sedangkan manusia tidak dipelajari di dalam ilmu jiwa, kecuali untuk makan minum, berpakaian dan hubungan kelamin, maka kezhaliman yang akan menimpa peri kemanusiaan”.

“Induk dari semua prsoalan dalam kehidupan manusia pada hakikatnya, adalah mendapatkan suatu cara untuk memberantas faktor-faktor kezhaliman dan perkosaan, dengan memelihara kelancaran jalannya peradaban yang dikehendaki oleh naluri manusia, dan berdaya upaya untuk merealisir tujuan fitrah, sehingga tiap-tiap orang dapat memperoleh rezekinya dengan secukupnya, dan menghilangkan segala rintangan yang dapat menghancurkan sebagaian besar dari kekuatan manusia dan bakat yang diberikan fitrah kepadanya, semata-mata kaena mereka tidak memiliki modal”.

“Pertarungan internasional telah memberikan kemungkinan kepada para bankir, makelar, industrialis, dan saudagar untuk mnguasai sarana-sarana ekonomi, hingga hampir boleh dikatakan bahwa mustahil bagi seseorang yang lain untuk mngerjakan sesuatu pekerjaan dengan bersandar kepada kemampuan rohani dan tenaga jasmaninya sendiri dan memperoleh kebutuhannya sekedarnya dari mata pencaharian dan jalan penghidupan yang tersebar di muka bumi ini. Tidak ada jalan bagi mereka untuk hidup, kecuali menjadi pelayan yang hina atau buruh yang menrima upah bagi raja-rajaa ekonomi ini (konglomerat). Dunia ekonomi ini memeras tenaga mereka, rohani dan jasmani, mengeksploitasi kekuatan dan waktu mereka seluruhnya sebagai imbalan dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang sangat minim yang diberikan kepada mereka untuk menyambung hidup mereka”.

“Salah satu dari akibat yang pasti dari pengumpulan harta dan membungakannya (sistem bunga) ialah susutnya kekayaan masyarakat banyak yang tertimbun dibawah dominasi sekelompok kecil dari perorangan (konglomerat), sehingga menyeabkan lemahnya daya beli masyarakat ramai, macetnya perindustrian dan perdagangan, dan menyeret kehidupan ekonomi masyarakat ke jurang kehancuran”.

5. Mahmud Syaltut bicaa tentang Penanggulangan Pengangguran, Kemiskinan dan Kejahatan

Di antara kejahatan itu ada yang menyangkut kehidupan masyarakat, yang pengaruhnya amat buruk terhadap hak perorangan dan masyarakat, dan prbuatan itu merupakan titik puncak cari kejahatan.

Untuk mencegah dilakukannya sesuatu yang terlarang, hendaknya lebih dahulu dengan pringatan-peringatan dengan bentuk yang dapat membangkitkan rasa takut yang cukup besar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang itu, sehingga masyarakat dapat terhindar dari akibat buruk yang mungkin terjadi. Setelah itu barulah dengan menentukan hukuman bagi perbuatan-prbuatan kriminil yang dapat mencegah terjadinya sesuatu pelanggaran itu.

Hukum itu prlu diambil untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan keterlaluan itu, membendung keangkara-murkaannya, mempersempit ruang geraknya, hingga tidak bertambah luas, demi untuk menyelamatkan masyarakat dari kehancuran dan keruntuhan, menahan jiwa yang serakah, yang tidak mempunyai alasan apapun dalam melakukan sesuatu kejahatan, hingga dunia tidak menjadi terjerumus ke dalam kancah kejahatan dn kriminalitas. (Alur pikir Guru Besar Hukum Pidana UNAIR Surabaya, J E Sahetapy, dalam KOMPAS, Senin, 30 Mei 1994, hal 4, kol 5-9, “Pidana Cambuk”, dan dalam Mingguan Berita EDITOR, No.11, Th.I, 7 Nopember 1987, hal 14, Forum Eksekuti Mati, menyiratkan sikap kebimbangannya akan masih perlunya upaya hukum untuk menangkal kejahatan, karena kenyataannya kejahatan tidak pernah berkurang, malah semakin berkembang. Ucapan Hakim J Burnett dari Inggeris pada abad ke-18, bahwa “pencuri dihukum gantung, bukan karena ia mencuri, tetapi agar orang lain tidak ikut mencuri” ternyata meleset).

Untuk mempersiapkan manusia agar ia menjadi anggota yang baik dan produktif dalam pembinaan kesejahteraan masyarakat, hendaknya semua orang beroleh kesempatan kerja, beroleh bimbingan di bidang-bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, dan terhalang menjadi penganggur serta meremehkan soal-soal kerohanian. (Arsitek Andy Siswanto menyebutkan bahwa kebijakan penggusuran memiliki daya merusak yang jauh lebih hebat dari gempa bumi, dan berkemampuan membuat kaum miskin traumatik dan putus asa secara sempurna. KOMPAS, Sabtu, 20 Desember 2003, hal 38, “Perang di Ruang Kota”).

Setiap orang hendaknya beroleh kesempatan kerja. Pemerintah hendaknya berkewajiban mengusahakan perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja (baik sektor formal, maupun informal) bagi warga, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pekerjaan tersebut, dapat meningkatkan harkat, martabat dan kemampuan mereka. dengan demikian mereka terhindar dari ancaman pengangguran. Dengan demikian pula meeka sibuk dengan urusannya, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk berfikir guna melakukan perampokan, perampasan, pembunuhan dan kejahatan lain yang bakal timbul akibat pengangguran.

Untuk memelihara masyarakat supaya tidak melakukan tindak kejahatan, dengan memberi mereka jaminan kehidupan kerohanian (jaminan kemakmuran, kesejahtraan lahir). Hendaknya ada jaminan hak-hak perorangan dan masyaakat secara adil dalam arti kata yang sebenarnya. Terlaksananya saling nasehat-menasehati untuk kbaikan dan saling mncegah kejahatan, serta membantu si miskin yang tidak beroleh pekerjaan atau tidak sanggup bekerja.

Dengan terlaksananya ini semua maka yang berhak akan menerima haknya sesuai dengan pekerjaan dan kemampuannya, tanpa terhalang oleh faktor-faktor lain, juga akan menerima bantuan-bantuan yang harus diterimanya berdasarkan jaminan sosial dan prinsip saling mmbantu antara manusia. (Bandingkan dengan hubungan kerja dalam masyarakat sosialis yang berpedoman pada “From each according to his ability, to each according to his work”, atau “”For everyone according to his need, from everyone according to his ability”).

Demikianlah cara-cara mendidik dan mengasuh jiwa manusia, mengarahkannya kepada kebaikan dan mencegah dari memikirkan prbuatan-perubatan jahat dan keonaan. Cara-cara yang memperhatikan kecenderungan jiwa, dan sifat-sifat manusia yang senantiasa mempertahankan haknya, dengan memelihara hak-hak tersebut dan mengambil manfa’at daripadanya.

Orang-orang yang hatinya tertambat dengan ajran-ajaran kerohanian akan tercegah untuk memikirkan kejahatan, dan menyakiti orang lain, betapapun dia akan kehilangan haknya. Orang-orang yang nafsu kebendaannya lebih keras, akan dapat mengalihkan perhatiannya dari fikiran-fikiran untuk berbuat jahat dan kerusakan.

Pemerintah hendaknya berkewajiban menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk mengatur perihal hidup yang menyangkut harta benda untuk kepentingan bersama. Pemerintah hendaknya berkewajiban mengkoordinir, memperhatikan keseimbangan antara sektor-sektor perdagangan, perindustrian, pertanian, sehingga kekayaan tidak menumpuk pada suatu sektor saja, tanpa dimanfa’atkan di sektor lain.

Tidak ada salahnya bila sebagian dari tanah-tanah (lahan-lahan) pertanian dijadikan sebagai modal untuk sektor perdagangan atau pembangunan proyek-proyek industri, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan negara, sehingga dengan demikian dapat terkoordinir usaha-usaha sehingga negara dapat berdikari, tidak lagi membutuhkan bantuan dari luar.

Bila koordinasi dilakukan dengan baik, maka dapat terhindar dari campur tangan asing dalam urusan negara, kecuali dalam hal-hal yang diperlukan dalam rangka pertukaran manfa’at satu sama lain. Koordinasi itu hndaknya tidak sampai membatasi kemerdekaan hak milik, tetapi sekedar memberikan pimpinan yang dibutuhkan oleh negara, yang dengan kemerdekaan itu dapat dijamin hak setiap orang pengusaha.

Bila pemerintah memperhatikan hak tersebut dan warga turut pula membantu untuk kepentingan negara, maka seluruhnya akan berjalan menuju kebahagiaan, dan dapat diharapkan terciptanya keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat.

Faedah harta hendkanya merata bagi seluruh anggota masyarakat, dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Harta adalah sarana untuk kemashlahatan masyarakat secara umum. Dengan harta itu tanah-tanah dapat dihidupkan, industri-industri dapat didirikan, perdagangan-perdagangan dapat berjalan. Pemilik harta dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang berkekurangan dengan mengadakan proyek-proyek umum yang bermanfa’at.

Usaha itu hendaknya dilakukan karena pengaruh rasa setia kawan, kerja-sama dan saling mengasihi, setidaknya karena rasa berkewajiban membayar pajak yang ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan negara untuk merampungkan proyek-proyek pembangunan dan kemajuan di dalam negara.

Memberikan bantuan kepada fakir miskin hendaknya merupakan keharusan, yang memenuhi rongga dada, yang mencakup segala bentuk kebaikan. Pemerintah hendaknya berkewajiban melakukan tindakan-tindakan secara kemasyarakatan dan keuangan untuk fakir miskin agar sehat jasmaninya, dapat mendidik dan mengasuh anak-anaknya, memberikan bantuan untuk mringankan beban hidup mereka, sehinga meeka dapat terhindar dari kelemahan, kebodohan, kekurangan gizi.

Fakir miskin dan anak-anak terlantar hendaknya dapat perhatian sungguh-sungguh. Setiap orang hendaknya berbuat kebajikan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar agar anak keturunan mereka dapat terhindar dari kelemahan. Hendaklah orang-orang yang mampu merasa berkewajiban membantu orang-orang yang tak mampu mengurus anak keturunannya.

Pemerintah hendaknya merasa lebih berkewajiban memperhatikan kesejahteraan orang cacat (baik mental, maupun fisik), yang berkeliaran mminta-minta mengemis, di jalan-jalan, lorong-lorong, warung-warung, lapangan-lapangan, kendaraan-kndaraan, dengan mendirikan rumahsehat-rumahsehat, tempatpenampungan-tempatpenampungan, membiaya tempat-tempat tersebut serta petugas-petugasnya, peawai, juru rawat, dan orang-orang sakit, memperhatikan masalah-masalah keamanan dan memelihara masyarakat dari pembunuhan-pembunuhan akibat kerusakan akhlak dan lain-lain sumber kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan dan kekuangan.

Sekiranya pemerintah memperhatikan masalah ini dengan cara sungguh-sungguh, maka dapatlah dikumpulkan biaya-biaya untuk membantu fakir-miskin dan memberikan kehidupan yang layak kepada mereka, serta akan dapat dimanfa’atkan orang-orang yang mampu bekerja untuk kepentingan berbagai bidang kehidupan.

Para anggota masyarakat yang mampu dan berada, hendaknya memberikan pertolongan kepada pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman, yang merupakan pula jaminan atas kehidupan mereka sendiri, serta dapat meningkatkan kedudukan mereka. Orang-orang berada hendaknya berkewajiban mmberikan pertolongan kepada fakir miskin.. Pemerintah hendaknya memprhatikan rakyat secara baik, memprsiapkan jalan-jalan kebahagiaan dan kebaikan bagi rakyat.

Bila orang-orang kaya (berada, mampu) mau berkorban dan bersedekah, mmberikan pertolongan kepada orang-orang tak mampu (fakir, miskin), dan pemerintah mau memperhatikan kesejahteraan sosial ekonomi rakyat secara baik, serta menyediakan (mempersiapkan) sarana dan prasarana, jalan-jalan (kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas) untuk meraih kebaikan dan kebahagiaan bagi rakyat, maka orang-orang tidak prlu takut, khawatir, cemas akan menghadapi kesukaran dengan mempunyai anak oleh karena ketidakmampuan mendidik dan mengasuhnya, dan tidak perlu lagi sibuk memikirkan masalah pembatasan kelahiran yang diakibatkan oleh kemiskinan, pengangguran dan kemalasan. Juga orang tidak perlu khawatir memikirkan keadaan dirinya jika ia jatuh miskin, atau kadaan anak isterinya jika ia meninggal dunia, atau jika iaa mendapat kecelakaan, atau jika ia jatuh sakit, atau jika ia ditimpa musibah bencana alam, atau jika ia kehabisan bekal.

1

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: